situs paling gacor terbaru

Sistem pembukaan kunci tertinggi

Gandeng Himbara, BPJS Ketenagakerjaan Bisa Beri KPR ke Peserta******

BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) membuka layanan tambahan bagi peserta berupa pinjaman dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan layanan pinjaman ini diberikan untuk memberikan kemudahan bagi peserta. Hal ini berkaca pada kasus banyak pesertanya yang terjerat pinjaman online (pinjol) dengan bunga tinggi.

"Saya baca pemberitaan bahwa banyak peserta kita yang terjerat pinjol, makanya kita beri kemudahan melalui aplikasi JMO ini, peserta bisa meminjam ke kita," ujarnya dalam acara Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program 2022 BPJS Ketenagakerjaan, Jumat (12/5).

"Bunga yang kita berikan juga kompetitif dan lebih kecil dari pinjol-pinjol," jelasnya.

Cara mengajukannya, tentu saja harus sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan membuat akun di aplikasi JMO. Kemudian, masuk ke akun JMO dan pilih layanan tambahan yang diinginkan, apakah pengajuan pinjaman atau perumahan pekerja (KPR).

Namun, ini baru berlaku untuk sistem android, IOS belum bisa.

Sementara, Deputi Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Oni P Marbun menyebutkan tentu ada syarat yang ditetapkan bagi peserta untuk bisa memanfaatkan layanan tambahan ini.

"Tentu dong ada syarat yang kita tetapkan. Nggak mungkin dia baru masuk sebulan misalnya kita kasih atau dia peserta lama tapi pembayarannya angot-angotan kan nggak mungkin kita berikan," jelas Oni.

Berikut kriteria dan syarat sisa mengajukan KPR BPJS Ketenagakerjaan:

Kriteria KPR bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan

- Pinjaman untuk rumah tapak atau rumah susun.
- KPR maksimal adalah Rp500 juta rupiah.
- Jangka waktu kredit maksimal 30 tahun.
- Termasuk Pengalihan KPR Umum menjadi KPR MLT (Overkredit)

Syarat mengajukan KPR bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan 

- Peserta BPJAMSOSTEK selama minimal 1 tahun.
- Perusahaan tempat peserta bekerja tertib administrasi kepesertaan dan iuran.
- Belum memiliki rumah sendiri dibuktikan dengan surat bermaterai.
- Peserta terdaftar minimal 3 program (JHT,JKK,JKM) dan aktif membayar iuran.
- Bukan perusahaan daftar sebagian (PDS) upah, tenaga kerja dan program.
- Telah mendapat persetujuan dari kantor cabang BPJAMSOSTEK terkait persyaratan kepesertaan yang dibuktikan dengan formulir Rekomendasi.
- Peserta yang istri atau suami yang juga peserta BPJAMSOSTEK hanya diperbolehkan mengajukan 1 KPR.
- Memenuhi syarat dan ketentuan terkait dengan KPR yang berlaku pada bank penyalur dan ketentuan dari otoritas yang mengatur bidang usaha perbankan.

Syarat mengajukan pinjaman bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan

1. Pengajuan hanya dapat dilakukan pada aplikasi JMO
2. Mempunyai rekening payroll BRI atau Bank RAYA
3. Minimal gaji Rp3 juta
4. Usia maksimal 55 tahun
5. Lama bekerja di atas 2 tahun di perusahaan terakhir
6. Merupakan peserta aktif BP Jamsostek dan tidak menunggak iuran
7. Plafon Rp500 ribu-Rp25 juta tenor hingga 18 bulan
8. Bunga 1,24 persen flat/bulan
9. Mendapatkan benefit Rp25 ribu yang akan dikreditkan ke rekening payroll BRI atau Bank RAYA.

[Gambas:Video CNN]

Dokter sekolah khusus kepala sekolah

Korsel Puji Kepuasan Publik ke Jokowi Tembus 82 Persen Jelang Pemilu******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan DPR Korea Selatanmenyatakan kekaguman mereka atas kepuasan publik RI terhadap pemerintahan Presiden Jokowi.

Ia mengatakan meskipun Jokowi sudah menjadi presiden Indonesia selama hampir 10 tahun, tingkat kepuasan terhadapnya masih tembus 82 persen berdasar survei LSI kemarin.

Bahlil mengatakan DPR Korea Selatan lantas bertanya kepada Jokowi mengenai apa rahasia Jokowi sehingga rakyat Indonesia bisa sangat puas dengan pemerintahannya.

Bahlil menambahkan bahwa delegasi Korea Selatan yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan sorotan terhadap tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi tidak hanya diberikan masyarakat Indonesia saja. 

"Tapi juga di luar negeri termasuk Korea," katanya. 

Ia menambahkan saat mendapatkan pertanyaan seperti itu, Jokowi hanya memberikan jawaban yang singkat tapi mengena.

"Jawaban presiden simplesekali," Indonesia punya lebih dari 500 kabupaten/kota dan pulau 17 ribu lebih, dalam seminggu saya meluangkan waktunya 3 kali ke lapangan untuk mendengar langsung apa masalah dan membuat kebijakan"," katanya.

Tingkat kepuasan kinerja Jokowi berdasarkan hasil suvei LSI pada April lalu memang mengalami kenaikan menjadi 82 persen. Angka ini merupakan kepuasan kinerja tertinggi kepada Jokowi selama menjadi presiden.

"Kinerja presiden pada April 2023 dinilai positif oleh 82%, yang menilai negatif itu ada 17,5 persen. Jadi tampaknya ini dalam data LSI adalah capaian tertinggi kinerja presiden, penilaian positif tertinggi kinerja presiden dari masyarakat," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan.

Djayadi menyebut penilaian terhadap kinerja Jokowi menguat selama 6 bulan terakhir. Angka April ini, kata dia, memang cukup tinggi.

"Jadi tren penilaian positif terhadap kinerja presiden ini memang menguat sejak 6 bulan atau 7 bulan terakhir dari September ke April dan itu jauh lebih kuat kalau dibandingkan dengan sekitar 10 tahun yang lalu di Juni 2015. Jadi angka ini memang cukup tinggi," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Supermarket benteng saya

Lazada Ungkap Rahasia Selamat dari Badai PHK yang Melanda E******

Direktur EksekutifLazada Indonesia Ferry Kusnowo mengungkapkan rahasia perusahaannya yang hingga kini tak ikut terkena gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) pasca pandemi covid-19.

Ia menjelaskan saat pandemi sektore-commercememang mendapat durian runtuh karena peningkatan pola belanja online dari masyarakat.

Menurut Ferry, saat itu memang beberapa perusahaan e-commercejor-joran menambah modal termasuk karyawan untuk mengimbangi tingginya pesanan. Namun, setelah pandemi penjualan mulai turun imbasnya beberapa perusahaan memangkas biaya operasional.

"Jadi sebagai organisasi Lazada berkembang lebih disiplin. Jadi dalam menambah orang atau mengembangkan produk kami lebih memilih," ujar Ferry di Jakarta, Selasa (16/5).

Oleh karena itu, saat rutinitas belanja online menurun pasca pandemi, perusahaan tidak kelabakan.

Ferry menyebut permintaan belanja online memang turun pasca pandemi. Namun, di Lazada sendiri penurunan tidak signifikan. Malahan, jumlah seller meningkat.

Pasca pandemi beberapa e-commercemelakukan PHK demi memangkas biaya operasional. Salah satunya Shopee Indonesia dan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GoTo).

Shopee sendiri tidak menyebut secara detil jumlah karyawan yang terdampak. Sementara, GoTo melakukan PHK terhadap 600 orang karyawan di ekosistem bisnisnya pada Maret lalu.

Dalam kesempatan yang sama, Head of Public Relations Lazada Indonesia Misty Maitimoe mengatakan pihaknya akan terus mengembangkan sellerterutama UMKM di Lazada untuk ekspor.

Adapun upaya itu sudah dilakukan melalui program LazGoGlobal. Program itu memungkinkan para seller untuk memasarkan produknya di lima negara Asia Tenggara tempat Lazada beroperasi. Di antaranya yaitu Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam.

Misty menyebut seller yang sudah melakukan ekspor itu sudah mencapai 400 UMKM. Ia pun optimis jumlah itu akan terus bertambah.

Ia juga mengatakan produk yang paling laris adalah fashion dan kecantikan. Dalam program ini, kata dia, seller yang sudah siap akan dipilih oleh Lazada untuk ditawari ekspor.

Sementara, terkait proses tersebut Lazada memilih selleryang memiliki potensi, yakni mampu menyiapkan produk dengan pesanan yang tinggi. Dalam program ini,sellerjuga diberi kewenangan untuk menentukan harga sendiri.

"Feedbackteman-teman sellerbilang keunggulan seller punya kewenangan menentukan harga sendiri," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Raja Peningkatan yang Tak Terkalahkan

KPPU Buka Suara soal Pemerintah Punya Utang Migor Rp344 M ke Peritel******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) buka suara soal utangpemerintah Rp344 miliar ke peritel terkait rafaksiminyak goreng.

Komisioner KPPU Chandra Setiawan mendesak pemerintah segera melunasi utang tersebut. Ia mengatakan ancaman peritel menggugat pemerintah jika tak segera melunasi itu bisa memicu iklim usaha yang tidak kondusif karena tidak memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha. 

"Untuk itu, KPPU menyarankan pemerintah c.q. Kementerian Perdagangan mengeluarkan regulasi yang isinya adalah melaksanakan kewajibannya untuk membayar pelaku usaha yang telah selesai diverifikasi sesuai dengan Permendag Nomor 3 Tahun 2022," jelasnya dalam keterangan resmi KPPU, Rabu (10/5).

Sementara itu, Direktur Ekonomi KPPU Mulyawan Ranamanggala menyoroti ancaman peritel yang mengancam mogok jualan jika utang tersebut tak kunjung dibayar. Ia menilai ancaman tersebut akan menimbulkan ancaman lebih luas ke masyarakat.

"Terlebih minyak goreng merupakan salah satu komoditas yang sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga adanya gangguan dalam pasokan akan mengakibatkan kenaikan harga minyak goreng dan pada akhirnya akan sangat berpengaruh terhadap tingkat inflasi," tuturnya.

Lihat Juga : DJP Kenakan Pajak Fasilitas Kantor Mulai Juni 2023

Di lain sisi, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mendukung saran KPPU tersebut. Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menanti langkah Kemendag untuk mengeluarkan permendag, revisi, atau produk hukum lainnya guna memuluskan pembayaran utang tersebut.

Menurutnya, pemerintah juga perlu bertanggung jawab dalam kasus utang ini. Ia meminta negara hadir di hadapan masyarakat, di mana para pengusaha pun adalah bagian dari masyarakat.

"Hanya satu yang enggak bisa diubah dalam dunia ini, kitab suci. Semua yang namanya aturan apalagi Permendag itu mestinya bisa dilakukan tambahan atau revisi," ujar Roy di Kantor Kemendag, Kamis (11/5).

[Gambas:Video CNN]

Siaran Langsung Terbaik: Petualangan Alam Liar

Ekspor Minyak Sawit RI ke China Turun, 'Disedot' AS******

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mencatat penurunan ekspor minyak sawit RI ke Chinasebesar 242,8 ribu ton per Maret 2023.

Direktur Eksekutif GAPKI Mukti Sardjono mengatakan ekspor sawit RI secara keseluruhan turun dari 2,91 juta ton ke 2,64 juta ton pada bulan ini. Penurunan terbesar terjadi pada olahan minyak sawit dari 2,25 juta ton ke 1,88 juta ton.

China menjadi negara dengan tujuan ekspor minyak sawit RI yang mengalami penurunan terdalam. Disusul Mesir dan Timur Tengah yang turun 129,4 ribu ton, Bangladesh minus 50,5 ribu ton, India berkurang 68,3 ribu ton, Belanda anjlok 54,9 ribu ton, serta Malaysia.

Padahal, produksi minyak sawit Indonesia naik 12 persen ketimbang bulan lalu. Rinciannya, crude palm oil(CPO) naik dari 3,88 juta ton ke 4,34 juta ton dan palm kernel oil (PKO) tumbuh dari 369 ribu ton ke 413 ribu ton.

Imbas penurunan ekspor tersebut membuat nilai ekspor turun dari US.687 juta atau Rp39 triliun (asumsi kurs Rp14.808 per dolar AS) pada bulan lalu ke US.259 juta atau setara Rp33 triliun di bulan ini.

"Konsumsi dalam negeri mengalami kenaikan menjadi 1,81 juta ton dari 1,80 juta ton pada Februari. Konsumsi untuk industri pangan naik menjadi 911 ribu ton dari 802 ribu ton, industri oleokimia naik menjadi 187 ribu ton dari 185 ribu ton, sedangkan industri biodiesel turun menjadi 714 ribu ton dari 816 ribu ton di bulan sebelumnya," tutupnya.

Dengan data tersebut, GAPKI mencatat stok akhir sawit RI Maret ini naik dari 2,76 juta ton menjadi 3,13 juta ton. Namun, melihat harga minyak nabati utama lain yang turun, GAPKI menilai sangat mungkin harga minyak sawit akan menyusul.

[Gambas:Video CNN]

Buka log tugas Anda

Kejagung Perintahkan Kemendag Bayar Utang ke Peritel Minyak Goreng******

Kejaksaan Agung (Kejagung) memerintahkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk melunasi utang selisih harga kepada peritel minyak goreng. Hal ini sejalan dengan putusan hukum atau legal opinion (LO), yang sudah keluar per Kamis (11/5).

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim saat ditemui di kantornya. Isi surat Kejagung mengharuskan pemerintah mengganti utang program minyak goreng satu harga pada 2022 lalu.

"Isinya pemerintah masih punya kewajiban untuk membayarkan tetapi tetap berdasarkan ketentuannya," ujar Isy seperti dikutip dari CNBCIndonesia.com, Jumat (12/5).

"Rp344 miliar itu klaim dari Aprindo. Sesuai dengan mekanisme, yang mengklaim seharusnya produsen," jelasnya.

Isy menyebutkan jika berdasarkan hasil verifikasi dari PT Sucofindo utang pemerintah terkait selisih harga minyak goreng ini mencapai Rp800 miliar. Jumlah tersebut adalah total gabungan utang ke produsen minyak goreng dan peritel.

Jumlah ini berbeda dengan hasil perhitungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang mengungkapkan utang pemerintah terhadap pengusaha ritel dan produsen minyak goreng mencapai Rp 1,1 triliun.

Menanggapi putusan Kejagung, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mengatakan sangat senang dan berharap pemerintah membayar sesuai dengan yang diklaim.

"Alhamdulillah ya. Kita senang apalagi kalau dibayar sesuai dengan yang kita ajukan Rp344 miliar," jelasnya kepadaCNNIndonesia.com.

Namun, ia mengakui memang belum mengetahui perihal LO yang sudah diterbitkan oleh Kejagung. Karenanya, ia menunggu panggilan selanjutnya dari Kemendag terkait nilai pembayaran dan kapan waktunya.

"Kalau sudah ada putusan itu, kita hanya perlu menunggu dipanggil. Tapi kita akan tetap meminta sesuai dengan yang kita ajukan, jika (nilainya) kurang lebih dari 10 persen, kita akan kembali bersuara," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]