bo slot online

Pemurni Teknologi

Tak Hanya Wilmar, KPPU Akan Panggil Perusahaan Lain soal Harga Beras******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyebut tengah menginvestigasi penyebab kenaikan harga beras, termasuk memanggil sejumlah perusahaan salah satunya PT Wilmar Padi Indonesia.

"Habis ini (pemanggilan Wilmar), KPPU akan panggil lagi pelaku usaha lain. Ya, masih akan ada lagi (selain Wilmar yang dipanggil). Nanti kita panggil yang lain, kita olah dulu datanya," jelas Ketua KPPU M Afif Hasbullah di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Afif menjelaskan pemanggilan tersebut dilakukan untuk meminta konfirmasi terkait kondisi di lapangan. KPPU menanyakan bagaimana Wilmar menyerap gabah dari petani hingga lokasi operasi.

"Kemudian terkait hitung-hitungan pembentukan harga dari si pelaku usaha tersebut seperti apa. Apa yang kemudian menjadi dasar dia membeli beras atau gabah dari petani sekian kemudian menjual sekian. Kami hari ini masih menggali dari pelaku usaha tersebut," ujarnya. 

Dalam raker tersebut, Anggota DPR RI Komisi VI Fraksi PKS Amin AK mendesak KPPU terlibat untuk memecahkan teka-teki harga beras yang naik tinggi di tanah air. Menurutnya, tidak wajar harga beras meroket di tengah status Indonesia sebagai negara agraris.

Lihat Juga : Bos BP Batam soal Konflik Rempang: Banyak Sekali Provokator

Ia pun menyinggung soal silang pendapat dua kementerian terkait, yakni Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Amin mengatakan Kementan selalu sesumbar produksi beras Indonesia memadai, sedangkan Kemendag sebaliknya dan mendesak impor.

"Kita memang enggak punya basis data rujukan bersama yang valid dan disepakati. Dalam kondisi seperti ini dan kita enggak tahu mau sampai kapan, maka muncul potensi spekulan-spekulan besar. Ada perusahaan-perusahaan besar menumpang di kondisi seperti ini dan mereka mengambil keuntungan sebesar-besarnya," wanti-wanti Amin.

[Gambas:Video CNN]

Hanya seorang pendeta Tao

Hidup Lagi Cape******

Hidup lagi cape-capenya, eh malah dikasih diskon belanja seharian di Transmart Full Day Sale. Transmart emang nggak ada habisnya kasih kejutan buat pelanggan setianya.

Diskon di Transmart kali ini dijamin enggak bikin kamu cape belanja. Soalnya, diskonnya berlaku untuk berbagai produk unggulan lho.

Lihat Juga : Jangan Lewatkan Pesta Diskon Transmart Full Day Sale, Cuma Satu Hari

Belum lagi ada diskon tambahan sebesar 20 persen kalau bayar transaksi belanja pakai Allo Prime, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Wah, dijamin enggak bikin hidup kamu cape, deh! Justru jadi lebih happy, enggak sih?

Soalnya, belanja di Transmart Full Day Sale September Ceria enggak bikin kantong jebol meski baru tengah bulan.

Yuk, langsung aja ke gerai Transmart dan ikut Full Day Sale September Ceria. Diskonnya cuma berlaku satu hari aja ya pada Selasa (12/9) mulai dari jam operasional toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Jangan sampai kelewatannya ya! Jangan lupa bayarnya pakai Allo Bank atau kartu kredit Bank Mega biar belanja makin untung!

Keinginan Iblis

Bapanas Kirim 4.500 Ton Beras ke Pasar Induk Cipinang Demi Tekan Harga******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menggelontorkan 4.500 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) demi menekan harga beras.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan gelontoran beras SPHP ke PIBC merupakan arahan Presiden Joko Widodo.

Sebanyak 4.500 ton beras SPHP terbagi atas 1.500 ton ke 50 pedagang terverifikasi dan sebanyak 3.000 ton dikirim ke gudang Food Station BUMD DKI di PIBC. Beras tersebut dijual dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp10.900 per kilogram (kg) ke masyarakat.

Arief mengimbau agar seluruh toko yang menjual beras SPHP memasang spanduk informasi harga sehingga masyarakat mudah memperoleh informasi mengenai peredaran beras tersebut di pasaran.

Dengan begitu, masyarakat dapat memperoleh beras SPHP dengan harga yang tidak melebihi HET. Harga beras SPHP di PIBC paling tinggi Rp10.385 per kg dan di tingkat pengecer sampai kepada masyarakat Rp10.900 per kilogram.

Arief juga meminta semua pihak dapat turut mengawasi penyaluran beras SPHP agar sesuai dengan HET yang ditetapkan. Ia mengatakan jika terjadi pelanggaran maka bisa dilaporkan ke Satgas Pangan.

Di sisi lain, Arief mengatakan dengan digelontorkannya beras SPHP tersebut, masyarakat tidak perlu khawatir karena stok tersedia. Karenanya, ia mengimbau masyarakat agar tidak panic buying.

"Jadi saya mengimbau kepada seluruh masyarakat agar berbelanja bijak, tidak perlu memborong beras di luar kebutuhan normal, karena stok beras yang ada cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Diluo

Bos BP Batam soal Konflik Rempang: Banyak Sekali Provokator******

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) Muhammad Rudi menuding banyak provokator yang memicu pecahnya konflik di Rempang Eco City, Kepulauan Riau.

Rudi mengatakan lahan untuk menggarap Rempang Eco City ada 17.600 hektare, di mana 10.028 hutan lindung dan 7.572 hektare lainnya akan digunakan PT Makmur Elok Graha (MEG) untuk pabrik Xinyi Group.

Investasi tersebut untuk membangun pabrik kaca dan solar panel terbesar kedua setelah China.

"Jadi pimpinan Komisi VI, sebetulnya sosialisasi sudah berjalan. Saya kira ini ada internal pemerintah dan mungkin ada eksternal. Karena awalnya bagus-bagus saja, tapi setelah ketika kita mau masuk kembali sepertinya banyak sekali provokator dari luar sehingga masyarakat sudah mulai berpikiran lain," jelasnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

"Karena dari luar banyak pengusaha menguasai lahan di atas 17.600 hektare, ada 100 hektare, 200 hektare. Karena statusnya hutan lindung dan hak pengelolaan atas tanah (HPL), dia tidak akan diganti rugi, maka kita mau ambil kembali. Ini jadi prokontra sehingga mereka gunakan alasan masyarakat 16 kampung di atas 17 ribu. Sehingga mereka mengumpulkan kekuatan untuk meminta agar kampung tua tidak dipindahkan," sambung Rudi.

Pada akhirnya, Rudi mengatakan 700 kartu keluarga (KK) di atas tanah 2.000 hektare tersebut ikut terprovokasi. Itulah yang membuat demo pecah belakangan ini.

Padahal, Rudi menyebut BP Batam sudah menaksir harga rumah warga terdampak menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS), yakni Rp10 juta-Rp100 juta. Pada akhirnya, rumah baru untuk warga relokasi dipatok senilai Rp120 juta.

Akan tetapi, ia mengaku pihaknya tidak punya uang cukup banyak untuk merelokasi 700 KK sekaligus. Rudi menyebut pihaknya masih menggunakan uang BP Batam, di mana pengajuan tambahan anggaran Rp850 miliar belum disetujui Badan Anggaran DPR RI.

"Karena waktunya cepat kami harus menyelesaikan, kami tidak punya uang cukup banyak untuk sekaligus kami selesaikan. Tadi sudah kita laporkan kita butuh uang cukup besar Rp1,6 triliun kalau sekaligus kita bangun," curhat Rudi.

Ia pun membedah soal dua demonstrasi di Rempang belakangan ini. Rudi mengakui demo pertama memang dilakukan oleh 80 persen warga Rempang terdampak, tetapi tidak dengan demo kedua.

Menurutnya, demo kedua yang pecah di Rempang dilakukan bukan warga lokal. Ia mengatakan mungkin hanya sisa 10 persen warga Rempang yang demo, sisanya orang dari luar wilayah tersebut.

"Dari koordinator umum sampai ke bawah, mereka bukan orang Rempang. Ini menjadi masalah. Pengalaman (demo) pertama mungkin agak bereaksi para aparatnya, tapi tidak ada sampai luka. Yang dikirim berita hoaks terjadi di tempat lain," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Berubah menjadi sistem aktris yang menakjubkan

Respons Jasa Marga Usai Eks Dirut Jadi Tersangka Korupsi Tol MBZ******

PT Jasa Marga (persero) Tbk. menghormati proses hukum yang berjalan terkait penetapan tersangka kasus dugaan korupsipembangunan Tol Jakarta-Cikampek II elevated alias TolMBZ ruas Cikunir sampai Karawang Barat.

Mantan pegawai Jasa Marga yang baru ditetapkan sebagai tersangka adalah Djoko Dwijono selaku eks Dirut PT Jasa Marga Jalan layang Cikampek (JJC) periode 2016-2020.

"Jasa Marga menghormati keputusan hukum yang berlaku dan berkomitmen mendukung proses hukum yang berjalan dengan bersikap kooperatif selama proses penyidikan yang melibatkan mantan pegawai Jasa Marga," mengutip siaran pers Jasa Marga, Rabu (13/9).

"Dapat kami sampaikan bahwa kasus hukum yang sedang terjadi tidak berdampak pada kegiatan Perseroan, baik secara operasional maupun keuangan," mengutip siaran pers.

Jasa Marga menyatakan bakal selalu berkomitmen untuk menjunjung tinggi integritas, transparansi serta profesionalisme yang berpedoman kepada good corporate governance.

Kejaksaan Agung (Kejagung) RI baru saja menetapkan tiga tersangka dalam dugaan kasus korupsi proyek jalan Tol Jakarta Cikampek II elevated alias Tol MBZ ruas Cikunir sampai Karawang Barat.

Salah satunya adalah Djoko Dwijono (DD) selaku Dirut PT Jasa Marga Jalanlayang Cikampek (JJC) periode 2016-2020.

Kejagung mengayakan tiga tersangka baru pada pekerjaan pembangunan (design and build) Tol MBZ itu selain DD adalah YM selaku Ketua Panitia Lelang JJC, dan TBS selaku tenaga ahli Jembatan PT LGC.

Para tersangka diduga melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Kuntadi mengatakan dalam kasus itu total tim penyidik telah memeriksa 146 saksi.

Kota Permainan Dunia Kematian

Deret Fakta Proyek Rempang Eco City Versi Pemerintah******

Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City di Batam memanas akibat konflik pertanahan belakangan ini.

Itu terjadi usai ribuan warga setempat menolak direlokasi. Sekedar informasi, Rempang Eco City merupakan salah satu dari proyek yang menjadi prioritas Jokowi.

Rempang Eco City masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional. Proyek dibangun untuk kebutuhan industri, pariwisata, dan lainnya.

Pembangunannya diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 yang disahkan pada 28 Agustus.

Imbas kerusuhan, Jokowi memerintahkan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk merapat ke Rempang dan segera berdialog dengan warga.

Perintah ia berikan karena Jokowi menduga ada komunikasi yang tak baik dalam proses relokasi tersebut.

Berikut fakta-fakta Rempang Eco City dari sisi pemerintah.

1. Prioritas relokasi empat perkampungan

Badan Pengusahaan (BP) Batam akan memprioritaskan merelokasi empat perkampungan adat di Rempang, Kepulauan Riau ke Dapur 3 Sijantung.

"Ada empat kampung yang akan kita selesaikan dulu. Empat kampung ini akan kita dahulukan pindah ke tempat baru, hijrah ke Dapur 3," kata Kepala BP Batam Muhammad Rudi di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Rabu (13/9).

Rudi mengatakan bahwa jarak dari kampung ke area relokasi yang baru kurang lebih 6-7 kilometer. Ia mengatakan jembatan akses ke Dapur 3 juga akan dibangun.

"Jalan utama di Jembatan Lima lagi kita buat jalannya untuk memotong ke Dapur 3 itu. Jalannya akan kita buka semua dan akan kita perbaiki dan bangun baru buat mereka," ucap dia.

2. Warga tak bersertifikat lahan

Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga mengungkap warga di Rempang rata-rata tidak memiliki sertifikat lahan.

"Ya, rata-rata tidak punya sertifikat (lahan)," ucap Rudi di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Rabu (13/9).

Maka itu, kata Rudi, pihak kepolisian akan membantu proses verifikasi penduduk dengan Surat Keterangan Tanah (Alas Hak) dari camat.

Hal ini juga disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto sebelumnya. Ia menegaskan bahwa lahan tinggal sebagai pemicu kericuhan di Rempang tidak memiliki sertifikat kepemilikan.

"Jadi, masyarakat yang menempati Pulau Rempang itu tidak ada sertifikat karena memang dulu, semuanya ada di bawah otorita Batam," ujar Hadi dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (11/9).

3. Pembangunan dilanjutkan sesuai rencana

Di tengah maraknya gelompang protes warga, BP Batam menegaskan akan tetap melanjutkan pembangunan PSN tersebut sesuai rencana. Masyarakat yang terdampak akan segera direlokasi.

"Kami tetap menjalankan mandat dari pemerintah pusat bahwa Rempang Eco City ini merupakan proyek strategis nasional (PSN)," tegas Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait kepada CNNINdonesia.com, Selasa (12/9).

Di lain sisi, koalisi masyarakat sipil terus mendesak pemerintah segera menghentikan proses pembangunan Rempang Eco City. Mereka menilai pembangunan proyek ini sekadar ambisi pemerintah pusat dan mengabaikan aspirasi masyarakat daerah.

4. Butuh anggaran Rp1,6 triliun

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (13/9), Rudi meminta tambahan anggaran Rp1,6 triliun kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk merampungkan proyek Rempang Eco City.

"Dalam pembahasan terkini terdapat beberapa hal mendesak terkait pengembangan kawasan Rempang Eco City yang harus diselesaikan pada 2024 dengan kebutuhan anggaran Rp758,99 miliar," tutur Rudi.

"Untuk itu, kami kembali mengusulkan tambahan anggaran Rp758,99 miliar. Usulan total tambahan anggaran BP Batam 2024 untuk pengembangan kawasan Rempang Eco City menjadi Rp1.608,99 miliar (Rp1,6 triliun) dan usulan tersebut telah kami sampaikan kepada Menteri Keuangan (Sri Mulyani)," sambungnya.

Rudi merinci duit Rp1,6 triliun itu akan digunakan untuk pembangunan prasarana konektivitas darat Rp708,34 miliar, konektivitas laut Rp60 miliar, dan pengembangan kawasan Rp790,65 miliar. Ada juga untuk pemeliharaan jalan darat senilai Rp50 miliar.

Di lain sisi, Rudi mengatakan BP Batam harus segera membebaskan lahan 2.000 hektare dari total 17.600 hektare di Rempang. Lahan tersebut mencakup 3 kampung yang akan digunakan PT Makmur Elok Graha (MEG) membangun pabrik kaca dan solar panel hasil investasi Xinyi Group, di mana ada 700 kepala keluarga (KK) terdampak.

Ada juga 1 kampung lain di luar Rempang yang kudu dibebaskan untuk membangun tower PT MEG. BP Batam diharuskan menyelesaikan relokasi tersebut paling lambat 28 September 2023.

Namun, Rudi mengaku pihaknya tidak punya uang cukup banyak untuk merelokasi 700 KK sekaligus. Ia menyebut pihaknya masih menggunakan uang BP Batam karena pengajuan tambahan anggaran sebelumnya senilai Rp850 miliar tak kunjung disetujui Badan Anggaran DPR RI.

Kompensasi Rumah 45 Meter Bernilai Rp120 Juta