voucher gopay hari ini

kiosslot88 573Jutaan kata 523333Orang-orang telah membaca serialisasi

《voucher gopay hari ini》

Napoli kembali gagal menang, Mazzarri sampaikan permintaan maaf******

Jakarta (ANTARA) - Pelatih Napoli Walter Mazzarri menyampaikan permintaan maaf setelah timnya kembali gagal mengamankan kemenangan usai ditahan imbang Genoa 1-1 pada pekan ke-25 Liga Italia di Stadion Diego Armando Maradona, Naples, Sabtu (17/2) malam. "Pemain sudah melakukan apa yang mereka bisa, kami semua melakukan apa yang kami bisa. Saya meminta maaf pada fan yang mendukung kami melewati pertandingan ini dan kami ingin membuat mereka bahagia," ungkap Mazzarri, dikutip dari Football Italia, Minggu. "Sayangnya, satu di antara yang bisa kami lakukan tahun ini adalah bekerja keras dan terus berusaha. Beberapa kesalahan yang kami lakukan ada harganya, sedangkan kami tidak memanfaatkan kesalahan konsentrasi yang serupa di sisi lain. Itu adalah kebenarannya, sulit untuk dijelaskan," sambungnya. Pada pertandingan ini, Genoa sempat unggul terlebih dahulu melalui Morten Frendrup, namun Napoli dapat memaksakan hasil imbang lewat gol larut Cyril Ngonge. Hasil tersebut membuat Napoli belum beranjak dari peringkat kesembilan klasemen sementara Liga Italia dengan 36 poin, terpaut sembilan poin dari posisi empat besar. Semenjak 2024, Napoli memiliki kecenderungan untuk tertinggal lebih dulu dan selanjutnya dapat menyamakan kedudukan atau bahkan mengakhiri laga dengan status pemenang. Baca juga: Gasperini tegaskan Atalanta fokus amankan posisi empat besar

Mengenai hal tersebut, Mazzarri menyadari timnya kerap terlambat panas sehingga pada babak pertama, Il Partenopei jarang memiliki peluang. "Sekarang kami akan mencoba memperbaiki semikesalahan yang memicu gol, mencoba memberikan kekuatan lebih di belakang penyelesaian akhir karena sering (peluang) kami digagalkan oleh kiper atau meleset dari sasaran," terang Mazzarri. "Ini masalahnya, setiap kali kami tidak memimpin, tim tetap tegang dan tidak rileks. Kami sepertinya tidak bisa keluar dari siklus itu dalam beberapa pertandingan terakhir," pungkasnya.

Selanjutnya Napoli akan bertandang ke markas Cagliari pada pekan ke-26 Liga Italia, Minggu pekan depan, sedangkan Genoa menjamu Udinese, sehari sebelumnya.

Baca juga: Allegri sebut Juventus telah lakukan segalanya untuk kalahkan Verona
Baca juga: Gol larut Cyril Ngonge selamatkan Napoli dari kekalahan

Pewarta: Aldi Sultan
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor kooperatif penuhi panggilan KPK******

Yang bersangkutan (Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali) saat ini telah hadir dan segera dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik

Jakarta (ANTARA) - Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali hari ini kooperatif hadir memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo.

"Yang bersangkutan (Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali) saat ini telah hadir dan segera dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Selain itu penyidik KPK hari ini juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga saksi lainnya dalam perkara yang sama.

Ketiga saksi tersebut yakni ASN Pemda Sidoarjo Surendro Nurbawono, Direktur CV Asmara Karya Imam Purwanto alias Irwan dan pihak swasta Robbin Alan Nugroho.

Meski demikian, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai keterangan apa saja yang akan didalami dalam pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

Untuk diketahui, KPK pada 29 Januari 2024 menahan dan menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menerangkan penetapan tersangka terhadap Siska Wati berawal dari laporan masyarakat soal dugaan korupsi berupa pemotongan insentif dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.

Laporan tersebut kemudian dipelajari oleh tim KPK dan pada Kamis (25/1) diperoleh informasi telah terjadi penyerahan sejumlah uang secara tunai pada SW.

Baca juga: KPK dalami dugaan aliran uang korupsi BPPD Sidoarjo ke Bupati

Baca juga: KPK panggil Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali

Atas dasar informasi tersebut, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 orang di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Dalam OTT tersebut ini diamankan uang tunai ini sejumlah sekitar Rp69,9 juta dari dugaan pemotongan dan penerimaan uang sejumlah sekitar Rp2,7 miliar di tahun 2023.

Para pihak tersebut berikut barang buktinya kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan hingga akhirnya dilakukan penetapan status tersangka terhadap Siska Wati.

Ghufron menerangkan kasus tersebut berawal pada tahun 2023. Saat itu besaran pendapatan pajak BPPD Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp1,3 triliun dan atas perolehan tersebut ASN yang bertugas di BPPD akan mendapatkan dana insentif.

Namun, Siska Wati selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD sekaligus bendahara secara sepihak melakukan pemotongan dana insentif dari para ASN tersebut.

Permintaan potongan dana insentif ini disampaikan secara lisan oleh SW pada para ASN di beberapa kesempatan dan adanya larangan untuk tidak membahas potongan dimaksud melalui alat komunikasi di antaranya melalui percakapan WhatsApp.

Besaran potongan yang dikenakan mencapai 10-30 persen sesuai dengan besaran insentif yang diterima.

Penyerahan uang tersebut dilakukan secara tunai dan dikoordinasi oleh setiap bendahara yang telah ditunjuk yang berada di bidang pajak daerah dan bagian sekretariat.

Khusus di tahun 2023, SW mampu mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN sejumlah sekitar Rp2,7 miliar.

Sebagai bukti permulaan awal, besaran uang Rp69,9 juta yang diterima SW akan. dijadikan pintu masuk untuk penelusuran dan pendalaman lebih lanjut.

Atas perbuatannya, tersangka SW dijerat dengan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Baca juga: KPK geledah rumah dinas Bupati Sidoarjo

Baca juga: Bupati Sidoarjo kooperatif dengan petugas KPK

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Label：situs slot semua bank、slot yang sering menang、kikislot

Terkait：cara pinjam duit di shopee paylater、erek05、nama slot terpercaya、paito ulsan、buku mimpi abjad 2d、rtp pedro4d、pinjam uang di seabank、liga slot、link alternatif naga cuan88、rtp wajik777

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：nama situs slot tergacor（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07

Daftar bab terbaru

situs slot bonus new member 100 to kecil

fiksi ilmiahBacaan TerkaitMore+

Dunia suci pergi

cara dapat koin gratis di heat up

Khofifah: Anggota KPPS adalah pejuang demokrasi******

Surabaya (ANTARA) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama Khofifah Indar Parawansa menyebut para petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) merupakan pejuang demokrasi.

“Para petugas sangat layak diapresiasi karena bekerja sangat keras. Berkat sumbangsih mereka, Pemilu 2024, khususnya di Jawa Timur dapat terlaksana dengan sukses," ujarnya dalam siaran pers diterima di Surabaya, Minggu.

Bahkan, di Jatim terdapat anggota KPPS yang sakit hingga meninggal dunia saat menjalankan tugasnya.

Menurut dia, KPPS tidak hanya mengawal pemilihan presiden dan wakil presiden saja, namun juga sampai pemilihan anggota legislatif atau caleg pada wilayah kerja masing-masing.

"Tidak berlebihan jika saya menyebut mereka yang gugur tersebut sebagai pejuang demokrasi,” ucapnya.

Sebanyak 13 petugas KPPS dan dua petugas satuan perlindungan masyarakat (linmas) tempat pemungutan suara (TPS) di Jawa Timur dilaporkan meninggal dunia saat dan usai bertugas pada Pemilu 2024.

Ke-13 anggota KPPS tersebut di antaranya berasal dari Kota Madiun, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Magetan, Kota Probolinggo, Kabupaten Bangkalan (dua orang), Kota Malang, Kota Surabaya (dua orang), Kota Kediri, dan Kabupaten Malang.

Sedangkan, petugas linmas TPS yang meninggal dunia masing-masing berada di Kota Madiun dan di Kabupaten Tuban.

Berdasarkan kronologi kejadian, terdapat sejumlah penyebab kematian para petugas KPPS dan Linmas tersebut, seperti kecelakaan kendaraan, terkena sengatan listrik, kelelahan serta memiliki riwayat penyakit bawaan seperti diabetes, hipertensi, dan jantung.

Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya para petugas pemilu KPPS setelah menjalankan tugasnya.

Tokoh perempuan yang juga Ketua PBNU tersebut juga berencana takziah ke rumah duka menemui keluarga sekaligus mendoakan almarhum dan almarhumah mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT.

“Mohon kepada warga Jawa Timur ikut mendoakan semoga almarhum almarhumah dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Diampuni segala khilafnya dan diterima segala amalnya. Keluarga yang ditinggalkan semoga sabar dan ikhlas,” tuturnya.

Baca juga: Perludem: Pengawas pemilu harus sigap dalam rekapitulasi suara
Baca juga: Menengok lagi pelaksanaan pesta demokrasi di Kuala Lumpur

Pewarta: Willi Irawan/Hanif Nasrullah
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Jiang Qiao Zhanyi

elangslot

Ratusan KPPS datangi Kelurahan Batu Piring Balangan pertanyakan honor******

Balangan (ANTARA) - Sebanyak 126 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan mendatangi kantor kelurahan setempat untuk mempertanyakan pembayaran honor mereka sebagai petugas penyelenggara Pemilu 2024.

“Tentunya kami sangat kecewa dengan adanya keterlambatan pembayaran ini, karena sesuai edaran dari KPU RI, hak kami paling lambat dibayar pada 15 Februari kemarin,” kata salah satu anggota KPPS Kelurahan Batu Piring, Ahmad di Balangan, Jumat.

Ahmad menyebutkan hanya KPPS Kelurahan Batu Piring dari seluruh KPPS di Kabupaten Balangan yang belum menerima honor menjalankan tugas negara pada Pemilu 2024.

Menurut Ahmad, tujuan para anggota KPPS datang ke Kantor Kelurahan Batu Piring untuk menanyakan alasan honor belum dibayarkan.

“Kami menyesalkan adanya kejadian ini, padahal sudah mati-matian lebih dari 24 jam tidak berhenti bekerja demi menjalankan tugas negara pada Pemilu 2024 ini, dan kami tinggal menuntut hak kami untuk segera dibayarkan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kasat Intel Polres Balangan Iptu Faisal Kadapi menegaskan pihaknya berjanji akan terus mengawal dan segera menyelesaikan masalah honor termasuk kewajiban dan hak lain dari petugas KPPS agar terpenuhi.

Faisal menuturkan pihaknya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban juga merasakan yang dirasakan para masyarakat dan hal tersebut menjadi kewajiban pihaknya menyelesaikan masalah itu.

“Kembali saya tegaskan ini bukan cuma nominal uang, tetapi sebuah penghargaan dari negara kepada rekan-rekan KPPS dalam menjalankan tugas pada Pemilu 2024 ini,” tuturnya.

Faisal menambahkan pihaknya akan menyampaikan segera perkembangan selanjutnya kepada para KPPS Kelurahan Batu Piring dan berjanji untuk mengawal persoalan tersebut.

Secara terpisah, Ketua KPU Balangan Ahmad Turjani mengaku baru mengetahui informasi yang beredar mengenai masalah honor KPPS Kelurahan Batu Piring pada Kamis malam.

“Sudah kami lakukan cek ulang ke Lurah, PPS dan PPK Paringin Selatan serta keluarga yang memegang uang honor KPPS Batu Piring tersebut, dan saat ini kami berupaya melakukan mediasi dengan meminta bantuan fasilitasi kepada Polres Balangan,” katanya.

Diketahui, wilayah TPS Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan terdapat 18 TPS dengan jumlah tujuh anggota per KPPS ditambah satu ketua.

Pewarta: Imam Hanafi/Ragil
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Aku mencintaimu tanpa mengatakannya dengan tulus

space 77 slot

DKI perkuat layanan kesehatan bagi KPPS Pemilu 2024******

Ini tertuang dalam Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan DKI

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaku telah memperkuat layanan kesehatan bagi kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) untuk Pemilu 2024.

"Ini tertuang dalam Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Dukungan Kesehatan Terintegrasi Dalam Menghadapi Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di Provinsi DKI Jakarta," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Ani Ruspitawati dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, pihaknya telah membuat beberapa program kesehatan bagi anggota KPPS yakni dimulai sejak menyaring calon anggota dengan melakukan skrining kesehatan terhadap 137.355 peserta.

Selain itu, pihaknya juga memberikan pelatihan bantuan hidup dasar (BHD) kepada kader kesehatan, petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU), Satpol PP dan petugas KPPS Pemilu 2024 sebanyak 4.000 orang dan 1.000 orang dilatih oleh Puskesmas Kebayoran Lama.

"Pelatihan ini juga menjadikan mereka sebagai 'first aid responder' (pemberi pertolongan pertama) bila terjadi kegawatdaruratan di TPS (tempat pemungutan suara) tempat mereka bertugas,” ujar Ani.

Baca juga: Pemilu lanjutan di 18 TPS Jakarta Utara digelar Sabtu

Lebih lanjut, pihaknya juga melakukan sosialisasi gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) dan anjuran promosi kesehatan lainnya kepada anggota KPPS di TPS.

"Posko dukungan layanan kesehatan terintegrasi juga dibuka, terdiri dari 44 Posko Statis di tingkat kecamatan dan 267 Posko Mobile di tingkat kelurahan," ungkap Ani.

Kegiatan itu berlangsung selama masa pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara pada 14-16 Februari 2024.

“Kami melalui petugas kesehatan lingkungan di pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) sebelumnya juga telah melakukan sosialisasi keamanan pangan kepada petugas KPPS,” kata Ani.

Sosialisasi, kata Ani, dilakukan di 529 TPS dengan melakukan cuci tangan pakai sabun, menyantap makanan maksimal empat jam setelah disajikan dan memastikan makanan layak konsumsi.

Baca juga: Praktisi sarankan petugas pemilu peka dengan keluhan kesehatan

"Kemudian sosialisasi lingkungan TPS yang aman dan sehat, seperti lokasi teduh dengan sirkulasi udara baik, jauh dari tempat pembuangan sampah dan jauh dari lalu lintas kendaraan," kata dia.

Data pasien
Ani mengungkapkan, pihaknya juga melakukan pendataan pasien, baik petugas KPPS maupun non-KPPS yang meliputi petugas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Perlindungan Masyarakat (Linmas), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), saksi, petugas lainnya.

"Intinya masyarakat yang terintegrasi dengan sistem Pencatatan dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dari Kementerian Kesehatan (Aplikasi Data Fasyankes Online/DFO). Data tersebut sudah dilaporkan ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui https://dfo.kemkes.go.id/," kata dia.

Ani mengatakan, hingga 15 Februari 2024, penyakit terbanyak yang dialami petugas adalah penyakit bawaan seperti hipertensi dan tekanan darah tinggi, serta penyakit ringan seperti batuk, pilek, gangguan lambung dan sakit kepala.

Sebagai perbandingan, kata dia, berdasarkan data dari paparan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI pada Pemilu 2019, penyakit terbanyak didominasi oleh penyakit kronis, seperti hipertensi atau diabetes.

Baca juga: KPU Jakarta Utara tunda pemilu lanjutan karena kekurangan logistik

"Dari petugas KPPS yang mengakses layanan kesehatan tersebut, hingga saat ini terdapat 13 orang sedang dirawat. Sementara untuk petugas non-KPPS terdapat empat orang yang sedang dirawat," ujar Ani.

Ani menyebut, berdasarkan data Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara, terdapat 17 TPS terkena dampak banjir, sehingga pencoblosan direncanakan kembali pada Sabtu, 24 Februari 2024.

“Kita akan siagakan dan perkuat layanan kesehatan bagi anggota KPPS di 17 TPS ini,” katanya.

Tidak ada jejak di langit

jatislot

BMKG: Sejumlah provinsi di Indonesia berpotensi diguyur hujan lebat******

Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini berupa potensi hujan sedang-lebat disertai kilat dan angin kencang yang dapat terjadi di sejumlah provinsi di Indonesia pada Jumat. Dikutip dalam laman resmi BMKG di Jakarta, Jumat, wilayah yang berpotensi terjadi hujan lebat disertai kilat dan angin kencang, yakni Aceh, Bali, Bangka Belitung, Banten, Bengkulu, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Lampung.

Baca juga: BMKG prakirakan sebagian wilayah Jakarta hujan ringan pada Jumat pagi

Kemudian Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengimbau masyarakat agar waspada dan siap siaga terhadap cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi yang masih mengancam sebagian besar wilayah Indonesia hingga Februari 2024.

Baca juga: BMKG: Waspadai cuaca ekstrem di pantai barat selatan Aceh "Cuaca ekstrem ini dapat terjadi selama periode puncak musim hujan pada bulan Januari dan Februari. Potensi hujan lebat hingga sangat lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi masih memiliki peluang yang tinggi terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia," katanya. Sedangkan, untuk daerah dataran tinggi atau rawan longsor dan banjir, ia meminta masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak yang ditimbulkan akibat cuaca ekstrem seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, jalan licin, pohon tumbang, dan berkurangnya jarak pandang.

Baca juga: BMKG imbau pengguna jasa pelayaran di Malut waspadai gelombang laut "Sebaiknya, secara berkala atau sebelum beraktivitas, masyarakat memantau informasi cuaca yang dikeluarkan resmi oleh BMKG. Dengan begitu dapat lebih antisipatif jika sewaktu-waktu terjadi cuaca ekstrem," katanya.

Jalan menuju kebangkitan

google gimana caranya dapat duit cepat

KPU ungkap masih ada 1.223 TPS mengalami kesalahan data pada Sirekap******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Betty Epsilon Idroos mengungkapkan masih ada 1.223 tempat pemungutan suara yang data formulir model C hasil penghitungan suara tidak sesuai dengan keterangan pada aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap.

"Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden berdasarkan data hari ini, 19 Februari 2024, hari keenam pukul 08.52 WIB masih terdapat 1.223 dari 800 ribuan TPS yang mengalami kesalahan data. Setelah sistem membaca, ada data tidak sesuai," kata Betty saat jumpa pers di Kantor KPU RI, Jakarta Senin, malam.

Menurut dia, kesalahan pemasukan data itu terjadi lantaran foto data formulir model C hasil penghitungan suara yang dikirim petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) ke aplikasi Sirekap tidak bisa terbaca oleh sistem.

Akibatnya terjadi perbedaan angka antara data formulir C hasil penghitungan suara dengan yang tersimpan di aplikasi Sirekap.

Baca juga: KPU: Sirekap tingkatkan transparansi dan akuntabilitas hasil pemilu

Aplikasi Sirekap diketahui menggunakan teknologi pengenalan tanda optis (optical mark recognition/OMR) dan pengenalan karakter optis (optical character recognition/OCR).

Teknologi itu memungkinkan untuk mengenali pola tulisan manual dan dapat diterjemahkan sebagai nilai angka. Dengan demikian, angka berupa tulisan dapat difoto dan langsung dikonversikan menjadi data numerik di Sirekap.

Betty beserta jajaran KPU RI memastikan akan melakukan evaluasi sistem Sirekap agar kendala tersebut tidak terjadi lagi.

"Segala bentuk evaluasi nanti akan kita lihat dari sisi teknologinya, dari sisi infrastruktur, dari sisi pengguna manusianya. Yang pasti, ikhtiar KPU adalah menyampaikan bahwa ini harus dilaksanakan setransparan mungkin," katanya.

Baca juga: KPU klaim salah input Sirekap karena kesalahan manusia dan sistem

Dia melanjutkan saat ini ada sekitar 1,6 juta petugas KPPS yang bertugas di 823.220 tempat pemungutan suara (TPS) memiliki akun apliaksi Sirekap.

Betty memastikan evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh demi perbaikan sistem pada masa depan.

Pada kesempatan sama, anggota KPU RI Idham Holik mengatakan penghitungan suara sempat tertunda karena KPU telah melakukan sinkronisasi antara data TPS dengan data di aplikasi Sirekap.

Walaupun demikian, Idham memastikan proses rekapitulasi yang dilakukan petugas hingga saat ini sudah berlangsung di beberapa kota besar, termasuk Jakarta.

Baca juga: KPU akui Sirekap sempat dihentikan sementara untuk sinkronisasi

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024.

Baca juga: KPU: Dokumen C1 pilpres dari 64,8 persen TPS telah dimasukkan Sirekap
Baca juga: Fraksi PKS minta KPU evaluasi penghitungan suara Sirekap

Hati iblis yang tak terbatas

spin39 slot

Inggris panggil dubes Rusia terkait kematian Navalny******

Moskow (ANTARA) - Kantor Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan Inggris (FCDO) mengatakan telah memanggil duta besar Rusia atas kematian tokoh oposisi Rusia Alexei Navalny.

"Kematiannya harus diselidiki secara penuh dan transparan. Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan hari ini memanggil Kedutaan Besar Rusia untuk menjelaskan bahwa kami menganggap pihak berwenang Rusia bertanggung jawab penuh," kata FCDO dalam sebuah pernyataan.

Navalny meninggal pada Jumat (16/2) di koloni penjara Arktik tempat dia menjalani hukuman selama 19 tahun penjara karena tuduhan dalam kasus penipuan dan ekstremisme.

Dinas penjara Rusia mengatakan penyebab kematian sedang diselidiki.

Wakil Presiden AS Kamala Harris mengklaim Rusia bertanggung jawab atas kematian Navalny.

Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan pernyataan yang dilontarkan politisi Barat sangat keterlaluan dan tidak dapat diterima.

Selain itu, Kemenlu Rusia juga mengatakan bahwa adalah hal yang menarik karena pemerintah AS menganggap kematian Navalny lebih penting daripada kematian jurnalis Gonzalo Lira, warga negara AS yang dipenjara dan disiksa di Ukraina karena mengkritik rezim Volodymyr Zelenskyy dan kemudian meninggal di penjara.

Beberapa pemimpin dan media asing lainnya telah menyiapkan tuduhan serupa sebelum kematian Navalny, kata kementerian tersebut, seraya menyebut tindakan mereka sebagai oportunisme moral.

Sumber: Sputnik

Baca juga: Biden sebut kematian Navalny tunjukkan pentingnya AS bantu Ukraina
Baca juga: Sekjen PBB minta penyelidikan transparan atas kematian Navalny

《voucher gopay hari ini》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，aston777 proHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《voucher gopay hari ini》bab terbaru。