pola gacor princess terbaru

slot zeus gacor hari ini 186Jutaan kata 929442Orang-orang telah membaca serialisasi

《pola gacor princess terbaru》

Presiden Jokowi: NU berkontribusi luar biasa jaga keutuhan NKRI******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan Nahdlatul Ulama (NU) memiliki kontribusi luar biasa dalam membela dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pernyataan itu dikemukakan Presiden Jokowi mengawali pidato sambutannya dalam agenda perayaan hari lahir (harlah) NU ke-101 di Yogyakarta, Rabu.

"Kontribusi NU sangat luar biasa dalam menjaga NKRI, menjaga Pancasila, menjaga Bineka Tunggal Ika," katanya.

Presiden pun menyampaikan ucapan selamat atas hari lahir NU serta rasa terima kasih pemerintah, bangsa, dan negara, atas komitmen NU dalam membela dan menjaga keutuhan NKRI.

"Saya mengucapkan selamat harlah yang ke-101 kepada seluruh keluarga besar NU dan sekaligus terima kasih atas komitmen NU dalam membela dan menjaga keutuhan NKRI," katanya.

Baca juga: Presiden Jokowi resmikan Gedung Kampus UNU Yogyakarta pas Harlah NU

Baca juga: Gus Yahya: UNU Yogyakarta dimulai dari visi pribadi Presiden Jokowi

Dalam kesempatan itu, Presiden menyampaikan bahwa sikap toleran bangsa Indonesia melalui ajaran moderat dalam beragama telah menjadi inspirasi dunia.

"Ini adalah berkat komitmen dan kerja keras para kyai dan ibu nyai, juga para santri di seluruh tanah air Indonesia," ujarnya.

Presiden meminta NU untuk terus berkontribusi untuk keutuhan sekaligus kemajuan NKRI ke depan.

Hari lahir NU ke-101 tahun ini mengusung tema "Memacu Kinerja, Mengawal Kemenangan Indonesia".

Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Amin Said Husni melalui laman resmi NU menjelaskan, tema ini bermakna menekankan pentingnya memanfaatkan momentum peringatan harlah ke-101 NU untuk memacu kinerja organisasi NU.

Peringatan ini juga menjadi momen meningkatkan performa jam'iyah melalui konsolidasi, penguatan organisasi, dan jaringan. Sehingga bisa menjadi bagian upaya mengawal kemenangan Indonesia, yang nantinya ditandai dengan Indonesia Emas tahun 2045.

Hadir dalam agenda peresmian tersebut, Menteri Energi dan Infrastruktur UEA Suhail Al Mazrouei beserta delegasi, Rais 'Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Iskandar, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.

Turut mendampingi Presiden perwakilan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, beserta Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Baca juga: Presiden nilai NU perlu bangun dana abadi

Baca juga: Jokowi berperan besar bagi NU, Khofifah ucapkan terima kasih

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Indonesia U******

Jakarta (ANTARA) - Timnas Indonesia U-20 menyerah dengan skor tipis 2-3 dari timnas Uzbekistan U-20 pada laga uji coba di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Selasa.

Dua kali menyamakan kedudukan melalui dua gol yang dicetak oleh Muhammad Kafiatur (31’) dan Arlyansyah Abdulmanan (73’) setelah tertinggal dua kali melalui gol Komilov Murodjon (4’) dan Kurbonov Ozodbek (38’), pasukan Indra Sjafri tak mampu menghindari laga dari kekalahan seusai Khayrullaev Ravshan (87’) memastikan kemenangan Uzbekistan melalui tendangan kerasnya.

Uzbekistan menguasai jalannya laga sejak menit awal dimana pasukan Nishonov Farkhod itu langsung melancarkan serangan-serangan berbahaya ke gawang Indonesia yang dijaga Rifky Tofani.

Alhasil, Uzbekistan langsung membuka keunggulan pada menit ke-4 melalui gol Komilov Murodjon setelah striker bernomor punggung 11 itu mengonversikan umpan tarik rekannya dengan baik.

Unggul cepat membuat Uzbekistan bermain semakin percaya diri, sedangkan di sisi lain Indonesia sebagai tuan rumah kesulitan keluar dari tekanan.

Pada menit ke-7, Juraev Jurabek melakukan tendangan salto ke arah gawang Indonesia, tetapi masih gagal.

Lima menit kemudian, serangan Uzbekistan berlanjut ketika Tulkinbekov Azizbek bebas dari kawalan dan berhadapan satu lawan satu dengan Rifky Tofani. Pada momen ini, Tofani masih sigap untuk untuk menghalau tendangan Azizbek.

Sebagai tuan rumah, Indonesia tak ingin tinggal diam dimana pada menit ke-19, Merah Putih memberikan kesempatanmelalui kesempatan tendangan bebas yang masih tipis di atas mistar gawang.

Gol yang ditunggu publik tuan rumah akhirnya datang pada menit ke-31 setelah Muhammad Kafiatur dengan tembakan kerasnya menaklukkan Muratbaev Samandar.

Sayangnya skor ini tak bertahan lama setelah Uzbekistan kembali unggul pada menit ke-38 setelah tangan Tofani tak mampu menjangkau umpan crossing dari Kurbonov Ozodbek yang membuat bola masuk ke gawang sendiri. Skor 1-2 untuk keunggulan Uzbekistan bertahan hingga wasit meniup peluit tanda babak pertama berakhir.

Baca juga: Indra Sjafri jadikan laga uji coba sebagai saringan pemain timnas U-20

Memasuki babak kedua, permainan Indonesia membaik karena mulai mampu mengimbangi permainan Uzbekistan.

Tempo permainan kedua tim lalu melambat dimana selama 20 menit pertama tidak ada peluang berbahaya yang tercipta sebelum Indonesia yang hampir mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-66.

Terus menjaga permainan apik sejak awal babak kedua akhirnya berbuah manis bagi Garuda Nusantara dimana pada menit ke-73 skor kembali berimbang setelah Arlyansyah Abdulmanan mencetak gol.

Arlyansyah mencatatkan namanya ke papan skor setelah ia memanfaatkan umpan tarik rekannya yang menyisir dari sisi kanan pertahanan Uzbekistan.

Di tengah Indonesia yang menemukan permainannya setelah menyamakan kedudukan, Uzbekistan justru berhasil mencuri gol pada menit ke-87 melalui tendangan keras Khayrullaev Ravshan.

Skor berubah menjadi 3-2 dan bertahan hingga akhir pertandingan. Kekalahan ini menjadi kekalahan kedua bagi Indonesia pada laga laga uji coba setelah yang pertama kalah 1-2 dari Thailand di Stadion Utama GBK, Jumat (26/1).

Sementara bagi Uzbekistan, hasil ini menjadi kemenangan pertama mereka setelah pada laga melawan Thailand, Minggu (28/1) berakhir seri dengan skor 1-1.

Susunan pemain kedua tim:

Indonesia U-20: Rifky Tofani, Dony Tri Pamungkas, Ferre Murari, Kadek Arel Priyatna, Muhammad Syamsul Rifa’i, Sulthan Zaky, Arlyansyah Abdulmanan, Riski Afrisal, Muhammad Kafiatur, Toni Firmansyah, Arkhan Kaka
Pelatih: Indra Sjafri

Uzbekistan U-20: Muratbaev Samandar, Djumatov Bekhruz, Kurbonov Ozodbek, Rizakulov Giyosjon, Tulkinbekov Azizbek, Fomin Rustam, Jumaev Asilbek, Juraev Jurabek, Karimov Ollabergan, Komilov Murodjon, Reimov Mukhammedali
Pelatih: Nishonov Farkhod.

Baca juga: Indra Sjafri tegaskan TC timnas bukan untuk diklat pemain

Pewarta: Zaro Ezza Syachniar
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024

Label：link slot mudah menang、kakek zeus rungkad、aplikasi belanja online bayar nanti

Terkait：qqtotal、brislot、sosbet、voucher indomaret klik、kredit hp kredivo、alamat situs slot gacor、data togel hk、aplikasi cicilan tanpa kartu kredit、demo panen138、toto26

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：slot gacor new member 100（2024-07-01）

Perbarui waktu：2024-07-01

Daftar bab terbaru

petir388

pende

buku 1000 mimpi togel

mahkota4d

dadupoker

maxwin 555

pinjam uang ke pegadaian

judicuan

cara tau limit kredivo

gadisBacaan TerkaitMore+

Hati pemain game

jandabet

Menkeu: Inflasi pangan bergejolak jadi fokus pemerintah jaga daya beli******

Jadi, pengendalian harga pangan bergejolak itu tidak hanya bantuan pangan, banyak sekali dalam APBN

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan inflasi harga pangan bergejolak (volatile food) menjadi salah satu fokus pemerintah dalam upaya pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Kami terus memfokuskan karena pangan bergejolak, selain berkontribusi signifikan terhadap inflasi inti, juga langsung mempengaruhi daya beli masyarakat. Jadi, kami akan terus merumuskan langkah APBN sebagai shock absorberdalam rangka menjaga daya beli masyarakat, terutama pada saat momentum perekonomian global melemah, kita harus melindungi dari sisi domestik,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa.

Seperti diketahui, perekonomian global diproyeksikan bakal melambat. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan melambat dari sebelumnya 3 persen pada 2022 menjadi hanya 2,5 persen pada 2023 dan kembali melemah menjadi 2,4 persen pada 2024 ini. Dengan demikian, situasi pada 2024 lebih lemah dibandingkan 2023.

Sementara itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menyalurkan bantuan sosial (bansos) sebagai salah satu instrumen. Pada 2023, anggaran bansos mencapai Rp476 triliun, lalu naik sebesar Rp20 triliun menjadi Rp496 triliun pada 2024.

Dana tersebut digunakan untuk berbagai program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM.

Menkeu mengatakan peningkatan anggaran bansos senilai Rp20 triliun itu telah dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan disetujui menjadi Undang-Undang (UU) APBN.

Meski begitu, Sri Mulyani menggarisbawahi intervensi APBN dalam mengendalikan harga pangan bergejolak tidak hanya melalui program bansos. Intervensi juga dilakukan melalui anggaran ketahanan pangan, yang tercatat sebesar Rp104,2 triliun pada tahun lalu dan Rp114,3 triliun pada tahun ini.

Anggaran itu digunakan untuk meningkatkan produksi, kesejahteraan petani, membangun infrastruktur pertanian, mengembangkan sentra-sentra produksi, hingga menguatkan cadangan pangan nasional.

“Jadi, pengendalian harga pangan bergejolak itu tidak hanya bantuan pangan, banyak sekali dalam APBN,” kata Menkeu.

Baca juga: TPIP perkuat ketahanan pangan jaga inflasi 2024 sebesar 2,5-1 persen
Baca juga: Jaga inflasi, Menko Airlangga: Bantuan beras diberikan hingga Juni

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

One Piece: Musuh Dunia

pandaslot88

Terdakwa Lutfi punya pendapatan Rp4,2 miliar saat jabat Wali Kota Bima******

Mataram (ANTARA) - Muhammad Lutfi yang menjadi terdakwa korupsi gratifikasi dalam pemenangan lelang proyek barang dan jasa di lingkup Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, terungkap mempunyai pendapatan sedikitnya Rp4,2 miliar selama menjabat Wali Kota Bima periode 2018–2023.

Hal itu terungkap dari pemeriksaan Sekretaris Daerah Kota Bima periode 2018–2023 Muhtar sebagai saksi perdana pada sidang lanjutan perkara milik Muhammad Lutfi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin.

"Yang berhasil kami himpun kemarin dan hasil berita acara pemeriksaan (BAP) di KPK lebih dari Rp4,2 miliar pendapatan yang diterima Muhammad Lutfi selama lima tahun menjabat," kata Muhtar pada sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Putu Gde Ariadi.

Muhtar menjelaskan sumber pendapatan yang menyentuh angka Rp4,2 miliar tersebut. "Ada dari gaji, honorarium, sewa rumah pribadi jadi rumah dinas, sama tunjangan operasional wali kota," ujarnya.

Baca juga: KPK akan hadirkan lima saksi pada sidang korupsi mantan Wali Kota Bima

Muhtar juga mengatakan ada sumber pendapatan lain yang masih dalam penelusuran. Sekretariat Daerah Kota Bima menelusuri dari bukti penerimaan, salah satunya kuitansi.

"Jadi, ada beberapa kuitansi yang masih kami telusuri lebih lanjut," tambahnya.

Setda Kota Bima menelusuri bukti penerimaan Muhammad Lutfi di luar pendapatan pokok tersebut melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima.

"Waktu itu, BPKAD belum menemukan karena pindah kantor. Jadi, ada beberapa kuitansi penerimaan yang belum masuk pendataan, ini masih kami telusuri," kata Muhtar.

Baca juga: KPK sebut mantan wali kota Bima Muhammad Lutfi segera disidangkan

Berkaitan dengan BPKAD, jaksa penuntut umum dari KPK juga meminta penjelasan saksi soal pembelian tanah atas nama terdakwa Lutfi di Jalan Gajah Mada, Kota Bima.

Tanah tersebut digunakan Lutfi membangun rumah pribadi yang kemudian disewa sebagai rumah dinas Wali Kota Bima.

"Kalau tanah untuk rumah dinas itu dibeli saat menjadi anggota DPR RI. Soal kapan tahun belinya, saya tidak tahu, saya hanya mengurus masalah balik nama," ujar Muhtar.

Perihal tanggal akta jual beli tanah pada objek tersebut tercatat 9 Mei 2019, Muhtar mengatakan bahwa pada tanggal tersebut dilakukan proses balik nama kepemilikan tanah.

"Jadi, itu (9 Mei 2019) tanggal balik nama, bukan tanggal pembelian. Kebiasaan masyarakat Bima itu kalau beli tanahnya 10 tahun lalu, balik namanya sekarang," kata Muhtar.

Baca juga: KPK periksa istri Wali Kota Bima sebagai saksi korupsi di Pemkot Bima

Jaksa penuntut umum dari KPK kembali mendalami perihal penerimaan uang sewa rumah pribadi untuk rumah dinas senilai Rp1,13 miliar dari pemerintah selama Muhammad Lutfi menjabat Wali Kota Bima.

Muhtar menjelaskan bahwa penentuan harga sewa tersebut merujuk pada hasil tim appraisal. Sehingga ada ketentuan yang menjadi dasar Pemerintah Kota Bima membayar sewa rumah pribadi Lutfi sebagai rumah dinas Wali Kota Bima.

"Jadi, pembayaran sewa atas rumah pribadi itu langsung dilakukan ke rekening Muhammad Lutfi," ucap Muhtar.

Baca juga: KPK panggil Kabid Cipta Karya PUPR Kota Bima
Baca juga: KPK geledah sejumlah lokasi terkait penyidikan korupsi di Pemkot Bima

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

spoiler alur cerita

kode 138 slot

NU gelar puncak Harlah ke******

Yogyakarta (ANTARA) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar puncak peringatan Hari Lahir Ke-101 NU di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) di Yogyakarta pada Rabu (31/1).

"Kegiatan ini akan dihadiri secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, Sultan Hamengkubuwono X, Menteri Energi dan Infrastruktur Uni Emirat Arab Sheikh Suhail Mohammed Al Mazroei," kata Ketua Panitia Pelaksana Harlah Ke-101 NU Syarif Munawi dalam keterangannya di Yogyakata, Sabtu.

Puncak harlah yang bertepatan dengan Harlah ke-98 NU berdasarkan kalender Masehi itu juga bakal dihadiri duta besar dari beberapa negara, serta tamu-tamu kehormatan lain yang merupakan mitra strategis UNU Yogyakarta.

Presiden Joko Widodo, kata Syarif, dijadwalkan meresmikan Gedung Kampus Terpadu UNU Yogyakarta dalam rangkaian awal acara puncak harlah tersebut.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada KH Ahmad Shiddiq (Rais Aam PBNU 1984-1991) sebagai Tokoh Pelopor Persaudaraan Kemanusiaan.

Dalam kesempatan itu juga berlangsung prosesi "Kickoff" Pembangunan MBZ College for Future Studies, prosesi peresmian Galeri Seni Nusantara, peresmian Industry Hub oleh Presiden RI, pertunjukan Teknologi Imersif: Ekspedisi Masa Depan, hingga penampilan Teatrikal "NU Masa Depan".

Menurut Syarif, sebelum acara puncak di UNU Yogyakarta, rangkaian Harlah Ke-101 NU tersebut bakal dibuka dengan istigasah di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Bantul pada Ahad (28/1).

Istigasah ini akan dipimpin langsung oleh Katib Aam PBNU KH Akhmad Said Asrori dan diisi mauidhah hasanah oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar.

Baca juga: PBNU nonaktifkan Erick Thohir dari Ketua Lakpesdam NU

Baca juga: Ganjar yakin PBNU dapat menjaga netralitas pada Pemilu 2024

Kegiatan ini akan diikuti oleh warga dan pengurus NU Bantul, para kiai pesantren di Bantul, serta santri Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Sleman.

"Kegiatan doa bersama ini dimaksudkan untuk memohon pertolongan Allah SWT bagi kemaslahatan Nahdlatul Ulama dan Indonesia," ujar Syarif.

"Sebagai ungkapan syukur atas perjalanan Nahdlatul Ulama yang telah mencapai 101 tahun hijriah, panitia juga menyajikan 101 tumpeng untuk dinikmati bersama," kata dia lagi.

Pada Senin (29/1), kegiatan dilanjutkan dengan Halaqah Nasional Strategi Peradaban Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta.

Kegiatan ini akan diisi oleh empat pembicara yakni Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Wakil Rais Aam PBNU KH Afifuddin Muhajir, COO Center for Shared Civilizational Values, North Caroline, USA, H Muhammad Cholil dan, pengajar di Boston University, USA Prof Robert W Hefner, serta anggota Lakpesdam PBNU Prof Ismail Fajrie Alatas.

Selain halaqah, PBNU juga akan menyelenggarakan Konferensi Besar (Konbes) NU di Hotel Melia Purosani, Yogyakarta pada Selasa (30/1).

Kegiatan Konbes NU tersebut akan fokus membahas Peraturan Perkumpulan (Perkum) yang mengatur dasar dan wewenang pembahasan dan penetapan hukum, metode dan proses pengambilan keputusannya, serta hal-hal terkait lainnya.

"Hal lain yang dibahas adalah perihal Perkum tentang pengelolaan fasilitas kesehatan, serta penyempurnaan Perkum tentang permusyawaratan dan pengukuran kinerja," ujar Syarif.

Baca juga: PBNU sebut Lampung menjadi terbaik ketiga masalah kaderisasi

Baca juga: PBNU nonaktifkan 63 pengurus karena jadi caleg dan tim sukses

Zhanye Panjang

gebyard4d

KPK limpahkan berkas perkara mantan Kajari Bondowoso Puji Triasmoro******

Jakarta (ANTARA) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah melimpahkan berkas perkara mantan Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso Puji Triasmoro (PT) ke tim jaksa KPK untuk segera disidangkan.

Selain itu, tim penyidik KPK juga turut melimpahkan berkas perkara Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bondowoso Alexander Kristian Diliyanto Silaen (AKDS).

"Tim penyidik telah selesai melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti dengan tersangka PT dan AKDS pada tim jaksa KPK," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ali menerangkan pelimpahan tersebut dilaksanakan setelah tim jaksa KPK menyatakan tim penyidik telah memenuhi semua unsur pasal dari sisi materiil dan maupun formil.

Sesuai dengan kewenangan tim jaksa, masih dilakukan penahanan terhadap PT dan AKDS masing-masing selama 20 hari di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang KPK sampai 14 Februari 2024.

"Pelimpahan berkas perkara dan surat dakwaan ke pengadilan tipikor segera disiapkan tim jaksa dalam waktu 14 hari kerja," ujar Ali.

Baca juga: KPK tetapkan Kajari Bondowoso Puji Triasmoro tersangka korupsi

Pada 16 November 2023, KPK mengumumkan penetapan Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso Puji Triasmoro (PT) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi suap pengurusan perkara di Kejari Bondowoso, Jawa Timur.

Tim penyidik KPK turut menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka, yakni Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bondowoso Alexander Kristian Diliyanto Silaen (AKDS), serta dua pengendali CV Wijaya Gemilang, Yossy S Setiawan (YSS) dan Andhika Imam Wijaya (AIW).

Kejaksaan Negeri Bondowoso sedang menindaklanjuti salah satu laporan masyarakat mengenai dugaan korupsi proyek pengadaan peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura di Kabupaten Bondowoso yang dimenangkan dan dikerjakan perusahaan milik YSS dan AIW.

AKDS dalam jabatannya dan atas perintah PT kemudian melaksanakan penyelidikan soal dugaan tindak pidana korupsi dimaksud.

Baca juga: Tiga orang tertangkap tangan KPK di Bondowoso dibawa ke Jakarta

Selama penyelidikan berlangsung, YSS dan AIW melakukan pendekatan dan komunikasi dengan AKDS dan meminta agar proses penyelidikannya dapat dihentikan.

Menindaklanjuti keinginan YSS dan AIW tersebut, AKDS kemudian melapor kepada PT. Hal tersebut kemudian ditanggapi PT dengan memerintahkan AKDS untuk mengakomodasi keinginan YSS dan AIW.

Ketika proses permintaan keterangan untuk kepentingan penyelidikan sedang berjalan, terjadi komitmen disertai kesepakatan antara YSS dan AIW dengan AKDS sebagai orang kepercayaan PT untuk menyiapkan sejumlah uang sebagai tanda jadi.

KPK yang menerima informasi soal penyerahan uang tersebut kemudian melakukan penyelidikan dan pengembangan yang berujung dengan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap keempat pihak tersebut pada 15 Juni 2023 dengan barang bukti uang tunai sekitar Rp225 juta.

Baca juga: KPK geledah Kantor Kejaksaan Negeri Bondowoso

Setelah ditetapkan sebagai OTT, keempat orang itu kemudian dibawa penyidik KPK ke Markas Polres Bondowoso untuk dimintai keterangan awal.

Dari pemeriksaan awal tersebut diketahui telah terjadi penyerahan uang kepada AKDS dan PT sejumlah Rp475 juta. Temuan itu kemudian menjadi bukti permulaan untuk segera didalami serta dikembangkan.

Atas perbuatannya, tersangka YSS dan AIW sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan tersangka PT dan AKDS sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca juga: KPK geledah Kantor BSBK Pemkab Bondowoso
Baca juga: KPK sidangkan penyuap Kajari Bondowoso di Pengadilan Tipikor Surabaya

Lagu Pemakaman Para Dewa

daftar kredivo tanpa ktp

Mensesneg sebut Mahfud Md ajukan waktu bertemu Presiden Joko Widodo******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, mengakui bertemu dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud Md, di Jakarta, Senin malam (29/1).

Menurut Pratikno, dalam kesempatan itu Mahfud Md mengajukan permohonan untuk bisa bertemu dengan Presiden Joko Widodo. "Tadi malam beliau (Mahfud Md) dan saya bertemu. Menko (Mahfud Md) mohon menghadap Bapak Presiden," kata Pratikno dalam pesan singkat di Jakarta, Selasa.

Baca juga: TPN tegaskan Ganjar-Mahfud fokus penegakan supremasi hukum

Namun dia mengatakan, dalam pertemuannya dengan Mahfud Senin malam, Mahfud belum menyampaikan surat pengunduran diri sebagai menteri. "Belum (menyampaikan surat pengunduran diri)," kata dia.

Baca juga: Mahfud MD janjikan berantas mafia sawit kebal hukum di Riau

Mahfud Md sebelumnya menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatan menteri. Ia menyatakan pengunduran diri itu menunggu waktu yang tepat dan akan dilakukan secara baik-baik.

Baca juga: Mahfud: Anak tak berakhlak yang berdosa kita yang membiarkan

Presiden Joko Widodo sendiri saat ini masih melakukan kegiatan kunjungan kerja di Jawa Tengah dan diperkirakan baru tiba di Jakarta pada Kamis 1 Februari 2024.

Kehormatan dan Kebaikan dari Pembantu Istana

slot gampang maxwin hari ini

Gugat ke PTUN, Anwar Usman minta pengangkatan Suhartoyo tak sah******

memulihkan kedudukan penggugat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028

Jakarta (ANTARA) - Hakim konstitusi sekaligus mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan pokok gugatan meminta keputusan pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua baru MK dinyatakan tidak sah.

"Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023, tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028," demikian bunyi isi gugatan pokok perkara Anwar Usman sebagaimana dikutip dari laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Jakarta di Jakarta, Rabu.

Selain itu, dalam gugatan pokok perkaranya, Anwar juga meminta keputusan pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua MK itu dicabut. Berikutnya, Anwar meminta Suhartoyo selaku tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan kakak ipar Presiden Joko Widodo itu sebagai ketua MK.

"Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan penggugat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028, seperti semula sebelum diberhentikan," demikian pokok gugatan Anwar Usman.

Baca juga: MK tegak lurus asas kekuasaan kehakiman adili PHPU

Anwar juga mengajukan gugatan dalam penundaan. Dia meminta pelaksanaan keputusan pengangkatan Suhartoyo ditunda hingga adanya putusan pengadilan inkrah.

"Memerintahkan atau mewajibkan tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023, tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028, selama proses pemeriksaan perkara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," demikian bunyi gugatan tersebut.

Perkara yang teregistrasi dengan Nomor Perkara 604/G/2023/PTUN.JKT itu didaftarkan pada Jumat, 24 November 2023.

Rabu, PTUN Jakarta mengagendakan pembacaan gugatan dan sikap majelis atas permohonan pihak terkait secara elektronik.

Diketahui, Suhartoyo terpilih sebagai ketua MK menggantikan Anwar Usman, yang dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) ad hoc.

Baca juga: MK tegaskan gugatan Anwar Usman di PTUN tak pengaruhi soliditas

Anwar Usman dinyatakan melanggar kode etik dan perilaku hakim dalam mengadili perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 perihal syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.

Sebelumnya, hakim konstitusi yang juga Juru Bicara MK Enny Nurbaningsih menegaskan bahwa gugatan Anwar Usman tersebut tidak memengaruhi soliditas internal hakim MK.

"Enggak, enggakada. Jadi, kami sudah memilah sedemikian rupa urusan kami untuk yudisial, ya, yudisial saja," kata Enny setelah peresmian Media Center di Gedung I MK RI di Jakarta, Kamis (18/1).

Dia mengatakan kesembilan hakim konstitusi, ketika rapat permusyawaratan hakim (RPH), tidak pernah terganggu akan gugatan yang dilayangkan Anwar Usman kepada Ketua MK Suhartoyo.

"Bahkan tidak kami pikirkan juga, karena kami memikirkan benar-benar perkara yang harus kami selesaikan," ujar Enny.

Baca juga: MKMK bakal surati PTUN Jakarta terkait gugatan Anwar Usman

《pola gacor princess terbaru》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，situs terpercaya slot gacorHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《pola gacor princess terbaru》bab terbaru。