hoki4d slot

Pemrogram tingkat dewa terlahir kembali sebagai raja yang cerdas

Gandeng Himbara, BPJS Ketenagakerjaan Bisa Beri KPR ke Peserta******

BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) membuka layanan tambahan bagi peserta berupa pinjaman dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan layanan pinjaman ini diberikan untuk memberikan kemudahan bagi peserta. Hal ini berkaca pada kasus banyak pesertanya yang terjerat pinjaman online (pinjol) dengan bunga tinggi.

"Saya baca pemberitaan bahwa banyak peserta kita yang terjerat pinjol, makanya kita beri kemudahan melalui aplikasi JMO ini, peserta bisa meminjam ke kita," ujarnya dalam acara Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program 2022 BPJS Ketenagakerjaan, Jumat (12/5).

"Bunga yang kita berikan juga kompetitif dan lebih kecil dari pinjol-pinjol," jelasnya.

Cara mengajukannya, tentu saja harus sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan membuat akun di aplikasi JMO. Kemudian, masuk ke akun JMO dan pilih layanan tambahan yang diinginkan, apakah pengajuan pinjaman atau perumahan pekerja (KPR).

Namun, ini baru berlaku untuk sistem android, IOS belum bisa.

Sementara, Deputi Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Oni P Marbun menyebutkan tentu ada syarat yang ditetapkan bagi peserta untuk bisa memanfaatkan layanan tambahan ini.

"Tentu dong ada syarat yang kita tetapkan. Nggak mungkin dia baru masuk sebulan misalnya kita kasih atau dia peserta lama tapi pembayarannya angot-angotan kan nggak mungkin kita berikan," jelas Oni.

Berikut kriteria dan syarat sisa mengajukan KPR BPJS Ketenagakerjaan:

Kriteria KPR bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan

- Pinjaman untuk rumah tapak atau rumah susun.
- KPR maksimal adalah Rp500 juta rupiah.
- Jangka waktu kredit maksimal 30 tahun.
- Termasuk Pengalihan KPR Umum menjadi KPR MLT (Overkredit)

Syarat mengajukan KPR bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan 

- Peserta BPJAMSOSTEK selama minimal 1 tahun.
- Perusahaan tempat peserta bekerja tertib administrasi kepesertaan dan iuran.
- Belum memiliki rumah sendiri dibuktikan dengan surat bermaterai.
- Peserta terdaftar minimal 3 program (JHT,JKK,JKM) dan aktif membayar iuran.
- Bukan perusahaan daftar sebagian (PDS) upah, tenaga kerja dan program.
- Telah mendapat persetujuan dari kantor cabang BPJAMSOSTEK terkait persyaratan kepesertaan yang dibuktikan dengan formulir Rekomendasi.
- Peserta yang istri atau suami yang juga peserta BPJAMSOSTEK hanya diperbolehkan mengajukan 1 KPR.
- Memenuhi syarat dan ketentuan terkait dengan KPR yang berlaku pada bank penyalur dan ketentuan dari otoritas yang mengatur bidang usaha perbankan.

Syarat mengajukan pinjaman bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan

1. Pengajuan hanya dapat dilakukan pada aplikasi JMO
2. Mempunyai rekening payroll BRI atau Bank RAYA
3. Minimal gaji Rp3 juta
4. Usia maksimal 55 tahun
5. Lama bekerja di atas 2 tahun di perusahaan terakhir
6. Merupakan peserta aktif BP Jamsostek dan tidak menunggak iuran
7. Plafon Rp500 ribu-Rp25 juta tenor hingga 18 bulan
8. Bunga 1,24 persen flat/bulan
9. Mendapatkan benefit Rp25 ribu yang akan dikreditkan ke rekening payroll BRI atau Bank RAYA.

[Gambas:Video CNN]

Penginapan Youyaoqi

Kemnaker Siap Lindungi Korban Bos Ajak Staycation Demi Kontrak Kerja******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) siap melindungi karyawati yang menjadi korban bos perusahaan di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat yang mensyaratkan staycationuntuk mendapatkan perpanjangan kontrak.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan pihaknya mendorong aparat penegak hukum untuk menindak kasus tersebut.

"Kepada yang bersangkutan, kalaupun istilahnya meminta perlindungan, kita pun siap untuk melindungi. Kan dalam lembaga pemerintahan ada LPSK, lembaga perlindungan saksi dan korban," kata Anwar di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (15/5).

"Kami tidak bisa mengatakan banyak sedikit. Kalau kita belum ada data yang kita pegang dan itu akurat," kata Anwar.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor sebelumnya menyebut bos yang mensyaratkan staycation kepada karyawati tersebut merupakan salah satu manajer dari PT Ikeda selaku penyalur tenaga kerja outsourcing. Bos perusahan itu pun sudah dipecat.

"PT KAO itu tempat dia (AD) bekerja. PT KAO ini dalam melakukan rekrutmen untuk tenaga outsourcing mereka menunjuk salah satu PT, namanya PT Ikeda. PT Ikeda ini yang merekrut pekerja yang bekerja di PT KAO, termasuk si AD (korban) ini," katanya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (12/5).

"Bos PT Ikeda diberhentikan sementara sampai pada kasus berproses. Hari ini saya dengar (PT Ikeda) memberhentikan manajer ini dan proses hukum berlanjut," imbuh Afriansyah.

Afriansyah menyebut dirinya dan tim melakukan sidak langsung ke lokasi PT KAO tempat AD bekerja pada Kamis (11/5) kemarin. Lokasi perusahaan berada di Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Ia menegaskan modus yang dilakukan bos PT Ikeda adalah mengajak AD serta para korban lainnya pergi kencan berdua. Jika menolak, korban diancam tidak akan diperpanjang kontraknya.

"AD ini baru kerja mau 6 bulan, 13 Mei ini tepat 6 bulan. Tetapi pada saat mau perpanjangan kedua ini, si manajer (PT Ikeda) selalu menggoda dia, mengajak pergi keluar berdua, makan bareng berdua, intinya begitu. Kan kontrak ini per 3 bulan, 3 bulan pertama aman, masuk 3 bulan kedua yang mau 6 bulan ini terjadilah persoalan," jelasnya.

Kendati, Afriansyah mengatakan belum tahu soal siapa nama manajer PT Ikeda tersebut. Ia hanya menegaskan proses hukum di kepolisian bakal terus berlanjut.

[Gambas:Video CNN]

Sistem beruang paling kuat dalam sejarah

Food Station Akan Produksi 3,3 Juta Minyakita******

PT Food Station Tjipinang Jaya alias Food Stationbakal memproduksi 3,3 juta liter Minyakita untuk memenuhi kebutuhan warga DKI Jakarta.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mendukung penuh upaya sinergi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut. Menurutnya, langkah ini bakal mendukung pendistribusian serta menjaga stabilisasi harga Minyakita di tingkat konsumen.

"Langkah tersebut dapat menjaga ketersediaan Minyakita di tengah-tengah masyarakat. Kita semua sepakat, produksi Minyakita harus terus dijaga stabilitas stok dan jangkauannya agar masyarakat mudah mendapatkan Minyakita dengan harga stabil sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), yaitu Rp14 ribu per liter," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (11/5).

Arief turut meninjau langsung ke lokasi Food Station di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Ia mengatakan fasilitas pengemasan tersebut punya kapasitas produksi 960 liter per jam.

"Bulan berikutnya diharapkan teman-teman Food Station bisa menambah kapasitas, termasuk dengan yang pouch sampai ke 2.500 per liter per jam. Ini sangat membantu peningkatan produksi dan penyaluran Minyakita ke masyarakat," harap Arief.

Di lain sisi, Bapanas juga menggandeng peritel untuk memasifkan distribusi minyak goreng pemerintah tersebut. Arief menyebut ini adalah tugas Bapanas, di mana membangun konektivitas pangan dengan menghubungkan hulu dan hilir.

Bapanas menggandeng Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk mengecek langsung sistem pengemasan, ketersediaan, dan kesiapan Minyakita di fasilitas pengemasan milik mitra Food Station. Ia berharap langkah ini bisa mendorong kerja sama dengan peritel.

"Agar produksi Minyakita Food Station yang telah berjalan bisa masuk ke teman-teman di Aprindo untuk didistribusikan secara luas. Selain memperluas pendistribusian, langkah ini juga bisa memangkas rantai pasok pangan lebih pendek dan efektif," jelasnya.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menyambut baik upaya kolaborasi tersebut. Menurutnya, ritel modern semangat dan antusias mendistribusikan Minyakita dengan harga sesuai HET.

"Semuanya tujuannya untuk mendukung program pemerintah agar masyarakat mendapatkan keterjangkauan dan kestabilan harga Minyakita," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Pendekar Binatang

Peritel Harap Mendag Revisi Aturan Demi Lunasi Utang Migor Rp344 M******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mendukung usulan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kepada Kementerian perdagangan (Kemendag) untuk mengeluarkan regulasi terkait pelaksanaan kewajiban pembayaran rafaksi minyak goreng pada pelaku usaha yang telah selesai diverifikasi.

Pasalnya, Kemendag hingga kini masih berutang Rp344 miliar kepada peritel minyak goreng. Gunungan utang tersebut punya kaitan panjang dengan lonjakan harga minyak goreng pada 2021.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan pihaknya mendukung bila nanti Kemendag mengeluarkan Permendag, revisi atau produk hukum lainnya guna memuluskan pembayaran utang tersebut.

"Hanya satu yang gak bisa diubah dalam dunia ini, kitab suci. Semua yang namanya aturan apalagi Permendag itu mestinya bisa dilakukan tambahan atau revisi," kata Roy di Kantor Kemendag, Kamis (11/5).

Menurutnya pemerintah harus bertanggung jawab atas polemik minyak goreng yang terjadi sejak 2021. Tahun lalu, pemerintah mengintervensi pasar dengan mewajibkan seluruh ritel modern anggota Aprindo untuk menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter.

Hal ini tertuang dalam Permendag Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS.

Eks mendag M Lutfi menyebut pemerintah merogoh kocek Rp7,6 triliun untuk subsidi minyak goreng melalui beleid yang terbit Januari 2022 itu. Uang tersebut digunakan untuk mensubsidi 250 juta liter minyak goreng kemasan per bulan atau 1,5 miliar liter selama enam bulan bagi masyarakat.

Namun, pemerintah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan Rp14 ribu per liter pada Maret 2022. Harga minyak goreng kemasan sederhana dan premium lantas kembali mengikuti mekanisme pasar.

Aprindo lantas mempertanyakan soal uang rafaksi Rp344 miliar. Jumlah tersebut berasal dari selisih harga pembelian minyak goreng kemasan yang lebih tinggi dibandingkan harga jual di ritel modern.

[Gambas:Video CNN]

KPPU menyarankan Kemendag membuat regulasi baru untuk membayar utang itu. Regulasi tersebut sangat mendesak guna menghindari kerugian yang lebih besar pada masyarakat maupun iklim usaha.

Menurut KPPU, gangguan kebijakan berkaitan dengan rafaksi dapat menimbulkan iklim usaha yang tidak kondusif. Hal ini terjadi karena tidak memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha.

Hal ini juga bertentangan dengan salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Untuk itu penting bagi KPPU dalam ikut serta dalam mengatasi persoalan tersebut.

Berani, 2017

Sandi Targetkan 4,4 Juta Lapangan Kerja Tercipta di Desa Wisata 2024******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan ada 7.500 desa yang memiliki potensi wisata di Indonesia. Tapi sayangnya, dari jumlah itu, yang baru memiliki kelengkapan dan terdaftar sekitar 4.500 lebih desa wisata.

"Jadi total dari sekitar 7.500 desa di Indonesia yang memiliki potensi wisata. (Ada) 4.500 lebih telah memiliki kelengkapan dan terdaftar di jaring desa wisata yang dibina dalam Kemenparekraf," kata Sandi, saat Kunjungan Kerja (Kunker) ke Desa Wisata Serangan, di Denpasar Selatan, Selasa (16/5).

Ia menerangkan, dari 4.500 desa wisata yang terdaftar tersebut, pihaknya selalu memberikan apresiasi baik ke pengelola maupun pemerintah setempat.

"Oleh karena itu kita mengundang semua pihak yang memiliki kepentingan karena desa wisata ini sangat menyentuh pembangunan yang berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs)," lanjutnya.

Selain apresiasi, Sandi menyebutkan 4.500 desa wisata itu juga disentuh dengan program pemberdayaan agar kesejahteraan masyarakat setempat bisa ditingkatkan. Pemberdayaan juga dilakukan agar pada 2024 nanti, 4,4 juta lapangan pekerjaan baru bisa terbuka di Indonesia.

"Dari 4.500 ini datanya sudah kita pampangkan dan silahkan disentuh dengan program-program yang memberdayakan untuk peningkatan kesejahteraan. Karena desa wisata terbukti menjadi pemenang pandemi yang bisa menciptakan banyak peluang usaha dan lapangan kerja peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan target 2024 itu 4,4 juta lapangan kerja baru," ujarnya. 

[Gambas:Video CNN]

mekanik naga

Mentan Bantah Flu Babi Afrika Merebak Tak Hanya di Batam******

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo membantah flu babi Afrika (African Swine Fever/ASF) merebak ke daerah lain, selain di Pulau Bulan, Batam, Kepulauan Riau (Kepri).

"Daerah lain InsyaAllah, mudah-mudahan (gak ada ASF)," katanya di Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (14/5).

Namun, Syahrul mengatakan pihaknya tidak bisa sesumbar. Ia menegaskan saat ini virus sedang bangkit dan merebak di berbagai negara, tidak hanya Indonesia.

Terlepas dari itu, ia mengatakan sudah mengambil langkah tegas dengan mengisolasi total dan mengintervensi vaksin di Pulau Bulan. Langkah ini dilakukan sembari menyelidiki penyebab ASF tersebut.

Di lain sisi, Syahrul mengaku belum tahu pasti berapa banyak babi yang terdampak ASF di Batam. Bahkan, ia mengaku baru tahu eksistensi ASF di Pulau Bulan setelah komplain dari Singapura.

"Kita sebenarnya baru terasa ada virus itu setelah ada semacam komplain dari Singapura, baru kita tahu. Itu yang lagi kita cari apa memang virusnya ada dari kita atau setelah dia (babi) di sana. Di sana kan ada tempat transit, howeverpenanganan sudah kita lakukan," jelasnya.

Lihat Juga : Jokowi Wanti-wanti 58 Proyek PSN Rp420 T Jangan Mangkrak di 2024

Sementara itu, baru-baru ini ditemukan puluhan bangkai babi berserakan di saluran irigasi Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Kematian para babi tersebut diduga karena penyakit menular, di mana sejumlah temuan merujuk ke ASF.

Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulsel Nurlina Saking membenarkan soal pengaruh ASF. Ia menuturkan kasus kematian babi secara tiba-tiba terjadi sejak 2022, di mana pertama kali muncul di Kabupaten Gowa.

"Iya benar, ASF adalah penyakit yang disebabkan oleh virus juga. Penyakit ini hanya khusus pada babi," katanya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (13/5).

"Kita lakukan pembatasan lalu lintas ternak dari daerah tertular, kemudian melakukan pengobatan pada hewan yang sakit dan pengamanan ternak yang telah mati," pungkas Nurlina.

[Gambas:Video CNN]