slot yang terbaru

Raja yang Terlahir Kembali untuk Semua Orang

BPJS Kesehatan Ajak Pemda dan Asosiasi Faskes Tingkatkan Mutu Layanan******

BPJS Kesehatan ditegaskan akan terus memberikan pelayanan optimal bagi peserta sebagai bentuk upaya transformasi mutu layanan di seluruh fasilitas kesehatan, baik di tingkat pertama maupun lanjutan.

Hal itu dinyatakan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti dalam kegiatan Semiloka Nasional: Dari Misi Menuju Aksi yang digelar Rabu (08/03). BPJS Kesehatan akan terus memastikan pencapaian tujuan utama dari penyelenggaraan Program JKN, antara lain untuk membuka akses layanan kesehatan seluas-luasnya, memberikan perlindungan finansial, hingga meningkatkan mutu layanan bagi peserta JKN.

Untuk itu, telah dilakukan sejumlah inovasi, termasuk layanan berbasis digital, seperti aplikasi Mobile JKN, display informasi, telemedicine, hingga simplifikasi layanan.

Hal itu bisa diwujudkan berdasarkan rasio jumlah peserta dokter dan peserta, akses jarak fasilitas kesehatan dalam wilayah yang sama atau berdekatan, serta berdasarkan rekomendasi dari dinas kesehatan kabupaten/kota.

"Kondisi saat ini, pemerataan dokter di FKTP masih belum merata. Namun, harus diinformasikan bahwa upaya redistribusi peserta JKN ini dilakukan secara bertahap dan selektif berdasarkan skala prioritas hingga tercapainya rasio ideal antara dokter dengan pasien," kata Ghufron.

Saat ini, BPJS Kesehatan juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, asosiasi fasilitas kesehatan untuk melakukan pemetaan terhadap FKTP tujuan.

Ghufron kemudian menekankan, perlu dilakukan sosialisasi terhadap para peserta terkait pemindahan ke FKTP demi kemudahan pelayanan.

"Proses redistribusi peserta ini juga harus dipantau dan dievaluasi dengan melibatkan pemerintah daerah, dinas kesehatan, asosiasi fasilitas kesehatan, hingga organisasi profesi. Harapannya, seluruh fasilitas kesehatan berkomitmen dalam membangun sistem dan layanan kesehatan yang aksesibel, menyeluruh, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh peserta JKN," kata Ghufron.

Di kesempatan yang sama, Ghufron menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah yang terus mendukung Program JKN, termasuk dengan melakukan penyesuaian besaran standar tarif bagi peserta JKN di fasilitas kesehatan. Penyesuaian ini pun bertujuan meningkatkan mutu layanan fasilitas kesehatan.

"Adanya penyesuaian tarif pelayanan melalui Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 ini memberi dampak terhadap penguatan pelayanan di fasilitas kesehatan. Harapannya dengan hadirnya peraturan tersebut bisa mempermudah administrasi layanan kesehatan, mempercepat akses pelayanan hingga menghapus stigma diskriminasi pelayanan kepada peserta JKN," ucap Ghufron.

Ketua Umum Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES), Mohamad Subuh yang hadir langsung di lokasi mengatakan, salah satu poin penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan khususnya di sektor kesehatan adalah dengan mengutamakan prinsip promosi prevensi.

Menurutnya, seluruh pimpinan fasilitas kesehatan perlu meningkatkan pemahaman untuk melakukan transformasi layanan kesehatan, terlebih di FKTP, sehingga semakin baik dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Subuh mengatakan, isu kesehatan merupakan persoalan yang harus segera diselesaikan, karena menyangkut hak seluruh masyarakat. Untuk itu, sinergi dan kolaborasi seluruh pihak sangat dibutuhkan demi menghadirkan layanan kesehatan yang mudah diakses masyarakat.

"Saat ini, kami juga sudah membuat program khusus untuk penguatan bagi kepala dinas kesehatan kabupaten/kota untuk bagaimana cara menghadapi tantangan yang akan muncul soal kesehatan, baik yang sudah masuk ke dalam program maupun di luar program. Harapannya, penguatan tersebut bisa mempermudah dalam mengidentifikasi permasalahan sehingga bisa dicarikan solusi terhadap tantangan tersebut," kata Subuh.

Master Setan Lukisan Gunung dan Laut

PT KCI Ambil Alih Kelola KA Bandara Soekarno******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mengambil alih kelola Kereta Bandara Soekarno-Hatta dari PT Railink.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengungkapkan pengambilalihan itu sudah direstui oleh PT KAI (persero). Dengan begitu, PT Railink kini sudah tidak mengelola kereta api (KA) apapun di Ibu Kota.

"KA Bandara (Soekarno-Hatta) sudah sama KCI. Railink sudah tidak bermain di Jakarta," ucap Risal di Kantor Kemenhub, Jakarta, Kamis (2/1).

"Mungkin yang di Yogya juga diserahkan. Mereka juga efisiensi pelayanan," ungkap Risal.

KA Bandara Soekarno-Hatta sendiri sampai saat ini melayani rute dari Bandara Soekarno-Hatta sampai ke Stasiun Manggarai.

Calon penumpang pesawat bisa menggunakan KA Bandara untuk mengejar jadwal penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan yang memberikan nasihat yang luar biasa

ESDM Respons Macet 22 Jam Jambi Imbas Truk Batu Bara: Jangan Siang Lah******

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara soal viral macethoror 22 jam di Jambi imbas padatnya truk angkutan batu bara.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengatakan seharusnya perusahaan batu bara mempunyai jalan khusus, tidak menggunakan jalan nasional.

Jika belum punya jalan sendiri, Ridwan menyebut pengaturan jam melintas dan jalur dipilih sebagai solusi sementara. Oleh karena itu, ia menegaskan perusahaan batu bara harus tertib mengikuti aturan yang ada.

Sebenarnya, sudah ada Instruksi Gubernur Jambi Nomor 8/INGUB/DISHUB/2022 tentang Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Batu bara di Wilayah Provinsi Jambi. Ada juga Surat Edaran (SE) Gubernur Nomor 1165/DISHUB-3.1/V/2022 kepada perusahaan batu bara di Jambi untuk menaati aturan tersebut.

Berdasarkan aturan tersebut, angkutan batu bara boleh keluar dari lokasi tambang setelah pukul 18.00 WIB. Perusahaan yang melanggar bakal dikenakan sanksi, baik berupa teguran tertulis, penghentian operasional sementara hingga pencabutan izin.

Lihat Juga : Isi Surat KCI ke Kemendag Soal Impor KRL Bekas Jepang Usia 28 Tahun

"Kendaraan pengangkutan batu bara dapat dioperasionalkan atau keluar dari mulut tambang menuju pelabuhan atau stockpile mulai pukul 18.00 WIB-06.00 WIB," tulis poin 9 bagian kedua aturan tersebut.

Insiden macet selama 22 jam di Jambi terjadi pada Selasa (28/2) viral di media sosial. Kemacetan parah itu terjadi di jalan nasional di Tembesi, Batanghari, Jambi. Jalan nasional ini dipadati kendaraan sepanjang 15 kilometer sejak pukul 10.00 WIB.

Salah satu penyebab kemacetan lalu lintas ini adalah padatnya truk angkutan batu bara di Jambi, yang mencapai 8.300 hingga 11.500 unit. Truk-truk ini melewati jalan nasional di Jambi karena belum ada jalur khusus.

Tidak hanya padatnya truk angkutan batu bara, kemacetan ini juga terjadi imbas kondisi sekitar jalan yang memburuk selepas hujan lebat.

Kapolres Batanghari AKBP Bambang Purwanto mengatakan pihaknya sudah mengerahkan personel untuk mengatasi kemacetan sejak malam hari. Polres Batanghari juga berjaga di mulut tambang agar tidak ada truk angkutan batu bara yang keluar sebelum jam operasional.

Imbas kemacetan ini, terdapat pasien yang meninggal dunia di dalam ambulans. Pada akhirnya, operasi truk angkutan batu bara dihentikan sementara.

Penghentian operasional angkutan batu bara di Jambi diinisiasi Gubernur Jambi Al Haris, sampai batas waktu yang belum ditentukan. Menurutnya, penghentian operasional tersebut merupakan langkah yang diambil selepas kemacetan horor di Jambi selama 22 jam lebih pada Selasa (28/2) dan Rabu (1/3) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Cinta setelah Masehi

Menaker Naikkan Manfaat Program Jaminan Sosial Bagi Buruh Migran******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyahmenaikkan manfaat program jaminan sosialmenjadi 21 risiko dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja MigranIndonesia.

Sebelumnya, manfaat hanya untuk 14 risiko yang ditetapkan dalam Permenaker Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia

"Hadirnya Permenaker ini adalah wujud kehadiran negara untuk teman-teman PMI di mana iuran tetap, manfaat meningkat," kata Ida dikutip dari keterangan resmi, Kamis (2/3).

Sedangkan manfaat terkait program Jaminan Kematian (JKM) meliputi santunan kematian, santunan berkala, biaya pemakaman, dan beasiswa pendidikan atau pelatihan diberikan untuk perlindungan selama bekerja.

Selain itu, dalam Permenaker Nomor 4 Tahun 2023 juga terdapat program manfaat baru jaminan sosial, yakni; bantuan uang kepada calon pekerja migran atau pekerja migran yang mengalami tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan, bantuan uang dan pengganti biaya tiket kepada PMI ditempatkan tidak sesuai dengan perjanjian penempatan, bantuan uang kepada PMI yang terkena PHK sepihak, dan bantuan biaya perawatan dan pengobatan akibat kecelakaan kerja di negara tujuan penempatan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan dengan besaran maksimal sebesar Rp50 juta.

Meskipun demikian, peningkatan itu tak berpengaruh pada iuran. Ia mengatakan besaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) tidak ada kenaikan yakni sebesar Rp370 ribu (perjanjian kerja 24 bulan) dengan rincian iuran sebelum bekerja Rp37.500, iuran selama dan setelah bekerja yaitu kalau enam bulan sebesar Rp108 ribu, 12 bulan sebesar Rp189 ribu, dan 24 bulan sebesar Rp332.500.

Adapun perpanjangan atau kelebihan jangka waktu perjanjian kerja sebesar Rp13.500 setiap bulan.

"Dengan diterbitkannya Permenaker 4/2023 yang menghadirkan tiga program jaminan sosial ketenagakerjaan, yaitu JKK, JKM dan JHT, para PMI bisa mendapatkan pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang utuh mulai dari sebelum, selama, hingga setelah bekerja," kata Ida.

Dalam Permenaker Nomor 4 Tahun 2023 pasal 24 Pasal 24 disebut calon pekerja migran Indonesia yang mengalami risiko sebelum bekerja yang terdiri atas gagal berangkat, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia berhak mendapatkan pengembalian iuran program JKK dan JKM untuk pelindungan selama bekerja.

[Gambas:Video CNN]

Pria pemberani yang melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu

Kemenhub Akan Resmikan KA Makassar******

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengatakan kereta api perintis lintas Makassar-Parepare segera diresmikan pada Maret ini.

"Makassar-Parepare InsyaAllahdalam waktu dekat di Maret ini akan diresmikan," ujarnya di Kantor Kemenhub, Jakarta, Kamis (2/1).

Ia menjelaskan saat ini semua stasiun sudah siap. Adapun unit kereta sedang dalam pengiriman dari Madiun namun terhambat karena ada gelombang tinggi sehingga kapal yang yang membawanya harus berhati-hati.

"Dan kami berharap dengan kendaraan (truk) naik ke atas kereta biaya lebih ekonomis dan biaya operasional truk bisa berkurang jauh terhadap perawatan juga berkurang jauh," ujarnya.

Risal menyebut saat diresmikan nanti, tarif kereta api Makassar-Parepare masih akan gratis. Ia tidak menerangkan lebih detil terkait kapan dan akan berapa harga nikel jika masa uji coba gratis itu berakhir.

Sebelumnya, Kepala Tata Usaha Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan Hasbudi Samad menyebut tiket kereta api Makassar-Parepare diperkirakan akan dijual sekitar Rp5.000 hingga Rp10 ribu. Harga tiket disebut tidak akan jauh berbeda dengan light rail transit (LRT) Palembang.

Sementara itu, Direktur Bisnis PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Andre Permana mengatakan pembiayaan proyek kereta api Makassar-Parepare salah satunya berasal dari kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Dalam proyek KPBU ini difasilitasi Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment/AP), yaitu pembayaran dilakukan berdasarkan atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPBU. Pembayaran dilakukan setelah proyek infrastruktur mulai beroperasi.

Melalui skema AP, pemerintah akan membayar badan usaha atas investasi, biaya operasional serta keuntungan yang layak berdasarkan perhitungan yang matang sesuai hasil studi kelayakan dan penawaran badan usaha.

Badan usaha akan diberi konsesi untuk melaksanakan pelayanan tersebut dalam jangka waktu tertentu. Setelah jangka waktu kerja sama selesai, seluruh aset akan menjadi milik pemerintah.

Proyek KPBU kereta api Makassar-Parepare yang pembangunannya dilaksanakan oleh PT Celebes Railway Indonesia (CRI) mengadopsi skema Build Operate Transfer (BOT) atau Bangun Guna Serah dengan nilai investasi belanja modal Rp988,5 miliar dan biaya operasi Rp971,5 miliar serta masa konsesi selama 16 tahun sejak Tanggal Operasi Komersial Tahap 1.

Proyek dengan skema Availability Payment (AP) ini akan melayani area meliputi lima kabupaten atau kota di Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Barru, Kota Makassar dan Kota Parepare.

Andre menambahkan proyek KPBU dilakukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur melalui pembiayaan kreatif, demi menjaga kestabilan APBN.

"Dalam proyek ini, PT PII memberikan penjaminan untuk beberapa jenis risiko yang dapat timbul dari pemerintah, yaitu risiko keterlambatan pembayaran AP dan risiko terminasi. Dengan melihat keberhasilan dari KA Makassar-Parepare ini, diharapkan proyek ini menjadi proyek percontohan skema KPBU untuk dapat diterapkan pada sektor transportasi lainnya," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

terlahir sebagai penjahat

Petrosea Luncurkan Digitalisasi Operasional Tambang di Proyek IBP******

PT Petrosea Tbk (PTRO) resmi meluncurkan Minerva Digital Platform pada proyek tambang batubara milik PT Indo Bara Pratama (IBP) di Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Dalam proyek IBP, Petrosea melakukan pekerjaan project management, yang di dalamnya termasuk penerapan operational excellence dan technology solution melalui Minerva Digital Platform yang merupakan solusi teknologi digital terkini milik Petrosea.

Adapun pekerjaan ini mencakup penambangan di pit sampai kepada pengangkutan batubara ke pelabuhan (pit to port activity) dengan kaidah good mining practices. Dalam hal ini, Petrosea juga berencana untuk mengimplementasikan solusi dozer push pada kegiatan penambangan di IBP.

Selain itu, penerapan teknologi digital juga memegang peranan penting untuk menjaga operasional penambangan, mulai dari operasional pit sampai ke pelabuhan. Seluruh inisiatif dikendalikan dan dimonitor melalui Minerva Digital Platform yang didukung oleh sistem Fleet Management System (FMS) secara real-time dan akurat.

Sistem FMS ini, yang diterapkan pada alat-alat dengan kapasitas yang lebih kecil tersebut, adalah hasil kolaborasi Petrosea dengan partner lokal anak bangsa Indonesia. Tools tersebut akan mengakselerasi tindakan perbaikan secara cepat dan akurat, sehingga proses produksi tidak terganggu.

"Petrosea telah memulai transformasi digital kegiatan operasional tambangnya tahun 2018 dan berkat kesuksesannya mendapatkan pengakuan dari World Economic Forum sebagai lighthouse company. Kami terus mengembangkan digitalisasi di Petrosea untuk semakin meningkatkan produktivitas di seluruh proyek pertambangan, termasuk di proyek IBP," ujar Presiden Direktur Petrosea, Romi Novan Indrawan dikutip Kamis (2/3).

Dalam menjalankan usahanya, Petrosea didukung penuh oleh Haji Romo (Robert) Nitiyudo Wachjo yang merupakan pemilik saham mayoritas dari salah satu tambang emas terbesar di Indonesia, PT Nusa Halmahera Minerals dan PT Caraka Reksa Optima yang merupakan pemegang saham utama PT Petrosea Tbk.

Ke depannya, strategi Petrosea dibawah kepemimpinan Haji Robert adalah untuk terus menjalankan diversifikasi usaha ke sektor mineral lain melalui penyediaan jasa pertambangan dan rekayasa, pengadaan & konstruksi (EPC) secara berkelanjutan.

Selain itu, strategi jangka panjang Petrosea adalah untuk melakukan repositioning dari sebelumnya kontraktor tambang menjadi mine owner demi memperkuat kinerja perusahaan serta memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan di masa mendatang.

Acara peluncuran digitalisasi proyek IBP dilaksanakan secara daring dari Remote Operations Center (ROC) yang berlokasi di kantor pusat Petrosea-Bintaro, dimana manajemen IBP diwakili oleh Russel Powell selaku Direktur.

Sementara manajemen Petrosea diwakili oleh Romi Novan Indrawan selaku Presiden Direktur, Rafael Nitiyudo selaku Wakil Presiden Direktur dan Iman Darus Hikhman selaku Direktur Mining & Business Development. Turut hadir juga pada acara ini adalah tim operasional dan teknis IBP untuk menyaksikan secara langsung.