erek2 40 644Jutaan kata 663707Orang-orang telah membaca serialisasi
《situs yang gacor hari ini》
Food Station dan mitra usaha kerja sama amankan stok beras Ramadhan******
kelangkaan beras premium disebabkan belum masuknya masa panen rayaJakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengamankan stok beras menjelang Ramadhan 1445 Hijriah dengan mendorong peningkatan kerja sama bisnis (business to business/ b2b) antara BUMD PT Food Station Tjipinang Jaya dengan mitra usahanya.
Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024
Ketua KPU: Pemungutan suara di Kuala Lumpur lancar, terlayani semua******
“Alhamdulillah laporan menunjukkan pemungutan suara di luar negeri berjalan baik dan lancar, dan memang yang jadi ‘concern’ itu Kuala Lumpur, kemudian Jeddah. Dan Alhamdulillah semua berjalan lancar,” kata Hasyim usai meninjau proses pelaksanaan pemungutan suara di Kuala Lumpur, Minggu.
Seperti yang sudah Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur jadwalkan, pemungutan suara metode TPS dilaksanakan pada 11 Februari di mana sekitar 222.945 pemilih suara tercatat dilayani di WTC. Soal jumlah yang hadir atau persentase pemilih yang menyalurkan suara belum bisa diketahui karena operasional mulai dari pukul 08.00 hingga pukul 18.00 waktu setempat.
KPU, ujar Hasyim, akan melihat situasinya jika ada sesuatu yang ditemukan tidak prosedural maka akan dicek. Dan jika memang harus ada yang dibenahi maka akan dibenahi.
Pemungutan suara di luar negeri berlangsung lebih awal daripada jadwal pencoblosan di Indonesia. Namun perhitungan suara dilakukan bersama dengan yang ada di dalam negeri, kata dia.
Hasyim mengatakan sejak Sabtu (10/2) malam hingga subuh di hari pemungutan suara ia ikut memantau persiapan pemilu yang dilakukan PPLN Kuala Lumpur di WTC. Segala sesuatunya diusahakan dipersiapkan maksimal agar pemilih dalam jumlah yang begitu banyak bisa terlayani dengan baik dan tertib.
Mereka yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mendapat kesempatan menyalurkan hak suara dari pukul 08.00-18.00. Sedangkan yang masuk Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) mulai dilayani dua jam sebelum TPS ditutup.
Sementara itu, ia mengatakan bagi mereka yang masuk Daftar Pemilih Khusus (DPK) maka dilayani pukul 17.00.
Namun, ia mengatakan itu semua situasional. Jika memang di separuh waktu dari 10 jam atau 13 jam pelaksanaan pemungutan suara jumlah DPT yang hadir sudah mulai sepi maka mereka yang masuk dalam DPTb dan DPK sudah dapat dilayani.
“Intinya kalau masih ada surat suara yang tersedia. Tapi kalau kita perhatikan surat suara masih tersedia dan kalau lihat dari dalam meja-meja pendaftaran juga terlihat rapi,” ujar Hasyim.
Terkait pemilih di luar pintu masuk, menurut dia, juga tertib. Setelah mendaftar mereka silih berganti memasuki bilik-bilik suara yang disediakan dari 223 TPS yang ada.
Masing-masing TPS tersedia dua bilik suara, sehingga total bilik suara menjadi 446, kata Hasyim.
Sejumlah insiden terjadi saat WNI mengantre dalam proses pemungutan suara di WTC Kuala Lumpur. Banyaknya jumlah pemilih yang hadir dalam satu waktu yang bersamaan sempat membuat adanya penumpukan massa, yang perlahan mencair saat mereka yang masuk DPTb dan DPK mulai diperbolehkan masuk melakukan pencoblosan.
Desak-desakan dalam antrean terjadi karena mereka yang telah lama menunggu berebut untuk dapat segera melakukan pencoblosan surat suara. Pembatas antrean di dalam lobi WTC beberapa kali rusak karena sempat diterabas oleh pemilih.
Ada pula puluhan WNI yang datang sekitar 20 menit setelah TPS ditutup dan meminta agar tetap dapat menyalurkan hak suara. Suasana tegang mencair setelah PPLN Kuala Lumpur mendatangi kelompok warga tersebut dan menjelaskan aturan yang telah ditetapkan, bahwa batas penerimaan pemungutan suara paling lambat pukul 18.00.
Baca juga: Panwaslu KL selidiki dugaan tumpukan surat suara pos sudah dicoblos
Baca juga: Pemungutan lewat kotak suara keliling wilayah Kuala Lumpur
Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2024
Bawaslu imbau warga tak ciptakan konflik jelang pemungutan suara******
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta setiap orang dapat menjaga iklim politik tetap kondusif sehingga aktivitas yang dapat mengganggu itu sebaiknya dihindari.
“Hal-hal yang bisa menimbulkan konflik dan lain-lain, lebih baik dihindarkan, karena sekarang menjelang pemungutan suara. Jangan sampai masa pemungutan suara ini terganggu gara-gara hal tersebut,” kata Bagja menjawab pertanyaan wartawan soal film dokumenter “Dirty Vote” saat jumpa pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Minggu.
Terkait kritik yang ditujukan ke Bawaslu dalam film itu, Bagja mempersilakan masukan-masukan itu ditujukan kepada lembaga yang saat ini dia pimpin.
“Teman-teman jika mengkritisi Bawaslu silakan saja, tidak ada masalah bagi Bawaslu selama kami melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata dia.
Menurut Bagja, Bawaslu RI dan jajaran pengawas pemilu di daerah sejauh ini telah melakukan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu, dia menyerahkan penilaian atas kinerja Bawaslu itu sepenuhnya kepada masyarakat.
“Alhamdulillah, silakan kritik kami. Proses sedang berjalan, kami tidak ingin proses-proses ini dianggap tidak benar. Namun, pada titik ini Bawaslu sudah melakukan tugas fungsinya dengan baik, tetapi tergantung masyarakat juga, perspektif masyarakat silakan. Kami tidak bisa meng-drive(mengendalikan, red.) perspektif masyarakat,” kata Bagja.
Dia pun menghormati kebebasan berpendapat yang menjadi hak setiap warga negara. “Apa yang diungkapkan oleh teman-teman adalah hak yang dilindungi konstitusi, demikian juga hak dan tugas Bawaslu dijamin, diatur oleh undang-undang,” kata Ketua Bawaslu RI.
Film dokumenter “Dirty Vote” pada Minggu siang dirilis oleh rumah produksi WatchDoc di platform YouTube. Film tersebut menampilkan tiga pakar hukum tata negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.
Tiga pakar itu secara bergantian dan bersama-sama menjelaskan rentetan peristiwa yang diyakini bagian dari kecurangan pemilu. Dalam beberapa bagian, beberapa pakar juga mengkritik Bawaslu yang dinilai tidak tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran pemilu. Alhasil menurut mereka, tidak ada efek jera sehingga pelanggaran pemilu cenderung terjadi berulang.
Dalam waktu kurang lebih 8 jam setelah siar di YouTube, film itu saat ini telah dilihat satu juta lebih orang dan dan disukai oleh 117.000 lebih pengguna YouTube.
Baca juga: Bawaslu sebut tujuh indikator kerawanan paling banyak terjadi di TPS
Baca juga: Bawaslu soal film Dirty Vote: Silakan kritik, kami bekerja sesuai UU
Baca juga: Bawaslu sebut ada surat suara tak sampai ke WNI di Malaysia
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024
Label:bonanza99、promo bonus new member 100、trik petir olympus
Terkait:dewan4d、buku mimpi 2d 11、trik gacor mahjong ways 2、cara pasang no togel、slot maxwin besar、klikwin188、slot gacor oppatoto、trik domino slot、link tergacor malam ini、rtp live admin jarwo
bab terbaru:pinjaman online bunga kecil(2024-07-09)
Perbarui waktu:2024-07-09
Pewarta: Evarukdijati
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Jafar M Sidik
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024
Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024
Sentimen risk-off terkait pemilu sudah mulai mereda, dan pasar sudah mulai memperhitungkan potensi dampaknyaJakarta (ANTARA) - Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada awal pekan dibuka menguat karena sentimen risk-offterkait pemilihan umum (pemilu) presiden dan wakil presiden RI sudah mulai mereda. Pada awal perdagangan Senin pagi, rupiah dibuka naik 19 poin atau 0,12 persen menjadi Rp15.616 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp15.635 per dolar AS. "Sentimen risk-offterkait pemilu sudah mulai mereda, dan pasar sudah mulai memperhitungkan potensi dampaknya," kata Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede kepada ANTARA di Jakarta, Senin.
Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024
dalam rangka kepedulian terhadap pelestarian lingkungan untuk mengurangi sampah APK yang memang masih bisa dipakai.Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta membolehkan peserta pemilu yang hendak mengambil alat peraga kampanye (APK) termasuk bendera partai usai diturunkan dalam rangka masa tenang kampanye dengan catatan masih dalam kurun waktu tertentu.
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024
《situs yang gacor hari ini》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,download kredivo for pcHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《situs yang gacor hari ini》bab terbaru。