pinjol bunga ringan tenor panjang

Rumah pertanian pastoral dalam perjalanan waktu

Daftar Harga Rokok Usai Kenaikan Tarif Cukai Tembakau******

Pemerintah resmi menaikkan tarif cukaihasil tembakau (CHT) untuk rokokdengan rata-rata 10 persen pada 2023 dan 2024. Setiap kelompok rokok memiliki persentase kenaikan cukai rokokyang berbeda.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kenaikan tarif CHT pada golongan sigaret kretek mesin (SKM), sigaret putih mesin (SPM), dan sigaret kretek tangan (SKT) akan berbeda sesuai dengan golongannya.

"Rata-rata 10 persen, nanti akan ditunjukkan dengan SKM I dan II yang nanti rata-rata meningkat antara 11,5 persen hingga 11,75 persen, SPM I dan SPM II naik di 12 persen hingga 11 persen, sedangkan SKT I, II, dan III naik 5 persen," ujar Sri Mulyani dalam keterangan resminya, Kamis (3/11).

Di samping itu, pemerintah juga memperhatikan target penurunan prevalensi perokok anak usia 10-18 tahun menjadi 8,7 persen yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani usai mengikuti rapat bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Selain itu, Jokowi juga meminta kenaikan cukai rokok elektrik serta produk hasil pengolahan hasil tembakau lainnya (HPTL).

Untuk rokok elektrik, Sri Mulyani menuturkan kenaikan tarif cukai akan terus berlangsung setiap tahun selama lima tahun ke depan.

"Hari ini juga diputuskan untuk meningkatkan cukai dari rokok elektronik, yaitu rata-rata 15 persen untuk rokok elektrik dan 6 persen untuk HTPL. Ini berlaku setiap tahun naik 15 persen, selama 5 tahun ke depan," lanjutnya.

Kepastian kenaikan cukai rokok ini tinggal menunggu diundangkan dalam peraturan menteri keuangan (PMK). Hal itu diamini oleh Staf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo. "Iya tunggu PMK terbit," jawabnya saat dikonfirmasi, Jumat (4/11).

Sebelumnya, tarif cukai yang berlaku pada 2022 ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris.

Jika mengacu pada persentase kenaikan harga yang telah diumumkan Sri Mulyani, berikut adalah perkiraan daftar tarif cukai rokok pada 2023 dan 2024:

Sigaret Kretek Mesin (SKM) naik 11,5 persen hingga 11,75 persen
1. SKM golongan I
Tarif cukai: Rp1.098 (sebelumnya Rp985, perkiraan naik 11,5 persen) atau Rp1.100 (perkiraan naik 11,75 persen)
2. SKM golongan II
Tarif cukai: Rp669 (sebelumnya Rp600, perkiraan naik 11,5 persen) atau Rp670,5 (perkiraan naik 11,75 persen)

Sigaret Putih Mesi (SPM) naik 11 persen hingga 12 persen
1. SPM golongan I
Tarif cukai: Rp1.182 (sebelumnya Rp1.065, perkiraan naik 11 persen) atau Rp1.192 (perkiraan naik 12 persen)
2. SPM golongan II
Tarif cukai: Rp704,8 (sebelumnya Rp635, perkiraan naik 11 persen) atau Rp711,2 (perkiraan naik 12 persen)

Sigaret Kretek Tangan (SKT) naik 5 persen
1. SKT golongan I, HJE I
Tarif cukai: Rp462 (sebelumnya Rp440)

2. SKT golongan I, HJE II
Tarif cukai: Rp362,2 (sebelumnya Rp345)

3. SKT golongan II
Tarif cukai: Rp215,2 (sebelumnya Rp205)

4. SKT golongan III
Tarif cukai: Rp120,7 (sebelumnya Rp115)

[Gambas:Video CNN]

Kesengsaraan Abadi Penglai

Pemerintah Janji UMP Naik, Tapi Idealnya Berapa?******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan ada kenaikan pada upahminimum provinsi (UMP) 2023. Hanya saja, besarannya masih dirahasiakan.

"Ada beberapa (persen kenaikannya)," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam acara Festival Pelatihan Vokasi, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (30/10).

Ida mengatakan Kemnaker tengah mempertimbangkan aspirasi para buruh yang menuntut agar upah buruh 2023 naik setelah tidak mengalami kenaikan dalam tiga tahun terakhir.

"Saya sudah minta ke Bu Dirjen untuk mendengarkan aspirasi para buruh, sekarang dalam proses memfinalisasi pandangan dari aspirasi tersebut," terang dia.

Dirjen PHI dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri menuturkan besaran kenaikan UMP akan disesuaikan dengan data inflasi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Masih menunggu data BPS," kata Indah seraya memastikan besaran UMP nantinya akan diumumkan pada 21 November ini.

Sementara itu, serikat buruh akan menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat (4/11) besok. Dalam unjuk rasa tersebut, serikat buruh menuntut kenaikan UMP sebesar 13 persen. Besaran angka tersebut dianggap sesuai dengan kondisi ekonomi dan inflasi saat ini.

Apalagi, ini pertama kalinya pemerintah kembali menaikkan besaran UMP setelah tiga tahun berturut-turut tidak ada kenaikan.

Tuntutan UMP sebesar 13 persen sebetulnya bukan hal baru yang disampaikan oleh serikat buruh. Permintaan itu bahkan berulang kali disampaikan oleh Presiden KSPI Said Iqbal di berbagai kesempatan.

"Rencana aksi puluhan ribu di kantor Kemnaker pada 4 November terkait dua isu, yaitu menolak PHK dengan alasan resesi global, meminta kenaikan UMP/UMK 2023 sebesar 13 persen," imbuh Presiden KSPI Said Iqbal.

Jika melihat besarannya, apakah kenaikan 13 persen memang sudah cukup ideal di tengah kondisi ekonomi yang rentan dan inflasi yang terus melonjak?

Ekonom CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatakan pada dasarnya kenaikan UMP harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

Dalam hal ini, ia menghitung besaran UMP mengacu pada angka inflasi ditambah dengan capaian pertumbuhan ekonomi.

"Kalau kita lihat nasional, ini kan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen, nah inflasinya sampai akhir tahun 6 persen jadi totalnya 11 persen, tapi itu di level nasional ya. Nah di level daerah kan bisa beda-beda pertumbuhan ekonominya beda, inflasinya juga beda. Kalau saya sih usulkan tidak seragam setiap daerah," kata Faisal kepada CNNIndonesia.com.

Menurut Faisal, angka tersebut cukup masuk akal di tengah situasi ekonomi saat ini. Namun, ia tak menampik penolakan dari kalangan pengusaha jika besaran UMP yang dihitung dari jumlah inflasi plus pertumbuhan ekonomi.

Sebab, saat ini kondisi ekonomi dunia masih tidak stabil. Apalagi, bayang-bayang resesi masih mengintai tahun depan.

"Pengusaha juga kesulitan karena biaya produksi kian meningkat karena inflasi. Karena itu, perlu insentif dari pemerintah untuk membantu pelaku usaha meringankan biaya produksinya yang naik," jelasnya.

Ekonom Celios Bhima Yudhistira menambahkan wajar jika pekerja/buruh menuntut kenaikan 13 persen karena efek inflasi yang tinggi masih terjadi pada 2023.

Ia menjelaskan tuntutan pekerja juga mengingatkan kembali kalau sebelum UU Cipta Kerja, ada PP 78/2015 di mana kenaikan upah mempertimbangkan laju inflasi dan rata-rata pertumbuhan ekonomi.

"Sekarang data inflasi 5,7 persen year on year ditambah pertumbuhan ekonomi 5 persen. Itu artinya upah berkisar kenaikan 10,7 persen," terang Bhima.

Masalahnya, dengan UU Cipta Kerja, pengupahan ini makin tidak berpihak ke pekerja.

"Sudah jaring pengaman sosial dari pemerintah kecil, ditambah kenaikan upah dibawah inflasi. Jadi, idealnya masalah upah dikembalikan lagi ke formulasi PP 78/2015 minimum naik 10,5 persen tahun depan paling tidak bisa mengcover daya beli dari gerusan inflasi dan ketidakpastian daya beli," lanjutnya.

Jika upah buruh berada dibawah inflasi seperti 2022, maka daya beli kelas masyarakat rentan jatuh. Ujung-ujungnya hal tersebut akan merugikan pengusaha karena permintaan barang domestik bisa turun.

Selain itu, ia menilai kenaikan UMP tak akan memberatkan pelaku usaha. Sebab, mengacu pada pasal 24 ayat (1) PP 36/2021 menyebut bahwa upah minimum hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

Sementara, upah bagi pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih harus berpedoman pada struktur dan skala upah yang wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan.

"Karena sifatnya upah minimum sebenarnya hanya melindungi pekerja yang baru masuk ya, jadi bukan berarti semua pekerja upahnya naik setara kenaikan UMP," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Surga Monster

Lagi, Crazy Rich Rusia Lepas Kewarganegaraan Protes Perang Putin******

Konglomerat Oleg Tinkov melepaskan kewarganegaraan Rusiasebagai bentuk protes atas perang terhadap Ukraina.

Dalam unggahan akun Instagramnya tertanggal 26 Oktober, Tinkov juga melampirkan foto sertifikat yang mengonfirmasi keputusannya itu.

"Saya telah mengambil keputusan untuk melepas kewarganegaraan Rusia saya," ujar Tinkov dalam unggahan yang dikutip CNN, Selasa (1/11).

"Saya tidak bisa dan tidak akan dikaitkan dengan negara fasis yang memulai perang dengan tetangga mereka yang damai dan membunuh orang tak bersalah setiap hari," tulis pendiri bank digital raksasa Rusia Tinkoff Bank itu.

Tinkov sebelumnya mengecam keras "perang gila" Rusia di Ukraina. Dia adalah salah satu dari 65 individu dan entitas yang dikenai sanksi oleh Inggris pada 24 Maret karena "mendukung invasi ilegal Rusia."

Ia baru-baru ini menjual 35 persen sahamnya di perusahaan induk Tinkoff Bank, TSC, kepada sebuah perusahaan yang dikendalikan oleh miliarder Rusia Vladimir Potanin.

Sebelum penjualan, Bloomberg Billionaires Index memperkirakan kekayaan Tinkov mencapai US,5 miliar atau sekitar Rp54,6 triliun (asumsi kurs Rp15.600 per dolar AS).

Saat ini, Forbes menaksir harta Tinkov berjumlah US6,1 juta atau berkisar Rp10,07 triliun.

Tinkov bukan konglomerat pertama yang memutuskan hubungan dengan Rusia selama perang.

Nikolay Storonsky, salah satu pendiri dan CEO Revolut, melepaskan kewarganegaraan Rusianya awal tahun ini.

"Posisinya dalam perang ada di catatan publik: perang itu benar-benar menjijikkan dan dia tetap teguh dalam menyerukan diakhirinya pertempuran segera," kata juru bicara Revolut.

Selain itu, konglomerat Yuri Milner baru-baru ini juga mengumumkan telah melepas status kewarganegaraan Rusia.

Pendiri perusahaan internet DST Global ini tak ingin menjadi warga Negeri Beruang Merah karena mengecam invasi ke Ukraina.

[Gambas:Video CNN]

Diamond Ace Raja Kursus

Otoritas Pasar Modal China Minta Investor Setop Baca Berita Asing******

Komisi Pengaturan Sekuritas China (CSRC) meminta para investoruntuk setop membaca berita asing tentang kondisi perekonomian China.

"Saya cukup banyak berurusan dengan investor internasional dalam pekerjaan sehari-hari saya dan saya khawatir beberapa dari mereka telah membaca terlalu banyak laporan media internasional tentang peristiwa di China," kata Wakil Ketua CSRC Fang Xinghai yang langsung memberi arahan tersebut, dikutip dari AFP, Rabu (2/11).

"Banyak laporan media, mereka benar-benar tidak memahami China dengan baik dan mereka memiliki fokus jangka pendek. Jangan terlalu banyak membaca media internasional," tambahnya.

"Seperti yang dikatakan Wakil Ketua CSRC Fang, kita tidak membaca pers Amerika, kita semua membeli ceritanya," kata Ketua UBS Colm Kelleher mendukung Fang.

Kelleher menambahkan, para bankir internasional sangat pro-China dan mengamati dengan cermat apakah ekonomi terbesar kedua di dunia itu akan dibuka kembali setelah pembatasan ketat nol-Covid.

Presiden Bank of China Liu Jin juga merujuk pernyataan Fang dalam komentarnya tentang pasar properti China yang terlilit utang.

"Jangan terlalu khawatir. Seperti yang dikatakan Fang, jangan terlalu banyak membaca laporan negatif," katanya kepada para delegasi.

China adalah ekonomi utama terakhir yang berkomitmen pada strategi nol-covid, bertahan dengan penguncian ketat hingga karantina panjang. Langkah-langkah tersebut telah membasmi wabah, tetapi menciptakan rasa sakit ekonomi yang semakin besar bagi bisnis lokal dan internasional.

Kendati, Fang mengatakan kepada investor untuk mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya terjadi di China dan apa niat sebenarnya dari pemerintah Negeri Tirai Bambu tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Sistem pangan Shiji yang paling kuat

BSU Tahap 7 Cair Hari Ini, Cek Penerimanya Lewat Pospay******

Pemerintah dijadwalkan mencairkan bantuan subsidi upah (BSU) tahap 7 hari ini, Selasa (2/11). Pencairan akan dilakukan oleh PT Pos Indonesia(Persero) dan bisa dicek melalui Pospay.

Bantuan senilai Rp600 ribu tersebut diberikan oleh pemerintah kepada para pekerja yang terdampak secara ekonomi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

BSU diberikan kepada pekerja bergaji maksimal Rp3,5 juta per bulan dengan syarat terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga Juli 2022.

"Tahap terakhir ini tersisa sekian juta, mudah-mudahan segera pada November ini selesai dan insyaallah terealisasi 100 persen," katanya dalam Pembukaan Festival Pelatihan Vokasi dan Job Fair Nasional di JCC, Jumat (28/10).

Dikutip dari CNBC, berikut cara cek penerima BSU tahap 7 lewat Pospay:

1. Unduh aplikasi Pospay di Play Store
2. Registrasi Akun dengan membuat username, password, masukan kode OTP yang dikirim via SMS, dan membuat PIN transaksi
3. Kemudian masuk ke akun terdaftar dengan cara klik tombol berwarna merah di pojok kanan halaman utama dan klik logo Kementerian Ketenagakerjaan
4. Klik BSU Kemenaker 1 pada bagian Jenis Bantuan
5. Kemudian klik tautan Ambil Foto Sekarang untuk mengambil foto e-KTP. Jika sistem tidak bisa memproses foto, Anda bisa kembali mengambil ulang foto e-KTP Anda
6. Masukkan data pribadi
7. Jika NIK sudah sesuai dengan data penerima BSU, akan muncul QR Code
8. Anda bisa menunjukkan QR Code tersebut saat mengambil bantuan di Kantor Pos

[Gambas:Video CNN]

Kapan saya menjadi tak terkalahkan?

BPKN Akan Minta KPI Larang Iklan Susu Formula di TV******

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) akan menyurati Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk meminta iklan susu formuladi TV nasional disetop.

Ketua BPKN Rizal E Halim  mengatakan permintaan disampaikan karena memang media umum tidak boleh memuat iklan susu formula. Pasalnya, hal tersebut bertentangan dengan kampanye pemberian air susu ibu (ASI) pada anak.

"Kami akan surati KPI karena kasus ini," ungkapnya dalam dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (3/11).

Pelarangan iklan susu formula sendiri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Dalam beleid itu, pemerintah melarang para ibu memberikan susu formula demi pertumbuhan terbaik bagi bayi.

Untuk menunjang program tersebut, para produsen susu dilarang mengiklankan produknya dalam berbagai media massa dan bentuk promosi apa pun.

"Produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghambat program pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif berupa pengiklanan susu formula bayi yang dimuat dalam media massa, baik cetak maupun elektronik, dan media luar ruang," demikian bunyi pasal 19 huruf e.

Selain itu, produsen juga dilarang memberikan contoh produk susu formula bayi secara cuma-cuma atau dengan bentuk apapun kepada penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, ibu hamil, atau ibu yang baru melahirkan.

Produsen juga dilarang memberikan penawaran atau penjualan langsung susu formula bayi ke rumah-rumah. Tidak hanya itu, produsen susu juga dilarang memberikan diskon harga dengan berbagai variasinya.

[Gambas:Video CNN]