kode alam kucing melahirkan

Penyihir Kota Yang Mahakuasa

Respons Kemenhub soal KCIC Minta Konsesi Kereta Cepat 80 Tahun******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tak akan terburu-buru untuk mengabulkan permintaan PT Kereta CepatIndonesia China (KCIC) memperpanjang masa konsesi kereta cepatjadi 80 tahun.

"Masih dalam kajian dan pembahasan dulu. Kami tidak ingin buru-buru memutuskan (perpanjangan masa konsesi kereta cepat)," kata Juru Bicara (Jubir) Kemenhub Adita Irawati kepada CNNIndonesia.com, Jumat (9/12).

Kendati demikian, Adita tidak merinci butuh waktu berapa lama untuk melakukan kajian di internal Kemenhub. Apalagi, surat permohonan dari PT KCIC baru disampaikan per 15 Agustus 2022.

"Ditunggu saja ya nantinya dan kami pasti akan komunikasikan langsung ke KCIC," pungkasnya.

KCIC meminta Kementerian Perhubungan memperpanjang konsesi Kereta Cepat Jakarta-Bandung dari 50 tahun menjadi 80 tahun. Permohonan perpanjangan konsesi ini telah dilayangkan KCIC lewat Surat Dirut PT KCIC Nomor 0165/HFI/HU/KCIC08.2022 per 15 Agustus 2022 ke Kementerian Perhubungan.

Hal itu disampaikan oleh Plt Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Kamis (8/12).

"Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan berubahnya kelayakan bisnis proyek, sehingga diperlukan penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun," kata Risal dalam rapat.

Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan perpanjangan konsesi menjadi salah satu opsi yang harus diambil, mengingat situasi dan kondisi di lapangan sudah berubah.

[Gambas:Video CNN]

Ia menilai indikator-indikator investasi di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) mengalami banyak perubahan, yang paling kritis ialah terkait demand forecast atau proyeksi permintaan.

"Salah satunya, ya ternyata memang, berdasarkan diskusi kami dengan beberapa konsultan, kami harus meminta perpanjangan konsesi," jelasnya di Kompleks DPR RI, Kamis (8/12).

Selain itu, Dwiyana juga menyinggung soal revenue yang diharapkan dari proyek kereta cepat. Sebelumnya, penyumbang revenue berpaku pada Kawasan Berorientasi Transit (TOD). Namun, rencana itu ditunda dan anggaran yang ada difokuskan untuk penyelesaian konstruksi.

Merespons tantangan tersebut dan fakta pembengkakan biaya, Dwiyana mengatakan KCIC perlu melakukan simulasi lanjutan untuk membuat visibilitas proyek kereta cepat bisa naik kembali.

Agung Kuno

Pengusaha Hotel Bali Khawatir Larangan Zina di UU KUHP******

Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya meminta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno segera mengklarifikasi penerapan pasal larangan berhubungan seks di luar nikah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru saja disahkan.

Ia mengatakan kebijakan tersebut akan berdampak pada kunjungan wisatawan di Bali jika tidak segera disosialisasikan atau diklarifikasi. Menurutnya, pasal tersebut rentan terjadi multitafsir bagi para turis.

"Iya kalau misalnya dibiarkan (jadi) bola liar seperti ini, akan berdampak," kata dia saat dihubungi, Kamis (8/12).

"Sampai saat ini kunjungan masih bagus tapi berikutnya secara fisiologi akan berdampak. Maka itu perlu secepatnya ada official statement dari pemerintah. Khususnya kita mengharapkan Menteri Pariwisata mengklarifikasi ini, sehingga tidak bias," imbuhnya.

Ia mengatakan sesungguhnya KUHP sudah ada dari dulu soal pasal perizinahan dan sekarang dipertegas dengan disahkannya. Namun, yang berhak melaporkan kalau ada perzinahan adalah suami atau istri kalau memang sudah menikah tapi kalau belum menikah adalah si orang tuanya.

Ia juga menyatakan, bahwa pihak hotel di Bali juga tidak akan pernah menanyakan kepada wisatawan asing apakah dia sudah menikah ketika mereka mau sewa kamar atau menanyakan surat nikah.

"Jadi tidak ada hubungannya dengan wisatawan dari manapun dia datang ke Bali. Silahkan enjoy dan holiday dan pihak hotel kami sendiri tidak akan pernah (menanyakan) are you married atau dia sewa satu kamar atau disuruh menunjukkan surat, tidak ada itu, jadi biasa-biasa saja," ujarnya.

Ia juga kembali meminta agar pemerintah mensosialisasikan soal KUHP tersebut secara baik dan benar dan pada fungsinya.

"Inikan baru disahkan dan akan (diterapkan) tiga tahun. Dan sekarang sudah ribut kita, apa hubungannya. Untuk isu KUHP tentu pemerintah harus mengadakan press conference official statement,bahwa KUHP tidak perlu dikhawatirkan dan kemudian industri pun harus membackup situasi dan kondisi," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa Naga Putih dari Dunia Lain

Profil Ghan Djoe Hiang, Muka Baru di Daftar 50 Orang Terkaya RI 2022******

Daftar orang 50 orang terkayadi RI tahun ini kedatangan beberapa wajah baru. Berdasarkan dataForbes, salah satu wajah baru yang masuk daftar tersebut adalahGhan Djoe Hiang.

Ia memiliki harta US,07 miliar atau Rp16,67 triliun (kurs Rp15.583 pers dolar AS. Dengan jumlah kekayaan itu, ia berhasil masuk peringkat 41 orang terkaya di Indonesia pada tahun ini.

Lalu siapa dia sebenarnya dan bagaimana bisa sekaya itu?

Mitrabara merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan batu bara. Berdasarkan anggaran dasar, perusahaan itu bergerak di bidang perdagangan dan pertambangan batu bara.

MBAP ini terafiliasi dengan Baramulti Group, perusahaan yang hingga 2021 kemarin memiliki konsesi tambang batu bara seluas 24.518 hektar di lima kabupaten di Kalimantan.

Ghan Djoe Hiang merupakan istri dari mendiang Athanasius Tossin Suharya, sang pendiri Baramulti.

[Gambas:Video CNN]

Seorang pencuri ulung

Bom Bunuh Diri Astana Anyar Belum Pengaruhi Keterisian Hotel******

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengatakan peristiwa bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung, Rabu (7/12) belum mempengaruhi keterisian hotel.

Hal itu dijelaskan oleh Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran yang mengatakan rata-rata reservasi atau keterisian hotel di Pulau Jawa jelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) sudah mencapai 70 persen.

"Terkait masalah kejadian bom bunuh diri itu belum (berdampak), itu masih di lokal. Kita belum (melihat) ada rasa kekhawatiran yang lebih untuk membatalkan (reservasi hotel) dan seterusnya," katanya kepada CNNIndonesia.com,Kamis (8/12).

"Tentu iya, pasti (peningkatan keamanan). Namun, sekali lagi kita masih tetap berharap tidak akan mengganggu reservasi yang sudah ada. Dari sisi kejadian tersebut, keamanan harus ditingkatkan. Pasti di hotel itu kan ada pemeriksaan juga," tegas Maulana.

Menurut data PHRI, Maulana mencatat tingkat reservasi hotel jelang libur Nataru memang belum merata. Masih ada hotel di beberapa daerah yang belum mencatat jumlah bookingsignifikan.

Meski begitu, melihat data rata-rata reservasi yang mencapai 70 persen di Pulau Jawa, Maulana meyakini optimisme pasar masih ada untuk menyambut pergantian tahun.

"Di daerah lain yang belum ada reservasi juga belum tentu tidak terjadi pergerakan. Karena memang ada beberapa daerah yang pergerakannya itu last minute," jelasnya.

Sebelumnya, Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Suntana menyebut jumlah korban bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar ada 11 orang, termasuk pelaku bom bunuh diri. Sementara, 1 anggota Polri meninggal dunia dan 9 lainnya luka-luka.

[Gambas:Video CNN]

lagu sebenarnya

DPR Minta Pemerintah Tak Bebankan Biaya Penempatan ke TKI******

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk tidak membebankan biaya penempatan kepada Pekerja MigranIndonesia (PMI) alias TKI.

Menurutnya, pembebasan biaya penempatan bagi para TKI ini tertuang dalam pasal 30 ayat 1 UU Nomor 18/2017. Sehingga pemerintah dalam hal ini Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) harusnya mengikuti aturan tersebut.

"Soal biaya penempatan bukan berarti walaupun ada peraturan badan yang boleh, misalnya mengatur biaya penempatan berapa, bukan berarti setelah dibuat cost structurenya dibebankan ke PMI itu salah," ujarnya dalam ruang rapat Komisi XI DPR RI, Rabu (7/12).

Menanggapi itu, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan struktur biaya yang dibebankan ke para TKI ini sudah sejak lama, sebelum ia menjabat.

Saat ini, ia hanya meneruskan aturan yang ada sejalan dengan peraturan menteri ketenagakerjaan (permenaker) yang berlaku.

"Kami hanya badan penempatan yang mengacu pada permenaker melalui ditjen binapenta (Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja)," jelasnya.

Meski demikian, ia mengatakan sangat setuju dengan usulan Saleh mengenai pembebasan biaya tersebut. Terlebih, hal ini untuk menghindari para TKI berutang sebelum berangkat bekerja ke negara orang.

Karenanya, Benny menuturkan akan melakukan pembahasan dengan kementerian ketenagakerjaan dan kementerian terkait lainnya mengenai usulan pembebasan biaya ini. Mungkin salah satunya dengan melakukan kerjasama dengan negara tujuan TKI.

"Tapi mungkin penting agar kita dorong juga. Nanti kita bersama kemenaker akan coba ajukan MoU dengan negara tersebut agar negara tersebut mau membebaskan biaya. Saya setuju 100 persen dengan usulan itu," pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam pasal 30 ayat 1 UU 18/2017 memang disebutkan PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan. Namun, dalam ayat 2 dilanjutkan lagi bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan peraturan kepala badan.

[Gambas:Video CNN]

Saya ingin hidup Anda menjadi tiga ribu

Zulhas Klaim Dilantik Jadi Mendag Agar Pejabatnya Tak Terjerat Hukum******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengaku dilantik dan diberi tugas agar pejabat di lingkungan Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak ada yang terjerat hukum.

Ia menuturkan sebelum menjabat, citra Kemendag bisa dibilang buruk di masyarakat imbas permasalahan minyak goreng.

Dari permasalahan minyak goreng tersebut, akhirnya terungkap Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag saat itu, yakni Indrasari Wisnu Wardhana, ditetapkan sebagai tersangka kasus pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO).

Meski demikian, ia mengklaim saat ini permasalahan di Kemendag sudah bisa ditangani berkat kerja sama tim yang baik dan intens.

Bahkan, Zulkifli melapor kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa saat ini sudah tidak didemo oleh emak-emak.

"Saya kemarin ditanya presiden, sekarang sepi juga pak. Kalau dulu banyak yang marah-marah pak, banyak demo, banyak yang protes. Bulan ini agak sepi, saya bilang," kata Zulkifli menirukan ucapannya kepada Jokowi.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan empat tersangka terkait kasus pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah.

Selain Wisnu, ada Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial MPT, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group (PHG) berinisial SMA, dan General Manager di PT Musim Mas berinisial PT. Para tersangka langsung ditahan selama 20 hari pertama.

[Gambas:Video CNN]