joker123 thailand

Dia adalah figur tongkat

Bos Kripto Amber Group Meninggal Mendadak di Usia 30 Tahun******

Salah satu pendiri perusahaankripto Amber Group, Tiantian Kullander, meninggal dunia secara mendadak di usia 30 tahun. Kabar duka tersebut diumumkan langsung oleh Amber Group.

"Dengan kesedihan terdalam dan berat hati, kami menginformasikan kepada Anda tentang meninggalnya teman dan salah satu pendiri kami, Tiantian Kullander, yang meninggal dunia secara tak terduga dalam tidurnya pada 23 November 2022," tulis pernyataan di situs resmi Amber Group.

Bersatus sebagai Co-founder Amber Group, kematian Tiantian Kullander atau yang akrab disebut TT menyisakan tanda tanya besar.

Sebagai pengusaha muda yang berbasis di Hong Kong, Kullander meluncurkan Amber Group bersama sekelompok temannya dari Goldman Sachs dan Morgan Stanley pada 2017. Ia juga sempat masuk dalam peringkat Forbes 30-under-30 pada 2019.

Kekayaan bersih Kullander diperkirakan mencapai US miliar atau setara Rp47,20 triliun (asumsi kurs Rp15.733 per dolar AS). Sepak terjangnya di dunia kripto turut mengantarkan Kullander sebagai 'Raja Kripto' atau orang yang dihormati dan dikagumi.

Kullander digambarkan sebagai pria yang sangat tertutup tentang urusan pribadinya dan jarang berbagi cerita tentang dirinya serta keluarga di publik. Meski begitu, Kullander tetap dipandang sebagai sosok yang menginspirasi banyak proyek, orang, dan komunitas.

"TT adalah suami yang berbakti, ayah yang penyayang, dan teman yang giat. Kepergiannya adalah sebuah tragedi dan pikiran serta doa kami bersama keluarganya. Dia meninggalkan seorang istri dan putra tercinta mereka. Kami dengan hormat meminta Anda menghormati privasi mereka selama masa sulit ini," tutup pernyataan Amber Group.

Selain ikut mendirikan Amber Group dan membangun perusahaan tersebut menjadi unicorn fintech multi-miliar, TT duduk di Dewan Fnatic (salah satu organisasi e-sport paling sukses di dunia) dan mendirikan KeeperDAO (penjamin likuiditas on-chain).

[Gambas:Video CNN]

Monster tentakel dari awal

RI Berencana Buka Hypermart di Makkah dan Madinah******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) sedang melobi PemerintahArab Saudi untuk membuka Hypermart di Makkah dan Madinah.

Menurut Zulhas, eksistensi ritel modern Indonesia menjadi hal yang penting untuk mendukung kemajuan negara. Ia menjelaskan sistem segitiga ekonomi antara ritel modern, UMKM, dan marketplace.

Ia menuturkan ritel modern Indonesia sudah ada 1.000 lebih di Filipina. Menurutnya, perlu dilakukan perluasan ke negara-negara lain, seperti di kawasan Timur Tengah, Afrika, Asia Tengah, dan Asia Selatan.

"Jadi kalau kita ada Hypermart di Makkah, Madinah, satu lagi di Jeddah, tentu juga di tempat-tempat lain maka UMKM kita akan mudah mengisi tempat-tempat di Hypermart yang sudah ada ini," sambung Zulhas.

Mendag Zulhas juga mencontohkan bahwa ritel-ritel modern negara lain, seperti Korea Selatan, Arab Saudi, hingga India, sudah menjamur di Indonesia. Hal itu yang mendorong bahwa ritel modern Indonesia juga bisa go international. Ia menegaskan ritel modern Indonesia tidak kalah hebat dari negara-negara lain.

Zulhas menganggap ada dua kunci jika Indonesia ingin menjadi negara maju. Pertama, adalah keberanian menyerbu pasar-pasar potensial di negara lain.

Sementara dari dalam dalam negeri adalah membuat konsep segitiga yang mendukung pertumbuhan UMKM. Menurutnya, jika UMKM tidam tumbuh, Indonesia sulit menjadi negara maju.

"Kedua kita harus benahi di dalam negeri, kuncinya ada di UMKM. Kalau UMKM ini kita bisa fasilitasi, ini luar biasa. Kita bikin segitiga, UMKM kerja sama dengan marketplace dan ritel modern. Tiga ini, kuncinya kerja sama atau kolaborasi," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Raja Dewa Kuno

Kadin Dukung Apindo Gugat Pemerintah Soal UMP 2023******

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mendukung Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait gugatan atau uji materi atas Peraturan Menteri Ketenakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minum Provinsi (UMP) 2023 ke Mahkamah Agung.

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan para pengusaha mengikuti mekanisme atau kebijakan apapun yang ditetapkan pemerintah, namun butuh juga butuh kepastian hukum.

"Kalau kita melihat ada dualisme dari regulasi. Dualisme ini berbahaya membuat ketidakpastian hukum. Di sisi inilah waktu teman asosiasi datang dan bilang ada uji materiil kami mendukung karena kami melihatnya dari hukum, karena ada ketidakpastian dari sisi investor dan pelaku industri," ujarnya dalam diskusi media di Menara Kadin, Selasa (29/11).

"Jadi sebetulnya kaitan dengan UMP, suara industri macam-macam. Di sisi ini perlu adanya solusi. Industri tidak bisa disamakan. Ada industri, ada juga padat karya. Di sisi ini kita nggak sendiri," jelasnya.

Meski demikian, Rasyid kembali menekankan bahwa Kadin akan mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Pasalnya, Kadin tak bisa ikut-ikutan seperti asosiasi pengusaha dalam hal pengupahan.

"Jadi untuk UMP lebih baik diserahkan ke mekanisme yang ada. Saya menghormati proses yang ada. Saya tidak mau menyentuh hal tersebut, kalau berbicara cawe-cawe. Jadi kami harus menghargai proses tersebut. Saya setuju melihatnya kepastian hukum karena ada dualisme tadi," imbuhnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Kadin Sarman Simanjorang mengatakan pemerintah tak pernah mengajak pengusaha membahas mengenai UMP 2023 yang ditetapkan berdasarkan Permenaker 18/2022 tersebut. Sehingga, ia melihat wajar saja Apindo melakukan gugatan.

Pasalnya, kata Sarman, kenaikan UMP yang ditetapkan tidak berdasarkan kemampuan pelaku usaha yang saat ini masih banyak belum pulih seutuhnya.

"Tiba-tiba keluar Permenaker 18/2022, bagi kami sangat aneh. Itu tidak melalui proses perundingan, ini kalau kita bicara UMP ya kan bicara antara pengusaha dan pekerja, jangan sampai siapa yang menetapkan, siapa yang bayar. Yang menetapkan pemerintah yang bayar siapa? pemerintah? Kita yang bayar," kata Sarman.

"Jadi kita yang mengetahui kemampuan pengusaha itu kan kita dalam hal ini, makanya kita sangat sayangkan. Jadi kalau Kadin sama Apindo melakukan gugatan ya sah-sah saja supaya kita punya kepastian hukum," imbuhnya.

Sama seperti tahun sebelumnya, Sarman optimis gugatan yang diajukan pengusaha ke MA bakal menang. Karenanya, diharapkan UMP 2023 bisa kembali diformulasikan berdasarkan PP 36/2021.

"Feeling saya nggak mungkin kalah (gugatan). Feeling saya ya, karena bagaimanapun juga PP itu lebih tinggi dari Permenaker," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pakar hebat dari dunia lain

Meta Didenda Rp4,32 T, Diduga Langgar Hukum Privasi Data******

RegulatorIrlandia mendenda perusahaan induk Facebook, MetaPlatforms Inc, senilai US5 juta atau sekitar Rp4,32 triliun (asumsi kurs Rp15.725 per dolar AS) karena melanggar undang-undang privasi data Eropa yang dikenal Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR).

Meta dituding gagal mencegah peretas menyedot informasi pribadi lebih dari 500 juta pengguna Facebook dalam kebocoran data pada 2019.

Melansir CNN Business,Selasa (29/11), ini adalah yang keempat kalinya dalam setahun terakhir Meta dihukum oleh Komisi Perlindungan Data Irlandia. Komisi mengatakan Meta dijatuhkan denda pada Jumat lalu.

Pada September lalu, Meta juga didenda sebesar 405 juta euro terkait penanganan data anak oleh Instagram. Tindakan penegakan hukum lainnya pada Maret 2022 dan dan September 2021 yang berujung pada denda masing-masing sebesar 17 juta euro dan 225 juta euro.

Sementara itu juru bicara Meta mengatakan pihaknya sedang meninjau keputusan Komisi Perlindungan Data tersebut dengan hati-hati dan telah bekerja sama sepenuhnya dengan penyelidikan agensi.

Penyelidikan dimulai April lalu setelah Business Insider melaporkan bahwa lebih dari setengah miliar detail pengguna Facebook diunggah di situs peretas. Namun, Meta mengatakan pelaku kejahatan telah menyalahgunakan alat pengimpor kontaknya untuk mencocokkan nomor telepon yang diketahui dengan profil pengguna Facebook sebelum mengambil informasi tambahan dari profil mereka.

"Melindungi privasi dan keamanan data orang merupakan hal mendasar dalam cara kerja bisnis kami," kata Meta.

"Pengikisan data yang tidak sah tidak dapat diterima dan bertentangan dengan aturan kami dan kami akan terus bekerja sama dengan rekan-rekan kami dalam tantangan industri ini," lanjut pernyataan Meta.

Keputusan Komisi Perlindungan Data Irlandia tersebut muncul di tengah kritik luas oleh pendukung privasi bahwa regulator telah bergerak lambat dan ragu-ragu untuk menegakkan GDPR yang berlaku sejak 2018.

Denda GDPR terbesar hingga saat ini diberlakukan tahun lalu di Amazon (AMZN) sebesar 746 juta euro oleh regulator privasi di Luxembourg yang mengatakan cara perusahaan e-commerce memproses data pribadi tidak sesuai dengan hukum.

[Gambas:Video CNN]

Ujung pedang

Titah Jokowi ke Zulhas: Misi Dagang Keliling Dunia, Saingi China******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengaku mendapat perintah dari Presiden Joko Widodo melakukan misi dagang keliling dunia untuk menyerbu pasar potensial serta menyaingi China, Thailand, dan Vietnam.

"Sekarang saya diperintah Presiden (Jokowi) untuk melaksanakan misi dagang sebulan tiga kali. Kemarin saya satu hari ke India, dapat kontrak US,2 miliar. Bayangkan India itu 1 miliar lebih orangnya, Asia Selatan 1,5 miliar orang, mereka butuh barang banyak dan punya uang, bisa bayar. Selama ini kita kurang serius menggarap itu," jelasnya dalam Indonesia Digital Economy Conference Lazada Indonesia, Selasa (29/11).

Ia menyebut ada tiga kawasan pasar potensial yang akan disasar Indonesia yaitu Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika.

"Dengan (negara) luar kita buka pasar baru. Misi dagang sebulan tiga kali, saya nanti akan ke Mesir, Nigeria, India, dan Arab Saudi untuk membangun misi dagang. Aturannya kita bikin perjanjian agar bebas tarif sehingga pengusaha-pengusaha kita akan lebih mudah," tuturnya.

Lebih lanjut, langkah ini disebut Zulhas sebagai kunci yang bisa membawa Indonesia menjadi negara maju. Menurutnya, langkah pertama agar RI bisa menjadi negara maju adalah menyerbu pasar-pasar potensial tersebut.

"Kalau negara-negara yang saya sebutkan tadi kita gak serbu, sekarang Thailand, Vietnam, dan Tiongkok (China), mereka menyerbu Afrika, Asia Selatan, Asia Tengah, Eropa Timur, dan Amerika Latin. Mereka sudah masuk besar-besaran. Kalau kita tidak, kita akan terlambat," jelasnya.

Kedua, Zulhas menegaskan perlu ada pembenahan dari dalam negeri. Menurutnya, UMKM adalah kunci utama yang harus difasilitasi. Ia menekankan konsep segitiga yang membuat UMKM bekerja sama dengan marketplace dan ritel modern.

[Gambas:Video CNN]

Su Xian'er Han Jin

Buruh Kecam Heru Budi soal UMP DKI 2023 Naik 5,6 Persen******

Partai buruhbersama organisasi serikat buruh menolak upah minimumprovinsi (UMP) DKI Jakarta 2023 yang hanya naik 5,6 persen. Mereka mengecam Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono karena hanya menetapkan UMP tahun depan sebesar Rp4,9 juta.

"Tidak punya hati pada buruh. Tidak punya rasa empati pada buruh. Kami mengecam keras kebijakan Pj Gubernur DKI," ujar Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, dalam keterangan resmi, Rabu (30/11).

Dalam hal ini, Said menyebut ada beberapa alasan penolakan kenaikan UMP DKI.

Pertama, kenaikan 5,6 persen atau Rp259.944 akan membuat buruh semakin miskin. Apalagi tidak ada kenaikan upah di masa pandemi covid-19, padahal harga bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) naik. Kondisi itu disebut membuat daya beli buruh turun 30 persen.

Ia menyebut kenaikan UMP 2023 DKI sebesar 5,6 persen berada di bawah tingkat inflasi 2022.

"Kenaikan UMP tersebut menggunakan inflasi year to year, September 2021 - September 2022. Sehingga hal itu tidak bisa mendeteksi kenaikan harga BBM yang yang diputuskan Oktober (2022)," ujarnya.

Kedua, kenaikan UMP DKI lebih kecil dibandingkan dengan daerah sekitar. Misalnya Bogor di mana bupati wilayah tersebut merekomendasikan kenaikan upah sebesar 10 persen, serta daerah lainnya termasuk Subang, Majalengka, dan Cirebon.

Said menilai Heru Budi tidak berhasil meningkatkan daya beli kaum buruh dan masyarakat kecil. Namun justru berpihak pada kelas menengah atas dan pengusaha.

Menurutnya, kebijakan Heru Budi jauh lebih buruk dibandingkan dengan Gubernur DKI sebelumnya, Anies Baswedan terutama terkait upah minimum dan beberapa kebijakan bagi masyarakat kelas bawah.

Atas dasar itu, buruh akan melakukan aksi besar-besaran di berbagai daerah mulai 1-7 Desember 2022 mendatang.

[Gambas:Video CNN]