petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

wish4d

istanaslot365 143Jutaan kata 365103Orang-orang telah membaca serialisasi

《wish4d》

Jaket varsity jadi pilihan Ganjar******

Jaket varsity jadi pilihan Ganjar-Mahfud tampil di debat kelima capres
Tangkapan layar Ganjar-Mahfud ketika mengenakan jaket varsity dalam debat kelima capres yang digelar di Jakarta Convention Center Jakarta pada Minggu (4/2/2024). (ANTARA/Youtube-KPU RI)
Jakarta (ANTARA) - Jaket universitas (varsity) jadi pilihan gaya pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo dan Mahfud Md ketika tampil dalam debat kelima capres pada Pilpres 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta Convention Center (JCC).

Pantauan ANTARA di Jakarta, Minggu, Ganjar dan Mahfud kembali konsisten mencocokkan gaya berpakaiannya dengan tema yang dibahas dalam debat. Di mana salah satu tema yang dibahas pada debat pamungkas itu  menyangkut pendidikan.

Jaket varsity yang kali ini, punya aura yang berbeda dengan jaket ala Top Gun Mavericberwarna hijau lumut yang dipakai dalam debat ketiga capres pada 7 Januari 2023 lalu.

Baca juga: Prabowo-Gibran tampil beda dalam balutan jaket di debat kelima

Jaket itu memiliki kombinasi warna hitam dan putih yang dilengkapi dengan tulisan tentang 21 program unggulan Ganjar-Mahfud.

Misalnya, program bertema pertahanan dan lingkungan, maka pada debat kali ini, program yang ditampilkan adalah Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana, Satu Desa Satu Faskes Satu Nakes, Bansos Pasti hingga Internet Gratis.

Jaket pasangan nomor urut 3 itu dilengkapi dengan patchberukuran besar yang memenuhi bagian dada dan kedua lengan jaket menggunakan rupa huruf tulisan yang menarik untuk dilihat.

Tampilan jaket semakin apik, melalui tulisan seperti tas-tes yang jadi slogan mereka, dibordir dengan warna merah muda (pink) pada bagian punggung dalam ukuran yang cukup besar.

Ganjar dan Mahfud sama-sama kompak pula mengenakan dalaman berwarna putih.

Baca juga: Ganjar-Mahfud kenakan jaket varsity, apresiasi sikap civitas academica

Warna tersebut memberikan sedikit sentuhan manis yang membuat jaket makin terlihat modern tapi tidak berlebihan. Sangat menggambarkan gaya anak muda kekinian yang suka bergaya simpel tapi tetap trendy.

KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, debat ketiga 7 Januari 2024, dan debat keempat pada 21 Januari 2024, KPU menggelar debat kelima di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta Pusat pada pukul 19.00 WIB.

Debat pamungkas Pilpres 2024 sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para capres dan KPU menyelenggarakannya dengan tema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.

Baca juga: Tiga paslon hadiri Debat Kelima Capres Pemilu 2024

Baca juga: Tampilan capres debat pertama, dari yang serius hingga "eye catching"

Baca juga: Alam Ganjar akui bantu persiapan materi hingga busana di debat capres

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Sekda SBT ditetapkan sebagai tersangka korupsi******

Sekda SBT ditetapkan sebagai tersangka korupsi
Plt Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku Aizit P. Latuconsina, SH. MH. ANTARA/Daniel/am.
Ambon (ANTARA) - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejati Maluku dalam kasus tindak pidana korupsi atas anggaran belanja langsung dan tidak langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten SBT tahun 2021.

"Penetapan Sekda berinisial JK sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka nomor : B-201/Q.1/Fd.2/02/2024 tanggal 29 Januari 2024," kata Plt Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku Aizit P. Latuconsina di Ambon, Senin.

Sekda ditetapkan sebagai tersangka setelah jaksa penyidik menemukan bukti permulaan yang bersangkutan patut diduga sebagai pelaku  tindak pidana korupsi anggaran belanja langsung dan tidak langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten SBT tahun 2021.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, maka pada tanggal 05 Februari 2024 jaksa penyidik telah mengirimkan surat panggilan tersangka kepada yang bersangkutan untuk diperiksa.

"JK akan diperiksa sebagai tersangka dalam waktu dekat ini," ucap Aizit.

Kerugian keuangan negara yang timbul dalam perkara ini berdasarkan audit Inspektorat Provinsi Maluku sebesar Rp2,5 miliar.

Sejak akhir 2023, penyidik Kejati Maluku juga telah menetapkan IL selaku Bendahara Setda Kabupaten SBB sebagai tersangka dalam perkara ini.

Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Setda Kabupaten SBT Tahun Anggaran 2021 yang besarnya lebih Rp28 miliar dengan rincian untuk Anggaran Belanja Langsung (Belanja Pegawai) sebesar Rp12.7 miliar dan Anggaran Belanja Tidak Langsung (belanja barang dan jasa) Rp16.049 miliar.

Pewarta: Daniel Leonard
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:pinjaman selain akulaku

Perbarui waktu:2024-07-08

Daftar bab terbaru
erek90
cara pinjam uang di kredivo
rolet303 demo
erek erek sholat
ahli slot gacor
gacor slot login
situs z77 slot
angka jitu orlando midday hari ini
pkv resmi
Daftar isi semua bab
Bab 1 kredit hp online tanpa kartu kredit
Bab 2 bo slot gacor hari ini
Bab 3 babe138 slot
Bab 4 selamatjudi
Bab 5 bejo88 demo
Bab 6 cara pinjam uang di aplikasi kredivo
Bab 7 agen 5000 slot
Bab 8 sport855
Bab 9 j99slot
Bab 10 demo mahjong ways mokapog
Bab 11 duit 88
Bab 12 situs slot vietnam terpercaya
Bab 13 suneo4d
Bab 14 game slot mudah
Bab 15 apikbet88
Bab 16 slotjp 99
Bab 17 link slot rtp tertinggi hari ini
Bab 18 cara dapat uang cepat
Bab 19 situs slot 138
Bab 20 cara mendapatkan uang dengan dana
Klik untuk melihattersembunyi di tengah6036bab
kotaBacaan TerkaitMore+

Ahli alkimia

slot pulsa
Indef: BUMN pilar penting agar sistem ekonomi RI berjalan seimbang
Tangkapan layar - Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto. ANTARA/M. Baqir Idrus Alatas/am.
Jakarta (ANTARA) - Pengamat ekonomi Eko Listiyanto dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengungkapkan BUMN merupakan salah satu pilar penting agar sistem ekonomi Indonesia berjalan seimbang.

"BUMN sebagai salah satu pilar penting sistem ekonomi Indonesia tidak bisa dihapus, apalagi diganti," ujar Eko kepada ANTARA di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, sebetulnya kalau dari sisi sistem ekonomi Indonesia ada tiga jenis atau pilar penting yang terdapat di dalam UUD 1945 Pasal 33 secara tersirat bahwa makna yang dimaksud adalah BUMN, swasta dan koperasi.

BUMN merupakan salah satu pelaku serta pilar dari sistem ekonomi Indonesia, dan kalau salah satu pilar dihapuskan maka sistem ekonomi Indonesia berjalan tidak seimbang.

BUMN juga berperan sebagai agen pembangunan bagi perekonomian masyarakat, utamanya sebagai tulang punggung bagi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pupuk, sembako, listrik dan BBM.

Selain itu BUMN juga merupakan instrumen bagi negara dalam meningkatkan fasilitas layanan bagi rakyat luas, seperti transportasi KRL menjadi terjangkau dan nyaman melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Dengan demikian, BUMN menjadi kanalisasi bagi PMN dari pemerintah untuk meningkatkan layanan publik kepada masyarakat di seluruh Indonesia.

Baca juga: Indef: Jumlah serapan tenaga kerja formal harus jadi perhatian capres

Sedangkan koperasi itu sebenarnya, menurut Eko, merupakan entitas yang setara dengan BUMN dan swasta. Tiga entitas ini yang dihasilkan dari makna tersirat Pasal 33 UUD 1945.

Kalau BUMN pendekatannya berangkat dari modal atau kepemilikannya yang mayoritas dikuasai oleh negara untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Sehingga dengan kepemilikan negara tersebut, artinya negara harus menyalurkan sejumlah dana untuk BUMN dalam rangka melayani kebutuhan dan memberikan layanan publik krusial bagi rakyat Indonesia.

Sedangkan koperasi dibentuk oleh beberapa orang yang mengumpulkan modal kemudian membuat usaha. Koperasi sebetulnya dibentuk hanya untuk anggotanya, sehingga untuk terlibat, memanfaatkan fasilitas, dan mendapatkan profit maka individu harus bergabung terlebih dahulu untuk menjadi anggota koperasi.

"Mana yang lebih baik? Semuanya juga baik bagi Indonesia dan berjalan secara setara serta saling melengkapi, karena ketiganya harus berjalan seimbang dalam menggerakkan sistem ekonomi Indonesia. Memang ketiga pilar ekonomi Indonesia ini telah dipikirkan dan disusun oleh para pendiri bangsa," katanya.


Baca juga: Indef sebut tiga isu harus muncul dalam debat terakhir Pilpres 2024

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Menjadi pengasuh tingkat dewa

pinjol yang di blokir ojk 2022
Alumni dan Akademisi Perguruan Tinggi sebut RI baik-baik saja
Perwakilan Universitas Indonesia (UI) Kun Nurachadijat (tengah) membacakan maklumat Alumni Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Se-Indonesia di Jakarta, Jumat (2/2/2024). ANTARA/Fath Putra Mulya/am.
Jakarta (ANTARA) - Sekelompok alumni dan akademisi yang tergabung dalam Alumni dan Akademisi Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Se-Indonesia mengatakan bahwa Indonesia sedang dalam kondisi yang baik-baik saja dan tengah melaksanakan pemilihan umum (pemilu) yang sehat.

"Dengan ini kami menyatakan Indonesia baik-baik saja dan sedang dalam proses demokrasi pemilihan umum yang sehat dan demokratis," kata perwakilan Universitas Indonesia (UI) Kun Nurachadijat membacakan maklumat di Jakarta, Jumat.

Maklumat tersebut disampaikan dalam hal menanggapi dinamika politik terkini terkait beberapa civitas academica, dengan simbol kampus dan perguruan tinggi, menyatakan Indonesia darurat kenegarawanan.

Ia mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum dan setiap warga negara harus tunduk terhadap Pancasila dan UUD 1945. Oleh sebab itu, civitas academica dinilai harus mematuhi keputusan hukum di Indonesia.

Selain itu, Alumni dan Akademisi Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Se-Indonesia juga mengatakan bahwa institusi perguruan tinggi tidak seharusnya melakukan manuver politik praktis.

"Apa pun yang sudah menjadi keputusan Hukum di Indonesia, seyogianya dipatuhi sebagai warga negara apalagi sebagai civitas academica kampus yang terbiasa dalam lingkup pendidikan ilmiah. Tidak sepantasnya menilai sesuatu dari sudut pandang politik praktis, apalagi melakukan manuver politik praktis juga," kata Kun.

Berikutnya, mereka meminta civitas academica perguruan tinggi Indonesia tetap mengawal demokrasi.

Baca juga: Civitas academica UI minta pemilu bebas intimidasi

"Kami meminta pihak-pihak civitas academica di pelbagai kampus seluruh Indonesia untuk tetap pada koridornya mengawal demokrasi yang sehat dan konstitusional," tutur Kun.

Menindaklanjuti maklumat tersebut, Alumni dan Akademisi Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Se-Indonesia membuat satuan tugas (satgas) guna mengawal proses demokrasi di Indonesia.

Alumni dan Akademisi Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Se-Indonesia ini terdiri dari 17 orang, yakni Kun Nurachadijat dari UI, Tommy Rahaditia dari Universitas Trisakti, Alfian Usman dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Afriyan dari Universitas Pancasila, dan Sriharyati dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

Kemudian, Adi Baba dari Universitas Bung Karno (UBK), Mochammad Ichwam Hamzah dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Handiyono dari Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN), Oscar ZP dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), dan Miko Vernandi dari Universitas Brawijaya.

Berikutnya, Subhan Hadil dari Universitas Jayabaya, Chaeruddin Affan dari Universitas Jenderal Soedirman, Iza Zulmeiyah dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Arie dari Institut Kesenian Jakarta (IKJ), Agung dari Universitas Islam Indonesia (UII), Ririen dari Institut Teknologi Indonesia (ITI), dan Timmy Rorimpandey selaku alumni Bulungan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Saya memiliki sistem Daru

daftar akun slot terbaru
Sekda SBT ditetapkan sebagai tersangka korupsi
Plt Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku Aizit P. Latuconsina, SH. MH. ANTARA/Daniel/am.
Ambon (ANTARA) - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejati Maluku dalam kasus tindak pidana korupsi atas anggaran belanja langsung dan tidak langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten SBT tahun 2021.

"Penetapan Sekda berinisial JK sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka nomor : B-201/Q.1/Fd.2/02/2024 tanggal 29 Januari 2024," kata Plt Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku Aizit P. Latuconsina di Ambon, Senin.

Sekda ditetapkan sebagai tersangka setelah jaksa penyidik menemukan bukti permulaan yang bersangkutan patut diduga sebagai pelaku  tindak pidana korupsi anggaran belanja langsung dan tidak langsung pada Sekretariat Daerah Kabupaten SBT tahun 2021.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, maka pada tanggal 05 Februari 2024 jaksa penyidik telah mengirimkan surat panggilan tersangka kepada yang bersangkutan untuk diperiksa.

"JK akan diperiksa sebagai tersangka dalam waktu dekat ini," ucap Aizit.

Kerugian keuangan negara yang timbul dalam perkara ini berdasarkan audit Inspektorat Provinsi Maluku sebesar Rp2,5 miliar.

Sejak akhir 2023, penyidik Kejati Maluku juga telah menetapkan IL selaku Bendahara Setda Kabupaten SBB sebagai tersangka dalam perkara ini.

Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Setda Kabupaten SBT Tahun Anggaran 2021 yang besarnya lebih Rp28 miliar dengan rincian untuk Anggaran Belanja Langsung (Belanja Pegawai) sebesar Rp12.7 miliar dan Anggaran Belanja Tidak Langsung (belanja barang dan jasa) Rp16.049 miliar.

Pewarta: Daniel Leonard
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Peralatan dari dunia lain

pinjaman online cicilan 12 bulan 2022
Komisi II minta penyelenggara pemilu antisipasi masalah DPT ganda
Arsip Foto - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/9/2023). ANTARA/Melalusa Susthira K/am.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menekankan agar KPU, Bawaslu, dan seluruh pemangku kebijakan terkait segera mengambil langkah antisipasi potensi masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda untuk Pemilu 2024.

"Saya berharap kepada KPU dan seluruh pemangku kebijakan untuk segera melakukan pembenahan terhadap potensi pemilih ganda yang diekspos oleh berbagai media masa," kata Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Hal itu dikatakannya usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Sumatera Barat, Selasa (31/1).

Dia menilai pembenahan potensi pemilih ganda harus dilakukan secara tuntas sebelum pelaksanaan Pemilu 2024 pada 14 Februari, dan tidak lagi terjadi di berbagai Kabupaten Kota dan Provinsi di Indonesia.

Guspardi juga menegaskan pentingnya peran pengawasan secara keseluruhan dalam mewujudkan Pemilu yang adil dan demokratis.

Menurut dia, Komisi II DPR RI berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan pihak terkait untuk menjaga integritas dan kredibilitas pemilu di Sumatera Barat, terlebih di seluruh Indonesia.

“Kami melakukan kunjungan ini tentu dalam rangka memastikan bagaimana kesiapan serta persiapan yang dilakukan KPU dan jajaran lainnya untuk pelaksanaan Pemilu. Kami berkomitmen untuk menjalankan fungsi pengawasan terutama menjelang Pemilu 2024," ujarnya.

Dalam kunjungan kerja tersebut menurut dia, juga dilakukan evaluasi yang membahas temuan dan rekomendasi yang dihasilkan selama kunjungan. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi langkah-langkah perbaikan atau peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu di Sumatera Barat.

Dia mengatakan kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Sumatera Barat merupakan bagian dari upaya nyata untuk menjaga integritas dan kredibilitas Pemilu sebagai salah satu pilar demokrasi di Indonesia.

Melalui dialog dan evaluasi, diharapkan langkah-langkah perbaikan dapat segera diimplementasikan demi terwujudnya pemilu yang bersih, adil, dan demokratis.
Baca juga: Komisi II DPR: Usut tuntas OTT anggota KPU Padang Sidempuan
Baca juga: Komisi II: Sirekap bukan sistem resmi penghitungan suara Pemilu
Baca juga: Anggota Komisi II: KPU harus selidiki seksama dugaan kebocoran data

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

lima elemen langit

winrate utama88
Presiden soal petisi akademisi: Itu hak demokrasi
Presiden RI Joko Widodo menyampaikan keterangan pers usai menghadiri Kongres XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (2/2/2024). ANTARA/Andi Firdaus
Ya, itu hak demokrasi, setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silakan.
Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo menekankan petisi dari beberapa akademisi dari sejumlah universitas terkait dengan pemerintahannya sebagai sebuah hak berpendapat dan berdemokrasi.

"Ya, itu hak demokrasi, setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silakan," ujar Presiden singkat usai menghadiri pembukaan Kongres XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, beberapa akademisi dari sejumlah universitas seperti alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) dan civitas academicaUniversitas Islam Indonesia (UII) menyampaikan petisi berupa kritik terhadap pemerintahan Jokowi.

Mereka menyinggung soal etika hingga kenegarawanan dalam petisinya.

Dalam negara demokrasi, kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Jumat, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, seruan, petisi, maupun kritik harus dihormati.

"Bapak Presiden juga telah menegaskan freedom of speechadalah hak demokrasi. Kritik adalah vitamin untuk terus melakukan perbaikan pada kualitas demokrasi di negara kita," ujar Ari.

Ari menyebut perbedaan pendapat, perbedaan perspektif, perbedaan pilihan politik adalah sesuatu yang sangat wajar dalam demokrasi, terlebih pada tahun politik, menjelang pemilu, pertarungan opini pasti terjadi.

"Akhir-akhir ini, terlihat ada upaya yang sengaja mengorkestrasi narasi politik tertentu untuk kepentingan elektoral. Strategi politik partisan seperti itu juga sah-sah saja dalam ruang kontestasi politik. Namun, ada baiknya kontestasi politik, termasuk dalam pertarungan opini, dibangun dalam kultur dialog yang substantif dan perdebatan yang sehat," tutur Ari Dwipayana.

Ari menegaskan bahwa Presiden Widodo tetap berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan koridor konstitusi.

Baca juga: UII minta Presiden Jokowi tetap jadi teladan praktik kenegarawanan
Baca juga: Rektor UII keluarkan empat poin sikap soal demokrasi Indonesia

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Liu Wuxie Xu Lingxue

nama situs game slot
Pemkab Inhu Riau perpanjang status siaga darurat banjir
Ilustrasi - Irwasda Polda Riau Bersama Bupati Inhu dan Kapolres Inhu Susur Sungai Menuju Warga Terdampak Banjir. ANTARA/HO-ASRI.
Tim selalu berkoordinasi, hasil data dan laporan bahwa kondisi masih banjir
Rengat, Riau, (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau memperpanjang status tanggap darurat bencana banjir karena curah hujan masih tinggi dengan 11 kecamatan terdampak masih perlu penanganan dan perhatian secara optimal.

"Tim selalu berkoordinasi, hasil data dan laporan bahwa kondisi masih banjir," kata Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah (Setda) Inhu, Syahruddin di Rengat, Kamis.

Baca juga: Kunjungi air terjun, sejumlah wisman terjebak banjir lahar Semeru

Dia mengatakan, antisipasi banjir sangat penting dilakukan semua pihak yang ada sehingga semua program berjalan lancar. Berbagai persiapan penangan banjir kembali diupayakan agar warga terdampak, khususnya di sepanjang wilayah aliran sungai dalam kondisi aman.

"Untuk itu, pemerintah kecamatan agar selalu memperbaharui kondisi perkembangan banjir di wilayah masing - masing," ujarnya.

Menurut salah satu warga Kota Lama, Rengat Barat, Sondang (50), sejumlah desa di Rengat Barat masih tergenang air. Dampaknya, bukan saja ekonomi keluarga terganggu akibat tidak bisa beraktivitas.

"Banyak ternak dan lahan pertanian produksi menurun," ungkapnya.

Baca juga: BNPB tinjau lokasi banjir bandang Jatim minta perkuat mitigasi bencana

Sementara itu, Kepala Balai Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Meterologi Bandara Japura, Lirik, Nengsi Damanik mengatakan terkait perkiraan curah hujan di Indragiri Hulu pada Februari 2024 masih dalam kondisi menengah ke tinggi.

"Dan, diperkirakan akan berangsur surut di Maret mendatang," ujarnya.

Banjir di Inhu bahkan sempat membuat jalan amblas pada pertengahan Januari lalu. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jalan dan Jembatan Wilayah IV, Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) menyiagakan ekskavator ke ruas Jalan Rengat Kuala Cenaku yang dilanda banjir.

"Ruas Jalan Rengat Kuala Cenaku digenangi air hingga 70 sentimeter dan kami siagakan alat berat untuk menangani banjir di daerah itu," kata Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah IV Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau Ludfi Hardi.

Piihaknya melakukan penambahan material di ruas jalan tersebut agar arus air yang melintasi berkurang, sehingga kendaraan dapat lewat dan tidak membahayakan masyarakat yang menggunakan kendaraan roda dua.

Baca juga: BPBD DKI distribusikan bantuan logistik kepada korban banjir di Jakut

Pewarta: Bayu Agustari Adha/Asripiyaldi
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024