modalku pinjaman online 290Jutaan kata 309269Orang-orang telah membaca serialisasi
《cara deposit slot dana》
Pemerintah Bicara Peluang BBM Singkong yang Disebut Prabowo Potensial******
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mengomentari potensi bahan bakar minyak (BBM) singkong yang diklaim Prabowo Subianto yang mengklaim itu bisa membuat negara lain iri.
Deputi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan sumber untuk menggarap bioetanol bervariasi, termasuk dari singkong dan tebu. Ia menegaskan Kemenko Perekonomian akan melihat mana yang benar-benar bisa masuk ke dalam skala industri.
"Singkong dan tebu untuk bioetanol, semua itu kan kita kaji. Tentu kan kajian itu ada yang dari skala tertentu dia belum ekonomis, tapi kalau sudah masuk (ekonomis), baru bisa diimplementasikan," kata Dida di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (6/3).
Dida menyinggung soal pasokan tebu yang rencananya disuplai dari food estate Merauke. Menurutnya, lumbung pangan itu bisa menjadi salah satu opsi memenuhi stok dalam negeri.
Anak buah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto itu juga menyebut ada peluang menghasilkan bahan bakar dari kelapa. Ia mengatakan kelapa reject alias yang tidak terpakai bakal diolah menjadi bioavtur.
"Justru kelapa ini dari kelapa yang reject. Di setiap pohon kelapa itu ada sekitar 20-30 persen gak layak dikonsumsi, itu yang justru bisa digunakan. Banyak sekali potensi yang semua ada di kebun kita, tapi belum kita optimalkan. Nah, ini ruang untuk inovasi yang terus kita dorong," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan Indonesia bisa swasembada energi. Ketua umum Partai Gerindra itu menegaskan sumbernya didapat dari tebu hingga singkong.
Ia menilai energi yang bersumber dari tanaman sangat baik karena tidak membuat polusi sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil.
"Kita nanti green energy dan kita akan swasembada energi bensin, dari mana? Dari etanol, etanol dari mana? Dari tebu dan singkong," kata Prabowo dalam orasi ilmiah saat Wisuda Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di Bandung, Jawa Barat, dikutip Antara, Kamis (29/2).
Akan tetapi, data Kementerian Pertanian menunjukkan produksi singkong pada 2019 hanya 16,35 juta ton. Jumlah tersebut turun dari produksi di 2018 sebesar 19,34 juta ton dan 19,05 juta ton pada 2017.
Produksi singkong cenderung turun dari tahun-tahun sebelumnya, yakni 20,38 juta ton pada 2016, 21,80 juta ton pada 2015, 23,43 juta ton pada 2014, 23,93 juta ton pada 2013, dan 24,17 juta ton pada 2012.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)Pemkot Pontianak jaga stok pangan agar harga stabil******
Kami terus menyiapkan bahan pokok di Kota Pontianak agar harga terjangkau. Dengan begitu laju inflasi juga bisa dikendalikanPontianak (ANTARA) - Pemerintah Kota Pontianak, Kalimantan Barat, menjaga stok pangan dalam jumlah cukup dan aman agar harga stabil terutama saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Ramadhan dan Idul Fitri 1445 H.
Pewarta: Dedi
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024
BSI Dorong UMKM Naik Kelas Lewat 1.000 Sertifikat Halal Gratis******
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), bank syariah terbesar di Indonesia, berkomitmen untuk mendorong kemajuan UMKM dan peningkatan ekosistem halal melalui program inovatif Sertifikasi Halal Tanpa Bayar (Selasar). Untuk tahap awal program ini, BSI membuka pintu bagi 1.000 UMKM di sektor makanan & minuman, kosmetik, dan fashion untuk mendapatkan sertifikat halal secara gratis.
Direktur Sales & Distribution BSI, Anton Sukarna mengatakan, Selasar merupakan program khusus BSI untuk segmen UMKM yang mencakup penempatan dana sekaligus pemberian sertifikasi halal self-declare secara gratis.
"Program Selasar ini merupakan salah satu inovasi dari BSI untuk mempermudah para pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat halal menjadi sangat penting karena gaya hidup syariah saat ini sudah menjadi banyak pilihan hidup masyarakat," kata Anton dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/3).
Anton menyebut, program ini dilakukan untuk memberikan stimulus bagi UMKM agar bisa segera naik kelas. Program Selasar ini juga sejalan dengan ketentuan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang mewajibkan sertifikasi halal bagi para pelaku usaha hingga 17 Oktober 2024.
"Tahun ini, BSI menargetkan transaksi pembayaran sertifikasi halal menggunakan BSI mencapai 80%," tutur Anton.
Adapun, kata Anton, kesiapan juga telah dilakukan BSI dalam hal e-channel pembayaran sertifikasi halal lewat BSI Mobile dan pemberian konsultasi sertifikasi halal kepada para pelaku usaha.
Selain itu BSI juga melakukan optimalisasi proses hulu hingga hilir di mana BSI memfasilitasi dari sisi akses pendampingan financial capacity, penyediaan tempat untuk pemasaran, serta mengikutsertakan UMKM dalam pameran-pameran di dalam maupun luar negeri.
(ory/ory)Label:pola gacor fafafa hari ini、55 erek、rtp jarwo live
Terkait:binjaiplay77、dolantoto、pinjaman mekar online、tigerbet888、situs gacor 2023 terbaru hari ini、beli sekarang bayar nanti lazada、bingo4d、ggbola88、situs slot gacor hari ini terpercaya、388 slot login
bab terbaru:great slot(2024-07-10)
Perbarui waktu:2024-07-10
TarifTol Jakarta-Cikampek dan Jalan Layang Mohamed Bin Zayed (MBZ) naik mulai hari ini, Sabtu (9/3), pukul 00.00 WIB.
Kabar tersebut disampaikan PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) dan PT Jasamarga Jalan layang Cikampek (JJC) selaku pengelola jalan tol.
Vice President Corporate Secretary and Legal PT JTT Ria Marlinda Paallo mengatakan kenaikan tarif berdasarkan pertimbangan inflasi untuk Ruas Tol Jakarta-Cikampek dari periode September 2016 hingga Desember 2023 serta hitungan inflasi untuk segmen Jalan Layang MBZ mulai periode Oktober 2020 hingga Desember 2023.
"Penyesuaian tarif ini dibutuhkan untuk memastikan iklim investasi jalan tol yang kondusif, menjaga kepercayaan investor dan pelaku pasar terhadap industri jalan tol yang prospektif di Indonesia, serta menjamin level of service pengelola jalan tol tetap sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) jalan tol," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (6/3/) seperti dikutip daridetikfinance.com.
Kenaikan tarif, sambungnya, sebagai kompensasi dari penambahan lajur pada Tol Jakarta-Cikampek dan fasilitas Emergency Parking Bay di Jalan Layang MBZ.
Penambahan kapasitas lajur Jalan Tol Jakarta-Cikampek telah dilaksanakan pada 2022 hingga 2023 dengan peningkatan kapasitas tol dari 3 lajur menjadi 4 lajur sepanjang 18,2 km.
Peningkatan kapasitas ini dimaksudkan untuk meningkatkan kelancaran dengan mengurai kepadatan kendaraan setelah KM 48 arah Cikampek akibat pertemuan dua arus lalu lintas kendaraan dari Tol Jakarta-Cikampek dan Jalan Layang Mohamed Bin Zayed.
Peningkatan layanan lainnya juga dilakukan di Jalan Layang MBZ yaitu dengan menyediakan emergency parking bay di empat titik lokasi yaitu KM 21 dan KM 41 arah Cikampek serta KM 40 dan KM 22 ke arah Jakarta. Semua ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan pengamanan pengguna jalan saat terjadi kondisi darurat di tol layang.
Berikut daftar tarif tol Jakarta-Cikampek dan Tol MBZ:
- Golongan I naik dari Rp4.000 menjadi Rp5.500
- Golongan II naik dari Rp6.000 menjadi Rp8.000
- Golongan III naik dari Rp6.000 menjadi Rp8.000
- Golongan IV naik dari Rp 8.000 menjadi Rp11 ribu
- Golongan V naik dari Rp8.000 menjadi Rp11 ribu
- Golongan 1 naik dari Rp7.000 menjadi Rp9.500
- Golongan II naik dari Rp10.500 menjadi Rp14 ribu
- Golongan III naik dari Rp10.500 menjadi Rp14 ribu
- Golongan IV naik dari Rp14 ribu menjadi Rp19 ribu
- Golongan V naik dari Rp14 ribu menjadi Rp19 ribu
- Golongan I naik dari Rp12.500 menjadi Rp16.500
- Golongan II naik dari Rp18 ribu menjadi Rp24.500
- Golongan III naik dari Rp18 ribu menjadi Rp24.500
- Golongan IV naik dari Rp24 ribu menjadi Rp32.500
- Golongan V naik dari Rp24 ribu menjadi Rp32.500
- Golongan I naik dari Rp20 ribu menjadi Rp27 ribu
-Golongan II naik dari Rp30 ribu menjadi Rp40.500
- Golongan III naik dari Rp30 ribu menjadi Rp40.500
- Golongan IV naik dari Rp40 ribu menjadi Rp54 ribu
- Golongan V naik dari Rp40 ribu menjadi Rp54 ribu.
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin akhirnya buka suara soal kabar yang menyebut bahwa dirinya tengah dilirik Prabowo Subianto menjadi calon menteri keuangan.
Ia menyerahkan masalah itu sepenuhnya kepada presiden terpilih.
"Kalau yang nantinya (jabatan sebagai Menkeu di kabinet berikutnya), itu kan hak prerogatif presiden berikutnya," ujarnya, Kamis (7/3) seperti dikutip dari detikfinance.
Lihat Juga :Erick Thohir Angkat Eks Penyidik Kasus Munir Jadi Komisaris Asabri |
Media asing Bloomberg beberapa waktu lalu menginformasikan bahwa empat bankir sedang ditimbang oleh Prabowo menjadi menteri keuangan. Dari sejumlah calon itu, tidak ada nama Sri Mulyani yang sekarang ini menjadi menkeu.
Bankir pertama, Budi Gunadi Sadikin. BGS yang disebut masuk dalam bidikan Prabowo ini malang melintang di dunia perbankan.
Ia pernah bergabung dengan PT Bank Bali Tbk pada awal-awal karier profesionalnya. Lalu, Budi pernah menjabat sebagai director of consumer and commercial banking untuk ABN AMRO Bank Indonesia & Malaysia dan sempat bergabung dengan PT Bank Danamon Tbk serta Adira Quantum Multi Finance.
Lihat Juga :Mengintip THR Jokowi usai Dipastikan Sri Mulyani Cair 100 Persen |
Bahkan, ia pernah menjadi direktur micro and retail banking Mandiri. Usai menyelesaikan jabatannya di bank pelat merah tersebut, Budi didapuk sebagai senior advisor menteri BUMN periode 2016-2017. Karirnya menanjak saat menjadi direktur utama Bank Mandiri.
Kedua, Prabowo disebut melirik Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo untuk menjadi menkeu. Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu pernah menjabat sebagai direktur utama Mandiri sejak 2015.
Pria yang akrab disapa Tiko itu masuk ke Mandiri pada 2003 sebagai kepala departemen analisis strategi dan keuangan. Sejak saat itu, posisinya makin mentereng.
Ketiga, ada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar. Ia merupakan seorang ekonom yang juga sempat menjabat sebagai wakil menteri luar negeri 2019-2022, wakil menteri perdagangan 2009-2011, dan wakil menteri keuangan 2011-2013.
Mahendra juga pernah bertugas sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 2013-2014. Selain itu, ia pernah didapuk sebagai duta besar untuk Amerika Serikat di Washington DC pada 2019.
Keempat, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (BNI) Royke Tumilaar yang ikut meramaikan bursa calon menteri keuangan. Sebelum di BNI, Royke juga pernah memegang berbagai jabatan struktural di Bank Mandiri.
Bloomberg membeberkan alasan Prabowo menimbang empat nama itu dan tak memilih Sri Mulyani menjadi calon menteri keuangan. Pasalnya, sosok yang terpilih nanti punya tugas besar membantu Prabowo menghadapi berbagai risiko geopolitik, khususnya gangguan rantai pasok global imbas persaingan AS-China
"(Prabowo) mencari teknokrat yang dapat mengamankan pendanaan untuk janji-janji kampanyenya, sembari menjunjung tinggi kehati-hatian fiskal," tulis media asing tersebut.
"Orang tersebut harus menjaga disiplin fiskal, yang sangat penting dalam menstabilkan rupiah dan meyakinkan investor asing, juga mengamankan pendanaan yang cukup untuk rencana pengeluaran besar Prabowo," tandas Bloomberg.
[Gambas:Video CNN]
Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja (Satgas UU Cipta Kerja) mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan tren investasi menyusul penerbitan UU Cipta Kerja. Pada 2023, Indonesia melampaui target investasi dengan pencapaian Rp1.418 triliun.
Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja, Tina Talisa optimis, Indonesia akan dapat mencapai target investasi 2024 yang meningkat jadi Rp1,6 triliun.
"Dulu sebelum adanya UU Cipta Kerja, penerbitan NIB ini per hari hanya lima ribu, sekarang di tahun 2023-2024 penerbitan NIB mencapai sebelas ribu per hari. Ini sesuatu yang harus kita apresiasi," kata Tina dalam rapat koordinasi perdana bertema Pelayanan Perizinan Berusaha dalam Kewenangan Pemerintah Daerah pada akhir Februari lalu di Jakarta.
Namun, pada implementasi di lapangan, masih ada banyak masalah dan tumpang tindih peraturan. Tina kemudian mendorong para peserta rapat untuk menjelaskan permasalahan yang dihadapi.
Merespons hal tersebut, Perwakilan Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten, Rohili, menyampaikan bahwa teknis sistem UI/UX pada situs kerap membingungkan pengguna dan kadang mengalami error.
Perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Yogyakarta, Nuri mengatakan bahwa banyak modus yang tak sesuai peraturan pada sektor verifikasi.
"Misalnya izin untuk usaha karaoke, ketika di cek ke lapangan, usaha tersebut ternyata berdampingan dengan sekolah atau tempat ibadah, ini secara izin sudah muncul tetapi pas di lapangan tidak sesuai, hal seperti ini yang membingungkan kami di daerah," katanya.
Sementara, perwakilan Dinas PUPR Jambi, Dian, menyarankan agar pengawasan terkait verifikasi perizinan menjadi poin utama yang segera diselesaikan, karena setiap daerah mengalami hal yang serupa. Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur, Arief, membenarkan pernyataan tersebut.
"Salah satu kasus yang terjadi di daerah kami, ada pelaku usaha yang mengaku sebagai usaha mikro kecil, tetapi dia menguasai ¾ wilayah pertambangan. Hal ini kan jadi kontradiktif dalam jenis usahanya," kata Arif.
Pada rapat itu, seluruh perwakilan daerah sepakat mendorong revisi PP 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha berdasarkan Tingkat Risiko Kegiatan Usaha.
"Koordinasi antara pusat dan daerah pun seharusnya tidak berhenti sampai di sini. Kami harap akan ada tindak lanjut atau pertemuan selanjutnya untuk membahas perbaikan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat," ujar perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Sumatera Selatan, Yossy.
Pada sesi penutup rapat, Tina yang juga Staf Khusus Bidang Hubungan dengan Daerah Kementerian Investasi/BKPM menyebut, ada tiga hal yang akan diperbaiki oleh pemerintah pusat, yaitu regulasi, sistem serta tata kelola.
"Ke depannya akan ada sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga tidak ada komunikasi yang terputus dan secara sistem dapat terintegrasi dengan lebih baik," katanya.
Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta, mengatakan bahwa penyelenggaraan rapat bertujuan untuk mendiskusikan berbagai masalah terkait pelayanan perizinan berusaha di berbagai daerah, sekaligus mencari upaya penyelesaiannya.
"Sehingga nantinya akan dilakukan perbaikan-perbaikan seperti revisi peraturan pemerintah demi mendapatkan regulasi terbaik dan implementasi di masyarakat semakin bagus," ujar Arif saat membuka rapat.
(rea/rir)Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja (Satgas UU Cipta Kerja) mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan tren investasi menyusul penerbitan UU Cipta Kerja. Pada 2023, Indonesia melampaui target investasi dengan pencapaian Rp1.418 triliun.
Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja, Tina Talisa optimis, Indonesia akan dapat mencapai target investasi 2024 yang meningkat jadi Rp1,6 triliun.
"Dulu sebelum adanya UU Cipta Kerja, penerbitan NIB ini per hari hanya lima ribu, sekarang di tahun 2023-2024 penerbitan NIB mencapai sebelas ribu per hari. Ini sesuatu yang harus kita apresiasi," kata Tina dalam rapat koordinasi perdana bertema Pelayanan Perizinan Berusaha dalam Kewenangan Pemerintah Daerah pada akhir Februari lalu di Jakarta.
Namun, pada implementasi di lapangan, masih ada banyak masalah dan tumpang tindih peraturan. Tina kemudian mendorong para peserta rapat untuk menjelaskan permasalahan yang dihadapi.
Merespons hal tersebut, Perwakilan Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten, Rohili, menyampaikan bahwa teknis sistem UI/UX pada situs kerap membingungkan pengguna dan kadang mengalami error.
Perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Yogyakarta, Nuri mengatakan bahwa banyak modus yang tak sesuai peraturan pada sektor verifikasi.
"Misalnya izin untuk usaha karaoke, ketika di cek ke lapangan, usaha tersebut ternyata berdampingan dengan sekolah atau tempat ibadah, ini secara izin sudah muncul tetapi pas di lapangan tidak sesuai, hal seperti ini yang membingungkan kami di daerah," katanya.
Sementara, perwakilan Dinas PUPR Jambi, Dian, menyarankan agar pengawasan terkait verifikasi perizinan menjadi poin utama yang segera diselesaikan, karena setiap daerah mengalami hal yang serupa. Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur, Arief, membenarkan pernyataan tersebut.
"Salah satu kasus yang terjadi di daerah kami, ada pelaku usaha yang mengaku sebagai usaha mikro kecil, tetapi dia menguasai ¾ wilayah pertambangan. Hal ini kan jadi kontradiktif dalam jenis usahanya," kata Arif.
Pada rapat itu, seluruh perwakilan daerah sepakat mendorong revisi PP 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha berdasarkan Tingkat Risiko Kegiatan Usaha.
"Koordinasi antara pusat dan daerah pun seharusnya tidak berhenti sampai di sini. Kami harap akan ada tindak lanjut atau pertemuan selanjutnya untuk membahas perbaikan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat," ujar perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Sumatera Selatan, Yossy.
Pada sesi penutup rapat, Tina yang juga Staf Khusus Bidang Hubungan dengan Daerah Kementerian Investasi/BKPM menyebut, ada tiga hal yang akan diperbaiki oleh pemerintah pusat, yaitu regulasi, sistem serta tata kelola.
"Ke depannya akan ada sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga tidak ada komunikasi yang terputus dan secara sistem dapat terintegrasi dengan lebih baik," katanya.
Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta, mengatakan bahwa penyelenggaraan rapat bertujuan untuk mendiskusikan berbagai masalah terkait pelayanan perizinan berusaha di berbagai daerah, sekaligus mencari upaya penyelesaiannya.
"Sehingga nantinya akan dilakukan perbaikan-perbaikan seperti revisi peraturan pemerintah demi mendapatkan regulasi terbaik dan implementasi di masyarakat semakin bagus," ujar Arif saat membuka rapat.
(rea/rir)Pewarta: Fajar Satriyo
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024
Program angkutan umumdengan skema pembelian layanan (buy the service/BTS) akhirnya diresmikan operasinya diBekasi, Jawa Barat.
Peresmian Biskita Trans Bekasi itu dilakukan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Halte BTS Mall Sumarecon Bekasi, Kota Bekasi, Minggu (3/3).
Budi mengharapkan kehadiran Biskita Trans Bekasi dapat mengoptimalkan angkutan umum massal di Kota Bekasi, karena sudah terintegrasi dengan angkutan umum massal lainnya, yaitu LRT Jabodebek dan kereta rel listrik (KRL).
Saat ini, Biskita Trans Bekasi Patriot melayani satu koridor, yaitu Summarecon Bekasi-Vida Bantar Gebang via Revo Mall (Stasiun LRT Bekasi Barat). Ke depan, direncanakan terdapat total empat koridor Biskita Trans Bekasi Patriot.
"Pak Presiden menyatakan bahwa angkutan umum massal perkotaan adalah suatu keharusan. Kerugian karena tidak adanya atau tidak digunakannya angkutan massal itu ratusan triliun rupiah. Oleh karenanya, pemerintah menginisiasi MRT, LRT, kereta cepat sebagai pendukung BTS dan feeder yang harus dilakukan," ujar Budi.
Dia mengatakan peresmian Biskita Trans Bekasi Patriot menjadi salah satu stimulan pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan melalui skema BTS. Skema tersebut, dilakukan dengan membeli layanan transportasi umum yang memenuhi standar pelayanan minimal mulai dari aspek kenyamanan, keamanan, keselamatan, keterjangkauan serta kesetaraan.
Bekasi merupakan kota ke-12 yang telah menerapkan layanan BTS. Kota-kota lain yang telah lebih dulu menerapkan BTS, yaitu Bogor, Palembang, Medan, Bali, Solo, Yogyakarta, Makassar, Banyumas, Banjarmasin, Bandung, dan Surabaya.
Turut hadir pada kegiatan tersebut, yakni Plt. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kemenhub Suharto, Penjabat Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad, Forkopimda Kota Bekasi serta para kepala Dinas Perhubungan.
Lihat Juga :![]() |
《cara deposit slot dana》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,kredit indonesiaHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《cara deposit slot dana》bab terbaru。