link slot via pulsa indosat

Kejahatan mempunyai caranya sendiri

Nilai Transaksi Kripto di RI Anjlok dari Rp859 T Jadi Tinggal Rp94 T******

Nilai transaksi kripto di Indonesia anjlok tajam dalam tiga tahun terakhir. 

Mengutip data Bappebti yang disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto sekaligus Anggota Dewan Komisioner OJK, Hasan Fawzi anjlok terjadi cukup tajam.

Pada 2021 misalnya, nilai transaksi kripto di Indonesia masih bisa tembus Rp859 triliun.

Sementara itu pada 2023, sampai September nilai transaksi baru mencapai Rp94,4 triliun. Penurunan itu justru bertolak belakang dengan jumlah investor aset kripto yang justru selalu naik pada periode tersebut.

Tercatat pada 2021, jumlah investor kripto mencapai 11,2 juta orang. Pada 2022, 16,7 juta jiwa.

Sementara itu pada 2023, sampai dengan September kemarin jumlah investor kripto di Indonesia naik lagi menjadi 17,9 juta.

Nilai transaksi itu juga berbanding terbalik dengan aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto.

Data yang sama, jumlah aset kripto yang diperdagangkan naik dari 383 pada 2022 menjadi 501. Hasan mengatakan penurunan itu kemungkinan dipicu oleh beberapa faktor.

Salah satunya, pandemi covid yang sudah berlalu.

"Faktor puncaknya (pandemi) sudah terlewati. Saat pandemi, banyak orang memanfaatkan dana nganggur yang tak terpakai karena aktivitas sektor riil yang belum bergulir ke aset kripto, itu sekarang tak ada lagi," katanya kepada wartawan di Bogor Jumat (3/11) kemarin. 

Faktor lain; pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2022 tentang Peraturan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

"Pengaturan pajak yang berlaku efektif 2022 kemarin yang mengenakan pajak atas setiap transaksi kripto yang terjadi ternyata mendapatkan respons negatif meski komponen pajak yang dikenakan sebenarnya tidak besar," katanya.

Masalah lain terkait penipuan kripto di luar negeri. Ia mengatakan kombinasi faktor-faktor tersebut berdampak besar ke penurunan transaksi kripto belakangan ini. 

[Gambas:Video CNN]

Dunia monster

Heru Budi Bakal Tambah Stok Pangan 2 Kali Lipat Usai Dicurhati Jokowi******

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku akan meningkatkan stok pangan sebanyak dua kali lipat guna mengantisipasi gejolak inflasi.

Hal itu dilakukan menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta para pj gubernur hingga bupati/wali kota waspada inflasi di sektor pangan.

"Kemarin saya minta kepada Dharma Jaya, Food Station, Pasar Jaya untuk meningkatkan stok. Kalau stok yang selama ini misal tiga hari saya meningkatkan jadi enam hari," kata Heru di RPTRA Rawa Jaya, Jakarta Timur, Rabu (1/11).

Menurutnya, pengendalian inflasi bisa dilakukan melalui ketahanan pangan hingga ketersediaan bahan pokok.

"Salah satunya kan ketahanan pangan lantas supplystok beras, ketersediaan beras, ketersediaan bahan pokok," ucapnya.

Jokowi sebelumnya bercerita kepada ratusan kepala daerah betapa sulitnya mengimpor beras di tengah ganasnya El Nino.

Jokowi meminta pj kepala daerah itu sadar bahwa kondisi sekarang tidak mudah. Selain itu, Jokowi juga meminta mereka mewaspadai gejolak inflasi, utamanya di sektor pangan.

"Lihat pasar itu penting, lihat stoknya di kabupaten/kota dan provinsi, cek dan lihat. Jangan terjebak rutinitas sehari-hari, administrasi, yang penting-penting itu kita harus cek terlebih dahulu. Urusan harga tolong betul-betul dikendalikan. Jaga pasokan, pantau harga, turun ke lapangan," kata Jokowi pada Senin (30/10) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Menjauhlah dari telur nagaku

Suntikan Modal ke Startup RI Anjlok 87 Persen pada Semester I 2023******

Suntikan modalke perusahaan rintisan alias startup Indonesia dilaporkan anjlok 87 persen secara tahunan atau year on year(yoy), yakni dari US,3 miliar menjadi US0 juta atau setara Rp6,2 triliun selama semester I-2023.

Angka ini berdasarkan laporan e-Conomy SEA 2023 oleh Google, Temasek dan Bain and Company.

Merosotnya pendanaan ke startup juga terjadi di lima negara lainnya di Asia Tenggara, yakni Filipina, Thailand, Malaysia, Singapura dan Vietnam.

Kemudian Malaysia pun turun 52 persen dari US0 juta menjadi US0 juta, Singapura turun 63 persen dari US,5 miliar menjadi US,8 miliar, serta Vietnam turun 24 persen dari US0 juta menjadi US0 juta.

Dari data tersebut, terlihat bahwa penurunan suntikan dana terbesar terjadi di Indonesia. Hal ini membuat peringkat Indonesia turun di bawah Vietnam dan Singapura.

Laporan e-Conomy SEA 2023 menunjukkan suntikan dana kestartupdi Asia Tenggara anjlok 69,2 persen dari US miliar menjadi US miliar selama semester I tahun ini.

Pendanaan ke startupAsia Tenggara telah anjlok ke level terendah dalam enam tahun terakhir karena biaya modal yang meningkat.

"Ketika para investor mengkalibrasi ulang ekspektasi mereka, para startup ingin memperpanjang runwaydengan membelanjakan dana lebih efisien, demi pertumbuhan jangka panjang yang lebih sehat," bunyi laporan tersebut.

Laporan tersebut juga mengungkap alasan merosotnya investasi ke kawasan ini. Selama 12 bulan terakhir, investor bergulat dengan prospek yang suram. Sebanyak 87 persen investor merasa bahwa penggalangan dana menjadi lebih sulit.

Lalu, 64 persen investor menjadi kurang minat berinvestasi. Sebanyak 88 persen pemilik modal pun menghadapi kesulitan untuk keluar (exit) dari investasinya dan meraup profit, misalnya lewat initial public offering(IPO) dan lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Suami hantu yang mendominasi sangat sulit untuk dihadapi

Ombudsman Minta KLHK Perpanjang Batas Persyaratan Izin Pengusaha Sawit******

Ombudsman RI menyurati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar untuk memperpanjang batas penyerahan kelengkapan syarat perizinan bagi pengusaha sawit terindikasi menggunakan lahan ilegal di kawasan hutan, yang sedianya berakhir pada 2 November 2023.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai kebijakan tersebut berpotensi maladministrasi. Pasalnya, masih banyak permasalahan terkait status kawasan hutan.

Ia menyarankan agar Siti mengeluarkan diskresi untuk menunda batas akhir tersebut, dengan sejumlah pertimbangan.

"Diskresi dapat dilakukan dengan alasan-alasan objektif, yaitu alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak dan rasional serta berdasarkan asas-asas umum pemerintah yang baik," imbuh Yeka.

Ia menyebut permasalahan lainnya juga dirasakan oleh para petani sawit swadaya.

Menurutnya, petani sawit swadaya yang hanya memiliki lahan seluas kurang dari 10 hektare, merasa kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif pengurusan legalitas usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja.

Lihat Juga : Jokowi Minta Penggantinya Tiru Sukses Guyana dan Jangan Mulai dari Nol

"Hal tersebut tentu perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah," tegas Yeka.

Ia mengatakan proses penentuan tenggat waktu 2 November 2023 adalah batas yang diambil dari tanggal diundangkannya UU Cipta Kerja pada 2020.

Kemudian, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penundaan dan diubah dengan UU Cipta Kerja (2) yaitu UU Nomor 6 Tahun 2023. Maka menurut Yeka, selayaknya tanggal batas akhir juga dimulai dari pemberlakuan UU Cipta Kerja Nomor 6/2023.

Ia menekankan pelaksanaan penatagunaan kawasan hutan harus menghormati hak masyarakat dan kepentingan nasional. Karena itu, Kementerian LHK perlu memperhatikan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tetap menghormati hak masyarakat.

Dalam hal ini, kata Yeka, penatagunaan kawasan hutan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan produk administratif yang berkaitan dengan hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah.

Yeka juga menilai usaha sawit perlu mendapat dukungan, baik dari ranah domestik maupun internasional.

"Beberapa tahun terakhir, usaha sawit mengalami tekanan akibat dampak Pandemi covid-19, kebijakan subsidi, dan kebijakan ekspor. Hak atas tanah yang menjadi fondasi usaha perkebunan sawit, perlu ditata untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlanjutan usaha," tegasnya.

Dalam hal terjadi pengenaan sanksi denda, ia menyarankan hukuman itu dilaksanakan dengan mekanisme yang meringankan untuk melindungi pelaku usaha sawit dari kebangkrutan. Apalagi, usaha sawit merupakan lapangan kerja yang cukup besar dan memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan.

Selanjutnya, kata Yeka, Ombudsman RI akan membuat Policy Reportyang mendorong kepastian hak atas tanah sebagai fondasi dalam usaha perkebunan sawit yang dapat mempengaruhi tata niaga sawit di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Penginapan Tiantian Perkotaan

Daftar 4 Barang Impor di Bawah Rp1,5 Juta yang Boleh Dijual Online******

Pemerintah telah menetapkan empat kategori barang imporberharga di bawah Rp1,5 juta yang boleh dijual online lewat cross border.

Keempat barang yang diperbolehkan termasuk buku, film, musik, dan software.

"Setelah mendengar masukan dari berbagai pihak, hari ini pemerintah telah menetapkan positive list produk yang boleh diperdagangkan lintas negara melalui crossborder online meski dengan harga di bawah US0 dollar AS. Ada empat kategori yaitu buku, film, musik, dan software," kata Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki dalam akun Instagram resminya, Rabu (1/11).

"Di luar positive list, tetap berlaku larangan impor barang dengan harga di bawah US0 dolar per unit melalui cross border e-commerce," katanya.

Dalam kesempatan terpisah, Airlangga mengatakan pemerintah juga akan memperkuat arus masuk barang impor dengan merevisi Permendag Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor di mana tata niaga impor diubah dari post border menjadi border untuk delapan komoditas.

Delapan komoditas itu yakni tas, elektronik, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik, barang tekstil sudah jadi lainnya, mainan anak, alas kaki, dan pakaian jadi.

"Perubahan post-bordermenjadi border dimasukkan dalam perubahan Tata Niaga Impor di Permendag 25 Tahun 2022," ungkap Airlangga dalam keterangan resmi, Rabu (1/11).

[Gambas:Video CNN]

Bintang besar yang paling mempesona

Cerita Zulhas Dampingi Jokowi Bertemu Xi Jinping******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menceritakan pengalamannya saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Presiden China Xi Jinping.

Zulkifli mengatakan saat itu Xi Jinping bertanya apa yang diinginkan oleh Indonesia.

"Presiden Tiongkok (Xi Jinping) dia mengatakan 'Indonesia mau apa saja? Kan kita senang. Indonesia mau apa saja tidak ada yang kami tolak dan kami setuju'. Kita disambut luar biasa, Tiongkok," katanya dalam acara WhatsApp Business Summit, Rabu (1/11).

"Tiongkok itu sifatnya produksi terus, laku enggak laku soal lain, tapi produksinya terus menerus. Artinya mereka punya produksi luar biasa banyak," katanya.

Jokowi mengunjungi China pada pertengahan Oktober lalu. Kunjungannya menghasilkan kerja sama baru bernilai US,6 miliar atau Rp197,48 triliun (kurs Rp15.673 per dolar AS).
Informasi itu disampaikan Menko Marves Ad Interim dan Menteri BUMN Erick Thohir melalui akun Instagram @erickthohir, Senin (16/10) malam.

Erick mengatakan 'oleh-oleh' itu berasal dari kesepakatan 11 kerja sama yang dijalin Indonesia dan China.

Kerja sama antara lain dilakukan dalam pengembangan industri baterai listrik, energi hijau dan teknologi kesehatan.

"Kerja sama senilai US,6 miliar ini terjalin antara perusahaan swasta-swasta, BUMN-swasta, maupun BUMN-BUMN. Ini untuk memperkuat pengembangan industri baterai listrik, energi hijau, dan teknologi kesehatan di tanah air, agar bisa meningkatkan pembukaan lapangan pekerjaan," katanya seperti dikutip dari akun tersebut.

[Gambas:Video CNN]