link slot gacor jam sekarang

Penangkap Dewa Skyfall

juarahoki

Kemenkop UKM Nilai TikTok Masih Langgar Aturan Usai Akuisisi Tokopedia******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menilai TikTok masih melanggar aturan main di Indonesia meski sudah mengakuisisi Tokopedia.

Staf Khusus Menkop UKM Fiki Satari menegaskan seharusnya TikTok tak boleh kembali menjalankan skema social commerce di Indonesia.

Konsep social commerce dilarang berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Inilah landasan kuat TikTok Shop sempat 'ditendang' dari Indonesia.

Meski begitu, media sosial masih bisa digunakan sebagai sarana promosi. Sedangkan, setiap transaksi mutlak harus dilakukan di marketplace, dalam kasus ini situs Tokopedia, bukan keranjang kuning di aplikasi TikTok.

"Dari sisi medsos-nya kita ingin membuka ruang link out pada platform atau web lainnya. Catatan-catatan ini sudah banyak sekali kita bahas, sangat rawan terkait penyalahgunaan data dan algoritma," tuturnya.

Ia paham ada proses adaptasi. Akan tetapi, Fiki heran mengapa jika masih dalam tahap uji coba yang seharusnya hanya di internal, tetapi malah dilempar ke publik dan berujung pada pelanggaran regulasi lagi.

Lihat Juga : ANALISISMengintip Nasib Proyek IKN Jika Anies Jadi Presiden

Fiki berjanji akan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan serta Kementerian Investasi/BKPM terkait pelanggaran TikTok ini. Ia kemudian menegaskan pelanggaran regulasi atau perizinan bakal dijatuhi sanksi sesuai pelanggarannya.

CNNIndonesia.commencoba mengecek langsung via aplikasi TikTok. Pada aplikasi media sosial asal China ini, tertera fitur 'Shop' di halaman utama.

Lalu, muncul tulisan yang berbunyi 'Service provided by TikTok, partnered with Tokopedia' saat mengakses fitur tersebut. Terlihat juga banner hijau lengkap dengan logo Tokopedia di bagian atas layar.

Namun, ketika proses checkout barang di TikTok Shop, pembeli tidak diarahkan berpindah ke aplikasi Tokopedia. Proses pengisian alamat hingga pembayaran langsung dilakukan di aplikasi TikTok, persis seperti TikTok Shop yang dulu dilarang.

Padahal, sejak Senin (11/12) TikTok sudah resmi mengakuisisi 75 persen saham Tokopedia yang dimiliki GoTo, seharga US,5 miliar atau Rp23,42 triliun (kurs Rp15.617 per dolar AS).

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk mengatakan bisnis Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia kini dikombinasikan di bawah PT Tokopedia.

Akan tetapi, kembalinya TikTok Shop ke Tanah Air dengan menggandeng Tokopedia ternyata tak mengubah skema mereka berjualan. Perusahaan asal China itu tetap mengusung konsep transaksi di media sosial alias social commerce yang dilarang di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)

Kelahiran Kembali Kegilaan Perkotaan

pasarbaris situs slot

Polresta Bandung terjunkan 1.600 personel amankan mudik Lebaran 2024******

Kabupaten Bandung (ANTARA) - Kepolisian Resor Kota Besar Bandung, Jawa Barat menerjunkan sebanyak 1.600 personel gabungan untuk mengawal dan mengamankan pelaksanaan mudik Lebaran 2024 di sejumlah titik keramaian masyarakat dan moda transportasi angkutan penumpang.

Kapolresta Bandung Kombes Pol. Kusworo Wibowo mengatakan bersama stakeholderterkait akan melaksanakan operasi Ketupat Lodaya 2024 selama 13 hari ke depan mulai dari tanggal 4 sampai dengan 16 April 2024.

"Selama 13 hari kita akan melaksanakan Operasi Ketupat 2024 dan diharapkan apa yang menjadi arahan Bapak Kapolri bisa dijadikan pedoman bagi seluruh anggota yang melaksanakan," kata Kusworo di Kabupaten Bandung, Jumat.

Baca juga: Korlantas mulai berlakukan satu arah di jalur tol siang ini

Kusworo menjelaskan seluruh personel tersebut nantinya akan bertugas sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, yang akan disebarkan di titik-titik yang dinilai rawan kemacetan arus lalu lintas di wilayah Kabupaten Bandung.

“Semua jalur kita adakan prioritas. Kita tempatkan personel agar memudahkan dan menambah kecepatan personel di lapangan apabila dibutuhkan masyarakat,” kata dia.

Dia menyampaikan bahwa 1.600 personel gabungan tersebut akan mengisi sejumlah pos pelayanan dan pengamanan Idul Fitri 1445 H yang sudah dibentuk kepolisian.

Dalam pelaksanaan pengamanan arus mudik dan Idul Fitri 1445 H ini, Polresta Bandung telah mendirikan 26 pos yang terdiri dari 23 pos pengamanan, dua pos pelayanan dan satu pos terpadu selama kegiatan operasi Ketupat Lodaya 2024.

“Apabila mengalami ngantuk, silahkan mampir ke pos pengamanan yang sudah kami sediakan untuk masyarakat agar bisa istirahat,” katanya.

Selain itu, Kusworo menjelaskan pihaknya telah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas sebagai antisipasi lonjakan kepadatan di jalur Cileunyi hingga Nagreg pada arus mudik dan balik Lebaran tahun 2024.

"Jalur Cileunyi hingga Nagreg ada beberapa pos yang dilewati dan utamanya adalah pos pelayanan di Cikaledong Nagreg untuk melakukan cara bertindak seandainya Limbangan itu padat maka akan dialihkan arusnya ke Leles Garut,” kata Kusworo.

Baca juga: Bandara Radin Inten terima 4.500 penumpang hari pertama puncak mudik
Baca juga: KAI Purwokerto terima kedatangan 1.323 sepeda motor gunakan KA Motis
Baca juga: Awas peredaran uang palsu saat arus mudik

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Pembunuh Tertinggi yang Terlahir Kembali

link slot

Kementan Minta Bulog Fokus Serap Gabah******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Pertanian (Kementan) ikut menanggapi keluhan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi yang mendapat izin impor daging kerbautahun ini.

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan Syamsul Ma'arif menuturkan Bulog sebaiknya fokus untuk menyerap gabah dan jagung petani saja.

Ia mengatakan saat ini beban Bulog sangat berat. Untuk menyerap hasil panen jagung dan gabah petani saja tidak sanggup, sehingga sebaiknya tidak menambah beban perusahaan.

Ia menjelaskan sesuai hasil rakortas yang dikoordinasikan oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada 28 Maret 2024, diputuskan izin impor daging kerbau hanya diberikan pada PT Berdikari dan PT PPI.

"Jadi begitu keputusan pemerintah selaku regulator," imbuhnya.

Menteri Pertanian Andi Amran sebelumnya juga meminta Bulog memperkuat penyerapan dan distribusi hasil panen raya petani. Bulog diharapkan mampu membeli gabah panen dengan harga yang menguntungkan bagi para petani.

Menurut Amran, saat ini Kementan tengah fokus pada pemenuhan pangan dalam negeri untuk menekan kebijakan impor. Dua di antara komoditas yang ditargetkan adalah padi dan jagung sebagai komoditas strategis nasional.

Lihat Juga : Daftar Tol yang Diskon saat Mudik, Berlaku Mulai Hari Ini

"Jangan sampai kita terlalu bersemangat pada impor daging kerbau tapi serap gabah dan jagung hasil panen raya petani malah tidak berdaya," kata dia.

Belakangan, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengungkapkan pihaknya tak mendapat izin impor daging kerbau tahun ini. Padahal, pihaknya sudah mengajukan izin sejak awal tahun.

Saat ditanya alasan mengapa Bulog tidak bisa mendapatkan izin impor, Bayu enggan menjawabnya. "Jangan nanya ke Bulog, tanya ke orang yang punya otoritas di bidang daging," ucapnya di Jakarta, seperti dikutip dariCNBC Indonesia, Selasa (2/4).

Bayu menuturkan sejak awal 2024 pihaknya telah mengajukan izin impor daging kerbau sebanyak 100 ribu ton. Namun, sampai dengan H-8 jelang Lebaran Idul Fitri, Bulog masih belum mendapatkan izin importasi tersebut.

Padahal, daging kerbau impor yang didatangkan Bulog kerap menjadi primadona atau ramai diborong masyarakat saat menjelang Idul Fitri.

"Iya, betul (dia primadona), banyak dicari (masyarakat). Jadi silahkan ditanya saja lah yang punya otoritas perdagingan, Bulog otorisasinya kan lebih banyak di beras," ucap Bayu.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/sfr)

Sistem seni bela diri yang tiada taranya

cara mendapat uang dengan menonton youtube

Eddy Hiariej sebut permohonan AMIN dan Ganjar******

Artinya ada pengakuan secara diam-diam.

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada Edward Omar Sharif Hiariej menyebut dalil-dalil permohonan yang diajukan Anies-Muhaimin (AMIN) dan Ganjar-Mahfud bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengadilinya.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM yang kerap disapa Eddy itu mengatakan bahwa wewenang MK dalam sengketa pemilu hanya sebatas persoalan penghitungan suara. Hal itu telah termaktub dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK.

"Yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanyalah sebatas hasil penghitungan suara, tidak lain dan tidak bukan karena kita melakukan interpretasi gramatikal sistematis, baik terhadap Pasal 24C maupun Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang MK," ucap Eddy saat dihadirkan sebagai ahli dari kubu Prabowo-Gibran di Gedung I MK RI, Jakarta, Kamis.

Eddy mengutarakan bahwa postulat yang berarti perkataan adalah hal pertama yang diperiksa untuk mencegah adanya kesalahan pengertian atau kekeliruan dalam menemukan hukum. Oleh sebab itu, dalil permohonan AMIN dan Ganjar-Mahfud hanya mempersoalkan hal-hal di luar kewenangan MK.

"Artinya, kalau MK ini diminta untuk mengadili sesuatu yang di luar kewenangannya, sesungguhnya kuasa hukum Paslon 01 dan kuasa hukum Paslon 03 memaksa Mahkamah untuk melanggar apa yang kita sebut sebagai yuridikitas rechtmatingheidatau asas yuridikitas yang berarti bahwa Mahkamah atau pengadilan tidak boleh memutus sesuatu yang berada di luar kewenangannya," ucap Eddy.

Di samping itu, terkait dengan permasalahan keabsahan pencalonan Prabowo-Gibran, Eddy menilai hal itu merupakan sengketa proses dan bukan merupakan kewenangan MK.

Seharusnya, kata dia, pasangan calon lain yang keberatan menggugat ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) ketika KPU mengeluarkan keputusan pencalonan Prabowo-Gibran. Namun, AMIN maupun Ganjar-Mahfud tidak mengajukan gugatan tersebut.

Baca juga: Karpet merah bagi kepala daerah menuju Istana belum terbentang luas
Baca juga: MK pastikan empat menteri akan hadir dalam sidang PHPU

"Secara de facto, pada masa kampanye, saat debat presiden dan wakil presiden, hal ini tidak pernah dipersoalkan. Artinya ada pengakuan secara diam-diam," kata Eddy.

Ia menilai persoalan batas usia seharusnya tidak persoalkan karena KPU hanya melaksanakan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

"Semestinya, terkait dengan batas usia ini tidak dipersoalkan kepada KPU, tetapi kepada MK," tuturnya.

Dalam PHPU Pilpres 2024, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Anies-Muhaimin pada intinya meminta MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Anies-Muhaimin juga memohon MK mendiskualifikasi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta Pilpres 2024. Keduanya turut meminta MK memerintahkan kepada KPU melakukan pemungutan suara ulang Pilpres 2024 tanpa mengikutsertakan Prabowo-Gibran.

Sementara itu, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Ganjar-Mahfud memohon MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Mereka turut meminta MK mendiskualifikasi Prabowo-Subianto selaku pasangan calon peserta Pilpres 2024. Kemudian, juga memohon MK memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang untuk Pilpres 2024 hanya antara Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Guru Tiongkok terlahir kembali di dunia lain

dota88

Transmedia Gelar Mudik Asyik 2024, Diikuti 531 Karyawan dan Keluarga******

Jakarta, CNN Indonesia--

Transmedia kembali menggelar mudik bersama untuk karyawan yang ingin pulang ke kampung halaman pada Lebaran2024. Ajang bertajuk Mudik Asyik 2024 itu diikuti ratusan peserta dari keluarga besar Transmedia.

Keberangkatan peserta mudik Transmedia diawali dengan pelepasan secara simbolis oleh jajaran direksi dari kawasan CT Corp, Jumat (5/4), pada pukul 10.00 WIB.

"Puji syukur kita panjatkan karena untuk kesekian kalinya kita bisa berangkat bersama ke kampung halaman. Ada rezeki yang bisa kita bagi dari Transmedia," ujar Direktur Keuangan TransCorp Warnedy Satmana.

Selain itu, Warnedy juga mendoakan supaya semua karyawan dapat kembali ke Jakarta dalam kondisi prima setelah menghabiskan waktu Lebaran di kampung halaman.

"Mudah-mudahan perjalanan ini lancar, sampai ke tujuan dengan selamat dan bisa bertemu dengan keluarga dan kumpul semua," ujar Warnedy.

"Kemudian nanti bisa kembali dengan selamat untuk bekerja lagi setelah pulang ke kampung halaman," lanjutnya.

Dalam edisi ini, program mudik diikuti oleh 531 peserta yang terdiri dari karyawan dan keluarga karyawan. Para peserta diberangkatkan memakai 12 unit bus menuju 8 rute di seluruh Pulau Jawa.

Rute pertama, Jakarta-Surabaya, melewati sejumlah titik yang didominasi kawasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, termasuk Tegal, Semarang, Tuban hingga Gresik. Ada pula rute menuju Surabaya yang melewati Cirebon, Cepu, hingga Bojonegoro.

Kemudian, terdapat dua rute Jakarta-Malang yang juga melintasi Jawa Tengah hingga Jawa Timur, mulai dari Sragen, Salatiga, Ngawi, Jombang, Mojokerto, Tulung Agung, hingga Kediri.

Beberapa bus juga menempuh rute Jakarta-Yogyakarta yang akan melintasi Purwokerto, Banjarnegara, Pajagan, Kebumen, Magelang, hingga Purworejo.

Selain itu, mudik tahun ini juga menyiapkan dua rute untuk Jakarta-Solo. Beberapa titik yang akan dilewati, termasuk Pemanukan, Jatibarang, Cileunyi, Tasikmalaya, Tegal, Pekalongan, Wates, hingga berakhir di Solo.

[Gambas:Video CNN]

(fer/sfr)

Faun

lapor situs slot penipu

Hari Persandian dan pentingnya jaga ruang siber******

Jakarta (ANTARA) - Setiap tanggal 4 April kita memperingati Hari Persandian Indonesia, sebuah kesempatan untuk merayakan peran penting lembaga persandian dalam menjaga keamanan negara.

Sewaktu masih di Akademi Sandi Negara (Aksara) atau yang sekarang dikenal sebagai Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN) diajarkan bagaimana beratnya perjuangan Mayjen TNI dr. Roebiono Kertopati merintis, sampai akhirnya terbentuk Badan Persandian Negara pada tanggal 4 April 1946.

Sebelum menerima penugasan dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia Mr. Amir Sjariffudin (saat itu) untuk mendirikan serta memimpin sebuah badan pemberitaan rahasia bagi kepentingan pemerintahan, Roebiono adalah sosok yang awam dengan dunia persandian. Sebelumnya ia adalah seorang dokter yang berdinas di Kementerian Pertahanan Bagian-B (intelijen).

Tugas berat lainnya adalah membentuk serta membangun "dinas code" bersamaan dengan tugas membangun sistem kode sandi. Awal pembentukan dinas code dilakukan oleh Roebiono, dia dibantu oleh Lettu Santoso yang ditunjuknya sebagai kepala pendidikan persandian pada Desember 1946.

Dinas Code pada waktu itu juga dikenal sebagai Badan Persandian Negara, sebuah badan yang berlokasi di Yogyakarta dan memiliki kedudukan langsung di bawah Kementerian Pertahanan Bagian-V dengan tugas pokok mengelola persandian.

Selain mengembangkan sistem kode sandi, dinas code juga memiliki tugas untuk memecahkan pesan-pesan bersandi milik musuh serta melaksanakan tugas dinas kurir untuk memeriksa berita dari dalam serta luar negeri. Mungkin kita dahulu juga belum benar-benar bisa merdeka jika tidak ada persandian serta dinas code karena semua rencana operasi perang akan mudah sekali disadap oleh pihak musuh.

Dari dinas code itulah akhirnya terus berkembang, sehingga menjadi organisasi besar, yaitu Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), setelah beberapa kali bertransformasi.

Ruang siber telah menjadi arena yang dinamis dan tidak terduga dengan berbagai ancaman yang terus berkembang. Dari serangan siber yang bertujuan merusak infrastruktur kritis hingga pencurian data dan penyebaran disinformasi, tantangan yang dihadapi dalam ruang siber makin kompleks dan mengkhawatirkan.

Ruang siber adalah domain virtual yang mencakup jaringan komputer, sistem informasi, perangkat lunak, dan data yang terhubung secara global. Dalam ruang siber ini terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, baik oleh individu, organisasi, maupun negara, seperti serangan siber, pencurian identitas, penyebaran disinformasi dan hoaks, kejahatan siber dan kriminalitas daring, perang informasi dan kebijakan, kerentanan infrastruktur kritis, serta perlindungan privasi dan data.

Ruang siber telah menjadi medan perang modern yang memperlihatkan kompleksitas dan keunikan tersendiri. Ancaman siber berkembang dengan cepat dan sering kali bersifat tak terlihat, mencakup serangan siber, pencurian data, propaganda daring, dan bahkan perangkat lunak jahat yang bertujuan untuk merusak infrastruktur kritis. Dalam menghadapi tantangan ini, persandian Indonesia dihadapkan pada tugas yang tidak mudah.

Sudah banyak deretan lembaga pemerintahan serta swasta yang menjadi korban pencurian data, di antaranya 74 gigabita data Bank Indonesia, 17 juta data pelanggan PLN, 17.000 data akun Ditjen Pajak, 679.000 surat untuk Presiden Jokowi, 26 juta data Polri, 3,2 miliar data Peduli Lindungi, 2,3 juta data DPT 2014, 6 juta data pasien rumah sakit, dan 1,3 juta data eHAC.

Berikutnya 38 megabita data pengaduan KPAI, 26 juta data anggota Polri, 1,3 triliun data registrasi simcard, 36 juta data kendaraan bermotor, 272 juta data BPJS kesehatan, 19 juta data BPJS Ketenagakerjaan, 2 juta data foto dari BPJS, 34 juta data paspor, dan 6,9 juta data visa.

Selanjutnya 186 juta data KPU, 1 triliun data Kemendesa, 337 juta data disdukcapil, 6,8 juta data DPT Provinsi DKI, 1.64 terabita data dicuri dari situs Kemhan, 204,8 juta data DPT KPU, dan yang paling akhir adalah pencurian 380.000 data pelanggan Biznet & 154.000 pelanggan Biznet Gio yang disinyalir dilakukan oleh orang dalam perusahaan sendiri.

Mengingat banyaknya kebocoran data tersebut, persandian memainkan peran yang sangat vital sebagai benteng terakhir dalam menjaga keamanan siber karena tidak ada sistem yang betul-betul kuat. Persandian berupa enkripsi akan memastikan bahwa data yang dikirimkan dan disimpan di lingkungan digital dilindungi dari akses yang tidak sah, sehingga jika terjadi pencurian data, pelaku tidak akan bisa membaca isi informasi di dalamnya.

Dengan menggunakan teknik persandian yang tepat, pesan atau data yang ditransmisikan melalui jaringan dapat diacak, sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang untuk mencegah penyadapan. Memastikan kerahasiaan komunikasi dan persandian menjadi instrumen penting dalam menjaga kerahasiaan operasi, perencanaan strategis, dan pertukaran informasi rahasia pada militer dan intelijen yang tentunya akan membantu menjaga keunggulan strategis dan keamanan nasional suatu negara.

Selain enkripsi, salah satu bentuk persandian yang juga perlu dimanfaatkan adalah "digital signature" yang dapat disematkan pada dokumen digital yang akan menjamin otentitas dari dokumen digital. Dokumen digital yang sudah disematkan "digital signature" akan dapat diketahui dengan mudah jika dilakukan perubahan pada dokumen tersebut, sehingga tidak akan dapat disangkal apakah dokumen digital tersebut masih autentik atau sudah diubah.

Pada zaman yang serba digital ini kebutuhan "digital signature" akan sangat besar, baik pada sektor pemerintahan maupun sektor swasta. Di Indonesia sendiri, saat ini sudah terdapat cukup banyak penyelenggara sertifikat elektronik dan "digital signature". Hanya saja, pada era digital yang makin kompleks ini, ruang siber menjadi medan perang yang tak terlihat, meski sangat berpengaruh.

Di balik layar, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Indonesia menjalankan peran krusial dalam menjaga keamanan dan kedaulatan dalam ranah siber.

Sebagai lembaga strategis yang bertanggung jawab atas keamanan siber nasional, kepemimpinan serta personel yang memiliki kompetensi tinggi sangatlah krusial karena tantangan dalam ruang siber makin kompleks dan beragam, sehingga BSSN memerlukan pemimpin serta personel yang memahami secara mendalam berbagai aspek keamanan siber, termasuk ancaman yang berkembang, teknologi terbaru, dan regulasi terkait.

Pemimpin yang berkompeten akan dapat memimpin tim dengan efisien serta mampu merespons dengan cepat dan tepat dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan merespons ancaman siber yang muncul dalam menghadapi ancaman siber yang terus berubah.

BSSN juga bertanggung jawab atas pengembangan kebijakan dan regulasi terkait dengan keamanan siber, sehingga pemimpin serta personel yang berkompeten diharapkan akan dapat merancang kebijakan yang efektif dan adaptif sesuai dengan perkembangan teknologi dan ancaman.

Pemimpin serta personel yang berkompeten dapat membangun kemitraan yang efisien dan saling menguntungkan karena keberhasilan BSSN dalam menjaga keamanan siber nasional juga bergantung pada kemampuannya untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, sektor swasta, dan lembaga internasional.

Pemimpin serta personel yang berkompeten akan dapat memimpin program pelatihan, penelitian, dan pengembangan teknologi yang diperlukan untuk memperkuat pertahanan siber karena BSSN harus terus mengembangkan kapasitas teknis dan manusianya dalam bidang keamanan siber. Kepemimpinan serta personel yang kompeten dan efektif di BSSN akan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kemampuan negara dalam melindungi warga dan infrastruktur dari ancaman siber.

Dengan penuh rasa hormat, terima kasih disampaikan kepada seluruh pahlawan tanpa tanda jasa dalam bidang persandian serta ahli persandian yang bekerja keras di balik layar untuk melindungi negara kita.

Selamat Hari Persandian Nasional!
Dirgahayu Badan Siber dan Sandi Negara!
Bersama BSSN, kita jaga ruang siber menuju Indonesia Emas.


*) Dr. Pratama Persadha adalah Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC

 

Copyright © ANTARA 2024