habanero188

tenor uatas 550Jutaan kata 349397Orang-orang telah membaca serialisasi

《habanero188》

Kementerian ESDM tanggapi keputusan Pertamina tak naikkan harga BBM******

Di situ sudah jelas aturan mainnya, untuk naik turun segala macam ada di wilayahnya badan usaha untuk menyesuaikan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menanggapi keputusan PT Pertamina (Persero) yang kembali tidak menaikkan harga harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di Maret 2024.

"Kalau dari kita kan jelas aturannya di situ lapor saja ke sini. Sepanjang dia masih dalam koridornya dan itu wilayahnya kan ada di badan usaha BBM. Kami tidak ada intervensi apa-apa," ungkap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

Dadan mengatakan bahwa keputusan soal harga BBM nonsubsidi merupakan kebijakan dari badan usaha masing-masing.

"Di situ sudah jelas aturan mainnya, untuk naik turun segala macam ada di wilayahnya badan usaha untuk menyesuaikan," ujar dia.

Untuk diketahui, harga BBM nonsubsidi Maret 2024 tidak ada perubahan atau masih sama dengan harga pada Februari 2024.

"Untuk sementara, harga BBM nonsubsidi 1 Maret 2024 tidak ada perubahan, jadi masih sama dengan harga sebelumnya atau harga di bulan Februari (2024)," kata Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting dalam keterangannya pada Jumat.

Namun, Irto mengatakan Pertamina Patra Niaga tetap meninjau ulang untuk harga BBM non-subsidi dengan melihat tren harga minyak mentah, harga publikasi Mean of Platts Singapore(MOPS), dan juga kurs.

"Bila tidak adanya penyesuaian harga BBM non-subsidi, sementara MOPS dan kurs naik, tentunya akan mengkoreksi potensi revenueperusahaan," ujar Irto.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan tidak ada kenaikan tarif dasar listrik dan BBM hingga bulan Juni 2024.

"Tadi diputuskan dalam sidang kabinet paripurna tidak ada kenaikan listrik, tidak ada kenaikan BBM sampai Juni (2024), baik itu yang subsidi," kata Menko Airlangga di Jakarta, Senin (26/2).

Hal itu, kata Airlangga, menjadi salah satu faktor penyebab melebarnya target defisit fiskal APBN 2024 yang tercatat sebesar 2,29 persen terhadap PDB. Sebab, subsidi untuk menahan kenaikan harga listrik dan BBM membutuhkan anggaran lebih besar untuk PT Pertamina maupun PT PLN.

"Itu akan membutuhkan additionalanggaran untuk Pertamina maupun PLN, dan itu nanti akan diambil baik dari sisa saldo anggaran lebih (SAL), maupun pelebaran defisit anggaran di 2024. Jadi itu 2,3-2,8 (persen). Tahun depan pun dalam kerangka yang sama 2,4-2,8 jadi realistis," ujarnya.

Adapun, harga BBM Pertamina per 1 Maret 2024 untuk wilayah Jawa, yakni Pertalite Rp10.000 per liter, Pertamax Rp12.950 per liter, Pertamax Turbo Rp14.400 per liter, Dexlite Rp14.550 per liter, Pertamina Dex Rp15.100 per liter, dan Pertamax Green Rp13.900 per liter.


Baca juga: Patra Logistik salurkan BBM Satu Harga ke wilayah 3T Krayan Kaltara
Baca juga: Keputusan tak naikkan harga BBM tergantung daya tahan badan usaha
Baca juga: Pengamat nilai ada dua faktor Pertamina tak naikkan harga BBM

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Kubu Prabowo******

Jakarta, CNN Indonesia--

Jubir Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Puteri Komarudin mengatakan pasangan calon nomor urut 2 akan memberikan insentif pajakbagi pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) yang baru memulai usahanya jika memenangi Pilpres 2024.

Insentif berbentuk gratis atau pembebasan pajak penghasilan (PPn) dalam kurun waktu tiga tahun pertama usaha baru pelaku UMKM.

"Untuk UMKM, kami akan memberikan insentif perpajakan, yaitu tiga tahun bebas pajak, supaya UMKM yang baru ini bisa mengatur dan mengelola dulu siklus keuangannya (cash flow) dulu, setelah itu baru dikenakan pajak," kata Puteri dalam diskusi "Arah Kebijakan Perpajakan Prabowo-Gibran terhadap Pengusaha Muda" di Fanta Headquarters atau Fanta HQ, Jakarta, Kamis (4/1) seperti dikutip dari Antara.

Selain itu, dalam upaya meningkatkan pendapatan negara, Puteri mengatakan Prabowo-Gibran akan membentuk Badan Penerimaan Negara agar penerimaan negara bisa lebih optimal.

"Kami akan menyiapkan Badan Penerimaan Negara juga, supaya menteri keuangan bisa fokus pada pembiayaan dan juga pengelolaan APBN. Sementara untuk penerimaan negara nanti, kepala badan penerimaan negara ini akan berkoordinasi langsung dengan presiden," ujar Puteri.

Dalam kesempatan yang sama, Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Bidang Perpajakan dan Penerimaan Negara Edy Slamet Irianto menyebut transformasi perpajakan di Indonesia belum berhasil mendongkrak rasio pajak (tax ratio) terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga di atas 10 persen.

Dengan adanya Badan Penerimaan Negara, menurut Edy, rasio pajak akan meningkat karena dinilai mampu lebih efektif dalam pengelolaannya.

"Karena kebutuhan anggaran makin lama makin besar dan kami perlu melakukan akselerasi pembangunan. Maka, penerima negara itu perlu dikelola oleh lembaga yang mempunyai kewenangan yang setara dengan kementerian lain, supaya ada efektivitas dalam hal kinerjanya dengan berkolaborasi dengan kementerian-kementerian lain," kata Edy.

[Gambas:Video CNN]

(Antara/agt)

Bawaslu sebut ada dugaan pelanggaran administrasi oleh PPLN Islamabad******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty menyebutkan terdapat dugaan pelanggaran administrasi oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Islamabad, Pakistan.

Lolly di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Jumat, menjelaskan bahwa PPLN Islamabad diduga melanggar administrasi dengan mengizinkan 21 pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) menjadi daftar pemilih tambahan (DPTb) tanpa membawa form A pindah memilih.

Kalau melihat regulasi Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum), menurut dia, seharusnya tidak masuk sebagai DPTb, tetapi harus masuk dalam daftar pemilih khusus (DPK).

"Karena proses ini, pelanggaran administrasi akan diproses," kata Lolly ​​​​​​​.

Berdasarkan regulasi, lanjut dia, DPTb harus menggunakan form untuk pindah memilih. Hal ini bisa dilayani sampai pukul 08.00 waktu setempat pada hari pemungutan suara.

Akan tetapi, berdasarkan catatan Bawaslu, PPLN Islamabad tidak menyediakan form A pindah memilih untuk 21 pemilih tersebut.

"Saran perbaikan Bawaslu waktu itu, panwaslu memberikan saran perbaikan berupa peringatan secara lisan untuk menunjukkan atau menyediakan form A pindah memilih. Namun, tidak ditindaklanjuti oleh PPLN," ujarnya.

Walaupun demikian, PPLN Islamabad memasukkan 21 pemilih itu dalam DPTb dengan catatan nama pemilih tercatat di dalam negeri.

"Ini sebenarnya bisa dimasukkan ke DPK LN karena dia tidak punya form A pindah memilih karena DPK LN itu data pemilih yang menggunakan KTP-el atau paspor yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara," katanya.

Selain itu, Lolly mengatakan bahwa terdapat kejadian khusus lainnya yang melibatkan PPLN Islamabad.

Ia mengungkapkan bahwa PPLN dan kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri (KPPSLN) tidak memberikan tanda pengenal saksi.

"Sudah diberikan saran perbaikan untuk segera sehari sebelum hari-H dilakukan pemberian tanda pengenal terhadap saksi, tetapi tidak juga ditindaklanjuti oleh PPLN," ujarnya.

Adapun DPT di Islamabad berjumlah 817 pemilih. Sementara itu, yang menggunakan hak pilih 586 orang dengan perincian 505 DPT, 69 DPTb, dan 13 DPK.

Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapatkan 38 suara; pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraih 141 suara; pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. memperoleh 47 suara.

Baca juga: Majelis Bawaslu putuskan Zulkifli Hasan melanggar administrasi pemilu
Baca juga: Bawaslu: KPU tak lakukan PSU sesuai rekomendasi

Peserta Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Peserta pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：situs slot 33、cara menghasilkan uang tiap hari、slot gacor bola

Terkait：situs gacor terpercaya 2022、pinjol yang bisa pakai bank jago、pragmatic zeus vs hades、jewel rush pragmatic、mbahslot、bolatogel、buku mimpi lengkap bergambar、rtp slot cuan、game mantap slot、win slot 99

---

---

bab terbaru：bagong4d（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07