angka jitu buaya

winstar88 896Jutaan kata 978427Orang-orang telah membaca serialisasi

《angka jitu buaya》

Dalih Transformasi, Expedia PHK 1.500 Karyawan******

Perusahaan penyedia layanan perjalanan online Expedia akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 1.500 karyawannya di seluruh dunia.

Jumlah tersebut mencapai 9 persen dari total jumlah tenaga kerja perusahaan secara global.

Dilansir dari Reuters, Expedia mengumumkan pada Senin (26/2) bahwa langkah ini dilakukan sebagai bagian dari transformasi organisasi dan teknologi dari perusahaan tersebut.

Pihak perusahaan juga mengatakan bahwa CEO Peter Kern bakal mengundurkan diri.

"Bisnis ini terus mengevaluasi alokasi sumber daya yang tepat untuk memastikan pekerjaan yang paling penting terus diprioritaskan," ujar juru bicara Expedia Group.

Expedia juga mengatakan total biaya sebelum pajak dan pengeluaran tunai yang terkait dengan tindakan restrukturisasi diperkirakan antara US juta atau setara Rp1,25 triliun (asumsi kurs Rp15.641 per dolar AS) dan US0 juta atau setara Rp1,56 triliun.

Sebelumnya, sejumlah perusahaan perjalanan atau travel menurunkan ekspektasi pendapatan untuk 2024. Hal ini menjadi pertanda bahwa permintaan diperkirakan akan tumbuh lebih lambat tahun ini.

Pekan lalu, perusahaan perjalanan online Booking Holdings membuka lembaran baru yang memperkirakan pertumbuhan kuartal pertama yang lebih lambat dan pertumbuhan pemesanan setahun penuh karena permintaan perjalanan AS kembali normal.

[Gambas:Video CNN]

Gagal Bayar Utang, Country Garden Didesak Likuidasi******

Raksasa pengembang properti China Country Gardenmenerima petisi likuidasi dari seorang kreditur karena gagal membayar utang.

Petisi tersebut diajukan oleh Ever Credit Limited, yang telah meminjamkan fasilitas pinjaman berjangka kepada Country Garden senilai 1,6 miliar dolar Hong Kong atau setara Rp3,2 triliun (asumsi kurs Rp2.004 per dolar Hong Kong).

Kabar ini membuat saham-saham Country Garden jatuh lebih dari 12 persen.

Kabar ini mencuat hanya sebulan setelah perusahaan properti saingannya, Evergrande, diperintahkan dilikuidasi oleh pengadilan Hong Kong.

Perintah tersebut muncul setelah Evergrande dan para kreditur luar negerinya gagal menyepakati cara merestrukturisasi utang perusahaan yang sangat besar dalam pembicaraan yang berlangsung selama 19 bulan.

Faktanya, masih banyak yang bertanya-tanya tentang bagaimana bangkrutnya Evergrande bakal mempengaruhi para investor, ribuan pekerja, dan para pembeli rumah yang sedang menanti-nanti apartemen mereka.

Adapun, Country Garden mengatakan bahwa mereka akan secara tegas menentang permohonan likuidasi, yang diajukan di Pengadilan Tinggi Hong Kong pada Selasa (27/2). Sementara sidang pengadilan telah ditetapkan pada 17 Mei 2024 mendatang.

Oktober lalu, sebuah forum bank-bank global dan para investor yang mengawasi pasar kredit swap (credit default swaps) menyatakan bahwa Country Garden telah gagal membayar utangnya setelah gagal melakukan pembayaran obligasi pada tenggat waktu terakhir di bulan tersebut.

Country Garden, yang dulunya merupakan pengembang perumahan terbesar di China, gagal membayar obligasi senilai US0 juta atau setara Rp7,84 triliun (asumsi kurs Rp15.694 per dolar AS) karena mengalami krisis likuiditas.

Perusahaan ini sebelumnya telah memperingatkan para investor bahwa mereka bisa gagal membayar utang luar negerinya, setelah melaporkan penurunan penjualan yang semakin buruk.

Perekonomian China tertatih-tatih oleh penurunan sektor real estat sejak 2021, ketika tindakan keras pemerintah terhadap pinjaman pengembang memicu krisis likuiditas di sektor ini.

Pekan lalu, bank sentral negara itu memangkas suku bunga acuan hipotek dengan jumlah yang mencapai rekor. Hal ini dilakukan seiring dengan upaya untuk membendung krisis yang berkepanjangan.

Krisis itu ditandai dengan penurunan yang sedang berlangsung dalam investasi dan penjualan properti. Puluhan pengembang besar telah gagal membayar utang mereka.

[Gambas:Video CNN]

2 Pelanggaran Kode Etik di Balik Majunya Gibran jadi Cawapres 2024******

Ketua MK Dicopot

Menjelang akhir 2023, publik dikejutkan dengan MK yang mengabulkan putusan soal perubahan batas usia capres-cawapres. Putusan itu berisi calon bisa berusia di bawah 40 tahun dengan syarat memiliki pengalaman sebagai kepala daerah atau penyelenggara negara.

Alhasil, putusan 90/PUU-XXI/2023 terhadap pasal 169 huruf q Undang-undang (UU) No.7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) itu telah membuka peluang Gibran menjadi cawapres dalam kontestasi Pemilu 2024.

Putusan tersebut membuat sosok Almas Tsaqibbiru menjadi bahan perbincangan. Dia merupakan pemohon gugatan dengan nomor perkara 90/PUU-XXI/2023. Melalui kuasa hukumnya, Almas mengaku mengagumi sosok Gibran yang berhasil menjabat sebagai Wali Kota Solo di usia muda.

Dia menilai keberhasilan Gibran untuk ikut dalam Pilpres 2024, apabila dicalonkan, hanya sekadar pintu masuk untuk anak muda lainnya. Selain pemohon, publik juga menyoroti Anwar Usman selaku ketua MK dan juga menjadi sosok yang membacakan amar putusan perkara 90/PUU-XXI/2023.

Hanya saja, Anwar Usman harus ‘membayar mahal’ terkait putusan tersebut. Sebab, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan Anwar dinyatakan melanggar kode etik MK pada (7/11/2023).

Anwar disebut terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak dalam proses pengambilan keputusan batas usia capres dan cawapres.

Anwar Usman juga seharusnya tidak berhak melibatkan diri dalam perkara yang berpotensi terjadinya konflik kepentingan. Hasilnya, MKMK yang dipimpin Jimly Asshiddiqie memutuskan Anwar diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua MKMK.

Di sisi lain, pada awal 2024, publik kembali dikejutkan dengan gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Almas terhadap Gibran Rakabuming Raka. Perlu diketahui, gugatan wanprestasi pada intinya berkaitan soal janji yang dilakukan kedua belah pihak.

Almas mengaku gugatan tersebut ditujukan menuntut apresiasi dari Gibran bahwa keputusan MK sebelumnya telah memberikan kesempatan kepada Gibran untuk mencalonkan diri sebagai cawapres.

Ketua KPU Disanksi Keras

DKPP Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI memberikan sanksi peringatan keras kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari, soal menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam sidang yang berlangsung di di Kantor DKPP RI, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2024).

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy’ari selaku teradu satu, selaku ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum berlaku sejak keputusan ini dibacakan,” ujar Heddy.

Selain Hasyim, dalam putusan yang sama enam anggota KPU yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Idham Holik, Muhammad Afifuddin, dan Parsadaan Harahap turut diberi peringatan. Sebagai informasi, DKPP RI memberi putusan terhadap empat perkara sidang uakni 135-PKE-DKPP/XXI/2023, 136-PKE-DKPP/XXI/2023, 137-PKE-DKPP/XXI/2024, dan 141-PKE-DKPP/XXI/2023.

Pada intinya, Ketua KPU dan anggotannya diduga melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

Dalam persidangan sebelumnya, saksi ahli Ratno Lukito menilai Ketua KPU cs telah melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (UU 12/2011) dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyebut usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden minimal 40 tahun atau sedang/pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu, termasuk Pilkada.

Padahal, kata Ratno dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU 12/2011 menyebut bahwa putusan MK harus ditindaklanjuti oleh DPR dan Pemerintah, masing-masing melalui legislative reviewdan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

Dalam hal ini, Hasyim cs malah menerima pendaftaran Gibran sebagai bakal cawapres pada 25 Oktober 2023 tanpa terlebih dahulu melalui revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU 7/2017) atau tanpa adanya penerbitan Perppu oleh Pemerintah.

Ratno juga menambahkan, teradu juga belum mengubah Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PKPU 19/2023) saat menerima pendaftaran Gibran.

Kendati demikian, Ketua DKPP, Heddy Lugito menyatakan keputusan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU Hasyim Asy’ari dan anggotanya tidak akan menggugurkan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.

Menurutnya, sanksi peringatan keras kepada Hasyim memang ihwal penerimaan pendaftaran Gibran sebagai cawapres. Meski demikian, lanjutnya, itu merupakan perkara etik.

“Enggak ada kaitannya dengan pencalonan [cawapres Gibran] juga. Ini murni soal etik. Murni soal etik penyelenggara pemilu. Jadi enggak ada kaitan, enggak ada,” jelas Heddy kepada awak media, Senin (5/2/2024).

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Ketika Ketua MK dan Ketua KPU Tabrak Etik, Loloskan Gibran Jadi Cawapres” 

Label：web slot resmi、cara dapat uang di hello、tempat kredit hp terpercaya

Terkait：cara membuat voucher toko di tokopedia、oplet4d、erek 58 2d、vegas108 slot、voucher belanja gratis、waktu 77 slot、paito venice lottery、pulsa303、pinjol limit kecil、situs slot winrate tertinggi

bab terbaru：jp（2024-07-03）

Perbarui waktu：2024-07-03