situs judi ol terpercaya

Kelahiran Kembali Era Pentium

IHSG Diprediksi Melanjutkan Pelemahan Hari Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diperkirakan melanjutkan pelemahan pada Kamis (23/2) ini.

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan hal ini terjadi karena musim tekanan terhadap IHSG belum akan berakhir dan indeks masih diuji di dekat level support.

"Hari ini IHSG berpotensi melemah," ujar ujar William seperti dikutip dari riset hariannya.

Namun, karena belum ada capital inflowsecarayear to date (ytd)yang tercatat mengalir deras masuk ke dalam pasar modal Indonesia, maka IHSG bakal lebih berpotensi melemah.

Dengan sentimen tersebut, William memproyeksikan IHSG bergerak di rentang support6.747 dan resistance6.921. Ia pun merekomendasikan sejumlah saham yang layak untuk dikoleksi di tengah pelemahan ini, yakni AALI, INDF, TLKM, BBCA, ITMG, ASII, AKRA, LSIP.

Senada, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova melihat IHSG akan kembali dibuka di zona merah dan mendekati level support.

"Level supportIHSG berada di 6.760, 6.712 dan 6.644, sementara level resistensinya di 6.866, 6.968 dan 7.000. Berdasarkan indikator MACD menandakan momentum bearish," jelas Ivan.

Untuk hari ini, Ivan merekomendasikan beberapa saham pilihan, yakni BBRI (buy on weakness), INDF (accumulative buy), SGMR (trading buy).

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Bela Diri Langit Berbintang

Meriahkan Keramika 2023, Kanmuri Usung Semangat Bangga Produk Lokal******

Kanmuri, produsen atap keramik terkemuka di Indonesia, kembali hadir di Pameran Keramika 2023, Jakarta Convention Center, 23-26 Februari 2023. Menyambut anjuran pemerintah dalam Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Kanmuri pun hadir dengan mengusung tema 'Bangga Produk Lokal' pada gelaran kali ini.

General Manager Kanmuri, John Chang, mengatakan seiring dengan semangat untuk terus bertransformasi dan optimisme memajukan properti di Indonesia, Kanmuri menghadirkan seluruh lini produknya yang telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) pada pameran kali ini.

"Kita harus bangga terhadap produk buatan lokal seperti Kanmuri yang terus berkomitmen memberikan produk berkualitas prima. Kami sudah memproduksi ratusan juta keping genteng sejak 1997 dan telah dipercaya oleh properti-properti besar dan ternama di Indonesia," ujarnya.

Melalui pameran ini, Kanmuri ingin memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kualitas genteng keramik Indonesia tidak kalah dengan produk-produk impor. Bahkan, saat ini produknya telah diekspor ke berbagai negara, seperti India, Korea, Filipina, Jepang, hingga Afrika, dan mendapatkan sambutan yang positif.

Bagi pasar lokal sendiri, Ferry mengklaim bahwa genteng keramik lebih cocok dengan iklim tropis, sehingga jauh lebih awet dan nyaman bagi penghuni. Terlebih, Kanmuri menawarkan profil terlengkap, sesuai dengan kebutuhan dan desain yang diinginkan, yakni Espanica, Milenio dan Full Flat.

"Produk Kanmuri memang menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita karena menjadi genteng yang sangat direkomendasikan untuk bangunan di daerah tropis dengan curah hujan tinggi, lembap, dan panas terik," imbuh Ferry.

Factory Manager Kanmuri, Elisa Sinaga, menimpali bahwa produk Kanmuri merupakan genteng keramik ber-glazuryang dibuat melalui proses komputerisasi. Kualitasnya sendiri dapat dilihat dari kekuatan, ketahanan dan keawetan warnanya.

"Karena melalui proses pembakaran hingga suhu 1.100 derajat Celcius hingga mencapai fase rekatan yang stabil dan menghasilkan warna permanen, tidak pudar, bebas perawatan," tegasnya.

Kanmuri Roof

Kemajuan pesat teknologi digital membawa dampak perubahan bagi perilaku konsumen dalam bertransaksi, berkomunikasi dan pencarian informasi. Oleh karena itu, Kanmuri menghadirkan aplikasi mobile Kanmuri Roof yang dapat diunduh secara gratis di Google Play Store.

Ferry menjelaskan, Kanmuri Roof memuat informasi lengkap dalam berbagai fitur yang dapat membantu konsumen menemukan solusi terbaik kebutuhan atap dengan cepat dan mudah. Selain itu, aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur Calculationuntuk memudahkan penghitungan kebutuhan genteng yang diperlukan, serta pedoman pemasangan yang tepat.

"Sejak diluncurkan dua tahun lalu, kami mendapatkan respons cukup positif. Banyak dari kontraktor, arsitek, tukang, maupun konsumen yang sangat terbantu dengan aplikasi ini," pungkas dia.

Era masa depan dalam budidaya makhluk abadi

Melihat Urgensi Impor KRL Bekas Jepang yang Ditolak Kemenperin******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menolak impor gerbong kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang. Pasalnya, mereka ingin mendukung industri perkeretaapian dalam negeri.

Namun, langkah ngotot tersebut berpotensi membuat tarif KRL bengkak dan menelantarkan 200 ribu penumpang.

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) sedang dilema mencari pengganti 16 train set KRL Jabodetabek yang harus dipensiunkan pada 2023 dan 2024.

Setelah menunggu empat bulan lamanya, Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin memberi jawaban berisi penolakan impor dengan dalih kebutuhan kereta api bisa dipenuhi oleh perusahaan pelat merah, yakni PT Industri Kereta Api (INKA).

Surat tertanggal 6 Januari 2023 itu menyatakan bahwa rencana impor oleh PT KCI belum dapat ditindaklanjuti dengan pertimbangan pada fokus pemerintah meningkatkan produksi dalam negeri serta substitusi impor melalui Program Peningkatan Pengguna Produk Dalam Negeri (P3DN).

"PT Industri Kereta Api (INKA) bisa membuat itu semua, kenapa kita harus impor gerbong kereta api bekas dari Jepang. Katanya bangga beli buatan Indonesia. Bangladesh saja membeli produk kereta kita sampai Rp1,3 triliun," kata Sekretaris Jenderal Kemenperin Dody Widodo, seperti dilansir dari Antara,Selasa (28/2).

Anak usaha PT KAI itu sejatinya sudah memesan KRL pengganti ke PT INKA sesuai dengan jumlah yang bakal pensiun. Masalahnya, BUMN tersebut baru sanggup menyediakan gerbong KRL pesanan PT KCI pada 2025 mendatang.

Oleh karena itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan perlu solusi sementara hingga INKA mampu memenuhi permintaan KCI. Ada urgensi pengadaan, melihat usia pensiun gerbong dan pertumbuhan penumpang KRL.

"Pengadaan sarana ini harus segera dilaksanakan untuk menggantikan beberapa rangkaian kereta yang akan dipensiunkan pada 2023-2024 mengingat usia pakainya yang sudah terlalu lama. Sehingga, sarana KRL bukan baru (bekas) menjadi pilihan yang bijak menurut kami, sembari menunggu proses produksi dari INKA selesai," kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati dalam keterangan resmi.

Ketua Institut Studi Transportasi (INSTRAN) sekaligus Pengurus Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) 2005-2019 dan Dewan Pengawas Indonesia Road Safety Partnership (IRSP) Ki Darmaningtyas lantas mengkritik keras pernyataan Sekjen Kemenperin Dody Widodo soal dalih penolakan impor KRL.

Ada empat poin bantahan Darmaningtyas kepada Kemenperin. Pertama,kapasitas produksi PT INKA masih terbatas. Ia menyindir PT INKA bahkan saat ini masih belum bisa menyelesaikan pembuatan kereta baru yang akan dioperasikan untuk KA Trans Sulawesi.

"Membuat sarana untuk LRT Jabodetabek juga belum sempurna. Apalagi diminta membuat KRL sampai 120 unit dalam setahun, tentu megap-megap," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (1/3).

Kedua,Darmaningtyas menyebut PT KCI sudah berkontrak dengan PT INKA untuk penyediaan sarana baru dengan total nilai kontrak mencapai Rp4 triliun. Namun, PT INKA baru mampu menyediakan sarana tersebut pada akhir 2025.

Padahal, ia merinci pada 2023 ini ada 120 unit alias 10train setdan tahun depan ada 228 unit atau 19 train setyang harus diganti karena batas usia pemakaiannya sudah habis.

Menurutnya, jika KRL yang batas usia pemakaiannya sudah habis namun tetap dioperasikan, maka akan berdampak pada keselamatan.

Ketiga,produk yang akan dibeli dari INKA juga tidak sepenuhnya buatan dalam negeri, melainkan produk dari Eropa. Darmaningtyas skeptis, menurutnya mana mungkin PT INKA mampu menyediakan kereta baru dengan kualitas andal dalam waktu singkat.

Keempat,bila PT KCI harus membeli produk baru berarti investasi yang dikeluarkan lebih besar. Jika investasinya lebih besar, tarif KRL berpotensi naik. Menurutnya, PT KCI bakal rugi jika membeli kereta baru dari INKA tanpa menaikan tarif KRL.

"Rugi tentu tidak masalah kalau pemerintah menambah subsidi sesuai dengan kebutuhan KCI dalam melayani penumpang yang ditargetkan. Celakanya, bila anggaran pemerintah untuk memberikan subsidi yang lebih besar juga tidak tersedia, maka PT KCI bisa bangkrut dan pelayanan publik dapat terganggu," tegasnya.

Darmaningtyas menekankan impor KRL bekas dari Jepang bukan berarti menghilangkan unsur tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang digembar-gemborkan Kemenperin. Menurutnya, rangkaian kereta dari Jepang bisa dioperasikan di Indonesia setelah melewati proses rekondisi di beberapa komponen.

Setidaknya ada 8 komponen yang menurut Darmaningtyas bisa masuk TKDN, yakni blok rem komposit, cat strip body, AC, kaca film, rubber bounded bogie, carbon brush traksi motor, contact strip pantograph, dan kain jok.

Menurut Darmaningtyas, Jepang dipilih karena selama ini semua rangkaian KRL yang beroperasi di Jabodetabek adalah impor dari Negeri Sakura. Dengan begitu, impor lanjutan dari Jepang tidak memerlukan penyesuaian teknis lagi.

Darmaningtyas mengatakan jika impor KRL bekas dari Jepang tidak dilaksanakan, maka layanan KRL Jabodetabek akan terganggu. Ia mencontohkan jika satu unit KRL pada jam sibuk bisa membawa 200 penumpang dan melayani 10 perjalanan dalam sehari, maka ada 200 ribu penumpang lebih yang dapat dilayani.

"Kalau sarananya berkurang 120 unit karena kereta yang sudah mencapai batas usia pemakaian tidak diganti, maka sekitar 200 ribu calon penumpang KRL Jabodetabek tidak dapat dilayani. Kalau mereka tidak terlayani, tentu kehebohannya akan melebihi kehebohan pro-kontra impor KA bekas," tandasnya.

Bersambung ke laman berikutnya...

Harga Kereta Bekas Impor Lebih Murah

Makam Peri

UI Minta Gagasan Modal SDA, Masyarakat dan Karbon Masuk RPJP Bappenas******

Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 - 2045 yang tengah dirumuskan Bappenas hingga akhir 2023, perlu memuat acuan pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan konsep Sumber Daya Alam, Masyarakat dan Karbon atau yang populer dengan istilah Natural Capital, Communities and Carbon (NCCC).

Dengan menyerap gagasan NCCC ini, Indonesia diharapkan bisa mewujudkan komitmen penurunan emisi karbon yang dijanjikan saat Perjanjian Paris disepakati para pihak pada 2015 silam.

Kepala Pusat Riset Perubahan Iklim Universitas Indonesia Prof. Jatna Supriyatna mengatakan hal ini selepas diskusi buku putih mengenai konsep NCCC yang digelar Yayasan Upaya Indonesia Damai (UID) di Kura-kura Island Bali (21/02).

Beda dengan negara lain

Jatna menambahkan arahan strategi Indonesia dalam mendorong keberlanjutan dan melindungi keanekaragaman hayati harus berbeda dengan negara-negara lain.

"Semua jargon-jargon seperti carbon credit, carbon trading, social capital, dan sebagainya harus lebih dibumikan dan dijabarkan secara lebih sederhana seperti yang dipaparkan di White Paper (NCCC-red) ini, agar bisa menjangkau masyarakat seperti petani atau nelayan, dan bukan hanya di tingkat pembuat kebijakan saja," jelas Jatna.

Jatna menuturkan praktik masyarakat lokal bisa berbeda dengan daerah lainnya dalam hal tersebut. "Seperti Bali dan Papua, kekentalan tradisi adat dan hubungannya dengan alam bisa sangat berbeda, dan itu perlu diperhatikan ketika ingin mengadvokasikan prinsip seperti NCCC ke suatu daerah yang masih menganut erat adat tersebut," jelas Jatna.

White Paper Natural Capital, Communities and Carbon adalah konsep mengenai pembangunan rendah karbon yang mengacu pada penyelarasan pemanfaatan sumber daya alam dan kearifan lokal masyarakat. 

Tantowi Yahya, Ketua Umum Yayasan UID menjelaskan, buku putih ini juga menampilkan beberapa praktik di lapangan yang sudah menerapkan konsep NCCC.

Dia menyebutkan hal itu di antaranya adalah di Dufa-dufa, Ternate, Maluku Utara; Tawangargo, Malang, JawaTimur; Pasir dan Sekubang, Mempawah, Kalimantan Barat; dan Nipah Panjang dan Medan Ma, Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Lihat Juga : Pakar Ungkap Percakapan soal Lingkungan Masih Terkubur Isu Politik

Sementara itu, Cininta Pertiwi, Strategy, Learning, and Knowledge Curator of Dala Institute sekaligus penyusun Buku Putih NCCC mengatakan tujuan buku itu adalah panduan bagi semua pelaku kepentingan.

"Tujuan dari White Paper ini adalah sebagai panduan untuk semua pelaku kepentingan terkait dari publik, swasta, dan pemerintah dalam memperkuat hubungan antara unsur alam dan manusia," Kata dia.

Diketahui, Indonesia resmi melakukan komitmen untuk mengatasi perubahan iklim pada Konferensi Para Pihak (COP) ke-15 pada 2009 lalu. Hal ini dituangkan ke dalam janji Nationally Determined Contribution(NDC) untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan
upaya domestik dan 41 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030.

Pada 2021, atas masukan dari berbagai pihak, Indonesia telah memodifikasi dokumen NDC-nya. Terdapat beberapa penyesuaian merujuk dengan RPJMN 2020-2024 dan Visi Indonesia Emas 2045.

Dewa Bela Diri Syura

Riuh Musabab Penolakan RUU Kesehatan, Khawatir BPJS Diintervensi******

Perubahan kedudukan BPJS yang semula di bawah presiden menjadi di bawah kementerian menjadi salah satu hal yang paling disorot dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (RUU Kesehatan) Omnibus Law.

Banyak penolakan terhadap rancangan yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2023 itu. Dalam rancangan, BPJS Kesehatan disebut akan berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam diskusi publik membahas Urgensi RUU tentang Kesehatan pada Jumat (17/2) mengatakan, rancangan itu tidak tepat karena BPJS tidak semata soal kesehatan.

"BPJS itu tidak hanya kesehatan, BPJS ini termasuk untuk jaminan kematian, JHT, kecelakaan. Jadi semua jaminan. Jadi di sini pertanyaannya agak sedikit aneh ya, berbagai macam jaminan dan berbagai kementerian ikut terlibat tapi kok masuknya di Omnibus Law kesehatan," ujar Ghufron.

Penolakan juga datang dari Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Sumatera Selatan Ali Hanafiah. Alasannya, karena iuran BPJS selama ini berasal dari akumulasi dana publik, di mana buruh membayar iuran sebesar 1 persen dan pengusaha 4 persen.

Sehingga, secara keseluruhan akumulasi uang di BPJS Kesehatan bukan milik pemerintah.

"Kami menolak keras BPJS di bawah kementerian. Di seluruh dunia tidak ada namanya jaminan sosial (BPJS) itu di bawah menteri, seluruh lembaga BPJS di seluruh dunia itu di bawah presiden atau perdana menteri, jadi di bawah langsung kepala pemerintahan," ungkap Ali dalam agenda rapat Konsolidasi Persatuan Buruh Indonesia Sumatera Selatan di Duta Hotel Palembang, Sabtu (18/2).

Adapun menteri memiliki status sebagai pembantu presiden, yang artinya tidak memiliki kapabilitas untuk mengatur pengelolaan dana publik dalam BPJS. Karena itu, menteri yang mengelola dana publik artinya menyalahgunakan wewenang dan jabatan.

"Jadi kalau sampai BPJS di bawah menteri, dengan kata lain, ini abuse of power (penyalahgunaan wewenang jabatan). Kemudian, dalam UU BPJS, Dewan Pengawas (Dewas) BPJS itu disebut wali amanah, nah kalau wali amanah itu nggak boleh di bawah seorang menteri, Dewas itu harus independen," kata Ali.

Ketua Korwil KSBSI Sumatra Utara, Ramlan Hutabarat menyampaikan hal serupa. Menurutnya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus dikelola dengan profesional, demokratis, transparan, dan akuntabilitas.

Para buruh dibuat was-was atas perubahan itu, karena dikhawatirkan berimbas pada penurunan kualitas pelayanan. Selain itu, juga rentan mengalami intervensi dan menambah birokrasi.

Ramlan meminta agar pemerintah tidak mengubah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi BUMN. Pasalnya, dana yang dikelola dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah dana swadaya masyarakat, khususnya dari buruh dan pengusaha.

Pemerintah pun disarankan untuk berfokus pada UU N0. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU N0. 24 Tahun 2011, Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

"BPJS berpotensi mendapat penugasan sesuatu (dari kementerian) yang berpotensi merugikan dana kelolaan masyarakat, seperti menempatkan ke instrumen investasi yang tidak menguntungkan. Atau, penugasan kementerian yang membuat pelayanan kepada warga/pekerja menjadi tidak terfokus," papar Ramlan.

Jiuhuang Yantianlu

Pesangon Eks Karyawan Merpati Akan Diambil dari Hasil Jual Aset Rp54 M******

Mantan karyawanmaskapai MerpatiAirlines akan mendapatkan pesangonsama seperti dengan perusahaan lain yang dibubarkan pemerintah.

Namun, pemerintah belum menetapkan besaran nilainya. Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membubarkan perseroan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan PT Merpati Nusantara Airlines.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Yadi Jaya Ruchandi mengatakan sebanyak 1.225 karyawan Merpati akan mendapatkan pesangon melalui hasil penjualan aset senilai Rp54,8 miliar.

Yadi mengatakan seluruh kreditur yang terdaftar dan terverifikasi pada daftar pembagian tahap pertama akan menerima pembagian sebagaimana penetapan pengadilan.

Adapun dalam daftar pembagian tahap pertama, sebanyak 1.225 eks karyawan Merpati Airlines mendapatkan pembagian sebesar Rp54,8 miliar.

Lebih lanjut, penetapan pengadilan atas daftar pembagian tahap pertama menyebut pembagian atas gaji terutang kepada 50 eks karyawan Merpati Airlines sebesar Rp3,8 miliar.

"Selanjutnya, tim kurator akan melanjutkan upaya penjualan aset Merpati Airlines yang hasilnya nanti akan dibagikan kembali kepada para kreditur," pungkas Yadi.

Adapun, Majelis Hakim Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya menetapkan PT Merpati Nusantara Airlines pailit pada 2 Juni 2022 lalu.

[Gambas:Video CNN]