situs tergacor slot

Kehidupan pastoral di Amerika

Zulhas Tegaskan Aturan DMO CPO Tak Akan Dihapus******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan tidak akan menghapus aturan kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/ DMO) minyak kelapa sawit mentah (CPO). Ia mengatakan kebijakan tersebut masih tetap diperlukan.

"Enggak (dihapus). DMO perlu, terus masih ada," ujarnya singkat di Menara BNI, Kamis (20/10).

Meski tidak akan menghapus DMO, Zulkifli mengatakan aturan tersebut akan diatur kembali.

Sebelumnya, Ombudsman RI meminta Kementerian Perdagangan menghapus kebijakan DMO. Pasalnya, kebijakan itu menghambat penerbitan izin ekspor.

"Apabila dalam waktu 60 hari Ombudsman RI tidak memperoleh laporan perkembangan pelaksanaan tindakan korektif, maka Ombudsman RI akan menerbitkan rekomendasi yang wajib dilaksanakan," jelas anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra di gedung Ombudsman, Selasa (13/9).

Zulkifli sendiri pernah mengatakan akan mempertimbangkan penghapusan kebijakan DMO dan DPO demi mengerek harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit.

"Saya pertimbangkan DMO-DPO tidak perlu lagi, kami pertimbangkan agar ekspor bisa cepat," ungkap Zulkifli ketika meninjau Pasar Cibinong, Jumat (22/7).

Saat itu, Zulkifli mengatakan akan bertemu terlebih dahulu dengan pengusaha sawit untuk membahas hal tersebut. Politikus dari PAN itu akan meminta komitmen dari pengusaha kelapa sawit untuk tetap mengutamakan kebutuhan di dalam negeri meski DMO-DPO nantinya dihapus.

"Saya lagi pertimbangkan, saya lagi bertemu dengan teman-teman pengusaha untuk meminta komitmen mereka," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Naga Tersembunyi di Kota

Proyek Bendungan Sepaku Semoi Penunjang IKN Sudah 71 Persen******

Pembangunan infrastruktur pendukung Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yakni Bendungan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sudah mencapai 71,33 persen.

Dengan demikian proyek bendungan yang berada di Kecamatan Sepaku itu diharapkan tuntas sesuai target yakni Januari 2023.

"Sampai dengan hari ini, capaian fisik pembangunan bendungan ini sudah 71,33 persen. Kami dapat tuntas sesuai yang kami targetkan," ujar Pelaksana Teknis Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bendungan Sepaku Semoi Irene Lucas di Sepaku, Minggu (23/10), seperti dikutip dari Antara.

Perencanaan awal pembangunan bendungan ini, lanjutnya, adalah untuk memenuhi kebutuhan air baku bagi warga Kecamatan Sepaku di Kabupaten Penajam Paser dan Kota Balikpapan, kemudian bendungan ini ditetapkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020.

Ia mengatakan, selain untuk memenuhi kebutuhan air baku, bendungan yang sumber airnya dari Sungai Tengin tersebut juga berpotensi untuk dijadikan objek wisata.

Untuk itu, pihaknya harus mengatur pembagian area khusus dan area publik, karena fungsi utama bendungan adalah untuk area khusus, sehingga untuk kebutuhan kunjungan wisata, maka harus dibuatkan kawasan tertentu yang bersifat umum.

Target Dipercepat Jokowi dari Desember 2023 jadi Januari 2023

Awalnya, lanjut Irene, target rampung bendungan ini pada Desember 2023, namun ketika Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) datang ke bendungan tersebut dan minta dipercepat pembangunannya, maka pihaknya mempercepat pekerjaan dan optimis dapat tuntas di Januari 2023.

Ia mengatakan bendungan yang mampu memproduksi air baku mencapai 2.500 liter per detik ini disiapkan untuk melayani kawasan inti pusat pemerintah (KIPP) IKN dan warga sekitar atau hingga Kota Balikpapan.

Bendungan yang berlokasi di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku yang ditargetkan mampu mereduksi banjir sebesar 55 persen ini membutuhkan biaya total Rp556 miliar untuk masa pelaksanaan proyek kurun waktu 2020-2023.

"Kapasitas tampung bendungan ini adalah 10 juta meter kubik dengan panjang bendungan 450 meter, sementara tipe bendungan adalah urukan tanah homogen," ucap Irene.

Lihat Juga : Laporan dari IKN NusantaraCerita dari IKN: Jalan Mulus, Hotel Dadakan dan Aksi Para Spekulan

akun profesional kaisar

Puncak Acara G20, Lalu Lintas Udara Bertambah hingga 100 Penerbangan******

Puncak acara KTT G20diprediksi membuat lalu lintas penerbangandari dan ke Balipadat. Tidak kurang dari 70-100 penerbangan bertambah.

"Tambahannya kira-kira sekitar 70-100 flight(penerbangan). Jadi, movement(pergerakannya) 140-200. Kira-kira segitu, karena jadwalnya masih belum (pasti)," tutur Direktur Utama AirNav Indonesia Polana B Pramesti di Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa (18/10).

Ia menuturkan penambahan penerbangan dikarenakan 29 kepala negara membawa serta pesawat negara dalam KTT G20 di Bali. Sementara, delegasi lainnya menggunakan pesawat komersial.

Kendati begitu, Polana mengaku belum mengetahui rincian jumlah pesawat saat puncak KTT G20 ke Bali.

"Terus terang, ini bukan AirNav yang menentukan, tetapi ada panitianya. Sementara, untuk kedatangan pesawat nanti, koordinatornya Kemenlu. Kami hampir setiap pekan rapat," kata Polana.

Yang pasti, ia melanjutkan puncak KTT G20 tidak akan mengganggu jadwal penerbangan atau penghentian pesawat komersial. Meskipun, penerbangan komersial akan dikurangi saat acara puncak yang diperkirakan jatuh pada 15-16 November 2022.

"Yang jelas, konsepnya tidak mengganggu operasional komersial tetap dilayani. Tidak ada penghentian, walaupun berkurang, tapi tidak ada penghentian," ungkapnya.

Terkait pesawat yang akan dibawa oleh kepala negara dalam G20, Polana mengakui tidak semua bisa parkir di Bali. Namun, ia menyebut sudah disiapkan bandara-bandara pendukung, seperti di Surabaya, Lombok, Yogyakarta, Semarang, hingga Makassar.

"Yang jelas pesawat-pesawat negara itu kan tidak bisa semua stay(menetap) di Bali. Kita ada bandara pendukung di sini," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Naga Akhir

Muhadjir Sebut Layanan BPJS di Desa dan Kota Masih Timpang******

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyoroti ketimpangan layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terjadi di desa dan kota.

Menurutnya, peningkatan pelayanan kesehatan tanpa didukung dengan upaya pemerataan kualitas pelayanan, maka perbaikan dan peningkatan kualitas hanya akan dinikmati oleh sekelompok orang saja.

"Ini yang harus dipahami oleh setiap pemegang kebijakan, harus memiliki visi yaitu Indonesia sentris dengan segala seluk beluknya. Bukan Jakarta sentris," tuturnya dalam acara Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2022, di Kantor BPJS Kesehatan Jakarta, Rabu (19/10).

Dalam menyelesaikan kendala ketimpangan di lapangan terutama di daerah, Muhadjir mengimbau beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti kuantitas, kualitas, dan akses pelayanan serta relevansi antara fasilitas kesehatan dan kebutuhan masyarakat.

"Kita harus ke lapangan langsung melihat kenyataannya untuk banyak belajar membaca fenomena yang belum berjalan dengan baik. Jangan segera puas dengan apa yang kita capai, kita harus terus bergerak menuju Indonesia Emas 2045," jelasnya.

Menurut data terakhir pada 7 Oktober 2022, jumlah peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meningkat menjadi 246.464.342 jiwa atau kurang lebih 89,35 persen dari seluruh penduduk Indonesia.

Sementara, pada segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) berjumlah 150,37 juta jiwa, yang terdiri dari 111,75 juta jiwa penduduk miskin pada segmen PBI APBN dan 38,62 juta jiwa penduduk miskin pada segmen PBI APBD.

"Dengan kolaborasi dan inovasi dengan faskes yang berkualitas, diupayakan BPJS akan semakin baik dan semakin dirasakan kehadirannya. Kami juga tentu sangat mengharapkan dukungan kementerian terkait untuk memajukan BPJS," ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron.

Selain mendorong masyarakat agar menjadi peserta BPJS dan PBI, BPJS Kesehatan juga harus menjaga loyalitas mereka dan memastikan pelayanan kesehatan bisa dijangkau seluruh lapisan serta wilayah.

[Gambas:Video CNN]

Rahasia Ilahi

Kalbe Farma Klaim Tak Pakai Bahan yang Diduga Picu Gagal Ginjal Akut******

Kalbe Farma mengklaim tak menggunakan bahan baku etilen glicol dan dietilen glicol dalam produksi obat sirop.

Klaim ini mereka sampaikan terkait kasus gagal ginjal akut progresif atau atipikal yang marak terjadi di Indonesia belakangan ini.

"Kalbe mematuhi seluruh ketentuan Badan POM dan tidak menggunakan bahan baku Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG)," kata Kalbe dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Kamis (20/10).

Kasus gagal ginjal akut progresif marak terjadi di Indonesia belakangan ini. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan sampai dengan Selasa (18/10) kemarin sudah ada 206 kasus gagal ginjal akut yang terjadi di Indonesia.

Dari jumlah itu, 99 orang di antaranya meninggal dunia.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Mohammad Syahril menambahkan ratusan kasus gagal ginjal misterius itu didapatkan dari laporan 20 provinsi di Indonesia yang sudah masuk per 18 Oktober 2022. Mayoritas kasus terjadi pada anak usia 1-5 tahun.

[Gambas:Video CNN]

"Sebanyak 206 kasus dari 20 provinsi yang melaporkan, dengan tingkat kematian 99 kasus atau 48 persen. Di mana angka kematian pasien yang dirawat, khususnya di RSCM sebagai RS rujukan nasional ginjal itu mencapai 65 persen," kata Syahril dalam acara daring, Rabu (19/10).

Berkaitan dengan kasus itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menginstruksikan seluruh apotek yang beroperasi di Indonesia untuk sementara ini tidak menjual obat bebas dalam bentuk sirop kepada masyarakat.

Para tenaga kesehatan juga diminta tak lagi memberikan resep obat sirop kepada pasien. 

Kalbe merespons positif larangan itu.

"Kebijakan antisipatif pemerintah terhadap pengaturan peredaran produk sediaan sirup merupakan bentuk kehati-hatian yang juga menjadi perhatian Kalbe dalam memasarkan obat kepada masyarakat," kata mereka.

Kosong dan kacau

Ikatan Apoteker Minta Pemerintah Bijak Soal Larangan Obat Sirop Anak******

Ikatan ApotekerIndonesia (IAI) meminta pemerintah bijak dalam mengambil keputusan melarang sementara obat siropanak di Indonesia.

Hal ini terkait dengan 66 anak meninggal akibat gagal ginjal yang merebak di Gambia, Afrika. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyarankan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menghindari penggunaan parasetamol sirop.

"Kami dari IAI meminta lebih bijak dalam mengambil satu keputusan karena jangan sampai keputusan tersebut menimbulkan tantangan baru," ungkap Juru Bicara Dewan Pakar IAI Keri Lestari Dandan kepada CNNIndonesia.com, Rabu (19/10).

Keri menyebut pada akhirnya konsumsi obat beralih ke puyer. Padahal tidak semua obat bisa dijadikan obat puyer.

Karenanya, pemilihan bentuk sediaan obat, antara sirop atau puyer, tidak bisa disamaratakan.

"Ada juga faktor risiko dan benefit yang kami pertimbangkan. Contoh misalkan ada anak-anak dalam kondisi sulit menelan jika diberi puyer, maka harus diberi sirop. Nah, ada yang biasa konsumsi obat sirup tidak masalah. jadi tidak semua terdampak," imbuhnya.

Oleh karena itu, Keri mengatakan pihaknya sedang menyusun rekomendasi langkah bijak untuk menanggulangi risiko masalah ini. Apalagi, sejawat dokter Indonesia tidak mengklasifikasikan ini sebagai gagal ginjal, tapi anak dengan gangguan ginjal.

[Gambas:Video CNN]

Lebih lanjut, IAI masih menunggu penjelasan dari Kemenkes tentang kadar EG yang diperbolehkan dalam obat sirop.

Keri menjelaskan, berdasarkan USP 43 tahun 2020, EG diethylene glycol adalah bisa jadi cemaran dari gliserin, propilen glikol, dan polietilena glikol (PEG).

"Mungkin saja EG pada sediaan yang mengandung gliserin/propilen dan kurang dari sama dengan 0,1 persen masih ditolerir. Yang jadi masalah jika diatas itu. ada juga PEG tidak boleh lebih dari 0,25 persen. Jadi temuan tersebut pada kadar berapa," kata Keri.

Ia juga mengatakan pihaknya akan menelisik anak-anak yang mengalami gangguan ginjal tersebut. IAI akan mencari tahu makan dan obat apa saja yang dikonsumsi si anak.

"Jadi harus bijak. Karena kalau hanya satu obat, ini mudah melihatnya karena pengguna obat tersebut bakal terdampak. Tapi ini tidak. Jadi ada berbagai kemungkinan," tandasnya.

Kemenkes telah menginstruksikan agar apotek maupun tenaga kesehatan di Indonesia untuk sementara ini tidak menjual atau meresepkan obat bebas dalam bentuk cair atau sirop kepada masyarakat.

Upaya itu dilakukan sebagai kewaspadaan atas temuan gangguan ginjal akut progresif atipikal yang mayoritas menyerang usia anak di Indonesia.

"Untuk sementara ini Kemenkes sudah mengambil langkah untuk menyelamatkan kasus yang lebih banyak, atau kematian yang berikutnya. Kita berhentikan sementara penggunaannya sampai selesai penelitian atau penelusuran kami," ujar Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril.

Syahril menjelaskan dari temuan 206 kasus yang berdasarkan laporan 20 provinsi di Indonesia, 99 orang di antaranya dinyatakan meninggal dunia.