raden slot

gerbang emosional

1001 tafsir mimpi 2d lengkap

KPU Jatim gelar pleno penghitungan suara selama lima hari******

Surabaya (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2024 selama lima hari, yakni mulai 3 Maret hingga 8 Maret 2024, di Surabaya. "Jawa Timur memiliki 38 kabupaten/kota, sehingga kami mencoba untuk menyelenggarakan pleno rekapitulasi hasil penghitungan Pemilu tahun 2024 tingkat provinsi lebih awal," kata Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Aang Kunaifi melalui keterangan resmi yang diterima di Surabaya, Minggu.

Baca juga: KPU Kota Madiun gelar penghitungan suara pemilu tingkat PPK KPU Provinsi Jawa Timur hingga hari pertama pleno sudah menerima formulir D hasil dari 23 lembaga penyelenggara pemilu tingkat kabupaten/kota. "Sedangkan kabupaten/kota sisanya saat ini masih sedang melangsungkan rapat pleno terbuka rekapitulasi tingkat kabupaten/kota," ujarnya.

Baca juga: 2 tokoh perempuan pendatang baru berpotensi lolos DPD wakili Jatim Sementara, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur Nanik Karsini menjelaskan, rekapitulasi dilaksanakan secara berjenjang, yakni mulai tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nanti hingga nasional. "Peserta terdiri dari perwakilan saksi dari tim pasangan calon dari tingkat provinsi, partai politik, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tingkat provinsi, serta 38 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur," ucap dia.

Baca juga: Polda Jatim terjunkan tim khusus selidiki teror bom di Pamekasan Diharapkan pelaksanaan pleno terbuka rekapitulasi tingkat provinsi ini berjalan lancar, kondusif, dan menghasilkan data yang akurat. Selain Aang dan Nanik Karisini, Pleno penghitungan suara Pemilu 2024 hari ini pertama dihadiri seluruh komisioner KPU setempat, yakni Choirul Umam, Eka Wisnu Wardhana, Habib M. Rohan, Insan Qoriawan, Miftahur Rozaq, dan Nur Salam.

Baca juga: Gus Ipul doakan Khofifah jabat Gubernur Jatim 2024-2029 KPU Provinsi Jawa Timur juga mengundang beberapa pihak dalam pelaksanaan pleno terbuka penghitungan suara Pemilu 2024, seperti Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Pangdam V Brawijaya, Polda, dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Timur. Sebagaimana diketahui, Pemilu Legislatif telah digelar 14 Februari 2024 yang peserta-nya 18 partai politik dan Pemilihan Presiden diikuti tiga pasangan calon, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka serta Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Baca juga: Novita Hardini terbanyak raih suara artis DPR RI dapil Jatim
Baca juga: Capres Prabowo temui SBY di Pacitan Jatim

Pewarta: Willi Irawan/Ananto Pradana
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

Perjalanan Shen Yuan menyatukan dunia

slot bet 555

PTN kawasan timur Indonesia******

Pertemuan ini merupakan langkah awal dan strategis untuk seluruh perguruan tinggi di kawasan timur Indonesia.

Makassar (ANTARA) - Sebanyak 57 kampus yang tergabung dalam konsorsium Perguruan Tinggi Negeri di kawasan timur Indonesia (KTI) membangun kerja sama dengan konsorsium Universiti Universitas Borneo (KUUB).

Ketua KUUB Prof Dr Sahrul Razid Sarbini dalam keterangannya di Makassar, Minggu, mengatakan pihaknya memberikan apresiasi atas kegiatan tersebut, karena kegiatan ini menjadi wadah untuk membangun jejaring kolaborasi yang kuat sesama perguruan tinggi dalam mendorong pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi.

Tidak hanya itu, kata dia, juga banyak hal yang dapat dikolaborasikan para delegasi yang hadir untuk bergerak bersama memajukan perguruan tinggi.

Prof Dr Ahmad Alim Bachri selaku The Consortium Of Eastern Indonesia State Universities (Ceisu) dalam sambutannya juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan Universitas Hasanuddin (Unhas).

Menurutnya, pertemuan ini merupakan langkah awal dan strategis untuk seluruh perguruan tinggi di kawasan timur Indonesia. Sebab pengembangan perguruan tinggi dapat dioptimalkan melalui jejaring kerja sama. Juga diakui saat ini telah terjadi disparitas pendidikan antara kawasan timur dan barat.

Baca juga: Konsorsium PTN Kawasan Timur sepakat seleksi mandiri bersama

"di kawasan Timur Indonesia, Unhas menjadi perguruan tinggi yang diperhitungkan dengan berbagai prestasi yang diraih. Unhas saya harap bisa membantu untuk perguruan tinggi lainnya berkiprah secara optimal. Untuk itu, kegiatan ini bisa kita optimalkan bersama,” jelas Prof Ahmad Alim.

Sementara Rektor Unhas Prof Dr Ir Jamaluddin Jompa MSc, dalam sambutannya pada pertemuan ini menyampaikan rasa senang dan mengapresiasi atas kehadiran para delegasi pimpinan perguruan tinggi di Unhas.

Dirinya mengatakan kegiatan ini merupakan langkah strategis sekaligus diharapkan membawa dampak signifikan bagi kemajuan pendidikan kawasan timur Indonesia.

Dirinya menekankan pentingnya sinergi antarlembaga pendidikan tinggi dalam menghadapi tantangan zaman, karena hanya melalui kolaborasi yang erat dan berkelanjutan, visi untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia bisa tercapai secara optimal.

“Kegiatan ini diinisiasi sebagai wadah diskusi mendalam untuk memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah timur Indonesia. Ini merupakan langkah konkret standar pendidikan. Kegiatan ini juga menjadi platform yang memungkinkan para akademisi untuk merumuskan strategi peningkatan kolaborasi penelitian,” jelasnya.

Secara umum, kegiatan ini merupakan bentuk tindaklanjut hasil keputusan Rapat Kerja Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri Kawasan Timur Indonesia (KTI) 2023 dan Pertemuan Forum LPPM PTN se-KTI 2024 di Banjarmasin.

Baca juga: Sepuluh PTN luncurkan Patriot Pangan Kampus Merdeka

Serangkaian dengan kegiatan tersebut, sekaligus dilaksanakan penandatanganan kerja sama antara KPTN-KTI dengan KUUB (Konsortium Universiti Universitas Borneo), yaitu konsorsium PT dari tiga negara di Pulau BORNEO (Brunei, Indonesia-Malaysia) dan dihadiri oleh tiga rektor dari Brunei Darussalam, delapan Rektor dari Malaysia dan lima Rektor dari Indonesia/Kalimantan.

Terkait workshop LPPM yang turut digelar sebagai rangkaian pertemuan di Makassar, para delegasi yang hadir ikut membahas bersama mengenai upaya strategis dalam mendorong kualitas penelitian pada perguruan tinggi.

Berikut perguruan tinggi yang mengikuti kegiatan KUUB (16 universiti/universitas) yaitu
tiga Universiti Brunei masing-masing Universiti Brunei Darussalam, Universiti Islam Sultan Sharif Ali dan Universiti Teknologi Brunei

Delapan kampus Malaysia yakni, Curtin University Malaysia, Swinburne University of Technology Sarawak Kampus, Universiti Malaysia Sabah, Universiti Malaysia Sarawak, Universiti Putra Malaysia- Kampus Bintulu, Sarawak, Universiti Teknologi MARA Cawangan Sarawak, Universiti Teknologi MARA Cawangan Sabah dan University of Technology Sarawak

Adapun universitas-politeknik Indonesia yang hadir Unhas, UNM, Universitas Mulawarman (Unmul), Samarinda, Universitas Palangkaraya, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Borneo Tarakan (UBT), Institut Teknologi Kalimantan (ITK), dan Universitas Pattimura Ambon.

Baca juga: Tiga PTN bentuk konsorsium Merdeka Belajar
 

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Tinju Xingyi

rakyat4d

PTN kawasan timur Indonesia******

Pertemuan ini merupakan langkah awal dan strategis untuk seluruh perguruan tinggi di kawasan timur Indonesia.

Makassar (ANTARA) - Sebanyak 57 kampus yang tergabung dalam konsorsium Perguruan Tinggi Negeri di kawasan timur Indonesia (KTI) membangun kerja sama dengan konsorsium Universiti Universitas Borneo (KUUB).

Ketua KUUB Prof Dr Sahrul Razid Sarbini dalam keterangannya di Makassar, Minggu, mengatakan pihaknya memberikan apresiasi atas kegiatan tersebut, karena kegiatan ini menjadi wadah untuk membangun jejaring kolaborasi yang kuat sesama perguruan tinggi dalam mendorong pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi.

Tidak hanya itu, kata dia, juga banyak hal yang dapat dikolaborasikan para delegasi yang hadir untuk bergerak bersama memajukan perguruan tinggi.

Prof Dr Ahmad Alim Bachri selaku The Consortium Of Eastern Indonesia State Universities (Ceisu) dalam sambutannya juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan Universitas Hasanuddin (Unhas).

Menurutnya, pertemuan ini merupakan langkah awal dan strategis untuk seluruh perguruan tinggi di kawasan timur Indonesia. Sebab pengembangan perguruan tinggi dapat dioptimalkan melalui jejaring kerja sama. Juga diakui saat ini telah terjadi disparitas pendidikan antara kawasan timur dan barat.

Baca juga: Konsorsium PTN Kawasan Timur sepakat seleksi mandiri bersama

"di kawasan Timur Indonesia, Unhas menjadi perguruan tinggi yang diperhitungkan dengan berbagai prestasi yang diraih. Unhas saya harap bisa membantu untuk perguruan tinggi lainnya berkiprah secara optimal. Untuk itu, kegiatan ini bisa kita optimalkan bersama,” jelas Prof Ahmad Alim.

Sementara Rektor Unhas Prof Dr Ir Jamaluddin Jompa MSc, dalam sambutannya pada pertemuan ini menyampaikan rasa senang dan mengapresiasi atas kehadiran para delegasi pimpinan perguruan tinggi di Unhas.

Dirinya mengatakan kegiatan ini merupakan langkah strategis sekaligus diharapkan membawa dampak signifikan bagi kemajuan pendidikan kawasan timur Indonesia.

Dirinya menekankan pentingnya sinergi antarlembaga pendidikan tinggi dalam menghadapi tantangan zaman, karena hanya melalui kolaborasi yang erat dan berkelanjutan, visi untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia bisa tercapai secara optimal.

“Kegiatan ini diinisiasi sebagai wadah diskusi mendalam untuk memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah timur Indonesia. Ini merupakan langkah konkret standar pendidikan. Kegiatan ini juga menjadi platform yang memungkinkan para akademisi untuk merumuskan strategi peningkatan kolaborasi penelitian,” jelasnya.

Secara umum, kegiatan ini merupakan bentuk tindaklanjut hasil keputusan Rapat Kerja Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri Kawasan Timur Indonesia (KTI) 2023 dan Pertemuan Forum LPPM PTN se-KTI 2024 di Banjarmasin.

Baca juga: Sepuluh PTN luncurkan Patriot Pangan Kampus Merdeka

Serangkaian dengan kegiatan tersebut, sekaligus dilaksanakan penandatanganan kerja sama antara KPTN-KTI dengan KUUB (Konsortium Universiti Universitas Borneo), yaitu konsorsium PT dari tiga negara di Pulau BORNEO (Brunei, Indonesia-Malaysia) dan dihadiri oleh tiga rektor dari Brunei Darussalam, delapan Rektor dari Malaysia dan lima Rektor dari Indonesia/Kalimantan.

Terkait workshop LPPM yang turut digelar sebagai rangkaian pertemuan di Makassar, para delegasi yang hadir ikut membahas bersama mengenai upaya strategis dalam mendorong kualitas penelitian pada perguruan tinggi.

Berikut perguruan tinggi yang mengikuti kegiatan KUUB (16 universiti/universitas) yaitu
tiga Universiti Brunei masing-masing Universiti Brunei Darussalam, Universiti Islam Sultan Sharif Ali dan Universiti Teknologi Brunei

Delapan kampus Malaysia yakni, Curtin University Malaysia, Swinburne University of Technology Sarawak Kampus, Universiti Malaysia Sabah, Universiti Malaysia Sarawak, Universiti Putra Malaysia- Kampus Bintulu, Sarawak, Universiti Teknologi MARA Cawangan Sarawak, Universiti Teknologi MARA Cawangan Sabah dan University of Technology Sarawak

Adapun universitas-politeknik Indonesia yang hadir Unhas, UNM, Universitas Mulawarman (Unmul), Samarinda, Universitas Palangkaraya, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Borneo Tarakan (UBT), Institut Teknologi Kalimantan (ITK), dan Universitas Pattimura Ambon.

Baca juga: Tiga PTN bentuk konsorsium Merdeka Belajar
 

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Evolusi super kelahiran kembali

supercuan889

Angka partisipasi pemilih di Muna Barat capai 87, 36 persen******

Ini melampaui target secara nasional sebanyak 82 persen.

Kendari (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muna Barat (Mubar) La Tajudin menyebutkan angka partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pemilu 2024 mencapai 87, 36 persen.

Tajudin mengatakan bahwa jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar pemilih tambahan (DPTb) Mubar adalah 60.288 orang. Mereka yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 52. 668 orang.

"Jadi, persentase tingkat partisipasi pemilih di Mubar ini sebanyak 87, 36 persen. Ini melampaui target secara nasional sebanyak 82 persen," terang La Tajudin di Laworo, Mubar, Sulawesi Tenggara, Minggu.

Menurut Tajudin, tingginya partisipasi pemilih tersebut adalah bagian dari hasil sosialisasi oleh lembaganya.

Guna meningkatkan partisipasi pemilih itu, pihaknya melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah dengan nama kegiatan KPU go to school.

"Ada juga KPU go to campus. Sosialisasi pada kelompok masyarakat yang ada di pesisir," jelasnya.

Dalam rangka memaksimalkan sosialisasi tersebut, KPU juga menggerakkan semua penyelenggara di tingkat ad hocdalam hal ini panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS).

"Terakhir kami menggelar road showsebagai bentuk penyampaian informasi kepada seluruh masyarakat Mubar tentang hari-H Pemilu 2024, dan tata cara pencoblosan yang benar. Apa yang kami lakukan ini muaranya untuk meningkatkan partisipasi pemilih," ucapnya.

Atas tingginya raihan partisipasi pemilih ini, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi mengingatkan masyarakat pemilih agar menggunakan hak pilihnya dengan baik.

"Tak kalah pentingnya adalah kami ucapkan terima kasih kepada pemilih yang dengan penuh kesadaran datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk menyalurkan hak pilihnya," imbuhnya.

Baca juga: KPU: Tingkat partisipasi pemilih di Parigi Moutong capai 81 persen
Baca juga: Bawaslu: Partisipasi pemilih PSU di 10 TPS Surabaya 50 persen lebih

Pewarta: Abdul Azis Senong
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Warisan serba profesional dari dunia lain

oxplay

PSSI minta klub Liga 1 dan 2 perkuat pembinaan talenta muda******

Gianyar, Bali (ANTARA) - Direktur Teknik PSSI Indra Sjafri meminta klub yang berlaga di Liga 1 dan Liga 2 Indonesia memperkuat upaya menjaring talenta muda untuk pembinaan dalam mendukung sepak bola tanah air.

“Tim scoutingklub Liga 1 atau minimal Liga 2 bisa memantau talenta muda untuk dibina di klub mereka,” katanya di sela-sela pelaksanaan turnamen Barati Cup 2024 di Kabupaten Gianyar, Bali, Minggu.

Pelatih Tim Nasional (Timnas) U-20 Indonesia itu mengharapkan upaya itu dapat mendukung regenerasi pemain.

Pelatih Kepala Bali United 2015-2017 itu menjelaskan ada lima pilar yang harus dilakukan untuk mendukung perkembangan sepak bola tanah air.

Pilar tersebut, kata dia, di antaranya perbaikan infrastruktur, kemudian kurikulum sepak bola, pengembangan pelatih baik dari segi kualitas dan kuantitas, pengembangan pemain hingga kompetisi.

Menurut dia, pembinaan dilakukan oleh sekolah sepak bola (SSB) dan tim pelatih klub sepak bola itu.

Ada pun pelaksanaan kompetisi, kata dia, dapat berkualitas apabila empat pilar sebelumnya itu juga berkualitas.

“Misalnya ini lapangan berkualitas, anak-anak main nyaman, kedua cara mainnya sudah jelas terlihat karena pelatih juga bagus dan kami harap pemain yang muncul kualitasnya lebih baik dari sebelumnya,” ucapnya.

Selain itu, ia juga mengharapkan klub Liga 1 dan Liga 2 juga memantau turnamen yang diikuti oleh bakat muda, salah satunya Barati Cup 2024 yang berlangsung 2-5 Maret 2024 di Pemusatan Latihan Bali United Pantai Purnama, Kabupaten Gianyar, Bali.

Di sisi lain, ia memuji fasilitas latihan sepak bola yang dimiliki Bali United, satu-satunya klub sepak bola yang berlaga di Liga 1 Indonesia.

Di pusat latihan itu, terdapat sembilan lapangan dan pusat kebugaran/fitnes di pinggir pantai dan kawasan persawahan.

Sementara itu, Bali United memiliki program khusus menjaring bakat muda yang mencakup tiga program utama yakni kelas pembinaan, turnamen muda di antaranya untuk usia sembilan tahun (U9) U11, U13, U15, dan U18 dan kesempatan mengikuti seleksi pemain muda atau Bali United Youth.

Sejumlah pemain jebolan Bali United Youth saat ini menjadi pemain profesional baik di Bali United dan klub lainnya di tanah air di antaranya Made Andhika Wijaya, Kadek Agung Widnyana Putra, Komang Tri Arta Wiguna, Made Tito Wiratama, Kadek Arel Priyatna, Rahmat Arjuna.

Kemudian I Gede Sunu Jyesta Wibawa, I Gede Agus Mahendra, Rakasurya Handika, Komang Aryantara, dan I Nyoman Adi Wirya Tama serta pemain lain yang memiliki karier baru bersama klub profesional lainnya.

Baca juga: Barati Cup 2024 seleksi 2.300 kader Timnas Indonesia

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2024

Tian Yun Xian Yuan

paito 16

KPU ancang******

Semarang (ANTARA) - Jadwal hari-H pencoblosan pesta demokrasi untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota tampaknya tidak mengalami perubahan atau tetap pada tanggal 27 November 2024.

Satu dari 38 provinsi di Indonesia yang tidak menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) hanya Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Begitu pula enam dari 514 kabupaten/kota tidak menyelenggarakan pesta demokrasi.

Keenam daerah itu berada di Provinsi DKI Jakarta, yaitu Kotamadya Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Kotamadya Jakarta Timur, dan Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu.

Di sela kesibukannya menyelenggarakan Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menyiapkan jadwal pilkada serentak sebagaimana termaktub dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Lembaga penyelenggara pemilu ini akan mengumumkan pendaftaran pasangan calon, baik paslon dari partai pengusung maupun paslon perseorangan, mulai 24 hingga 26 Agustus 2024. Selang sehari, 27 Agustus, pendaftaran pasangan calon sampai dengan 29 Agustus 2024.

Sementara itu, rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu 2024 akan berakhir hingga 20 Maret 2024. Calon anggota legislatif (caleg) terpilih akan ikut pengucapan sumpah/janji DPRD provinsi/kabupaten/kota. Namun, jadwalnya disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota.

Bagi caleg terpilih pada Pemilu Anggota DPR RI dan Pemilu Anggota DPD RI, dijadwalkan pengucapan sumpah/janji DPR dan DPD pada tanggal 1 Oktober 2024.

Bisa jadi pada saat pendaftaran peserta pilkada, 27—29 Agustus 2024, mereka yang masih berstatus caleg terpilih mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah. Padahal, persyaratan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) huruf s, yang mengundurkan diri adalah anggota legislatif.

Dalam ketentuan itu menyebutkan bahwa calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota harus menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan.


Pengujian konstitusionalitas

Di tengah KPU mempersiapkan pelaksanaan pilkada serentak, dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FKUI) bernama Nur Fauzi Ramadhan dan Ahmad Al Farizy mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas UU No. 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap UUD NRI 1945.

Karena belum jelas aturan mainnya, kata Nur Fauzi, pihaknya mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar memperoleh jawaban apakah calon terpilih pada pemilu anggota legislatif (pileg) bisa maju pada pemilihan kepala daerah atau tidak.

Nur Fauzi, mahasiswa Semester VIII FHUI, berharap jangan sampai pileg menjadi ajang test the water(cek ombak). Hal ini mengingat, tidak menutup kemungkinan caleg terpilih punya niat ikut bursa pemilihan kepala daerah (pilkada), baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dengan menjadikan pileg sebagai ajang cek ombak kekuatan dalam perolehan suara di daerah pemilihan (dapil) sebelum mereka ikut pilkada.

Kendati MK pada hari Kamis (29/2) pukul 16.02 WIB menolak permohonan pemohon, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, terdapat dua substansi penting dalam putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, salah satunya pemilihan kepala daerah serentak tahun ini tetap berlangsung pada bulan November 2024 sesuai dengan jadwal secara konsisten.

Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa mengingat pentingnya tahapan penyelenggaraan pilkada yang telah ditentukan yang ternyata membawa implikasi pada makna keserentakan pilkada secara nasional, Mahkamah perlu menegaskan ihwal jadwal yang telah ditetapkan dalam Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada.

Pasal tersebut menyatakan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada bulan November 2024.

Oleh karena itu, kata Titi, pilkada harus dilakukan sesuai dengan jadwal dimaksud secara konsisten untuk menghindari adanya tumpang-tindih tahapan-tahapan krusial Pilkada Serentak 2024 dengan tahapan Pemilu 2024 yang belum selesai. Artinya mengubah jadwal dimaksud akan dapat mengganggu dan mengancam konstitusionalitas penyelenggaraan pilkada serentak.

Substansi penting lainnya, melalui pertimbangan hukum putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, MK menekankan dan menegaskan agar KPU RI mempersyaratkan bagi calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD apabila tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Apabila merujuk putusan MK tersebut, kemungkinan kecil terjadi perubahan jadwal Pilkada Serentak 2024. Dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2024, jadwal penetapan calon peserta pilkada serentak pada tanggal 22 September 2024, kemudian hari-H pencoblosan pada tanggal 27 November 2024.

Kendati demikian, publik masih menunggu keputusan pembentuk undang-undang terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Sebelumnya, pada Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan IX Tahun Sidang 2022—2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, pada 21 November 2023, menyepakati rancangan undang-undang itu menjadi RUU inisiatif DPR. Salah satu poin krusial adalah memajukan pelaksanaan pilkada yang semula pada bulan November 2024 menjadi September 2024.




 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024