judi slot tergacor

Lin Ye, dokter tertinggi di kota

pinjol yang gampang acc

Solopos Hari Ini : Debat Pamungkas Adem Ayem******

Misalkan saja saat Ganjar ber­tanya ke Anies soal bantuan sosial. Ganjar menanyakan cara Anies menanggulangi permasalahan bansos agar tepat sasaran sekaligus tidak menimbulkan kecemburuan di masyarakat. Anies kemudian menjawab untuk masalah bansos harus diberikan seusai dengan ketentuan yang berlaku.

Alarm Kaum Akademisi Terus Berbunyi Nyaring

SURABAYA—Akademisi dari ber­bagai perguruan tinggi masih terus menyuarakan keprihatinan terhadap situasi demokrasi di Indonesia, khususnya mengenai praktik-praktik yang dinilai mengakali hukum dan mencederai cita-cita reformasi.

Suara itu antara lain muncul dari Aso­siasi Perguruan Tinggi Katolik (Aptik). ”Kami, para rektor/ketua perguruan tinggi Katolik Indonesia, yang tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia, sangat resah dengan kondisi di Tanah Air tercinta atas rusaknya tata­nan hukum dan demokrasi Indonesia menjelang Pemilu Serentak 2024,” kata koordinator Aptik Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.L.M., di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS), Jawa Timur, Sabtu (3/2/2024).

Menurut pimpinan Aptik, praktik penyalahgunaan kekuasaan; kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN); serta penegakan hukum yang semakin menyimpang dari semangat reformasi dan konstitusi negara telah mengoyak hati nurani dan rasa keadilan bangsa Indonesia.

Target Kunjungan Wisman Naik 3 Juta

JAKARTA—Target kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia yang dipatok Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sebanyak 14,3 juta kunjungan pada 2024 mengandalkan Bali sebagai penyumbang terbesar atau 50%-nya. Persentase itu setara dengan 7 juta kunjungan dalam setahun.

Target pemerintah ini naik sebanyak 3 juta kunjungan dari realisasi kunjungan pada 2023 yang sebanyak 11,47 juta kunjungan. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno optimistis Bali mampu menjaring dan menyumbangkan tujuh juta wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia pada tahun 2024.

Mengutip laman majalahbandara.com, Sabtu (3/2/2024), Bali menjadi destinasi wisata favorit berdasarkan kajian yang dilakukan Kemenparekraf. “Secara agregat [kunjungan wisatawan] di Bali ini menyumbang 50% [dari target kunjungan wisman secara nasional]. Jadi sekitar tujuh juta,” kata Sandiaga saat Dinner Meeting Outlook Pariwisata Bali di The Payogan Villa Resort and Spa di Ubud, baru-baru ini.

Lahan Permakaman Nyaris Penuh

SUKOHARJO—Sisa lahan untuk permakaman di Kabupaten Sukoharjo di ujung kritis. Sebab, tingkat keterisian makam di 197 lahan tempat permakaman umum (TPU) mencapai 85%-95%.

Kepala UPT Pemakaman Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sukoharjo, Samsuri, mengatakan TPU itu tersebar di 17 kelurahan di tiga kecamatan di Sukoharjo. “Ada sebanyak 197 TPU hampir 200 [TPU]. Rata-rata untuk di perkampungan sudah mencapai 75% ada yang sudah mencapai 95% tergantung lokasinya. Di Mandan ada yang sudah sampai 95%. Rata-rata hampir penuh,” ungkap Samsuri saat dihubungi Espos, Minggu (4/2/2024).

Dia mengakui laju pertumbuhan perumahan tak seimbang dengan ketersediaan permakaman. Maka, ia menegaskan pengembang perumahan wajib menyediakan lahan sebesar 2% dari luas lahan kawasan perumahan dan permukiman keseluruhan atau kompensasi senilai persentase tersebut. Hal itu tertuang dalam aturan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Simak berita di Koran Solopos edisi hari ini, Senin (5/2/2024), lewat gawai Anda dengan mengakses koran.solopos.com. Untuk memulai berlangganan silakan daftar ke Solopos ID dengan harga mulai Rp9.999. Berlangganan Solopos ID, Anda bisa mengakses berita Koran Solopos lewat gadget, membaca konten khas Solopos.com yaitu Espos Plus, serta menikmati semua berita di Solopos.com tanpa gangguan iklan.

Bila ada pertanyaan atau kendala mengenai Solopos ID, Anda bisa mengakses Pusat Bantuan atau menghubungi WhatsApp pusat layanan pelanggan SoloposID di 081548554656.

Pelindung Negara Long Shuai

slot gacor langsung jp

Bulog Beber Penyebab Distribusi Beras SPHP Belum Merata di Semua Ritel******

Jakarta, CNN Indonesia--

PerumBulogmengungkapkan alasanberasprogram stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) belum tersebar merata di seluruhritel modern.

Direktur Bisnis Bulog Febby Novita mengatakan Bulog mengirim beras SPHP ke distribution center (DC). Dari DC, beras SPHP disalurkan ke ritel modern dengan memakan waktu tiga hingga empat hari.

"Dari DC itu katanya biasanya datang 3-4 hari, DC kan harus keliling karena ritelnya banyaknya bukan main, ribuan kali ya," katanya di Pasar Induk Beras Cipinang, Rabu (28/2).

"Jadi itu mereka lagi menunggu giliran. Sebenarnya bukan karena mandek distribusi, tapi antriannya," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengimbau masyarakat membeli beras SPHP yang diproduksi Bulog. Beras SPHP, katanya, bisa menjadi solusi alternatif di tengah kenaikan harga beras premium.

"Jadi, saya berharap masyarakat beralih ke beras SPHP, kan kalau beras premium barangnya lagi naik dan barangnya juga tidak sesuai dengan yang ditentukan," katanya di Transmart Cempaka Putih di Jakarta, dikutip Antara, Senin (19/2).

"Sekarang ada beras Bulog yaitu SPHP, beras SPHP sekarang menjadi alternatif, karena semua berharap pada SPHP," imbuhnya.

Zulhas mengatakan harga beras SPHP stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Beras tersebut, sambungnya, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga untuk menjaga ketersediaan stok beras di pasaran.

[Gambas:Video CNN]

 

(fby/pta)

Kuil Kiamat

buku tafsir mimpi togel

Komentari Keputusan DKPP, Anies: Jangan Ada Pelanggaran Lagi******

“Jadi, ini peringatan bagi semua, jangan ada pelanggaran,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara.

Oleh sebab itu, kata Anies, momentum ini bisa menjadi refleksi bagi semua pihak agar dapat mengoreksi peristiwa yang sedang terjadi dalam rangka menyongsong Pemilu 2024.

“Banyak pihak sudah menyuarakan tentang dilucutinya demokrasi, direndahkannya etika,” ucap Anies.

Mengenai kemungkinan Koalisi Perubahan maupun Timnas AMIN (Anies-Muhaimin) bakal mengusulkan agar Ketua KPU Hasyim Asy’ari layak dipecat seusai divonis DKPP, Anies secara eksplisit tidak menyinggung soal itu. Namun, Anies menegaskan ada pihak-pihak yang telah mencederai demokrasi.

“Kalau itu (pemecatan), kami tidak ada komentar. Tetapi, prinsipnya, kami becik ketitik, olo ketoro. Yang baik akan terlihat, yang buruk akan terkuak. Ini tinggal sembilan hari. Yuk ini jadi peringatan jangan ada yang melakukan pelanggaran etika supaya tidak mencederai pemilu besok,” katanya.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Hasyim Asy’ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Kecantikan hamil

sempatigame

DKPP Sanksi Keras Ketua KPU, Pendaftaran Cawapres Gibran Terbukti Langgar Etik******

Sebagai informasi, DKPP RI memberi putusan terhadap empat perkara sidang uakni 135-PKE-DKPP/XXI/2023, 136-PKE-DKPP/XXI/2023, 137-PKE-DKPP/XXI/2024, dan 141-PKE-DKPP/XXI/2023.

Pada intinya, Ketua KPU dan anggotanya terbukti melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.

Dalam persidangan sebelumnya, saksi ahli Ratno Lukito menilai Ketua KPU Cs telah melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (UU 12/2011) dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyebut usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden minimal 40 tahun atau sedang/pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu, termasuk Pilkada.

Padahal, kata Ratno, dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU 12/2011 menyebut bahwa putusan MK harus ditindaklanjuti oleh DPR dan Pemerintah, masing-masing melalui legislative review dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

Dalam hal ini, Hasyim Cs malah menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Bakal Calon Wakil Presiden (Cawapres) pada tanggal 25 Oktober 2023 tanpa terlebih dahulu melalui revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU 7/2017) atau tanpa adanya penerbitan Perppu oleh Pemerintah.

Ratno juga menambahkan, teradu juga belum mengubah Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PKPU 19/2023) saat menerima pendaftaran Gibran.

 

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “DKPP Sanksi Ketua KPU, Langgar Etik Terkait Pendaftaran Cawapres Gibran”

Tuhan segala bencana

kode alam belut

Pembangunan PDN dan IKN wujud nyata teknologi dukung keberlanjutan******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria mengatakan pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) dan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan wujud nyata pemanfaatan teknologi untuk mendukung prinsip keberlanjutan lingkungan.

Ia mencontohkan untuk PDN misalnya telah menggunakan teknologi untuk mendukung pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).

“Pembangunan PDN di Cikarang, Jawa Barat, telah mendapatkan sertifikasi Green Data Center dengan dilengkapi fitur panel surya, pencahayaan LED, dan sistem pendingin evaporative,” kata Nezar di dalam keterangan resminya yang diterima, Sabtu.

Baca juga: Teknologi energi hijau China untungkan negara-negara peserta BRI

Baca juga: Indonesia usung isu energi hijau di Hannover Messe 2023

Komitmen serupa juga ditunjukkan dalam pembangunan IKN yang dirancang sebagai Smart City atau Kota Pintar yang bakal mengandalkan konektivitas internet.

Menurutnya dengan memanfaatkan teknologi Internet of Things yang memungkinkan semua layanan publik terintegrasi, nantinya IKN dapat mengurangi emisi karbon.

"Dengan mengadopsi Internet of Things dalam segala pelayanan publik agar dapat menekan emisi karbon,”ujarnya.Wamenkominfo menjelaskan cita-cita pembangunan berkelanjutan selaras dengan semboyan filosofi dalam beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia.

Salah satunya lewat prinsip kehidupan Suku Dayak yaitu "Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka' Jubata" yang artinya Adil kepada Sesama Manusia, Bercermin ke Surga, Nafas Hidup itu berasal dari Sang Pencipta.
 

“Dengan mengambil inspirasi dari kearifan lokal itu, saya mengajak kita semua untuk terus berkontribusi dalam menjaga lingkungan sebagai ruang hidup tempat kita dan generasi pendatang bertumbuh,” tuturnya.
 

Pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung prinsip keberlanjutan menurut Nezar dapat berlaku karena teknologi digital memiliki kelebihan penerapan circular design dan efisiensi energi.

Nezar mengambil contoh lebih luas bahwa praktik dekarbonisasi telah nampak terlihat di sektor strategis seperti logistik, manufaktur, pertanian, energi dan konstruksi lewat digitalisasi. Upaya itu disebutkan berpotensi menurunkan emisi CO2 global sebanyak 20 persen.

Maka dari itu, dalam pembangunan proyek-proyek strategis nasional maka Pemerintah juga ikut menerapkan langkah serupa.

Harapannya dengan perspektif pembangunan digitalization for sustainability maka pemerintah dapat ikut berkontribusi mengatasi masalah perubahan iklim dan mendukung keberlanjutan lingkungan.

Baca juga: Indonesia tekankan pentingnya peningkatan pendanaan energi dan iklim


 

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Dahuanglu

trik jp starlight

TKN: Putusan DKPP Soal Pelanggaran Etik KPU Tak Berdampak ke Prabowo******

“Intinya berdasarkan konstitusi pasangan Prabowo-Gibran tetap terdaftar. Justru kalau tidak diberikan kesempatan Prabowo-Gibran mendaftar, maka bisa saja melanggar hak konstitusi dan bisa saja terkena hukuman yang lebih berat kalau menolak pendaftaran pasangan Prabowo-Gibran,” kata Habiburokhman.

Wakil Ketua TKN itu menilai putusan DKPP menyasar hanya persoalan teknis pendaftaran. “Komisioner KPU diberikan sanksi karena dianggap melakukan kesalahan teknis, bukan pelanggaran yang substantif,” kata dia.

Menurut Habiburokhman, persoalan yang substantif ada di atas urusan formal yang di antaranya menyangkut teknis-teknis pendaftaran. Dengan demikian, putusan DKPP tidak berdampak apapun terhadap pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran.

“Ada yang namanya substansi itu di atas formalitas. Substansinya secara konstitusi mas Gibran sudah memenuhi syarat sehingga itu yang jadi pedoman KPU untuk menerima pendaftaran saat itu,” kata Habiburokhman.

Dia menjelaskan situasinya saat Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi nomor 90/PUU-XXI/202 tentang syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, KPU tak dapat langsung berkoordinasi dengan DPR RI untuk berkonsultasi mengenai revisi aturan teknis KPU (PKPU) terkait persyaratan capres-cawapres.

Putusan MK itu yang kemudian menjadi dasar Gibran dapat mendaftar sebagai cawapres, meskipun usianya saat itu belum 40 tahun.

“Bisa dipahami pada saat itu KPU tidak bisa berkoordinasi dengan DPR. Orang DPR enggak ada, sedang ada di dapil (daerah pemilihan) masing-masing. PKPU terkait syarat pendaftaran pada akhirnya diubah dan memang sudah disepakati oleh komisi ll DPR,” kata Habiburokhman.

DKPP pada sidang di Jakarta, Senin (5/2/2024), memutuskan Ketua KPU RI beserta enam komisioner lainnya melanggar kode etik karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Ketua DKPP Heddy Lugito, saat membacakan putusan, juga menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU RI berupa peringatan keras terakhir.