link yang gacor hari ini 811Jutaan kata 260464Orang-orang telah membaca serialisasi
《indratogel login》
DPR Minta Pemerintah Tak Bebankan Biaya Penempatan ke TKI******
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk tidak membebankan biaya penempatan kepada Pekerja MigranIndonesia (PMI) alias TKI.
Menurutnya, pembebasan biaya penempatan bagi para TKI ini tertuang dalam pasal 30 ayat 1 UU Nomor 18/2017. Sehingga pemerintah dalam hal ini Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) harusnya mengikuti aturan tersebut.
"Soal biaya penempatan bukan berarti walaupun ada peraturan badan yang boleh, misalnya mengatur biaya penempatan berapa, bukan berarti setelah dibuat cost structurenya dibebankan ke PMI itu salah," ujarnya dalam ruang rapat Komisi XI DPR RI, Rabu (7/12).
Menanggapi itu, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan struktur biaya yang dibebankan ke para TKI ini sudah sejak lama, sebelum ia menjabat.
Saat ini, ia hanya meneruskan aturan yang ada sejalan dengan peraturan menteri ketenagakerjaan (permenaker) yang berlaku.
"Kami hanya badan penempatan yang mengacu pada permenaker melalui ditjen binapenta (Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja)," jelasnya.
Meski demikian, ia mengatakan sangat setuju dengan usulan Saleh mengenai pembebasan biaya tersebut. Terlebih, hal ini untuk menghindari para TKI berutang sebelum berangkat bekerja ke negara orang.
Karenanya, Benny menuturkan akan melakukan pembahasan dengan kementerian ketenagakerjaan dan kementerian terkait lainnya mengenai usulan pembebasan biaya ini. Mungkin salah satunya dengan melakukan kerjasama dengan negara tujuan TKI.
"Tapi mungkin penting agar kita dorong juga. Nanti kita bersama kemenaker akan coba ajukan MoU dengan negara tersebut agar negara tersebut mau membebaskan biaya. Saya setuju 100 persen dengan usulan itu," pungkasnya.
Sebagai informasi, dalam pasal 30 ayat 1 UU 18/2017 memang disebutkan PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan. Namun, dalam ayat 2 dilanjutkan lagi bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan peraturan kepala badan.
[Gambas:Video CNN]
Hey Indonesia, Jangan Mau Dikadalin Konsesi Kereta Cepat Jadi 80 Tahun******
PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) meminta masa konsesi atau hak operasi Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) diperpanjang dari 50 tahun menjadi 80 tahun.
Pengajuan itu ditetapkan lewat Surat Dirut PT KCIC Nomor 0165/HFI/HU/KCIC08.2022 per 15 Agustus 2022. Di dalam surat tersebut, PT KCIC meminta kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar dilakukan penyesuaian terhadap masa konsesi KCJB.
"Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan berubahnya kelayakan bisnis proyek, sehingga diperlukan penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun," ungkap Plt Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal dalam rapat dengan Komisi V DPR, Kamis (8/12).
Di dalam Perjanjian tersebut, nilai investasi yang akan dibiayai oleh KCIC sebesar US,9 miliar dengan masa konsesi 50 tahun sejak tanggal operasi prasarana/sarana. Nah, serah terima akan diberikan di akhir masa konsesi.
Ia menjabarkan tiga urgensi yang mengharuskan penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun. Pertama, meningkatkan indikator kelayakan proyek KCJB dalam rangka memenuhi pendanaan pembengkakan biaya atau cost overrun, sehingga proyek dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
Berdasarkan hasil kajian terbaru Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komite KCJB per 15 September 2022, pembengkakan biaya (cost overrun) naik menjadi US,449 miliar atau Rp21,74 triliun.
Lihat Juga :Kemenhub Belum Mau Korbankan KA Argo Parahyangan Demi Kereta Cepat |
Padahal, berdasarkan perhitungan dan review BPKP pada 9 Maret 2022 pembengkakan biaya hanya sebesar US,17 miliar atau Rp17,64 triliun.
Kedua, menjaga kesinambungan proyek, sehingga dapat memaksimalkan dampak positif penyelenggaraan kereta cepat di berbagai aspek yang dapat menguntungkan pemangku kepentingan dan masyarakat.
"Ketiga, untuk mewujudkan keberhasilan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, sehingga dapat mempererat hubungan bilateral antar kedua negara," imbuh Risal.
Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan perpanjangan konsesi menjadi salah satu opsi yang harus diambil, mengingat situasi dan kondisi di lapangan sudah berubah. Ia menilai indikator-indikator investasi di proyek mengalami banyak perubahan, yang paling kritis ialah terkait demand forecast atau proyeksi permintaan.
Lihat Juga :ANALISISLayakkah KA Argo Parahyangan 'Ditumbalkan' Demi Kereta Cepat? |
"Salah satunya, ya ternyata memang, berdasarkan diskusi kami dengan beberapa konsultan, kami harus meminta perpanjangan konsesi," jelasnya.
Selain itu, Dwiyana juga menyinggung soal revenue yang diharapkan dari proyek kereta cepat. Sebelumnya, penyumbang revenue berpaku pada Kawasan Berorientasi Transit (TOD). Namun, rencana itu ditunda dan anggaran yang ada difokuskan untuk penyelesaian konstruksi.
Merespons tantangan tersebut dan fakta pembengkakan biaya, Dwiyana mengatakan KCIC perlu melakukan simulasi lanjutan untuk membuat visibilitas proyek kereta cepat bisa naik kembali.
Tapi, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang menegaskan pemerintah tidak perlu menuruti permintaan PT KCIC. Apalagi, dalam Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) pun disebutkan maksimal 50 tahun.
Lihat Juga :Alasan KCIC Ingin Perpanjang Konsesi Kereta Cepat Jadi 80 Tahun |
Alasan pembengkakan biaya, kata Deddy, tidak bisa diterima begitu saja. Kalau memang itu alasannya, Deddy mempertanyakan mengapa sejak awal PT KCIC mau-mau saja mengambil proyek ini dengan aturan yang sudah ada tadi.
"Semisal KCIC merasa 50 tahun kurang, lah dulu kok mau, ngitungnya gimana? Sekarang sudah dimenangkan, ternyata mereka minta ini,itu. Ini juga kan harus dibentengi, jangan sampai kita diatur oleh investor, kita punya prinsip, kita punya regulasi," katanya kepada CNNIndonesia.com.
Lebih lanjut ia menuturkan apabila PT KCIC tetap ngotot meminta penambahan konsesi menjadi 80 tahun, pemerintah tidak boleh kalah tegas. Kalau PT KCIC bersikeras, maka lebih baik pemerintah melelang kembali proyek kereta cepat kepada investor lain.
Pemerintah juga bisa menawarkan benefit berbeda kepada calon investor lain. Contoh, memberi kemudahan untuk mengembangkan proyek serupa di wilayah lain. Sepanjang sang investor mau membeli proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Lihat Juga :KAI Respons KA Argo Parahyangan Ditutup Usai Kereta Cepat Beroperasi |
Deddy menduga motif PT KCIC untuk menambah masa konsesi supaya mereka bisa mendapat keuntungan lebih. Menurut Deddy, PT KCIC kemungkinan menghitung mendapatkan keuntungan setelah 80 tahun menjalankan proyek.
Namun, tetap saja, perpanjangan masa konsesi tidak bisa dibenarkan. Oleh karena itu, pemerintah harus mengkaji lagi dan memastikan kebenaran hitung-hitungannya.
Untuk melakukan hitung-hitungan secara cermat, pemerintah sebaiknya membentuk tim independen khusus. Sehingga, bisa melihat permasalahan secara objektif.
"Jangan sampai kita 'dikadalin' dengan alasan pembengkakan biaya atau apa, capek lah kita," imbuh Deddy.
Label:voucher pengguna baru lazada 30 ribu、pinjol anti gagal、bocoran pola maxwin
Terkait:pikslot88、akun demo slot gacor、slot paling cepat menang、surga55 terbaru、bola tangkas slot 888、hoki88cek、situs yang terpercaya、cair188 slot、candubola、belanja dulu bayar nanti
bab terbaru:situs slot terpopuler di indonesia(2024-07-03)
Perbarui waktu:2024-07-03
Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi menyinggung soal waktu balik modal Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) di tengah permintaan perpanjangan masa konsesi hingga 80 tahun.
Menurutnya, perpanjangan konsesi dari semula 50 tahun masih belum final. Dwiyana mengatakan masalah perpanjangan menjadi 80 tahun atau tidak itu tergantung dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
"Pertimbangan KCIC banyak. Situasi dan kondisi di lapangan, di proyek itu sudah berubah. Indikator-indikator investasi itu sudah banyak perubahan, yang paling kritis adalah terkait demand forecast," katanya kepada awak media di Kompleks Gedung DPR RI, Kamis (8/12).
Ada juga kendala di mana rencana setoran modal PT PTPN VIII dalam bentuk lahan tidak disetujui oleh pemilik saham. Menurutnya, kontribusi dalam bentuk lahan perlu dimonetisasi dahulu. Sementara itu, Dwiyana mengatakan waktunya sudah tidak cukup.
Merespons tiga tantangan tersebut dan fakta adanya cost overrun, Dwiyana mengatakan KCIC perlu melakukan simulasi lanjutan untuk membuat visibilitas proyek kereta cepat bisa naik kembali.
Setelah hasil diskusi dengan beberapa konsultan, Dwiyana menegaskan bahwa perpanjangan konsesi menjadi salah satu opsi yang harus diambil. Ia lantas menyinggung soal balik modal proyek KCJB.
"Salah satunya ya ternyata memang, berdasarkan diskusi kami dengan beberapa konsultan, kami harus meminta perpanjangan konsesi. Kalau balik modal kan kita sudah sampaikan bahwa 38-40 tahun, kondisinya seperti itu," tegasnya.
Perpanjangan konsesi ini telah ditetapkan lewat Surat Dirut PT KCIC Nomor 0165/HFI/HU/KCIC08.2022 per 15 Agustus 2022 bahwa PT KCIC meminta kepada Kemenhub agar dilakukan penyesuaian terhadap masa konsesi KCJB.
"Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan berubahnya kelayakan bisnis proyek, sehingga diperlukan penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun," kata Plt Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Kamis (8/12).
[Gambas:Video CNN]
Ekonom Senior Faisal Basri mengingatkan pemerintah dan semua pemangku kepentingan berubah dan tidak lagi menggerus alam untuk kepentingan ekonomi.
Menurutnya, sudah saatnya pemerintah melakukan pembangunan secara inklusif. Sebab, jika dalam perekonomian hanya mengandalkan sektor energi, itu hanya menguntungkan korporasi saja.
Tak hanya itu, fokus juga akan menimbulkan konflik dan kerusakan alam.
Ia mengatakan sinergi yang dimaksud adalah rakyat harus dijadikan subjek, bukan objek. Apalagi, saat ini semua pihak tengah sama-sama melawan emisi rumah kaca.
Faisal kembali menekankan jangan sampai kekayaan alam Indonesia yang merupakan anugerah berubah menjadi bencana. Menurutnya, yang paling dirugikan dari kerusakan alam adalah generasi yang akan datang.
"Kuncinya bagi perbaikan alam ini adalah kelompok anak muda. Anak muda bersuaralah lebih lantang karena kepentingan kalian lebih panjang," imbuhnya.
Lebih lanjut, Faisal mengatakan pemerintah perlu mengedepankan konsep ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan, kata dia, merupakan konsep perlawanan terhadap ekonomi kapitalistik yang hanya mengutamakan kepentingan pemodal saja.
"Kita tahu model ekonomi sekarang yang untung besar adalah yang (pengusaha) besar-besar, yang kita sebut oligarki," ucap Faisal.
Ia mengatakan yang mendapat akses untuk sumber daya alam strategis seperti batu bara, nikel, timah hanya pengusaha besar. Sementara, rakyat hanya menjadi salah satu faktor produksi dan konsumen.
Menurutnya, jika hal ini terus dilakukan, demokrasi dan kedaulatan ekonomi tidak akan tercapai.
"Nah, ekonomi kerakyatan mencoba untuk menepis gagasan yang nyata-nyata 50 tahun terakhir menciptakan jurang kaya-miskin yang semakin lebar. Yang kaya semakin kaya, yang miskin tetap miskin," papar Faisal.
Lihat Juga :Enam Wajah Baru Hiasi Daftar Orang Terkaya di Indonesia |
PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) meminta masa konsesi atau hak operasi Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) diperpanjang dari 50 tahun menjadi 80 tahun.
Pengajuan itu ditetapkan lewat Surat Dirut PT KCIC Nomor 0165/HFI/HU/KCIC08.2022 per 15 Agustus 2022. Di dalam surat tersebut, PT KCIC meminta kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar dilakukan penyesuaian terhadap masa konsesi KCJB.
"Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan berubahnya kelayakan bisnis proyek, sehingga diperlukan penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun," ungkap Plt Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal dalam rapat dengan Komisi V DPR, Kamis (8/12).
Di dalam Perjanjian tersebut, nilai investasi yang akan dibiayai oleh KCIC sebesar US,9 miliar dengan masa konsesi 50 tahun sejak tanggal operasi prasarana/sarana. Nah, serah terima akan diberikan di akhir masa konsesi.
Ia menjabarkan tiga urgensi yang mengharuskan penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun. Pertama, meningkatkan indikator kelayakan proyek KCJB dalam rangka memenuhi pendanaan pembengkakan biaya atau cost overrun, sehingga proyek dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
Berdasarkan hasil kajian terbaru Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komite KCJB per 15 September 2022, pembengkakan biaya (cost overrun) naik menjadi US,449 miliar atau Rp21,74 triliun.
Lihat Juga :Kemenhub Belum Mau Korbankan KA Argo Parahyangan Demi Kereta Cepat |
Padahal, berdasarkan perhitungan dan review BPKP pada 9 Maret 2022 pembengkakan biaya hanya sebesar US,17 miliar atau Rp17,64 triliun.
Kedua, menjaga kesinambungan proyek, sehingga dapat memaksimalkan dampak positif penyelenggaraan kereta cepat di berbagai aspek yang dapat menguntungkan pemangku kepentingan dan masyarakat.
"Ketiga, untuk mewujudkan keberhasilan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, sehingga dapat mempererat hubungan bilateral antar kedua negara," imbuh Risal.
Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan perpanjangan konsesi menjadi salah satu opsi yang harus diambil, mengingat situasi dan kondisi di lapangan sudah berubah. Ia menilai indikator-indikator investasi di proyek mengalami banyak perubahan, yang paling kritis ialah terkait demand forecast atau proyeksi permintaan.
Lihat Juga :ANALISISLayakkah KA Argo Parahyangan 'Ditumbalkan' Demi Kereta Cepat? |
"Salah satunya, ya ternyata memang, berdasarkan diskusi kami dengan beberapa konsultan, kami harus meminta perpanjangan konsesi," jelasnya.
Selain itu, Dwiyana juga menyinggung soal revenue yang diharapkan dari proyek kereta cepat. Sebelumnya, penyumbang revenue berpaku pada Kawasan Berorientasi Transit (TOD). Namun, rencana itu ditunda dan anggaran yang ada difokuskan untuk penyelesaian konstruksi.
Merespons tantangan tersebut dan fakta pembengkakan biaya, Dwiyana mengatakan KCIC perlu melakukan simulasi lanjutan untuk membuat visibilitas proyek kereta cepat bisa naik kembali.
Tapi, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang menegaskan pemerintah tidak perlu menuruti permintaan PT KCIC. Apalagi, dalam Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) pun disebutkan maksimal 50 tahun.
Lihat Juga :Alasan KCIC Ingin Perpanjang Konsesi Kereta Cepat Jadi 80 Tahun |
Alasan pembengkakan biaya, kata Deddy, tidak bisa diterima begitu saja. Kalau memang itu alasannya, Deddy mempertanyakan mengapa sejak awal PT KCIC mau-mau saja mengambil proyek ini dengan aturan yang sudah ada tadi.
"Semisal KCIC merasa 50 tahun kurang, lah dulu kok mau, ngitungnya gimana? Sekarang sudah dimenangkan, ternyata mereka minta ini,itu. Ini juga kan harus dibentengi, jangan sampai kita diatur oleh investor, kita punya prinsip, kita punya regulasi," katanya kepada CNNIndonesia.com.
Lebih lanjut ia menuturkan apabila PT KCIC tetap ngotot meminta penambahan konsesi menjadi 80 tahun, pemerintah tidak boleh kalah tegas. Kalau PT KCIC bersikeras, maka lebih baik pemerintah melelang kembali proyek kereta cepat kepada investor lain.
Pemerintah juga bisa menawarkan benefit berbeda kepada calon investor lain. Contoh, memberi kemudahan untuk mengembangkan proyek serupa di wilayah lain. Sepanjang sang investor mau membeli proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Lihat Juga :KAI Respons KA Argo Parahyangan Ditutup Usai Kereta Cepat Beroperasi |
Deddy menduga motif PT KCIC untuk menambah masa konsesi supaya mereka bisa mendapat keuntungan lebih. Menurut Deddy, PT KCIC kemungkinan menghitung mendapatkan keuntungan setelah 80 tahun menjalankan proyek.
Namun, tetap saja, perpanjangan masa konsesi tidak bisa dibenarkan. Oleh karena itu, pemerintah harus mengkaji lagi dan memastikan kebenaran hitung-hitungannya.
Untuk melakukan hitung-hitungan secara cermat, pemerintah sebaiknya membentuk tim independen khusus. Sehingga, bisa melihat permasalahan secara objektif.
"Jangan sampai kita 'dikadalin' dengan alasan pembengkakan biaya atau apa, capek lah kita," imbuh Deddy.
Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terus menghantui dunia ketenagakerjaan, termasuk startup, di tengah ketidakpastian ekonomi global. Glints hingga Sayurbox menjadi daftar terbaru perusahaan rintisan yang melakukan PHK.
Glints, startup pencarian kerja yang berbasis di Singapura, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 18 persen karyawannya pada Rabu (7/12).
"Dengan kesedihan yang mendalam saya harus memastikan bahwa untuk menyesuaikan bisnis kami, kami akan mengurangi ukuran tim kami dan mengucapkan selamat tinggal kepada banyak Glintstar kami yang berbakat," kata Co-Founder & CEO Glints Oswald Yeo di situs resmi perusahaan, Rabu (7/12).
Oswald berdalih pasar telah berubah drastis selama enam bulan terakhir. Ia menyinggung banyak bisnis yang terpukul keras.
Dengan ketidakpastian pasar, konsumen diklaim menghabiskan lebih sedikit uang dan Glints sebagai bisnis yang melayani konsumen juga terpengaruh.
Selain Glints, masih banyak beberapa perusahaan startup yang melakukan PHK, 18 di antaranya sebagai berikut:
Lihat Juga :Singgung Generasi Sandwich, Menko PMK Minta Pengusaha Hindari PHK |
Sayurbox, startup e-grocery, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 5 persen dari total karyawan per 6 Desember 2022.
Co-Founder and Chief Executive Officer Sayurbox Amanda Susanti menuturkan PHK merupakan bagian dari langkah perusahaan untuk mandiri secara finansial dan tumbuh secara sustainable (berkelanjutan) dalam jangka panjang di tengah tantangan makro ekonomi global.
"Keputusan sulit ini tidak dapat dihindari supaya perusahaan lebih agile dan mampu menjaga tingkat pertumbuhan, sehingga terus memberikan dampak positif bagi para konsumen," ungkap Amanda melalui keterangan resmi, Rabu (7/12).
Lihat Juga :Startup Glints PHK 18 Persen Karyawan |
Perusahaan jaringan hotel asal India, OYO Hotels and Homes Pvt Ltd, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 600 orang di departemen perusahaan dan teknologinya.
"Kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk memastikan bahwa sebagian besar orang yang harus kami keluarkan, mendapatkan pekerjaan yang menguntungkan," kata Chief Executive Officer Ritesh Agarwal dikutip dari Reuters, Senin (5/12).
Perusahaan bekingan Softbank, yang terikat IPO India, ini setidaknya memangkas 10 persen dari 3.700 karyawan tetapnya. Sementara di saat yang sama, perusahaan tersebut baru saja merekrut 250 orang.
Lihat Juga :Buwas Sebut Data Surplus Beras Kementan Tak Sesuai Fakta |
Ajaib Grup, perusahaan investasi, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 67 karyawan.
Perusahaan juga memotong gaji jajaran manajemen. Para founders juga tidak akan menerima gaji. Hal tersebut dilakukan imbas ketidakstabilan ekonomi global yang berdampak pada perusahaan.
Karyawan yang terdampak akan mendapatkan kompensasi sesuai aturan perundang-undangan dan bonus pesangon sebesar satu bulan untuk setiap tahun masa kerja. Mereka juga mendapatkan asuransi kesehatan bagi karyawan dan keluarga selama 6 bulan ke depan, konseling, dan juga dukungan pencarian kerja.
"Selain langkah ini, secara sukarela gaji jajaran manajemen akan dikurangi dan para founders pun tidak akan menerima gaji," tulis perusahaan tersebut.
Lihat Juga :Sri Mulyani Minta Menteri Basuki Ajari Pemda 'Cara Pakai Duit' |
Ruangguru, startup pembelajaran digital atau edutech mengambil langkah PHK pada ratusan karyawan per Jumat (18/11). Keputusan ini diambil karena situasi pasar global yang memburuk secara drastis.
"Terdapat ratusan pegawai Ruangguru yang terdampak dari pemutusan hubungan kerja ini," ungkap Tim Corporate Communications Ruangguru kepada CNNIndonesia.com.
Perusahaan mengatakan semua karyawan yang terdampak telah mendapatkan pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan penggantian hak (jika masih ada sisa cuti), sesuai aturan perundang-undangan.
Lihat Juga :Alasan Sri Mulyani Minta Basuki Ajari Pemda Pakai Duit |
Ula, perusahaan rintisan (startup) Indonesia dengan suntikan dana Bos Amazon Jeff Bezos, mengambil langkah pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 134 karyawannya.
"Hari ini kami dengan sedih berbagi keputusan yang sangat sulit untuk mengurangi tim kami yang memengaruhi 134 kolega kami atau sekitar 23 persen dari perusahaan di seluruh wilayah," terang pernyataan di situs resmi Ula, Selasa (29/11).
Ula berdalih mendapatkan tantangan besar selepas pandemi covid-19. Memasuki tahun ini, Ula mengklaim mengalami berbagai tantangan imbas turbulensi pasar, volatilitas harga komoditas, kekurangan pasokan, perubahan peraturan, dan kenaikan harga minyak mentah.
Lihat Juga :Pengusaha Buka-bukaan soal Alasan Gugat Aturan Kenaikan UMP 2023 ke MA |
PT Goto Gojek Tokopedia Tbk atau GoTo melakukan PHK terhadap 12 persen dari total karyawannya atau sebanyak 1.300 orang.
"Perseroan harus mengambil keputusan yang sulit untuk melakukan perampingan karyawan yang akan berdampak kepada 1.300 orang atau sekitar 12 persen dari total karyawan tetap grup GoTo," tulis keterangan resmi di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (18/11).
Keputusan PHK itu dilakukan agar perusahaan lebih agile dan bisa menjaga tingkat pertumbuhan, sehingga terus memberikan dampak positif bagi jutaan konsumen, mitra pengemudi, dan pedagang.
Lihat Juga :Ekonom soal PHK Startup: Investor Capek Bakar Uang dan Tuntut Untung |
PT Shopee Indonesia melakukan PHK sejumlah karyawan perusahaan pada September lalu.
Head of Public Affairs Shopee Indonesia Radynal Nataprawira menjelaskan PHK merupakan langkah terakhir yang harus ditempuh perusahaannya sebagai efisiensi, setelah sebelumnya melakukan penyesuaian melalui beberapa perubahan kebijakan bisnis.
Karyawan yang terdampak diklaim Shopee mendapatkan pesangon dan masih dapat menggunakan fasilitas asuransi kesehatan perusahaan hingga akhir tahun.
Lihat Juga :1.270 Pekerja Singapura Tersapu PHK Industri Teknologi dan Startup |
Layanan keuangan digital LinkAja melakukan PHK terhadap sejumlah karyawan untuk reorganisasi sumber daya manusia (SDM).
Penyesuaian jumlah karyawan dilakukan untuk memastikan perusahaan bertumbuh secara optimal dengan SDM yang efisien dan fokus pada bisnis perusahaan saat ini.
"Penyesuaian organisasi SDM ini dilakukan atas dasar relevansi fungsi SDM tersebut pada kebutuhan dan fokus bisnis perusahaan ini," ujar Head of Corporate Secretary Group LinkAja Reka Sadewo dalam pernyataan yang diterima CNNIndonesia.com, Selasa (24/5).
Lihat Juga :Kemenkop UKM Blak-blakan soal Berbagi Tugas Pengawasan dengan OJK |
Perusahaan penjual aset digital Tokocrypto memberhentikan 45 karyawannya atau sekitar 20 persen dari 227 orang jumlah pekerja.
VP Corporate Communications Tokocrypto Rieka Handayani mengatakan pemberhentian puluhan karyawan ini lantaran perusahaan bakal melakukan perubahan strategi bisnis sejalan dengan pasar kripto dan ekonomi di dunia.
Meski demikian, perusahaan dikatakan akan membantu pegawai yang terkena PHK mencari tempat kerja baru. Salah satunya dengan memberikan rekomendasi kepada beberapa perusahaan mitra kerja selama ini.
PHK terhadap karyawan startup pertanian TaniHub merupakan dampak dari ditutupnya operasional gudang di Bandung dan Bali. Namun, perusahaan tidak menyebutkan jumlah karyawan yang terdampak.
Entitas Grup Astra, PT United Tractors Tbk (UNTR) mengakuisisi saham perusahaan tambang nikel PT Stargate Pasific Resources (SPR) dan perusahaan pengolahan (smelter) nikel PT Stargate Mineral Asia (SMA) dengan total transaksi Rp4,27 triliun.
Saham SMA diambil alih oleh anak usaha UNTR, PT Danusa Tambang Nusantara (DTN) pada Sabtu (3/12). Perjanjian jual beli saham bersyarat ini ditandatangani bersama PT Anugerah Surya Pasific Resources (ASPR) dan PT Anugerah Surya Investama (ASI).
Sekretaris Perusahaan United Tractors Sara Loebis mengungkapkan alasan pengambilalihan saham ini untuk diversifikasi kegiatan usaha.
Rencananya, pembelian setara 89 persen dari total seluruh saham yang ditempatkan dan disetor ke dalam SMA akan menjadi milik ASPR. Sementara, 1 persen dari total seluruh saham yang ditempatkan ke SMA menjadi milik SPR.
Usai penandatanganan perjanjian jual beli saham bersyarat itu, seluruh pihak akan memenuhi persyaratan pendahuluan atau condition precedents pada empat bulan pertama.
Menurut Sara, transaksi ini tidak akan berdampak secara material terhadap kegiatan operasional, hukum, dan kondisi keuangan perseroan.
[Gambas:Video CNN]
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara soal harga bahan bakar minyak (BBM) yang tidak akan mengalami kenaikan dalam waktu dekat.
Erick mengatakan untuk sementara ini memang belum ada keputusan baik dari pemerintah maupun Pertamina soal kenaikan harga BBM.
"Ya, jadi BBM kita jaga hari ini untuk memastikan ekonomi rakyat tetap tumbuh, ekonomi Indonesia tetap tumbuh. Beban di rakyat yang hari ini tentu kita harus jaga, jadi kebijakannya seperti itu," ujar dia di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Senin (4/3).
"Tapi selama kita bekerja sama, seluruh kementerian, untuk berpihak dengan policy yang tentu kepada rakyat, ya kita tidak boleh bilang untung dan tidak untung. Hari ini kita harus jaga kestabilan daripada ekonomi Indonesia," lanjutnya.
Erick juga menjelaskan bahwa masalah situasi dunia hari ini sedang tidak menentu. Maka itu, pemerintah harus prihatin dengan kondisi rakyat.
"Jepang sudah mulai krisis, Inggris krisis, penurunan ekonomi di China, Amerika gantian mau pemilu bulan November. Kita tentu dinamika daripada kebijakan masing-masing negara juga kita harus antisipasi," tutur Erick.
Ia kemudian menyoroti harga beras di pasar-pasar grosir sudah mulai stabil dan menurun. Namun di saat yang bersamaan, harga BBM sedang tidak menentu.
"Nah, kita coba jaga. Supaya jangan masyarakat yang terbawah terkena dampak. Ini yang kita lagi coba seimbangkan. Dan kita yakin tentu tetap kita jaga inflasi, kita jaga pertumbuhan ekonomi," jelasnya.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyinggung soal keputusan pemerintah tidak akan menaikkan tarif listrik dan harga BBM hingga Juni 2024.
Airlangga menegaskan keputusan ini berlaku untuk kelompok subsidi maupun nonsubsidi.
Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan harus ada tambahan anggaran kepada PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) imbas tak ada kenaikan tarif listrik dan harga BBM tersebut.
Airlangga menyebut suntikan duit tambahan bakal diambil dari Sisa Anggaran Lebih (SAL). Selain itu, ada juga sumber dari pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.
[Gambas:Video CNN]
《indratogel login》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,prediksi togel oregon 1Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《indratogel login》bab terbaru。