akulaku limit awal

makhluk abadi

Cerita Kemenkeu Dukung Produk Lokal dengan Beli Hasil Petani RI******

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi menuturkan salah satu bentuk dukungannya terhadap produk lokal adalah dengan membeli buah hasil petani Indonesia.

"Saya selalu rewel kalau rapat-rapat. Mari kita beli buah lokal saja. Staf bilang, 'Pak, kecut Pak'. Itu kan hari pertama, kalau sebulan biasanya sudah berubah manis. Belilah buah lokal, kecut dikit ditahan-tahan saja," katanya di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (28/7).

Pernyataan Heru muncul dalam diskusi Road to Business Matching Tahap VI - Indonesia Catalogue Expo and Forum yang rencananya digelar pada Agustus.

Namun, ia tak menutup mata bahwa pemerintah harus terus membina usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Tujuannya, agar kualitas produk-produk lokal bisa lebih baik dan sanggup membentuk pasar mandiri.

"Kalau misal semua rapat itu buahnya dari lokal, petani dan pekebun di kampung saya bisa hidup. Kalau kue-kue dibikin dari bahan-bahan lokal, rasanya kita akan melihat kampung atau desa semarak dengan kegiatan bisnis, ekonomi berkembang. Itu harapan dan tanggung jawab kita," tutur Heru.

Heru lantas meminta pengusaha, termasuk Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) untuk mencarikan solusi atas masalah administratif.

Pasalnya, ia mendapat laporan bahwa pedagang buah di Pasar Senen, Jakarta Pusat kerap keberatan saat dimintakan bon.

Lihat Juga : Daftar 23 Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Kripto Indonesia

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Odo RM Manuhutu heran dengan tingkah orang Indonesia yang doyan pamer tas branded impor.

"Selama ini kita lihat ada yang bangga bawa tas logonya 'H' (Hermes) gede-gede. Jadi, harusnya yang lebih ditonjolkan adalah produk dalam negeri. Karena tidak ada negara atau bangsa lain yang mempromosikan Indonesia. Bagi saya agak janggal jika kita mempromosikan produk asing," komentarnya.

Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi (OBTI) Kemenkeu Sudarto menyebut uang negara disumbang setoran pajak masyarakat Indonesia, mulai dari pajak penghasilan (PPh) hingga pajak pertambahan nilai (PPN). Ia heran jika masih ada K/L yang bangga gunakan produk impor.

"Kok dibelikan produksi luar negeri? Aneh kan, logikanya di mana? Harusnya kita beli produk sendiri yang diproduksi rakyat. Ini logika (beli produk impor) gak masuk akal sama sekali. Kita dipungut pajak, tapi oleh pejabat-pejabat kita dibelikan produk luar negeri," kritik Sudarto.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Pedang Jianghu

IHSG Diramal Bertaji Jelang Akhir Pekan Berkat Kinerja Apik Emiten******

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Jumat (28/7).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya tak menutup mata indeks saham masih dihantui peluang konsolidasi wajar. Namun, ia menilai kondisi ini bisa dimanfaatkan investor untuk mengoleksi saham.

"Dalam jangka pendek IHSG masih ditopang rilis kinerja emiten sepanjang semester I yang disinyalir cukup menjanjikan. Hari ini IHSG berpotensi menguat," jelas William.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan ASII, BBCA, UNVR, HMSP, ASRI, PWON, TLKM, TBIG, dan BBNI.

Namun, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova memprediksi IHSG akan bergerak datar. Ia meramal gerak IHSG hari ini berada di rentang 6.880-6.925.

Lihat Juga : Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bakal Lanjut hingga Surabaya

"IHSG cenderung akan menguji support 6.880 dan mestinya akan melanjutkan fase bullish (penguatan) apabila tetap berada di atas level tersebut. Berdasarkan indikator MACD, indeks dalam kondisi netral," ungkapnya.

IHSG anjlok ke posisi 6.896 pada perdagangan Kamis (27/7). Indeks saham melemah 51,61 poin atau minus 0,74 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp11,29 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,44 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Pahlawan Iblis

Cerita Basuki soal Korea Pernah Mengemis ke IMF Demi Bangun Tol******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut Korea Selatanpernah mengemis ke Dana Moneter Internasional (IMF).

Hal itu kata Basuki, dilakukan demi membangun jalan tol. Mereka mengemis karena sedang mengalami krisis ekonomi.

Alhasil untuk membangun jalan tol, mereka tidak punya uang.

Basuki menambahkan aksi mengemis Korea Selatan itu dilakukan karena mereka yakin jalan tol itu pada masa depan akan menjadi pusat pengembangan ekonomi.

Dan keyakinan itu kata Basuki terbukti. Ekonomi Korea Selatan berkat pembangunan tol itu semakin maju.

"Seperti yang kita lihat sekarang ini," katanya. 

Belajar dari kasus Korea Selatan itulah, Basuki mengatakan pemerintah saat ini terus menggenjot pembangunan jalan tol dengan memanfaatkan potensi pendanaan yang ada.

Supaya efek ekonominya lebih terasa, Basuki mengatakan pembangunan jalan tol juga diikuti oleh pengembangan wilayah di sekitarnya. 

[Gambas:Video CNN]

Bangkitnya Penguasa Bencana Alam

Teten Jajaki Kerja Sama Indonesia dan Jepang di Bidang Perikanan******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki bertemu dengan sejumlah perusahaan perikanan terbesar di Jepang, termasuk Marusen Suisan dan Nagasaka Unagi Farm, dalam kunjungannya ke Jepang. Ia pun melihat ada potensi kerja sama yang dapat digarap antara Indonesia dan Jepang di bidang pengolahan hasil perikanan.

"Kita bisa menjajaki kemungkinan kolaborasi teknologi untuk meningkatkan kualitas dan keragaman produk olahan seafood, seperti saus untuk campuranseafooddan asinan ikan. Kemitraan ini dapat menghasilkan keuntungan bersama, memanfaatkan keahlian masing-masing untuk menciptakan produk yang inovatif dan ramah pasar," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (1/8).

Teten menjelaskan, produksi perikanan tangkap di Indonesia, khususnya perikanan laut, tumbuh 2,23 persen, dan perairan umum darat 2,71 persen pada 2020. Selain itu, perdagangan bilateral untuk produk perikanan Indonesia juga cukup menggembirakan, dengan perkiraan nilai ekspor sebesar US,24 miliar, dan volume sebesar 1,22 juta ton pada 2022.

Selain itu, dia juga mengeksplorasi potensi kerja sama dengan Nagasaka Unagi Farm dalam budidaya sidat di Indonesia. Sidat adalah komoditas yang menjanjikan untuk ekspor, dan Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan produksi dengan bantuan teknologi canggih dari Jepang.

"Jepang, sebagai salah satu negara tujuan ekspor utama di sektor perikanan dan pasar yang signifikan untuk produk perikanan, khususnya sidat, menjadi salah satu negara yang peluangnya sangat baik untuk kita ajak kerja sama terkait ini," katanya.

Kunjungan ke Nagasaka Unagi Farm ini menurutnya memberikan pelajaran yang besar, terutama dari sisi kemajuan luar biasa yang dibuat Jepang dalam budidaya sidat melalui penggunaan teknologi canggih. Dia melihat potensi besar untuk bekerja sama dalam mendorong pengembangan budidaya sidat di Indonesia.

"Dengan mengadopsi kemajuan teknologi serupa dan membangun bisnis inkubator ternak, kami dapat meningkatkan produksi sidat dan memenuhi permintaan pasar luar negeri secara efektif," kata Teten.

Kolaborasi ini diharapkan dapat merevolusi sektor akuakultur di Indonesia, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, dan membuka peluang kerja bagi masyarakat. Kerja sama ini juga memperkuat hubungan perdagangan antara kedua negara dan memanfaatkan potensi sumber daya perikanan Indonesia yang sangat besar.

Tidak hanya itu, Teten juga menemukan peluang kerja sama di bidang makanan halal. Kunjungannya ke Sariraya, pelopor bisnis makanan halal Indonesia di Jepang, memberikan wawasan tentang pentingnya sertifikasi halal bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Indonesia untuk mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar internasional.

Indonesia memiliki potensi ekonomi syariah terbesar keempat di dunia, dan produk halal dengan sertifikasi dapat meningkatkan kepercayaan dunia terhadap ekspor Indonesia. Melalui kerja sama dengan Sariraya, Teten berharap dapat memfasilitasi ekspor produk makanan dan minuman halal ke Jepang dan pasar internasional lainnya.

"Dengan memanfaatkan keahlian kedua belah pihak, kita dapat memperkuat posisi produk halal Indonesia di pasar global," tegasnya.

Kerja sama ini diharapkan membuka peluang baru bagi pertumbuhan dan kemakmuran kedua negara, serta meningkatkan peran Indonesia sebagai pemain utama di pasar sidat global dan pasar makanan halal internasional.

"Dengan kolaborasi yang solid, mari kita bersama-sama menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi kedua bangsa kita," pungkas Teten penuh semangat.

Kecanduan cinta yang mendominasi: Tuan ketiga lebih memilih istri kecilnya

DIY Terbitkan Izin Penetapan Lokasi Lahan 159 Ha Tol Yogya******

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta(DIY) menerbitkan Izin Penetapan Lokasi (IPL) lahan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo untuk seksi Yogyakarta - Kulon Progo di Kabupaten Sleman dan Bantul.

Total lahan yang sudah diterbitkan izinnya kurang lebih 159 hektare. IPL Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo ditetapkan dengan Surat Pengumuman No. 593/8608/2023 yang diteken oleh Sekda DIY Beny Suharsono selaku Ketua Tim Persiapan, Jumat (28/7) kemarin.

"Rencana jangka waktu pembangunan dilaksanakan selama kurang lebih 36 bulan, setelah tahapan pelaksanaan selesai dilakukan," ungkap Beny melalui pengumuman penetapan IPL Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo.

Di Sleman, infrastuktur ini akan memakan lahan di Kecamatan Mlati, tepatnya Kelurahan Tirtoadi. Kemudian Kecamatan Gamping, meliputi Kelurahan Trihanggo, Nogotirto, Banyuraden, Ambarketawang, dan Balecatur.

Lalu, Kecamatan Godean mencakup Kelurahan Sidoarum, Sidomulyo, dan Sidokarto dan Kecamatan Moyudan yang berada di Kelurahan Sumberrahayu.

Untuk di Kabupaten Bantul, tol ini akan melintasi dua kelurahan, yakni Argomulyo dan Argosari.

Ia menjelaskan setelah IPL terbit pelaksanaan pengadaan tanah di Tahun Anggaran 2022-2023 mulai dilaksanakan. Tahapannya dimulai dengan persiapan dengan pembentukan tim, rencana pembangunan, pendataan awal, konsultasi publik, penetapan lokasi, pengumuman penetapan lokasi.

Setelahnya adalah proses pelaksanaan dan penyerahan hasil dengan serangkaian tahapannya pada 2024.

Beny menambahkan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo ini diperlukan demi menunjang aksesibilitas dan konektivitas serta kapasitas jaringan jalan antarwilayah di DIY. Ia menyebut infrastruktur ini bisa menghadirkan opsi transportasi dengan waktu tempuh lebih cepat dan biaya lebih rendah.

Tol ini, lanjut Beny, dipastikan mampu mendongkrak produktivitas dan daya saing lewat pengurangan biaya distribusi, serta membuka akses ke pasar regional hingga internasional. Ia meyakini pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pun terdongkrak akibat tol ini.

Beny menambahkan manfaat lain dari tol ini adalah mendorong minat swasta dan masyarakat dalam rangka pengembangan wilayah sebagai pengaruh meningkatnya aksesibilitas. 

[Gambas:Video CNN]

Menantu Kaisar Abadi

Pencari Kerja dan Karyawan di Singapura Masih Rentan Didiskriminasi******

Angkatan kerja, baik pencari maupun pekerja di Singapura masih rentan terkena diskriminasi. Meski demikian Kementerian Tenaga Kerja (MOM) Singapura menyatakan angka diskriminasi pada 2022 menurun dibandingkan 2021. 

MengutipCNA, Senin (31/7), diskriminasi terjadi baik selama pencarian kerja maupun saat di tempat kerja. Masalah kesehatan mental menjadi alasan paling banyak yang digunakan untuk mendiskriminasi pencari kerja dan karyawan.

Dalam Laporan Praktik Kerja Adil MOM untuk 2022, sebanyak 8,2 persen pekerja mengalami diskriminasi di tempat kerja, meski masih tinggi, angka itu lebih rendah dari 2021 yang sebesar 8,5 persen.

"Penurunan berkelanjutan ini mengikuti upaya MOM, TAFEP, dan mitra tripartit untuk mempromosikan praktik kerja yang adil," kata MOM, merujuk kepada Aliansi Tripartit untuk Praktik Kerja Adil dan Progresif.

Dari sisi pencari kerja, MOM mencatat bentuk diskriminasi yang paling umum terjadi selama pencarian pekerjaan yaitu diskriminasi usia (16,6 persen), ras (7,1 persen), dan kesehatan mental (5 persen).

"Sementara diskriminasi usia tetap menjadi bentuk utama diskriminasi terhadap pencari kerja, proporsi pencari kerja yang mengalami diskriminasi usia menurun, dari 18,9 persen pada 2021 menjadi 16,6 persen pada 2022," kata MOM.

Namun, ada peningkatan sedikit dalam diskriminasi berdasarkan ras dari 6,3 persen menjadi 7,1 persen dan kesehatan mental dari 2,9 persen menjadi 5 persen.

Lihat Juga : Pemerintah Kaji Subsidi Konversi Motor Listrik Rp7Juta ke Semua Warga

MOM mengatakan peningkatan diskriminasi kesehatan mental mungkin disebabkan oleh ekspektasi yang lebih tinggi bagi para pengusaha untuk peduli terhadap kebutuhan mental staf mereka, serta peningkatan proporsi penduduk di angkatan kerja dengan kondisi kesehatan mental.

Kementerian tersebut mencatat bahwa telah terjadi peningkatan prevalensi kesehatan mental buruk di antara penduduk berusia 18 hingga 74 tahun antara 2017 dan 2020.

Pencari kerja juga menghadapi diskriminasi berdasarkan status keluarga (4,3 persen), jenis kelamin (4,2 persen), kewarganegaraan (4 persen), dan agama (3,6 persen).

Diskriminasi berdasarkan status keluarga mencakup diskriminasi berdasarkan status pernikahan, status kehamilan, dan alasan maternal.

Diskriminasi berdasarkan alasan maternal meningkat signifikan dari 6,9 persen pada 2021 menjadi 14,9 persen pada 2022. Sementara diskriminasi berdasarkan status kehamilan juga meningkat dari 4,2 persen menjadi 6,9 persen.

Lihat Juga : Temuan Aneh Bos Pertamina saat Sidak Pasokan LPG 3 Kg di Bali

Tetapi, diskriminasi berdasarkan status pernikahan turun tipis dari 3,2 persen menjadi 2,6 persen.

MOM mengatakan umber diskriminasi yang paling umum dihadapi oleh pencari kerja adalah iklan lowongan kerja yang menyatakan preferensi terhadap karakteristik demografis tertentu tanpa alasan yang jelas.

"Namun, proporsi pencari kerja yang melaporkan bentuk diskriminasi ini telah menurun dari 43,3 persen pada2021 menjadi 33,9 persen pada 2022, karena lebih banyak pengusaha mematuhi (Panduan Tripartit tentang Praktik Kerja Adil) yang mendorong pengusaha untuk memastikan bahwa iklan lowongan kerja menyebutkan kriteria terkait pekerjaan yang berkaitan dengan kualifikasi, keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman para kandidat," kata kementerian tersebut.

Permintaan oleh pengusaha untuk informasi pribadi yang tidak relevan dengan pekerjaan seperti usia, status pernikahan, dan kewarganegaraan merupakan bentuk diskriminasi lain yang umum dialami oleh pencari kerja.

Adapun bentuk diskriminasi yang paling umum dihadapi pekerja yaitu masalah kesehatan mental (4,7 persen) menempati proporsi tertinggi di atas usia (3,7 persen) dan ras (2,6 persen).

Sementara angka diskriminasi berdasarkan usia dan ras menurun dari 4,6 persen dan 2,8 persen yang dilaporkan pada 2021, diskriminasi berdasarkan kesehatan mental meningkat dari angka 3,2 persen pada tahun tersebut.

Bentuk diskriminasi lain yang paling umum dihadapi oleh karyawan adalah diskriminasi berdasarkan disabilitas (2,5 persen), kewarganegaraan (2,5 persen), status keluarga (2 persen), jenis kelamin (1,9 persen), dan agama (1,5 persen).

Lihat Juga : INFO HARGA PANGANHarga Cabai Rawit Melejit

"Pegawai yang mengalami diskriminasi lebih sering melaporkan perlakuan yang tidak adil terkait remunerasi, distribusi beban kerja, dan kemajuan karier," kata MOM.

"Perempuan lebih mungkin daripada laki-laki mengalami diskriminasi di tempat kerja, yang umumnya terjadi melalui distribusi beban kerja yang tidak seimbang," tambah kementerian tersebut.

"Perempuan yang pendidikannya tidak mencapai perguruan tinggi juga lebih mungkin mengalami diskriminasi terkait gaji dibandingkan dengan rekan laki-laki mereka. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, perempuan memerlukan lebih banyak dukungan untuk upah dan kondisi kerja yang lebih adil," imbuhnya.

Sementara itu, MOM menyatakan sudah banyak karyawan yang melaporkan perusahaan tempat mereka bekerja telah menerapkan prosedur formal untuk mengatasi diskriminasi di tempat kerja pada 2022 (59,8 persen). Capaian itu meningkat dari 54 persen pada 2021 dan 49,6 persen 2018.

"Tren yang menggembirakan ini dapat mengarah pada perbaikan lebih lanjut dalam keadilan di tempat kerja di masa depan," kata MOM.

Proporsi karyawan yang mencari bantuan setelah menghadapi diskriminasi di tempat kerja meningkat secara signifikan dari 20 persen pada 2021 menjadi 35,3 persen pada 2022.

[Gambas:Video CNN]