pinjol yang masuk slik ojk

Catatan Pengaduan

IHSG Mekar ke 7.082 Akhiri Pekan Ini******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 7.082 pada Jumat (18/11). Indeks sahammenguat 37,195 poin atau 0,53 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp11.041 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 28.255 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 212 saham menguat, 287 terkoreksi, dan 204 lainnya stagnan.

Sementara, nilai tukar rupiah pada pukul 15.10 WIB terpantau menguat 0.46 persen ke level Rp15.561 per dolar AS.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia mayoritas melemah. Tercatat Nikkei 225 di Jepang melemah 0,03 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong turun 0,51 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan menguat 0,06 persen.

Bursa saham Eropa terpantau dominan melemah. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris turun 0,06 persen, indeks CAC 40 di Prancis turun 0,47 persen, dan indeks DAX di Jerman menguat 0,23 persen.

Serupa, bursa Amerika juga tampak ambruk. Indeks S&P 500 turun 0,31 persen, indeks NYSE Composite melemah 0,27 persen, dan indeks NASDAQ Composite melemah 0,35 persen.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Kebangkitan Jiwa Tanpa Batas

Bangkrut, FTX Punya Utang US,1 M ke 50 Kreditur******

Cryptocurrency exchangeFTX  memiliki utang sebesar US,1 miliar atau setara dengan Rp48,63 triliun (asumsi kurs Rp15.688 per dolar AS) kepada 50 kreditur terbesarnya.

Mengutip CNA, Senin (21/11), dalam pengajuan pengadilan pada Sabtu (19/11), pertukaran berutang sekitar US,45 miliar kepada sepuluh kreditur utamanya.

FTX dan afiliasinya mengajukan kebangkrutan di Delaware pada 11 November di salah satu ledakan crypto profil tertinggi, menyebabkan sekitar 1 juta pelanggan dan investor lainnya menghadapi kerugian total dalam miliaran dolar.

Sidang tentang apa yang disebut mosi hari pertama FTX ditetapkan pada Selasa pagi di hadapan hakim kebangkrutan AS.

[Gambas:Video CNN]

Raja Bela Diri Abadi

UMP 2023 Naik Maksimal 10 Persen Tak Bakal Ampuh Kerek Daya Beli******

Pemerintah menetapkan kenaikan UpahMinimum Provinsi (UMP) 2023 maksimal 10 persen. Namun, pengamat menilai kebijakan tersebut aneh dan tak akan mempan mengerek daya beli masyarakat.

Kenaikan upah tahun depan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023. Peraturan itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah.

Pertama, kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan aturan ini.Kedua, rumus perhitungan upah minimum.

Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM (tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi + (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,1 sampai dengan 0,3).

Ketiga, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

"Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen," tulis Permenaker 18/2022.

Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan seharusnya kenaikan UMP dalam aturan tersebut bukan maksimal, melainkan minimal 10 persen. Apalagi kata maksimal dalam aturan tersebut bisa menimbulkan salah persepsi.

"Harusnya upah minimum 10 persen yang berarti pengusaha harus membayar kenaikan upah minimum 10 persen, bukan maksimal 10 persen. Nantinya muncul multitafsir kenaikan 1 persen juga tidak masalah karena yang dibatasi maksimal 10 persen," ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com.

Lagipula, kenaikan upah di bawah 10 persen dinilai tidak tepat dan tak akan mampu mengerek daya beli masyarakat. Justru kebijakan ini bisa sebaliknya malah menggerus daya beli masyarakat.

Menurut Bhima, jika melihat pertumbuhan ekonomi yang kuat serta lonjakan inflasi, maka kenaikan ideal UMP 2023 harusnya di atas 10 persen. Namun, jika hanya 10 persen pun sudah mencukupi, asal itu minimal bukan maksimal.

Sebab, kenaikan UMP minimal 10 persen masih bisa membantu masyarakat melakukan kegiatan belanja. Dengan demikian, konsumsi bisa terjaga di tengah lonjakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang kuat bisa terus berlanjut.

"Kalau minimum 10 persen kenaikan UMP nya bisa diterima. Dengan memperhatikan tingkat inflasi yang diperkirakan masih akan berada di kisaran 5,5-6 persen sehingga ada surplus 4 persen, setidaknya untuk belanja. Jadi daya beli tidak tergerus oleh inflasi," imbuhnya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PHK Makin Banyak

Sentuhan emas naga

Adhi Karya Raup Kontrak Baru Rp19,1 T Hingga Oktober 2022******

PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) meraih kontrakbaru sampai Oktober 2022 sebesar Rp19,1 triliun, naik 51 persen dibandingkan perolehan kontrak baru pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp12,7 triliun.

Direktur Utama ADHI Entus Asnawi mengatakan perseroan akan terus meningkatkan pertumbuhan kontrak sampai akhir tahun.

"Kami terus berupaya agar kontrak ADHI terus tumbuh sampai akhir tahun, dan beberapa rencana telah dijalankan untuk mencapai target ADHI di tahun 2022," ujar Entus dalam keterangan di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (23/11).

Profil kontribusi perolehan kontrak baru sampai Oktober 2022 dari lini bisnis engineering dan konstruksi mendominasi sebesar 90 persen, properti sebesar 9 persen, dan sisanya merupakan lini bisnis lainnya.

Sedangkan berdasarkan tipe pekerjaan yang diperoleh, jenis proyek jalan dan jembatan sebesar 26 persen, proyek gedung sebesar 30 persen, dan proyek infrastruktur lainnya seperti pembuatan bendungan, bandara, jalur kereta api, dan proyek energi, serta proyek lainnya sebesar 44 persen.

Berdasarkan segmentasi sumber dana, realisasi kontrak baru yang bersumber dari pemerintah sebesar 39 persen, sumber dari BUMN dan BUMD sebesar 11 persen, sementara proyek kepemilikan swasta atau lainnya termasuk proyek investasi sebesar 50 persen.

Entus menambahkan, peningkatan kinerja yang ada menunjukkan konsistensi perseroan untuk terus meningkatkan performa perusahaan di tengah situasi industri pada saat ini.

"Dari perolehan kontrak baru juga menunjukkan bahwa ADHI semakin sadar akan pengembangan bisnis berbasis ekonomi hijau untuk keberlanjutan usaha," kata Entus.

[Gambas:Video CNN]

Gadis ini akan menentang surga

2 Jurus Menteri Basuki Cegah Banjir dan Longsor di IKN******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan jurus untuk mencegah banjir dan longsor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di masa mendatang.

Jurus pertamadan yang paling utama adalah mempertahankan wilayah IKN sesuai dengan rencana awal, yakni mayoritas dijadikan kawasan hijau.

"Mempertahankan ruang hijau lebih dari 75 persen dari 6.600 hektar luas area Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), serta memasang sensor monitoring pergerakan tanah," ujarnya dalam diskusi virtual yang dikutip dari Antara, Selasa (22/11).

"Kita seminimal mungkin melakukan metode proses pengerjaan tanah cut and fill, kita ikuti topografinya. Kita ingin memanfaatkan topografi daerah tersebut menjadi estetikanya IKN," jelasnya.

Sementara, untuk mengantisipasi bencana banjir, Kementerian PUPR membangun bendungan seperti Sepaku-Semoi yang saat ini progres fisiknya sudah mencapai sekitar 78 persen dengan kapasitas tampungan 10,6 juta meter kubik. Bendungan ini bisa mengendalikan banjir di kawasan IKN hingga 55 persen.

Pemerintah juga akan membangun 19 embung di KIPP sebagai sistem drainase kawasan, sekaligus untuk menciptakan harmoni antara green and blue development(pembangunan hijau dan biru).

[Gambas:Video CNN]

Manual Pengoperasian Pakan Meriam

Kemenko Perekonomian Apresiasi Pemberitaan Positif Selama KTT G20******

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengapresiasi insan media di Indonesia yang membawa pesan positif dan semangat perubahan melalui pemberitaan-pemberitaan selama penyelenggaraan KTT G20.

Hal itu disampaikan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso saat Forum Diskusi Hasil Working Groups G20 bersama sejumlah Pemimpin Redaksi pada 15-16 November 2022 lalu di Jimbaran, Bali.

Selain diikuti oleh sejumlah Pemimpin Redaksi nasional, forum diskusi tersebut juga ikut dihadiri oleh Duta Besar RI untuk Singapura, Chair dan Co-Chair Working Group G20, Pejabat Eselon I dan Eselon II Kemenko Perekonomian, serta sejumlah pejabat dari Kementerian terkait.

"Sesuai dengan pesan Pak Menko Airlangga, kami diminta menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para Pemimpin Redaksi dan juga Pak Dubes," ungkapnya saat membuka forum diskusi tersebut.

"Ini luar biasa untuk menyampaikan hal yang sangat penting secara langsung, sehingga di luar apapun beritanya, teman-teman lebih paham karena mendapatkan penjelasan langsung dari Chair dan Co-Chair. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Presidensi G20 kita, dari Indonesia untuk dunia," tambahnya.

Susiwijono menyampaikan sekilas terkait beberapa pembahasan di Sherpa Meeting, sesi pertama forum diskusi tersebut diawali dengan pembahasan terkait dengan ekonomi digital.

Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Mira Tayyiba selaku Chair Digital Economy Working Group (DEWG) G20 dihadirkan sebagai narasumber menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi digital. Indonesia sendiri merupakan Ketua DEWG yang pertama.

Salah satu tantangan dalam memanfaatkan teknologi digital, kata dia, yakni literasi digital yang masih perlu banyak peningkatan, mengingat faktor risiko terhadap akses data pribadi masih cukup besar. Lebih lanjut, Sekjen Mira menjelaskan pentingnya seluruh masyarakat untuk diedukasi perihal perlindungan data pribadi.

"Kita harus teredukasi terkait perlindungan data pribadi. Itu dari sisi internal kita. Dan saya juga setuju bahwa perlindungan data pribadi menjadi tanggung jawab kita bersama," ungkap Sekjen Mira.

Sementara itu, untuk meningkatkan ketahanan dalam menghadapi tantangan transformasi digital saat ini, Pemerintah juga terus memperkuat kolaborasi pentahelix yang melibatkan pihak industri, akademisi, media, dan masyarakat dalam agenda-agenda strategis terkait transformasi digital.

Selain itu, kolaborasi global juga dibutuhkan mengingat tantangan digitalisasi tersebut juga bersifat global.