infini88

Lin Ye, dokter tertinggi di kota

PMO Kartu Prakerja Gandeng Penegak Hukum Cegah Penyalahgunaan KTP******

Manajemen pelaksana (PMO) Program Kartu Prakerja menggandeng aparat penegak hukum untuk memperketat pengawasan dan meminimalkan potensi pelanggaran hukum seperti penyalahgunaan data kependudukan.

Pengawasan dengan melibatkan aparat hukum tersebut dilakukan di berbagai wilayah, salah satunya pada Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Sebagai provinsi dengan kondisi geografis dan jumlah penduduk yang besar, Sumut menjadi provinsi dengan penerima Kartu Prakerja terbanyak se-Pulau Sumatera yakni 806,97 ribu penerima dengan total insentif yang telah disalurkan mencapai Rp1,63 triliun.

Hal ini juga mencerminkan dukungan Kepolisian RI terhadap program strategis Pemerintah yang kian modern dan responsif. Hal tersebut disampaikan Rudy dalam Sosialisasi Perpres Nomor 113 Tahun 2022 bagi Aparatur Penegak Hukum lingkup Provinsi Sumatera Utara di Medan, Selasa (8/11).

"Komite Cipta Kerja menyampaikan terima kasih serta apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolda Sumut dan Kapolres Belawan beserta seluruh penyidik, atas upaya penanganan perkara yang telah dilakukan dengan baik," ujar Rudy dalam keterangan resmi.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari juga mengapresiasi kerja sama antara kepolisian dan kejaksaan dalam menangani perkara terkait penyalahgunaan data kependudukan untuk mengambil keuntungan dari Program Kartu Prakerja, serta memberikan efekdeterrentagar kejahatan serupa tidak terulang kembali.

Dalam kesempatan tersebut juga turut dibahas mengenai pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mengawal tata kelola Program Kartu Prakerja untuk memberikan pelayanan dan keadilan bagi masyarakat, sekaligus mengamankan penggunaan keuangan negara.

Untuk itu, ke depannya berbagai institusi pemerintah diharapkan dapat terlibat baik dalam proses pengendalian internal dan manajemen risiko, maupun pengawasan eksternal pelaksanaan Program Kartu Prakerja.

Sejak diluncurkan April 2020 lalu, Program Kartu Prakerja hingga kini telah diikuti oleh 16,4 juta peserta.

[Gambas:Video CNN]

dunia yang berbakat

Hengkang dari Banten, Tiga Perusahaan Relokasi ke Jawa Tengah******

Tiga perusahaandi Serang, Banten, merelokasi pabriknya ke beberapa daerah di Jawa Tengahtahun depan.

Kepala Disnakertrans Banten Septo Kalnadi menyebutkan tiga perusahaan tersebut yaitu PT Nikomas Gemilang, PT KMK Global Sport dan PT Parkland World Indonesia (PWI).

Septo mengatakan untuk PT Nikomas Gemilang akan memindahkan pabriknya ke Pekalongan. PT KMK Global Sport akan pindah ke Salatiga dan Temanggung. Kemudian PT PWI 1 dan 2 pindah ke Pati.

Ia mengatakan hengkangnya ketiga perusahaan tersebut berpotensi menambah angka pengangguran di Banten. Pasalnya, relokasi tak hanya berdampak pada PHK pekerja melainkan efek domino lain yang dirasakan masyarakat di sekitar perusahaan tersebut.

Mulai dari banyaknya usaha penjual makanan yang tutup hingga jasa kos-kosan terancam gulung tikar. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut terancam turun.

"Terus warung tempat dia belanja, kosan-kosannya udah pasti kosong. Ya efek dominonya begitu (berpengaruh ke ekonomi). Ada berapa catering di situ, itu kan nanti sama aja, berhenti kan usaha merekanya," jelasnya.

Ia menambahkan, meski investasi masuk ke wilayah Banten, terutama di Kota Cilegon yang bisa menyerap tenaga kerja, namun diprediksi tidak mampu mengurangi angka pengangguran dari ketiga perusahaan yang hengkang itu, lantaran perusahaan di Kota Baja itu akan beroperasi pada 2025 mendatang.

"Di Cilegon, Chandra Asri, Lotte, itu kan baru beroperasi 2025, Lotte sama Chandra Asri, bukan sekarang. Ya kondisi perekonomian begini, ya kepikiran," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pesta Kematian Para Dewa

Luhut Klaim RI Siap Pasok Baterai Buat 3 Juta Kendaraan Listrik******

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitanmengatakan Indonesia siap memproduksi baterai untuk 3 juta kendaraan listrik.

Hal itu diungkapkan Luhut ketika memaparkan rencana pembangunan kawasan energi baru Kaltara Industrial Estate di acara 4th Indonesia Fintech Summit (IFS) 2022.

"Dulu kita hanya ekspor ini saja (bijih nikel), sekarang kita sudah masuk sini (besi dan baja), nanti kita akan berada di sini (baterai untuk kendaraan listrik). Kuartal III 2024 kita akan memproduksi lithium battery," kata Luhut, Kamis (10/11).

Luhut dengan tegas mengatakan bahwa investasi di Kaltara Industrial Estate menyentuh US2 miliar. Di kawasan tersebut, akan dibangun juga solar panel 10 GW hingga 11 ribu GW hydro power.

"Nanti Anda bilang ini masih angan-angan? Ndak, this is under construction. Panel pertama akan masuk produksi pada 2024. Nah, kita bangun 11 ribu GW hydro power, ini bukan 10 ribu. Kemarin saya cek ke kontraktornya 11 (ribu)," jelas Luhut.

Pembangunan kawasan industri hijau di Kaltara sudah dimulai sejak Desember 2021 lalu. Kawasan ini diklaim sebagai kawasan industri terintegrasi terbesar di dunia dengan luas hingga 30 ribu ha.

"(Investasinya) US2 miliar di satu tempat. Siapa yang mau lawan kita? Ini ada hampir 30 ribu hektare, raksasa. Ini adalah game changeruntuk Indonesia. Bisa hampir 200 ribu pegawai di sana," tegas Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Kebangkitan Jiwa Tanpa Batas

INA Gandeng Perusahaan China Suntik Green Fund Baterai Listrik******

Lembaga Pengelola Investasi (LPI) alias Indonesia Investment Authority(INA) menaruh investasi  bersama dengan perusahaan pembuat baterai listrik ChinaContemporary Amperex Technology Co Limited (CATL) dan CMB International, membentuk Green Fund guna ekosistem kendaraan listrik.

Hingga kini, total investasi yang sudah ada adalah sebesar US miliar atau Rp31 triliun (asumsi kurs Rp15.500 per dolar AS)  

CEO INA Ridha Wirakusumah mengatakan investasi tersebut sebagai persiapan Indonesia dalam menyiapkan bahan baku kendaraan listrik (EV) di dalam negeri.

Investasi tersebut diwujudkan dalam penandatanganan kerjasama dirinya sebagai CEO INA dengan pemimpin kedua perusahaan tersebut yang disaksikan langsung oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di sela-sela perlaksanaan Presidensi G20.

"Dalam kesempatan ini kita melakukan penandatanganan yang disaksikan oleh bos saya dan juga Menteri BUMN," imbuhnya.

Ridha menjelaskan tiga alasan mengapa INA memilih untuk berinvestasi dalam rantai pengembangan baterai listrik tersebut. Pertama,untuk mengurangi emisi karbon sekaligus mendorong perkembangan kendaraan listrik di Indonesia.

Kedua,agar Indonesia tidak tertinggal jauh dalam perkembangan kendaraan listrik. Diharapkan, dalam dua tahun ke depan kendaraan listrik bisa setara dengan konvensional.

"Kerja sama ini salah satu tujuannya untuk efisiensi biaya baterai. Pembuatan baterai merupakan keahlian CNTL, jadi kita bekerja sama agar bisa membuat baterai listrik di dalam negeri," jelasnya.

Ketiga,karena kendaraan listrik bakal makin berkembang dan Indonesia tak bisa menunggu lebih lama lagi sampai bisa mengembangkan baterai listrik sendiri. Karenanya, kerjasama dengan kedua perusahaan dianggap sangat penting untuk dilakukan.

Indonesia sebagai penghasil nikel terbesar di dunia dinilai perlu belajar dan bekerja sama dengan perusahaan yang mempunyai kemampuan menciptakan baterai listrik terbaik dunia agar bisa merebut pasar di masa depan.

"Nikel adalah bahan penting dalam sel baterai lithium ion yang digunakan di sebagian besar kendaraan listrik. Dalam 10 tahun, Indonesia diharapkan menjadi pemasok nikel rafinasi terbesar dengan lebih dari separuh produksi nikel rafinasi dunia. Dan saya mendapat kesempatan untuk berbicara di situs dan ketua CATL. Jadi ini kesempatan," ujarnya.

Di Indonesia, pasar kendaraan listrik juga terus berkembang dan diharapkan bisa terjual sebanyak 2,1 juta unit sepeda motor listrik dan 400 ribu unit mobil listrik pada 2025 mendatang.

Awal tahun ini, CATL telah mengumumkan proyek baterai listrik senilai US miliar di Indonesia dan akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan Tanah Air.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Redaksi: Redaksi mengubah judul artikel ini pada Selasa (15/11) jam 18.40 WIB terkait dengan klarifikasi pihak terkait.

Kelahiran Kembali dan Mimpi

Melihat Cara 'Kampungan' Jokowi yang Kata Luhut Efektif Redam Inflasi******

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyebut Jokowi sukses dalam meredam gejolak inflasiselama masa pemerintahannya. 

Kesuksesan itu katanya, tak terlepas dari strategi kampungan yang diterapkan Jokowi. Strategi itu adalah menerapkan subsidi transportasi bagi pengangkutan barang dari daerah produksi ke tempat penjualan.

Dengan subsidi, harga barang ditingkat konsumen bisa lebih murah.

Luhut mengatakan harusnya rakyat bangga dengan pencapaian itu. Pasalnya dengan strategi itu, inflasi benar-benar terkendali.

"Ya benar, turun sekarang inflasi kita," katanya

Ia bahkan bergurau dengan menyindir Direktur PT Toba Sejahtera Pandu Sjahrir yang harus sekolah ke Stanford University hanya untuk belajar tentang tata cara mengendalikan inflasi. Dan dari sekolah itu katanya, Pandu hanya tahu inflasi bisa dikendalikan dengan menaikkan bunga acuan dari sisi perbankan.

[Gambas:Video CNN]

"Sebenarnya ada hal-hal kampungan yang kita kerjakan, tapi it works. Jadi orang-orang yang sekolah kayak Pandu dia tahunya Bank Indonesia saja. Jadi ada yang non-Stanford juga bisa membuat pengaruh," ujarnya disambut tepuk tangan peserta yang hadir.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan sebesar 5,71 persen pada Oktober 2022 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy). Tingkat inflasi ini lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yakni 5,95 persen.

Sementara, BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia tembus 1,81 persen pada kuartal III 2022. Dengan realisasi itu, ekonomi Indonesia berhasil tumbuh 5,72 persen secara tahunan (year on year).

Luhut juga sempat menyinggung soal pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2022 yang menyentuh 5,72 persen. Menurutnya, banyak orang yang menganggap remeh ekonomi Indonesia yang solid.

"Orang kadang-kadang anggap enteng, banyak itu ekonom-ekonom dan pengamat asal bunyi (asbun) saja. Makanya kalau saya tantang, hei kau datang kemari, biarpun saya tentara bukan ekonom, saya ngerti-ngerti juga barang ini (pertumbuhan ekonomi)," ujar Luhut.

spoiler alur cerita

Menaker Sebut Rumus UMP 2023 Pakai PP 36/2021 yang Diusung Pengusaha******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan penetapan upahminimum provinsi (UMP) masih tetap mengacu pada PP Nomor 36/2021.

Padahal, belum lama ini buruh menuntut agar besaran UMP kembali disesuaikan dengan PP 78/2015.

"Iya dong (PP 36/2021). (PP 78/2015) kan sudah tidak berlaku karena ada UU Cipta Kerja," kata Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari usai acara penandatangan kerja sama pelatihan vokasi bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Republik Austria, di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Menaker Ida Fauziyah sebetulnya hadir langsung dalam penandatanganan kerja sama tersebut. Namun, ia menolak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjawab pertanyaan wartawan seputar buruh.

Kendati, Ida sudah memastikan UMP 2023 bakal lebih tinggi dari tahun ini. Ia tengah mempertimbangkan tuntutan kenaikan 13 persen yang disampaikan buruh.

"Pada dasarnya sudah dapat dilihat bahwa upah minimum 2023 relatif akan lebih tinggi dibandingkan upah minimum 2022 dengan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi," kata Ida dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).

Ida menjelaskan sudah melakukan koordinasi dengan dewan pengupahan daerah sejak 1 November. Ia juga mengaku sudah mendengarkan pandangan Apindo dan Kadin selaku perwakilan pengusaha serta pandangan dari pekerja dan serikat buruh.

"Nanti kita lihat (potensi kenaikan 13 persen). Kita sedang memfinalisasi aspirasi dan pandangan dari semua stakeholder. Kami tidak akan mempercepat atau memperlambat proses penetapan itu," ujar Ida kepada wartawan selepas rapat dengan Komisi IX DPR RI.

Buruh dan pengusaha memang berselisih paham soal penetapan upah minimum. Unsur pengusaha tetap menginginkan penentuan upah minimum menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 karena dianggap lebih realistis.

Sementara, buruh memberi masukan yang bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh kelompok pengusaha. Buruh tetap berpegang teguh bahwa PP Nomor 36 Tahun 2021 tidak bisa jadi dasar penetapan upah minimum dan mendesak penggunaan PP Nomor 78 Tahun 2015.

[Gambas:Video CNN]