voucher mtix hari ini

Istri Manis di Atas: Suami Tidak Bisa Berhenti Menyayangi

5unsur3

Membandingkan Giant Sea Wall yang Disebut Prabowo dengan Era SBY******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meminta agar proyek Giant Sea Wallatau tanggul laut raksasa dibangun. 

Ia menilai proyek itu sudah dibahas sejak belasan tahun. Apabila tidak dilanjutkan, Prabowo menilai Indonesia akan merugi.

Prabowo yang kini capres nomor urut 2 di Pilpres 2024 itu menilai Giant Sea Wall adalah jawaban terkait fenomena naiknya permukaan air laut hingga hilangnya sejumlah pulau di Indonesia.

Lihat Juga : JK Cerita Tanah Prabowo yang Diusik Anies, Dulu Milik Bob Hasan

Dia menyebut selama melakoni kampanye dari 2014 hingga kini, ia melihat banyak keluarga yang tinggal di daratan pesisir utara Jawa atau Pantura terancam tenggelam hingga banjir rob. Kondisi itu menurutnya membuat kehidupan sebagian masyarakat Pantura mengenaskan dan tidak manusiawi.

"Saya kunjungi, saya melihat keluarga-keluarga itu yang hidup di ruangan, tidurnya, di ruangan makannya itu air setinggi lutut," kata dia.

Giant Sea Wall sebenarnya bukan proyek baru. Proyek ini direncanakan dibangun di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Proyek ini memiliki desain berbentuk burung garuda yang terdiri dari tanggul pantai, yang menempel ke kawasan pesisir; tanggul laut, serta pulau-pulau reklamasi.

Melansir situs Komite Percepatan Penyediaan Instruktur Prioritas (KPPIP), proyek yang juga diberi nama National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) itu mencakup pembangunan sebuah tanggul raksasa di bagian utara dari Teluk Jakarta sebagai cara untuk melindungi ibukota dari banjir.

Di dalam tanggul itu, akan dibangun laguna-laguna besar untuk menampung aliran dari 13 sungai di Jakarta.

Nilai investasi proyek ini mencapai Rp5,67 triliun dengan skema pendanaan dari APBN, APBD, BUMN, BUMD dan, swasta.

Konstruksi proyek ini dimulai dari 2015 dan ditargetkan rencana mulai beroperasi di 2024. Pembangunan Giant Sea Wall ini terdiri dari tiga fase.

Fase A dimulai dengan peletakan batu pertama pada Oktober 2014, atau di akhir masa Pemerintahan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Fokusnya, penguatan dan pengembangan tanggul-tanggul pantai sepanjang 30 kilometer dan membangun 17 pulau buatan di Teluk Jakarta. Pembangunannya kemudian diperkuat di masa Presiden Joko Widodo.

[Gambas:Video CNN]

Fase B, dengan fokus membangun tanggul laut luar barat dan waduk besar, diperkirakan akan dibangun pada periode 2018 sampai 2022. Namun, sejauh ini tahap tersebut belum juga terlaksana.

Fase C difokuskan untuk membangun tanggul luar timur yang akan dibangun setelah 2023.

Namun, proyek ini ditolak warga dan aktivis lingkungan. Momentum Pilkada DKI Jakarta 2017 juga semakin menghambat proyek karena pada saat itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, pada 2018, sempat menyebut tanggul raksasa ini bakal menjadi "kobokan raksasa".

Sementara pada 2022 lalu, Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja juga mengakui saat ini pembangunan tanggul yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat masih terfokus pada tanggul di bibir pantai.

Nah yang berkaitan dengan Giant Sea Wall sekarang ini, rencananya dibangun di kawasan pantai utara Jawa.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa itu diperlukan demi mencegah penurunan tanah dan kenaikan air laut.

"Giant Sea Wall itu sangat diperlukan, karena kita ingin untuk menyelesaikan penurunan permukaan tanah yang terus-menerus terjadi dan juga banjir rob yang juga selalu terjadi," ucap Airlangga usai acara seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).

Lihat Juga : Menteri ATR Komentari Lahan Prabowo yang Diungkit Anies di Debat

Ia menuturkan rencana tersebut akan ditindaklanjuti segara. Menurut Airlangga, pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang Pantura juga sangat penting. Sebab, kata dia, pembangunan tanggul yang hanya separuh-separuh kurang efektif.

Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa saat ini sangat dibutuhkan.

Ia menyebut berdasarkan data dari para pakar pembangunan tanggul laut raksasa memerlukan waktu hingga 40 tahun.

"Pengalaman negeri Belanda ya seperti itu, 40 tahun. Nah masalahnya adalah pemimpin politik yg rela fokus berpikir mengerahkan segala kemampuan dalam kurun waktu 40-50 tahun," kata Prabowo.

Lihat Juga : Harta Prajogo Pengestu Lenyap Rp177,5 T dalam Satu Hari

"Ini kewajiban kita dan mungkin seandainya pak Airlangga, para menteri sekalian seandainya kita katakanlah mulai pembangunan besar-besaran dalam waktu-waktu yang akan datang katakanlah 3, 4, 5 tahun yang akan datang mungkin kita tidak akan lihat selesainya giant sea wall ini," sambungnya.

Prabowo juga memperkirakan pembangunan tanggul laut raksasa membutuhkan dana sebesar US miliar hingga US miliar atau sekitar Rp934,81 triliun (asumsi kurs Rp15.580 per dolar AS).

"Nanti selalu akan ada yang mengatakan Apakah bisa? Ini masalah bukan apakah bisa atau tidak bisa, ini harus kalau tidak pantai utara tenggelam," kata Prabowo.

(fby/agt)

Dewa Perang Abadi

gatotkaca77

DPK di Jeddah membeludak saat pencoblosan, PPLN: Banyak TKI ilegal******

Jakarta (ANTARA) - Anggota PPLN Jeddah Siti Rahmawati menjelaskan
banyaknya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal menyebabkan daftar pemilih khusus (DPK) di Jeddah, Arab Saudi, membeludak atau lebih banyak dari daftar pemilih tetap (DPT) saat pencoblosan Pemilu 2024.

Hal itu diketahui saat proses rapat pleno rekapitulasi suara nasional berlangsung di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Jumat.

Dalam rapat pleno, saksi Partai Gerindra bernama Mariyatno Jamim mempertanyakan jumlah DPK sebanyak 9.576 pemilih lebih besar dari DPT yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 1.916 pemilih.

"Ini DPK-nya besar sekali lho, 9.576 itu prosesnya gimana sehingga lebih banyak DPK daripada (DPT), bahkan DPT DPTb pun lebih banyak DPK-nya," ujar Mariyatno.

Menurut Anggota PPLN Jeddah Siti Rahmawati, TKI ilegal itu khawatir jika mendaftarkan diri dalam DPT akan ketahuan tidak berdokumen resmi sehingga dideportasi.

"Kalau ditanya siapa mereka DPK ini adalah mayoritas pekerja undocumentedyang TKI ilegal, yang diawali mereka tidak berani mendaftar ya khawatir nanti dilaporkan KJRI, kemudian dideportasi," jelas Siti.

Siti mengatakan para TKI ilegal itu pada akhirnya memilih untuk datang pada hari H pemungutan suara, sebab dengan begitu, maka mereka tidak akan ketahuan tidak berdokumen resmi.

Sementara itu, Ketua PPLN Jeddah Yasmi Adriansyah menjelaskan peristiwa membeludaknya DPK saat pemungutan suara di Jeddah sebelumnya pernah terjadi di Pemilu 2019.

Namun, ia memastikan mereka sudah berupaya melakukan sosialisasi sejak awal dengan tujuan pemilih yang berada di Jeddah tak masuk dalam DPK.

"Memang ketika kami melihat pengalaman di pemilu-pemilu sebelumnya di PPLN Jeddah selalu DPK yang besar jumlahnya," kata Yasmi.

Sebagai informasi, DPK adalah status untuk warga yang memiliki hak memilih tetapi tidak masuk ke dalam DPT.

Maka para pemilih yang tidak terdaftar ini akan berstatus DPK dan tetap diberikan hak untuk mencoblos.

Petugas pun tetap akan melayani pemilih DPK. Adapun pencoblosan pemilih DPK dapat dilakukan setelah para pemilih DPT dan DPTb selesai mencoblos.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Selanjutnya, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Buku Harian Kerakusan

jam gacor pragmatic 2023

Total investasi perakitan kendaraan listrik RI capai Rp4,49 triliun******

Produksi ini diproyeksikan dapat mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 5 juta barel per tahun dan menurunkan emisi karbon sebanyak 1,84 juta ton per tahun

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengatakan total investasi industri perakitan kendaraan listrik di Indonesia mencapai Rp4,49 triliun.

 

Dalam acara sosialisasi insentif dalam rangka percepatan investasi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Jakarta, Jumat, Direktur Industri Maritim Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Kemenperin, Hendro Martono, mengatakan saat ini ada empat perusahaan bus listrik di Indonesia dengan kapasitas produksi 1.980 unit per tahun. Total investasinya sebesar Rp0,36 triliun.

 

“Selain itu, saat ini ada empat perusahaan mobil listrik dengan total kapasitas produksi mencapai 44 ribu unit per tahun. Total investasi Rp3,27 triliun,” ujar dia.

 

Di sisi lain, terdapat 54 perusahaan yang memproduksi kendaraan listrik roda dua dan tiga di Indonesia. Kapasitas produksi total untuk kendaraan roda dua dan tiga mencapai 1,51 juta unit per tahun. Total investasinya mencapai Rp0,86 triliun.

 

Hendro menyampaikan pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk mengatasi masalah perubahan iklim global, sebagaimana amanat Perjanjian Paris untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, termasuk CO2.

 

Salah satu langkah yang diambil adalah meningkatkan industri dan populasi kendaraan listrik di Indonesia, dengan memberikan berbagai insentif.


Hendro mengatakan bahwa industri otomotif Indonesia ditargetkan memproduksi 400 ribu unit kendaraan listrik roda empat atau lebih pada 2025.

"Produksi ini diproyeksikan dapat mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 5 juta barel per tahun dan menurunkan emisi karbon sebanyak 1,84 juta ton per tahun," katanya.

 

Kemudian, sebanyak 600 ribu unit mobil listrik dan bus listrik ditargetkan dapat diproduksi pada 2030. Ini diperkirakan akan mengurangi konsumsi BBM sebesar 7,5 juta barel dan emisi karbon sebesar 2,76 juta ton.

 

Pemerintah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen dengan usaha sendiri dan 43,20 persen dengan bantuan internasional.

Baca juga: Populasi kendaraan listrik meningkat, roda dua naik 262 persen

Baca juga: Kemenko Marves tekankan insentif penting untuk kendaraan listrik

Baca juga: Pemerintah revisi target TKDN kendaraan listrik untuk tarik investasi

Baca juga: Pengamat otomotif nilai rasio ideal SPKLU dan BEV adalah 1 banding 10
 

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

peradaban yang jauh

rtp cocaslot

Tahun ini PLN EPI pasok kebutuhan biomassa di 47 PLTU******

Jakarta (ANTARA) - PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) pada tahun ini akan memasok 2,2 juta ton kebutuhan biomassa di 47 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara milik PLN Grup.

Volume ini naik 220 persen dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 1 juta ton, kata Sekretaris Perusahaan PLN EPI Mamit Setiawan di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan kebutuhan biomassa dari tahun ke tahun semakin meningkat. Sebab, penggunaan biomassa ini mampu mereduksi emisi di PLTU, dan mengurangi porsi penggunaan energi fosil.

"Pada tahun ini kami akan memasok biomassa di 47 PLTU milik PLN Grup. Total kebutuhannya mencapai 2,2 juta ton. Ini naik signifikan dibandingkan realisasi tahun 2023," kata Mamit.

Mamit mengatakan kenaikan volume biomassa bagi pembangkit tidak perlu dikhawatirkan, sebab penggunaan biomassa tak akan mengerek biaya pokok produksi pembangkit. Harga biomassa yang terjangkau bahkan 1:1 dengan batu bara, sehingga membuat biomassa sangat ekonomis digunakan.

"Saat ini harga batu bara 5 - 6 sen dolar AS (sekitar Rp 7.795 - 9.354) per kilo Watt hour (kWh). Biomassa juga setara dengan itu. Jika dibandingkan dengan EBT lain, biomassa ini yang paling murah," tegas Mamit.

Reduksi emisi dari penggunaan biomassa di tahun 2024 ditargetkan bisa mencapai 2,4 juta ton CO2 equivalen. Meningkat dibandingkan realisasi penurunan emisi pada tahun 2023 sebesar 1,05 juta ton CO2 equivalen.

Pada tahun 2025, akan ada 52 PLTU yang menggunakan biomassa dengan total kebutuhan hingga 10,2 juta ton biomassa.

Untuk bisa menjaga pasokan, berbagai upaya dilakukan oleh PLN EPI antara lain, melakukan pemetaan digital untuk mengindentifikasi potensi biomassa yang mendukung perencanaan pasokan sebesar 2,2 juta ton pada tahun 2024 dan 10,2 juta ton pada tahun 2025.

Pada Februari 2023, PLN EPI bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DIY, Keraton Yogyakarta, dan masyarakat Gunung Kidul, memanfaatkan lahan seluas 30 ha dengan penanaman 50 ribu pohon. Pembibitan saat ini siap tanam sebesar 50 ribu pohon dan target panen perdana tahun 2025 sebesar 25 ton/ha/tahun.

Baca juga: Dekan FTUI sebut biomassa berperan penting kurangi emisi karbon

Baca juga: PLN EPI manfaatkan limbah tepung aren untuk uji cofiring PLTU
 

Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2024

Legenda tangan dan mata

inislot88

Pengusaha Spa Gugat Aturan Pajak 40 Persen ke MK******

Jakarta, CNN Indonesia--

Asosiasi Spa Indonesia (ASPI) menggugat aturanpajak hiburan 40 persen hingga 75 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua I ASPI Mohammad Asyhadi mengatakan Pasal yang diujikan adalah Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

"Jumat, 5 Januari 2024 (ASPI masukkan gugatan ke MK). Untuk sidang menunggu jadwal MK. JR (judicial review) itu dilakukan karena menurut pendapat kami UU Nomor 1 Tahun 2022 bertentangan dengan UUD 1945," kepada CNNIndonesia.com, Jumat (12/1).

Ia mengutip beberapa aturan yang menekankan bahwa spa memang berdiri sendiri, tidak seperti hiburan kelab malam antara lain UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Spa, serta Peraturan Menparekraf Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.

ASPI mengaku dilibatkan dalam penyusunan aturan Kemenkes dan Kemenparekraf, tetapi tidak diajak saat pemerintah menyusun UU HKPD. Asyhadi juga menegaskan belum menemukan kajian akademik soal UU Nomor 1 Tahun 2022.

Dalam kasus ini, perbedaan UU HKPD dengan aturan sebelumnya hanya ada di batas bawah tarif pajak hiburan untuk kelompok diskotek hingga spa. Pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya disebutkan batas atas pajak untuk kelompok tersebut sebesar 75 persen, tanpa batas bawah.

ASPI menekankan sejak 2009 sudah berjuang untuk mengeluarkan spa dari kelompok hiburan seperti diskotek. Namun, tak berbuah hasil dan tetap dikelompokkan sebagai hiburan sejenis kelab malam di UU HKPD oleh Kemenkeu.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)

Evolusi: Saya menjadi beruang kutub

ahlicasino

Khofifah: Pesantren Digital Al Yasmin jadi "kafetaria" dakwah bil mal******

akan menjadi 'kafetaria sistem' dakwah bil mal, karena ada sisi digital dan ada sisi entrepreneur

Surabaya (ANTARA) - Pembina Pesantren Digipreneur Al Yasmin, Pagesangan, Surabaya, Khofifah Indar Parawansa, menilai Pesantren Digipreneur Al Yasmin akan menjadi "kafetaria sistem" dalam penguatan dakwah bil malatau dahwah dengan menggunakan harta. "Ini (Pesantren Digipreneur Al Yasmin) akan menjadi 'kafetaria sistem' dakwah bil mal,karena ada sisi digital dan ada sisi entrepreneur. Sisi entrepreneur ini yang akan menjadi penguatan dakwah bil mal," katanya dalam keterangan diterima di Surabaya, Jumat. Menurut Ketua Umum PP Muslimat NU itu, peran Pesantren Digipreneur Al Yasmin ini didukung dengan berkembangnya kalangan profesional yang sangat luar biasa di lingkungan NU, sehingga dakwah lisan dan dakwah berbasis kitab akan berkembang lebih luas. "Saya katakan Pesantren Digipreneur ini akan dapat menjadi kafetaria sistem dalam dakwah bil mal,karena pesantren ini akan menjadi pertemuan pemikiran yang berlanjut dalam pertemuan programatik, lalu berkembang menjadi pertemuan jejaring dalam perekonomian," katanya. Bahkan, pertemuan jejaring itu akan mampu menata pengembangan UMKM menjadi mikro menjadi kelas tengah, menjadi besar dan menjadi 'potensi pasar'.

"Nanti bisa masuk dalam kerja sama OPOP dengan IDB yang mengembangkan potensi pasar dari negara anggota OKI," ujarnya.
Baca juga: KemenKopUKM gencarkan digipreneur untuk tumbuhkan ekonomi digital
Baca juga: POROZ-BAZNAS gelar pelatihan wirausaha bagi santri
 Sementara itu, inisiator Pesantren Digipreneur Al Yasmin Surabaya H Helmy M Noor menyatakan pesantren yang dirintis sejak 2021 dengan keputusan Kemenkumham Nomor AHU-0014731.AH.01.04 itu telah mengadakan kegiatan ngaji, santunan anak yatim, pelatihan dakwah digital, dan bantuan kamera profesional ke beberapa pesantren. "Sekarang, kami siapkan pembangunan pondoknya dengan dana yang masih terkumpul sekitar 50 persen lebih dari kebutuhan. Ke depan akan kami kembangkan tiga program pesantren yakni pesantren mahasiswa, pesantren tematik, dan pesantren tahfidz/TPQ," katanya. Ia menambahkan pesantren mahasiswa untuk mahasiswa bertalenta khusus (public speaking, desain grafis, vocal/musik, dan sebagainya), sedangkan pesantren tematik bersifat pesantren kilat untuk ketrampilan khusus (digital marketing, pertanian digital, konten kreator, media, advertisingdigital, dan sebagainya).

Baca juga: Kemenperin bina lebih dari 10 ribu Santripreneur sejak 2013
Baca juga: Cetak Entrepreneur dari Kalangan Santri, Holding Perkebunan Nusantara bersama 32 BUMN Lain Tanamkan Pendidikan Wirausaha di Pesantren
Baca juga: Kemenperin gembleng puluhan ribu santri jadi wirausaha industri

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024