jam pola gacor

panen123 login 383Jutaan kata 880817Orang-orang telah membaca serialisasi

《jam pola gacor》

Pengamat: PDIP******

Jakarta (ANTARA) - Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM Arya Budi mengatakan bahwa PDI Perjuangan dan PKS berpeluang menjadi oposisi terhadap pemerintahan 2024-2029, namun kemungkinan kecil  bisa bersatu.

"Iya, kalau mereka di luar pemerintahan itu sangat mungkin. Nah, pertanyaannya adalah di luar pemerintahan, bersatu di luar pemerintahan, itu yang kecil kemungkinannya," kata Arya saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Ia melihat PDI Perjuangan dan PKS justru memiliki logika berjalan masing-masing demi terwujudnya checks and balancesuntuk membentuk suatu pemerintahan yang demokratis.

Dengan adanya mekanisme checks and balancesini masing-masing lembaga negara dapat mengawasi dan mengimbangi kekuasaan lembaga lainnya. Hal ini sesuai dengan cita-cita reformasi dan konstitusi UUD 1945 demi terciptanya penyelenggaraan negara yang akuntabel dan jauh dari kesewenang-wenangan.

Arya pun menganalogikan PDI Perjuangan dan PKS bagaikan minyak dan air yang tidak bisa bersatu. 

"Karena, secara jarak ideologi mereka terlalu jauh, itu bagaikan minyak dan air. Itu akan repot, ribet," tuturnya.

Oleh karena itu, menurutnya, hal yang paling mungkin bagi kedua partai ini berada di luar pemerintahan dengan berjalan sendiri-sendiri.

Kondisi ini juga dapat mengambil ceruk suara pemilih yang tidak memilih pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

"Yang paling mungkin adalah dua partai ini di luar pemerintahan, tapi mereka berjalan sendiri-sendiri, tentu mereka akan tetap mengkritisi pemerintah dan mengambil ceruk untuk pemilih-pemilih yang tidak mendukung Prabowo-Gibran," jelas Arya.

Selain itu, dia menjelaskan bersatunya dua partai ini sebagai oposisi memiliki persentase kecil. Sebab, butuh motivasi yang besar untuk berada di luar pemerintahan, seperti kesamaan ideologi hingga platform politik.

"Hal ini berbanding terbalik apabila PDI Perjuangan dan PKS berada di dalam pemerintahan. Mereka dapat dengan mudah bersatu, walaupun memiliki jarak ideologi yang besar," katanya.

Ia menyebutkan bersatunya dua partai itu didorong oleh adanya platform politik berupa kementerian. Di mana masing-masing partai merasa menjadi bagian dari proses pengambilan kebijakan publik.

"PDI Perjuangan dan PKS itu sangat berjarak secara ideologi dan standing point politiknya," pungkasnya.

Sebelumnya, Kamis (15/2), Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partai berlambang banteng moncong putih itu siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan dan parlemen untuk menjalankan tugas check and balance.

Berdasarkan siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis, Hasto melihat pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance.

Menurutnya, berada di luar pemerintahan adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDI Perjuangan pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.

“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto.

Oleh karena itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDI Perjuangan akan berjuang lewat jalur partai.

Berdasarkan hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei menyebut bahwa perolehan suara pasangan calon nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengungguli pasangan calon nomor 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan calon nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

BMKG: Seluruh wilayah Sulut berpotensi cuaca ekstrem******

Manado (ANTARA) -
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) berpotensi cuaca ekstrem beberapa hari ke depan.

"BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem hingga 5 Maret 2024," kata Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Sam Ratulangi Manado Ben A Molle di Manado, Sabtu.

Baca juga: BMKG: Waspada potensi cuaca ekstrem di NTT pada 4-8 Maret

Dia meminta warga agar mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang.

""Waspadai potensi banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang manakala beraktivitas di saat cuaca ekstrem," ujarnya.

Potensi hujan lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang pada tanggal 3 Maret berpeluang terjadi di wilayah Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kota Kotamobagu, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara.

Baca juga: BMKG: Waspada potensi cuaca ekstrem di Banten pada 2-3 Maret

Kemudian Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Sementara pada tanggal 4-5 Maret diperkirakan cuaca ekstrem berpotensi di seluruh kabupaten dan kota di provinsi tersebut.

Baca juga: BMKG: Sebagian besar wilayah RI berisiko diguyur hujan sedang-lebat

BMKG selalu memutakhirkan informasi peringatan dini cuaca ekstrem dan bisa diakses masyarakat maupun pemangku kepentingan.
 

Pewarta: Karel Alexander Polakitan
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Pengamat: PDIP******

Jakarta (ANTARA) - Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM Arya Budi mengatakan bahwa PDI Perjuangan dan PKS berpeluang menjadi oposisi terhadap pemerintahan 2024-2029, namun kemungkinan kecil  bisa bersatu.

"Iya, kalau mereka di luar pemerintahan itu sangat mungkin. Nah, pertanyaannya adalah di luar pemerintahan, bersatu di luar pemerintahan, itu yang kecil kemungkinannya," kata Arya saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Ia melihat PDI Perjuangan dan PKS justru memiliki logika berjalan masing-masing demi terwujudnya checks and balancesuntuk membentuk suatu pemerintahan yang demokratis.

Dengan adanya mekanisme checks and balancesini masing-masing lembaga negara dapat mengawasi dan mengimbangi kekuasaan lembaga lainnya. Hal ini sesuai dengan cita-cita reformasi dan konstitusi UUD 1945 demi terciptanya penyelenggaraan negara yang akuntabel dan jauh dari kesewenang-wenangan.

Arya pun menganalogikan PDI Perjuangan dan PKS bagaikan minyak dan air yang tidak bisa bersatu. 

"Karena, secara jarak ideologi mereka terlalu jauh, itu bagaikan minyak dan air. Itu akan repot, ribet," tuturnya.

Oleh karena itu, menurutnya, hal yang paling mungkin bagi kedua partai ini berada di luar pemerintahan dengan berjalan sendiri-sendiri.

Kondisi ini juga dapat mengambil ceruk suara pemilih yang tidak memilih pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

"Yang paling mungkin adalah dua partai ini di luar pemerintahan, tapi mereka berjalan sendiri-sendiri, tentu mereka akan tetap mengkritisi pemerintah dan mengambil ceruk untuk pemilih-pemilih yang tidak mendukung Prabowo-Gibran," jelas Arya.

Selain itu, dia menjelaskan bersatunya dua partai ini sebagai oposisi memiliki persentase kecil. Sebab, butuh motivasi yang besar untuk berada di luar pemerintahan, seperti kesamaan ideologi hingga platform politik.

"Hal ini berbanding terbalik apabila PDI Perjuangan dan PKS berada di dalam pemerintahan. Mereka dapat dengan mudah bersatu, walaupun memiliki jarak ideologi yang besar," katanya.

Ia menyebutkan bersatunya dua partai itu didorong oleh adanya platform politik berupa kementerian. Di mana masing-masing partai merasa menjadi bagian dari proses pengambilan kebijakan publik.

"PDI Perjuangan dan PKS itu sangat berjarak secara ideologi dan standing point politiknya," pungkasnya.

Sebelumnya, Kamis (15/2), Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partai berlambang banteng moncong putih itu siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan dan parlemen untuk menjalankan tugas check and balance.

Berdasarkan siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis, Hasto melihat pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance.

Menurutnya, berada di luar pemerintahan adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDI Perjuangan pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.

“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto.

Oleh karena itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDI Perjuangan akan berjuang lewat jalur partai.

Berdasarkan hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei menyebut bahwa perolehan suara pasangan calon nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengungguli pasangan calon nomor 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan calon nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：megaways slot demo、rtparea188、slot kini

Terkait：nasa4d、slot2000、trik jp slot pragmatic、situs slot gacor hari ini、cara pinjam di jenius、agusbet slot、pola maxwin zeus、88 slot gacor、rajatoto4、situs slot innova

---

---

bab terbaru：slot 123 gacor（2024-07-10）

Perbarui waktu：2024-07-10