kupontoto

Penganut Tao Hongyun yang malang, orang paling kejam di dunia

Railink Tambah Perjalanan KA Bandara DIY******

PT Railinkmenambah jadwal perjalanan kereta api bandarayang ada di Yogyakartadan Medan mulai Rabu (1/3).

Untuk perjalanan baru KA Bandara Yogyakarta, Railink bakal menambah jadwal untuk bisa melayani penumpang yang menggunakan penerbangan malam.

"Perjalanan baru KA Bandara Yogyakarta ini untuk mengakomodir pelanggan kami yang akan melakukan penerbangan malam dan atau tiba lebih malam di Bandara Yogyakarta International Airport", ungkap Direktur Utama PT Railink Porwanto Handry Nugroho melalui keterangan resmi, Selasa (28/2).

Untuk harga tiket KA Bandara YIA-KA Bandara Yogyakarta PP dan KA Bandara YIA-KA Bandara Wates PP sebesar Rp20 ribu. Sedangkan harga tiket KA Bandara Yogyakarta-KA Bandara Wates PP sebesar Rp10 ribu dengan waktu tempuh 39 menit.

"Tiket KA Bandara Yogyakarta dapat dibeli di channel offlinemelalui vending machinesertachannel onlinemelalui via aplikasi KA Bandara, Website dan KAI Access," jelasnya.

KA Bandara Medan juga menambah jadwal perjalanan baru, yakni keberangkatan dari Medan ke Kualanamu mulai 05.00 WIB sampai 19.20 WIB. Sebaliknya, keberangkatan dari Kualanamu ke Medan jadwal pertama dimulai 07.20 WIB sampai jadwal terakhir 20.30 WIB.

Untuk harga tiket bervariasi, dimulai dari Medan ke Bandar Khalipah Rp10 ribu, Bandar Khalipah ke Kualanamu Rp40 ribu. Sedangkan, Medan ke Kualanamu langsung Rp70 ribu dengan jarak tempuh hanya 32 menit.

[Gambas:Video CNN]

Saya telah menutup telepon selama puluhan juta tahun

Pemerintah Geber PP DHE Agar Duit Ekspor RI Tak Dinikmati Singapura******

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto tengah menggeber penyelesaian peraturan pemerintah (PP) terkait devisa hasil ekspor (DHE). Pasalnya, hasil ekspor komoditas sumber daya (SDA) Indonesia selama ini dinikmati perbankan Singapura.

Regulasi yang didorong ditujukan untuk ekspor SDA dan hilirasinya. Peraturan teknis ini akan menggantikan PP Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. 

"Semua DHE masuk sistem keuangan Indonesia, ambang batas atau thresholddi atas 250 ribu. Disimpan di dalam negeri minimal bulan, minimal 30 persen ditahan," kata Airlangga di acara CNBC Economic Outlook 2023 di Jakarta, Selasa (28/2).

Menurutnya, perbankan di dalam negeri siap mengakomodir kebijakan baru ini. Bahkan, dua bank internasional yang beroperasi di RI menyatakan siap kalaupun DHE disimpan lebih dari tiga bulan.

"Disiapkan PBI (Peraturan Bank Indonesia) untuk devisa, yang diharapkan bisa bersaing dengan Singapura," ungkapnya.

Ia menambahkan penerapan kebijakan DHE baru ini akan diberikan masa transisi selama tiga bulan.

Menurutnya, pemerintah menargetkan investasi tahun ini mencapai Rp1.400 triliun dan pada 2024 targetnya naik menjadi Rp1.600 triliun. Karena itu, pemerintah mereformasi beberapa sektor, salah satunya DHE SDA.

[Gambas:Video CNN]

Saya punya klien yang berdiri sendiri

Rincian Tarif Tol Cisumdawu yang Bakal Berlaku Besok******

Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Tol Cisumdawu) ruas Cileunyi-Jatinangor-Pamulihan-Sumedang-Cimalaka tidak lagi gratis dan resmi dikenakan tarifmulai Selasa, 28 Februari 2023.

Hal tersebut menyusul Surat Keputusan (SK) Menteri PUPR soal penetapan tarif, yang sudah dikantongi PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT) selaku operator jalan tol tersebut.

Direktur Teknik dan Operasi CKJB Bagus Medi Suarso menyampaikan sebelumnya pihaknya sudah melakukan sosialisasi secara masif melalui akun Instagram resmi @official_ckjt, media luar ruang seperti spanduk, hingga baliho dan Variable Message Sign(VMS) di sepanjang jalan tol selama fungsional.

"Adapun penetapan tarif ini dilakukan sebagai pengembalian investasi, operasi dan pemeliharaan jalan tol yang dioperasikan," kata Bagus melalui keterangan resmi, Minggu (26/2).

CKJB sendiri mengimbau seluruh pengguna jalan agar mematuhi ketentuan dan tata tertib yang berlaku di jalan tol. Salah satunya dengan menggunakan kartu uang elektronik (UE) hanya untuk satu kendaraan serta memastikan kecukupan saldo sebelum memasuki gerbang tol.

Apabila pengguna jalan lupa untuk mengisi saldo UE, dapat melakukan Top up saldo di Gerbang Tol Cisumdawu.

Berikut daftar tarif tol Cisumdawu dari pintu tol Cileunyi:

1. Cileunyi - Jatinangor
Golongan I Rp 7.500
Golongan II Rp 11.500
Golongan III Rp 11.500
Golongan IV Rp 15.500
Golongan V Rp 15.500

2. Cileunyi - Pamulihan
Golongan I Rp 14.500
Golongan II Rp 22.000
Golongan III Rp 22.000
Golongan IV Rp 29.000
Golongan V Rp 29.000

3. Cileunyi - Sumedang
Golongan I Rp 36.500
Golongan II Rp 54.500
Golongan III Rp 54.500
Golongan IV Rp 72.500
Golongan IV Rp 72.500

4. Cileunyi - Cimalaka
Golongan I Rp 41.500
Golongan II Rp 62.000
Golongan III Rp 62.000
Golongan IV Rp 83.000
Golongan V Rp 83.000

[Gambas:Video CNN]

Tubuh dharma saya yang keren

Riuh Musabab Penolakan RUU Kesehatan, Khawatir BPJS Diintervensi******

Perubahan kedudukan BPJS yang semula di bawah presiden menjadi di bawah kementerian menjadi salah satu hal yang paling disorot dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (RUU Kesehatan) Omnibus Law.

Banyak penolakan terhadap rancangan yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2023 itu. Dalam rancangan, BPJS Kesehatan disebut akan berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam diskusi publik membahas Urgensi RUU tentang Kesehatan pada Jumat (17/2) mengatakan, rancangan itu tidak tepat karena BPJS tidak semata soal kesehatan.

"BPJS itu tidak hanya kesehatan, BPJS ini termasuk untuk jaminan kematian, JHT, kecelakaan. Jadi semua jaminan. Jadi di sini pertanyaannya agak sedikit aneh ya, berbagai macam jaminan dan berbagai kementerian ikut terlibat tapi kok masuknya di Omnibus Law kesehatan," ujar Ghufron.

Penolakan juga datang dari Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Sumatera Selatan Ali Hanafiah. Alasannya, karena iuran BPJS selama ini berasal dari akumulasi dana publik, di mana buruh membayar iuran sebesar 1 persen dan pengusaha 4 persen.

Sehingga, secara keseluruhan akumulasi uang di BPJS Kesehatan bukan milik pemerintah.

"Kami menolak keras BPJS di bawah kementerian. Di seluruh dunia tidak ada namanya jaminan sosial (BPJS) itu di bawah menteri, seluruh lembaga BPJS di seluruh dunia itu di bawah presiden atau perdana menteri, jadi di bawah langsung kepala pemerintahan," ungkap Ali dalam agenda rapat Konsolidasi Persatuan Buruh Indonesia Sumatera Selatan di Duta Hotel Palembang, Sabtu (18/2).

Adapun menteri memiliki status sebagai pembantu presiden, yang artinya tidak memiliki kapabilitas untuk mengatur pengelolaan dana publik dalam BPJS. Karena itu, menteri yang mengelola dana publik artinya menyalahgunakan wewenang dan jabatan.

"Jadi kalau sampai BPJS di bawah menteri, dengan kata lain, ini abuse of power (penyalahgunaan wewenang jabatan). Kemudian, dalam UU BPJS, Dewan Pengawas (Dewas) BPJS itu disebut wali amanah, nah kalau wali amanah itu nggak boleh di bawah seorang menteri, Dewas itu harus independen," kata Ali.

Ketua Korwil KSBSI Sumatra Utara, Ramlan Hutabarat menyampaikan hal serupa. Menurutnya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus dikelola dengan profesional, demokratis, transparan, dan akuntabilitas.

Para buruh dibuat was-was atas perubahan itu, karena dikhawatirkan berimbas pada penurunan kualitas pelayanan. Selain itu, juga rentan mengalami intervensi dan menambah birokrasi.

Ramlan meminta agar pemerintah tidak mengubah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi BUMN. Pasalnya, dana yang dikelola dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah dana swadaya masyarakat, khususnya dari buruh dan pengusaha.

Pemerintah pun disarankan untuk berfokus pada UU N0. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU N0. 24 Tahun 2011, Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

"BPJS berpotensi mendapat penugasan sesuatu (dari kementerian) yang berpotensi merugikan dana kelolaan masyarakat, seperti menempatkan ke instrumen investasi yang tidak menguntungkan. Atau, penugasan kementerian yang membuat pelayanan kepada warga/pekerja menjadi tidak terfokus," papar Ramlan.

Kotak peralatan dewa super

Kemenhub Bersuara soal Impor KRL Bekas: Harus Segera Dilaksanakan******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) buka suara soal polemik impor gerbong KRL bekasdari Jepang. Pengajuan impor sudah diajukan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) kepada Kementerian Perdagangan, tetapi terganjal surat rekomendasi teknis dari Kementerian Perindustrian.

Juru bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan dalam pengadaan KRL ada kebutuhan pengadaan dengan menggunakan produk dalam negeri yang dibuat PT Industri Kereta Api (INKA). Tetapi perlu solusi sementara hingga INKA mampu memenuhi permintaan KCI.

Pasalnya, masa produksi sarana kereta KRL baru oleh INKA membutuhkan waktu 2 hingga 3 tahun Di sisi lain, ada urgensi pengadaan melihat usia pensiun gerbong dan pertumbuhan penumpang KRL. Beberapa gerbong akan pensiun pada tahun ini dan tahun depan.

"Perlu ada solusi sementara untuk mengatasi lonjakan penumpang KRL sampai produk INKA selesai dan dapat digunakan untuk melayani," ujarnya.

"Sehingga, sarana KRL bukan baru (bekas) menjadi pilihan yang bijak menurut kami, sembari menunggu proses produksi dari INKA selesai," imbuh Adita.

Jika impor KRL bekas dari Jepang itu disetujui, Kemenhub meminta KCI memastikan kelayakan komponen-komponen yang berhubungan langsung dengan keselamatan.

"Kami berharap PT KCI pun dapat memperhatikan komponen seperti bogie, roda, kelistrikan, dan pengereman agar dapat diperbaiki atau diganti dengan komponen baru," tuturnya.

Adita mengingatkan agar pengujian pertama dan penerbitan sertifikat kelayakan operasional harus melalui prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub.

Ia juga mengimbau agar kereta bekas itu nantinya direvitalisasi menggunakan komponen-komponen produksi dalam negeri untuk tetap mendukung industri lokal. 

[Gambas:Video CNN]

Impor KRL memicu polemik belakangan ini. Rencana impor muncul terkait upaya PT KCI memenuhi kebutuhan KRL untuk menambal armada yang pensiun pada tahun ini dan 2024 mendatang. 

Pengamat Kebijakan Publik PH&H Public Policy Interst Group Agus Pambagio menyebut tambalan dibutuhkan karena banyak armada KRL yang harus dipensiunkan. 

Data yang dimilikinya, tahun ini ada 10 rangkaian KRL Jabodetabek yang harus dipensiunkan. Hingga 2024 setidaknya akan ada 16 total rangkaian KRL yang harus pensiun.

Anak usaha PT KAI itu katanya, sedianya sudah melakukan pemesanan KRL pengganti sesuai dengan jumlah armada yang pensiun. Pemesanan dilakukan langsung ke sesama BUMN PT Inka. Hal ini dilakukan untuk memenuhi permintaan pemerintah yang ingin mengembangkan industri perkeretaapian lokal.

Masalahnya, PT Inka ternyata baru sanggup menyediakan gerbong KRL pesanan PT KCI di tahun 2025. Padahal, pada 2023-2024 ini sudah banyak sekali kereta KCI yang dipensiunkan dan butuh pengganti.

Untuk mengatasi kendala itu, Agus mengatakan PT KAI sebagai induk usaha KCI mulai meminta restu ke Kementerian Perhubungan untuk impor kereta KRL. Bahkan, impor kereta bekas pun tak mereka permasalahkan asalkan masih bisa digunakan dan terawat dengan baik.

"Berhubung produk PT INKA belum dapat terealisasi di 2023 dan 2024, PT KAI telah meminta izin Kementerian Perhubungan untuk dapat melakukan impor pengadaan KRL bekas pakai dari Jepang tentu melalui proses tata Kelola yang baik," ungkapnya.

Tapi sayang, di proses ini lah, KCI kesulitan mencari pengganti kereta-kereta yang mau dipensiunkan di 2023 dan 2024. Agus memaparkan ternyata proses perizinan impor gerbong-gerbong KRL sangat rumit birokrasinya, apalagi yang mau diimpor adalah kereta bekas.

Kini katanya, proses izin impor masih dihambat oleh Kementerian Perindustrian. Namun tuduhan itu dibantah Kementerian Perindustrian.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Dody Widodo menegaskan Indonesia sekarang memang tidak perlu melakukan impor gerbong kereta rel listrik (KRL) karena industri kereta api nasional mampu memproduksi semua kebutuhan kereta di dalam negeri.

"PT Industri Kereta Api (INKA) bisa membuat itu semua, kenapa kita harus impor gerbang kereta api bekas dari Jepang. Katanya bangga beli buatan Indonesia. Bangladesh saja membeli produk kereta kita sampai Rp1,3 triliun," kata Dody seperti dilansir dari Antara, Selasa (28/2).

orang-orang yang tersebar dari dinasti selestial

Sandiaga Bakal Terus Genjot Kriya Kabupaten Toba Demi Lapangan Kerja******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, pihaknya terus berupaya meningkatkan subsektor kriya Kabupaten Toba, Sumatra Utara. Hal itu dilakukan agar kriya atau kerajinan Kabupaten Toba juga bisa masuk nominasi UNESCO Creative Cities Network.

Demikian disampaikan Sandiaga saat menghadiri kegiatan Kelana Nusantara di Pizza Andaliman, Kabupaten Toba, Sumatra Utara, Minggu (26/2).

"Kelana Nusantara kita hadirkan seiring dengan F1 Powerboat untuk memastikan subsektor kriya Kabupaten Toba bisa kita tingkatkan dan siapa tahu dengan usaha kita bersama, ini bisa masuk ke dalam nominasi UNESCO Creative Cities Network," ujar Sandiaga dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/2).

"Target Presiden Jokowi tahun 2024 sebanyak 4,4 juta lapangan kerja baru bisa terwujud. Kami ingin UMKM sebagai pencipta 97 persen lapangan kerja kita, menciptakan produk-produk yang kreatif dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.

Sejalan dengan hal itu, anggota Komisi XI DPR RI, Sihar Sitorus mengatakan, pemerintah ingin pelaku ekonomi kreatif terus bertumbuh ke depannya.

"Kita akan support sebanyak mungkin. Kita juga ada program, memang tidak sebanyak Kemenparekraf, namun kita ingin mencari potensi-potensi baru, ini kita dorong supaya menjadi inspirasi bagi lainnya," ungkap Sihar.

Kemenparekraf juga sangat mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Toba yang secara konsisten berupaya mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi akademisi, pelaku bisnis, komunitas, pemerintah, dan media (ABCGM).

Upaya itu salah satunya dilakukan dengan terus menghadirkan gelaran yang mampu menarik minat wisatawan mancanegara maupun dalam negeri, serta merangkul pelaku ekonomi kreatif untuk terus bangkit bersama.