betking88

Peradaban ajaib empat puluh ribu tahun

IHSG Tersenyum Tipis ke 7.013 di Awal Pekan******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) bertengger di posisi 7.013 pada Senin (27/11).  Indeks saham menguat 3,77 poin atau 0,05 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,97 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 19,23 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 271 saham menguat, 248 saham terkoreksi, dan 247 saham lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, mayoritas bursa saham Asia kompak bergerak di zona merah. Tercatat indeks Hang Seng Composite di Hong Kong melemah 0,20 persen dan indeks Straits Times di Singapura melemah 0,06 persen.

Kemudian indeks Shanghai Composite di China melemah 0,30 persen dan indeks Nikkei 225 di Jepang minus 0,53 persen.

Senada, bursa saham Eropa juga bergerak di zona merah Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris melemah 0,25 persen dan indeks DAX di Jerman minus 0,05 persen.

Sementara mayoritas bursa Amerika menguat. Tercatat indeks S&P 500 menguat 0,06 persen dan indeks Dow Jones menguat 0,33 persen. Di sisi lain, indeks NASDAQ Composite melemah 0,11 persen.

[Gambas:Video CNN]

rencana penyelamatan sampah

Zulhas Sebut Indonesia Rugi Imbas Mandek Pembahasan IEU******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan mandeknya pembahasan perjanjian perdagangan bebasIndonesia-Uni Eropa(IEU-CEPA) membuat RI rugi.

Ia mengatakan tersendatnya perjanjian dagang itu malah membuat Vietnam untung. Zulhas mencontohkan karena belum ada perjanjian dagang ekspor sepatu Indonesia ke Eropa masih dikenakan pajak 7 persen.

"EU ini merugikan kita, kita kalau kirim sepatu kena 7 persen, Vietnam enggak," katanya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Senin (27/11).

Menurutnya, kebijakan dari Benua Biru itu bakal mempersulit ekspor minyak sawit, kertas, kopi, hingga lada dari Indonesia.

"Apalagi sekarang lahir EU Deforestasi. Sawit, kertas,kopi, lada itu sulitnya minta ampun untuk (ekspor) ke Eropa," kata Zulhas.

Dalam kesempatan lain, Zulhas mengatakan Vietnam lebih kecil dan berpenduduk lebih sedikit dari Indonesia, tetapi volume ekspor sepatunya ke UE bisa empat kali lipat.

Bahkan, Vietnam berada di posisi pertama dalam perdagangan sepatu, menggusur Indonesia.

Menurutnya, ada andil Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) yang diklaim Zulhas pembahasannya mandek dalam 8 tahun.

"Terus saya berunding, apa sih yang bikin kita nggak kelar perjanjian itu (IEU-CEPA), salah satunya belanja pemerintah. Saya tanya, 'Dari Kemendag kenapa kita enggak mau? Ini Pak, nasionalisme'. Lah nasionalismenya sempit," ujarnya dalam The 40th International Foodwear Conference (IFC) di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (4/8) lalu.

"Saya bilang, 'Kenapa takut? Buka sajaprocurement(pengadaan) program pemerintah'. Kemendag ditawari pengusaha lokal, masa kalah sama UE? Ndak akan kalah, buka saja! Sekarang kita oke, buka," sambung Zulhas.

Selain itu, Zulhas menyoroti beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang harus memenuhi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam bisnis komersial. Pada akhirnya, Uni Eropa ogah berbisnis dengan Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Dalang tingkat dewa

Pemkab Cianjur Usul UMK 2024 Naik 14 Persen Jadi Rp3,2 Juta******

Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat mengajukan kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) Cianjur2024 sebesar 14 persen atau naik menjadi Rp3,2 juta.

Kenaikan ini sesuai dengan keinginan buruh yang akan disampaikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Bupati Cianjur Herman Suherman mengatakan kenaikan UMK tersebut berdasarkan kajian bersama antara buruh, organisasi buruh, pengusaha dan Pemkab Cianjur.

"UMK Cianjur tahun 2023, sebesar Rp2.893.229 dinilai sangat rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Indonesia, sehingga Pemkab Cianjur mengajukan kenaikan sebesar 14 persen berdasarkan perhitungan daya beli, fluktuasi harga kebutuhan pokok, dan standar hidup layak," kata Herman, Minggu (26/11), melansir Antara.

Pihaknya berharap pengajuan kenaikan dapat disetujui Pemprov Jabar karena UMK di Cianjur dinilai masih rendah dibandingkan kabupaten atau kota lain. Sementara pengusaha diyakini masih mampu dan tidak diberatkan karena UMK Cianjur masih rendah.

Kenaikan UMK yang sudah diajukan tinggal menunggu keputusan dari Pemprov Jabar dengan harapan tidak mengalami perubahan atau penurunan. Sebab, buruh di Cianjur harus mendapatkan haknya guna memenuhi standar hidup layak.

"Kami berharap sama, pengajuan kenaikan disetujui dan tidak dikurangi karena berbagai pertimbangan. Tinggal menunggu jawaban dari Pemprov Jabar karena suratnya sudah dilayangkan dan akan terus kami kawal," ucap Herman.

Sebenarnya pengajuan kenaikan UMK Cianjur yang diminta buruh adalah sebesar 15 persen. Namun hasil rapat bersama dengan Pemkab Cianjur yang menghasilkan pengajuan naik 14 persen dinilai masih rendah.

"Meski diajukan kenaikan sebesar 14 persen, UMK Cianjur masih rendah dibandingkan kabupaten/kota lain, contoh dibandingkan dengan Kabupaten Sukabumi saja masih jauh. Namun kami berharap Pemkab Cianjur mengawal sampai ditetapkan tidak lagi dikurangi," kata dia.

Hendra mengatakan pihaknya akan terus mengawal pengajuan kenaikan UMK sampai disetujui Pemprov Jabar dan tidak dikurangi. Sebab, berbagai pertimbangan termasuk harga kebutuhan pokok dan bahan bakar migas sudah lama mengalami kenaikan.

"Kami akan terus mengawal sampai keinginan buruh di Cianjur dipenuhi karena ketika naik UMK Cianjur masih tetap saja terendah dibandingkan daerah lain," lanjutnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Memasak Satu Pukulan

Zulhas Ungkap Alasan Belum Bayar Utang Migor Rp344 M ke Pengusaha******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan(Zulhas) membeberkan alasan pihaknya belum memberikan persetujuan pembayaran utangselisih nilai atau rafaksi minyak gorengRp344 miliar kepada pengusaha ritel.

Zulhas mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) masih berhati-hati dan belum menyampaikan hasil verifikasi yang dilakukan PT Sucofindo kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Selaku lembaga yang melakukan verifikasi belum menyampaikan hasil verifikasi yang dilakukan PT Sucofindo kepada BPDPKS," ucapnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Senin (27/11).

Hal ini dilakukan karena Kejagung juga tengah mengusut kasus dugaan korupsi di BPDPKS.

"Dapat kami sampaikan kehati-hatian tadi, dan juga pendampingan hukum terkait proses hukum yang terjadi dalam pembayaran klaim tersebut.

Lebih lanjut, Zulhas mengatakan pihaknya telah berkirim surat ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk permohonan review hasil verifikasi PT Sucofindo terhadap klaim pembayaran rafaksi minyak goreng melalui dana BPDPKS itu.

Berdasarkan rekomendasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Zulhas mengatakan Kemendag bakal mengangkat pembahasan rafaksi minyak goreng dalam rakotas tingkat menteri di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan persetujuan bersama dari semua pihak terkait sebelum dilanjutkan pada proses pembayaran.

Maklum, BPDPKS sendiri berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Jadi kami mau di Kemenko Polhukam boleh, di Kemenko Perekonomian boleh, kalau sudah persetujuan, kami akan bersurat, untuk menjaga kehati-hatian," kata Zulhas.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menyebut pemerintah hingga saat ini belum melakukan langkah nyata untuk melunasi utang rafaksi minyak goreng Rp344 miliar.

Roy mengatakan pemerintah dalam hal ini Kemendag tak memperlihatkan adanya itikad baik untuk menyelesaikan utang rafaksi tersebut.

Padahal, kata dia, sudah terlampir pendapat hukum atau legal opinion (LO) dari Kejaksaan Agung bahwa pemerintah berkewajiban untuk membayar utang rafaksi berdasarkan ketentuan yang ada.

"KPPU juga sudah jelas perintahnya harus dibayarkan pemerintah. kemudian juga komisi VI DPR, itu juga perlu menyelesaikan, karena ini kewajiban. Pemerintah di mana kewajiban kita, pelaku usaha, udah kita penuhi," ujar Roy lebih lanjut.

Roy mengungkapkan perkembangan terakhir terkait utang rafaksi ini adalah Kemenkopolhukam meminta utang ini harus diselesaikan melalui rapat terbatas antara Kemendag dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Namun Roy kecewa rapat tersebut belum kunjung dilaksanakan lantaran kedua kementerian beralasan sibuk.

"Ya sekarang pertanyaannya niat atau enggak sih? Kalau mau betul-betul niat, rapat kerja dong, rakor. Dan itu adalah surat rekomendasi dari Kemenkopolhukam, ketika kami beraudiensi dan menyampaikan seluruh poin terhadap rafaksi ini," kata Roy saat konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Rabu (15/11) lalu.

"Ya sekarang pertanyaannya niat atau enggak sih? Kalau mau betul-betul niat, rapat kerja dong, rakor. Dan itu adalah surat rekomendasi dari Kemenkopolhukam, ketika kami beraudiensi dan menyampaikan seluruh poin terhadap rafaksi ini," lanjutnya.

Roy menegaskan rafaksi yang belum kunjung terselesaikan selama hampir dua tahun ini menyebabkan kerugian besar di industri ritel. Maka itu, ia mengatakan para pengusaha ritel akan melakukan langkah untuk melaporkan Kemendag ke Kepolisian Bareskrim buntut dari utang rafaksi tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Peningkatan tak terbatas dari panggilan terkuat

Mendag Zulhas Yakinkan Investor AS untuk Berinvestasi di IKN******

Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan (Zulhas) mempromosikan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kepada para investor Amerika Serikat (AS) dalam forum bisnis Indonesia-AS yang berlangsung di New York beberapa waktu lalu.

"Pembangunan IKN ini merupakan proyek besar yang membutuhkan investasi dan kolaborasi berbagai pihak," kata Zulhas dikutip Kamis (30/11).

Zulhas mengatakan, IKN Nusantara yang berlokasi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dapat menjadi super hub karena akan dilengkapi dengan kawasan industri dan jalur perdagangan strategis.

Dengan kondisi tersebut, Zulhas meyakinkan para investor agar tidak ragu dalam menjajaki peluang perdagangan dan investasi di Indonesia.

"Investasi swasta sangat terbuka lebar di berbagai sektor, termasuk sektor pendukung perdagangan seperti infrastruktur, transportasi, dan logistik," ujar Zulhas.

Dalam kesempatan ini, Zulhas menyampaikan terima kasih atas antusiasme yang positif dari pelaku usaha dalam forum ini dan berharap semakin banyak kerja sama Indonesia-AS yang akan terjalin.

Hal tersebut sejalan dengan hasil pertemuan Presiden Joko Widodo dan Presiden AS Joe Biden yang telah berkomitmen meningkatkan status kerja sama kedua negara dari Strategic Partnership ke Comprehensive Strategic Partnership (CSP).

"Kementerian Perdagangan juga akan bekerja secara berkesinambungan bersama Otorita IKN dan seluruh instansi terkait, dalam menciptakan Ibu Kota Negara Nusantara yang berasaskan pada pemerataan ekonomi, dan memanfaatkan IKN dalam mewujudkan sektor perdagangan yang lebih kuat dan transformatif," kata Zulhas.

Adapun forum bisnis tersebut diinisiasi oleh Urbahn Architecs, firma arsitektur bergengsi yang memiliki spesialisasi dalam perencanaan dan desain master (grand design) untuk fasilitas publik bekerja sama dengan Otorita Ibu Kota Negara (OIKN).

Sementara itu, Director of ASEAN Business Development Urbahn Architects, Rafi Haikal mengaku sangat antusias bisa membantu serta memfasilitasi Kemendag dan OIKN bertemu para investor di AS.

Arsitek muda Indonesia yang sedang meniti karir di New York ini menyebut Urbahn Architects siap membantu pembangunan dan perkembangan IKN sesuai yang diharapkan pemerintah Indonesia.

"Urbahn Architects menyatakan kesiapannya dalam menjembatani desainer, pengembang, dan calon investor ke IKN. Keterlibatan Urbahn Architects dalam pembangunan IKN bertujuan untuk mengintegrasikan standar desain dan pembangunan dengan kualitas arsitektur setingkat New York untuk ibu kota baru Indonesia," kata Haikal.

Lebih lanjut, alumnus Pratt Institute di Brooklyn, New York, ini menjelaskan bahwa Urbahn Architects juga telah mengkurasi 100 peserta untuk hadir di dalam Forum Bisnis dan Investasi Indonesia-AS. Partisipasi tersebut bertujuan untuk menjembatani pasar arsitek dengan pengembang dari Indonesia dan AS.

Turut mendampingi Mendag Zulkifli Hasan yaitu Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko Bris Witjaksono dan Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Bara Hasibuan.

Kembali ke Qiao Qiling

Mengenal Contract Farming yang Dijanjikan Anies Jika Menang Pilpres******

Anies Baswedan menjanjikan skema pertanian kontrak (contract farming) jika terpilih di Pilpres 2024 ketimbang melanjutkan lumbung pangan (food estate) yang sudah berjalan di rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia mengatakan nanti dirinya dan jajaran akan menyiapkan regulasi soal pertanian kontrak ini. Anies menyebut program contract farming bakal menjadikan sentra-sentra pertanian sebagai mitra.

Calon presiden nomor urut satu itu berpendapat cara ini lebih adil. Pasalnya, Anies menilai sistem food estate malah memberikan dana kepada korporasi, bukan dirasakan rakyat langsung.

"Itulah kenapa kita memilih melakukan contract farming supaya anggaran negara bukan malah dibuat ke tempat yang baru, tapi justru memberikan kepada mereka yang selama ini sudah bekerja untuk produksi pertanian. Di situ letak perbedaannya, ya," tegas Anies.

Sebenarnya pertanian kontrak bukanlah barang baru. Akan tetapi, istilah ini memang belum lazim di telinga masyarakat.

Badan Pangan Dunia (FAO) mendeskripsikan contract farmingsebagai bentuk kesepakatan di muka antara petani dan pembeli. Kedua belah pihak umumnya menyepakati syarat dan ketentuan produksi hingga pemasaran produk pertanian.

"Kondisi ini biasanya menentukan harga yang harus dibayar kepada petani, kuantitas dan kualitas produk yang diminta pembeli, serta tanggal penyerahan (hasil pangan) kepada pembeli," tulis FAO di situs resminya, dikutip Rabu (29/11).

"Dalam beberapa kasus, kontrak juga dapat mencakup informasi lebih rinci tentang bagaimana produksi akan dilakukan atau poin-poin tertentu, seperti benih, pupuk, dan saran teknis yang akan disediakan pembeli," sambung penjelasan tersebut.

FAO mencatat sistem contract farmingsudah ada selama beberapa dekade. Belakangan, pertanian kontrak semakin diminati di negara-negara berkembang.

Sementara itu, laporan Bank Dunia pada 2014 lalu memberikan gambaran bagaimana dampak pertanian kontrak di beberapa negara. Salah satunya Senegal yang menerapkannya untuk komoditas kacang tanah.

Menurut catatan Bank Dunia, sistem ini memberikan setidaknya peningkatan pendapatan kotor pertanian sebesar 39 persen. Ini lebih tinggi dibandingkan petani yang tidak terlibat dalam sistem kontrak.

Bank Dunia juga mencatat skema contract farming pernah dilakukan di Indonesia. Setidaknya ada empat komoditas yang diproduksi dalam perjanjian ini, yakni unggas, jagung, beras, hingga kelapa sawit.

"Sistem kontrak meningkatkan pengembalian modal untuk benih unggas dan jagung, namun tidak untuk padi. Petani kontrak masing-masing mengalami peningkatan margin kotor sebesar 71 persen dan 160 persen untuk benih jagung serta unggas," tulis laporan tersebut.

Sedangkan untuk komoditas kelapa sawit diklaim mampu menaikkan pendapatan bersih rumah tangga sebesar 60 persen. Bahkan, penelitian menyebut pertanian kontrak punya pengaruh yang signifikan untuk pendapatan petani kecil secara keseluruhan.

[Gambas:Video CNN]