situs slot new member pasti menang

Kamu Xuan Zhou Youwei

Wakil Erick Thohir Sebut 2 Dana Pensiun BUMN Lagi Terindikasi Fraud******

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan ada duadana pensiun(dapen) BUMN yang terindikasifraud. Namun, dia enggan menyebut apa kedua BUMN tersebut.

"Nanti kita akan lihat lagi dua (dapen) ini insyaAllah Januari kita umumkan," katanya di Menara Danareksa, Jumat (29/12).

Tiko, sapaan akrabnya, mengatakan ada tiga fokus yang dilakukan terhadap dapen BUMN. Pertama, meneliti kecukupan rasio kecukupan dana (RKD).Kedua,meneliti mengenai investasi. Ketiga, terkait fraud.

Pada Oktober lalu, Menteri BUMN Erick Thohir telah menyerahkan empat laporan dugaan korupsi dapen BUMN ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Keempat dapen tersebut yakni milik PT Inhutani (Persero), PT Angkasa Pura I (Persero), PT Perkebunan Nusantara (Persero) atau PTPN, dan ID Food.

Erick mengatakan kerugian negara akibat dapen bermasalah tersebut mencapai Rp300 miliar.

Ia akan terus menindak dapen BUMN yang melakukan pelanggaran. Ia mengaku tidak memiliki target khusus. Namun ia akan segera melaporkan ke Kejagung bila hasil audit menunjukkan adanya penyelewengan.

Kementerian BUMN berupaya memperbaiki pengelolaan dapen melalui pooling fund atau dana gabungan di bawah Indonesia Financial Group (IFG), yang mengelola asuransi, penjaminan dan investasi.

Erick menyampaikan dapen yang bermasalah membutuhkan tambahan modal sebesar Rp12 triliun. Dana tersebut didapatkan dari BUMN yang menangani dapen bermasalah.

Menurutnya, penambahan modal ini bisa memakan waktu dua hingga tiga tahun. Pasalnya, hal ini dipengaruhi oleh masalah keuangan yang harus diselesaikan.

"Tergantung dari BUMN. Kalau BUMN-nya, misalnya, ada problem cash flow total, itu masalah lain yang harus diselesaikan. Jadi enggak semudah itu. Makanya, ini kembali, kalau masih mau punya pensiunan-pensiunan ini problem, mestinya ada
konsolidasi," jelas Erick.

[Gambas:Video CNN]

Sistem bantuan yang sangat baik

IHSG Berpeluang Menguat Hari Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Kamis (4/1) ini.

Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan pergerakan IHSG hari ini akan kembali menguji level resistennya ke 7.356 pada pekan ini.

"Berdasarkan indikator MACD menandakan momentum bullish," ujar Ivan dalam riset hariannya.

Sedangkan, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya juga memperkirakan IHSG akan melemah terbatas pada hari ini.

Menurutnya, IHSG terlihat masih betah berada dalam level konsolidasi dengan potensi tekanan minor yang berpeluang terjadi. Namun masih terjadinya capital inflow di pekan ini turut menjadi penopang bagi pergerakan IHSG.

"Sehingga peluang koreksi wajar masih dapat dimanfaatkan oleh investor untuk melakukan akumulasi pembelian terutama untuk saham saham berfundamental kuat, hari ini IHSG berpotensi melemah terbatas," kata William.

Ia pun memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support7.123 dan resistance7.337 hari ini.

William pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni AALI, BBNI, GGRM, BMRI, BSDE, AKRA, dan LSIP.

IHSG ditutup di level 7.279 pada Rabu (3/1) sore. Indeks saham melemah 44,49 poin atau minus 0,61 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp6,81 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 17,82 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 262 saham menguat, 259 terkoreksi, dan 249 lainnya stagnan. Terpantau, sembilang dari 11 indeks sektoral melemah, dipimpin oleh sektor kesehatan, yakni minus 0,86 persen.

Naga Terkutuk

Konsultan Properti Sebut Pajak Hiburan 40 Persen Bebani Bisnis Hotel******

Konsultan properti Colliersmenyebut pajak hiburan 40 persen membebanihoteldi seluruh Indonesia yang mulai pulih dari pandemi covid-19.

Head of Advisory Services Colliers Monica Koesnovagril mengatakan kenaikan pajak untuk golongan diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa itu jelas memberatkan.

"Secara umum ini agak berat karena hotel pada umumnya sekarang itu lagi mulai recoverysetelah pandemi. Pada saat pandemi hancur-hancuran, sekarang baru mulai naik, tiba-tiba dihantam lagi 40 persen rasanya akan berat. Dan ini kan berlakunya bukan cuma di Bali, seluruh Indonesia sebenarnya," katanya dalam Media Briefing Kuartal IV 2023 secara virtual, Rabu (10/1).

Akan tetapi, ia menyebut seberapa besar dampak yang akan muncul dari kenaikan tarif pajak ini harus dilihat lebih lanjut di lapangan.

"Artinya untuk semua kelas pun akan lebih berat. Pengeluaran orang akan jadi lebih tinggi. Sekarang hoteliers berusaha tarik orang-orang datang, tapi sekarang ada tambahan gitu (pajak 40 persen). Rasanya itu akan berpengaruh," tandas Monica.

Berdasarkan data Colliers, ada banyak hotel di Bali tutup pada 2020-2023. Meski ada yang akhirnya buka kembali, tak sedikit yang akhirnya gulung tikar.

Sejak covid-19 mulai reda, tingkat wisatawan domestik dan asing ke Bali diklaim terus meningkat, setidaknya mulai 2022. Tingkat keterisian dan harga hotel pun terus membaik dalam dua tahun terakhir.

Namun, tarif pajak untuk kelompok spa Cs terdampak kenaikan. Ini tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Perbedaan UU HKPD dengan aturan sebelumnya hanya ada di batas bawah tarif pajak hiburan untuk kelompok diskotek hingga spa. Pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tak ada batas bawah dan hanya disebutkan batas maksimal pajak untuk kelompok tersebut sebesar 75 persen.

Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya protes dengan tarif baru itu. Ia mengaku Bali sebelumnya hanya memungut 15 persen untuk kegiatan spa.

"Kebijakannya akan membunuh usaha spa. Spa dengan hiburan harus dibedakan. Kalau hiburan dan karaoke, mereka jual minuman dan segala macam atau diskotek, itu beda," ucap Suryawijaya saat dihubungi, Senin (8/1).

"Spa ini kebugaran atau wellnesskalau di Bali. Jadi itu berbeda, jangan disamakan. Ini kan kebugaran karena kita ingin mereka (wisatawan) ke Bali, dia bisa menyegarkan melakukan terapis spa ini. Jadi beda," tegasnya.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menegaskan UU HKPD sudah mempertimbangkan pendapat sejumlah pihak terkait.

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Kemenkeu Lydia Kurniawati Christyana menyebut batas bawah pajak hiburan dipatok demi membantu masyarakat kurang mampu.

"Dalam penetapan tarif, pemerintah dan DPR telah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, mendasarkan pada praktik pemungutan di lapangan," ucap Lydia kepada CNNIndonesia.com.

"Dan mempertimbangkan pemenuhan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu dan perlu mendapatkan dukungan lebih kuat melalui optimalisasi pendapatan negara," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Ratu berdarah dingin bertemu cinta

Pebisnis Spa Protes Pajak Hiburan 40 Persen Bakal Matikan Usaha******

Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) BaliI Gusti Ngurah Rai Suryawijaya menyatakan para pengusaha spadi keberatan dengan adanya kenaikan pajak hiburan sebesar 40 persen.

Bisnis spa masuk dalam kategori hiburan sehingga bakal dipajaki 40 persen.

"Kebijakannya akan membunuh usaha spa. Spa dengan hiburan harus dibedakan. Kalau hiburan dan karaoke, mereka jual minuman dan segala macam atau diskotek, itu beda," kata Suryawijaya saat dihubungi Senin (8/1).

Menurutnya, pemerintah terburu-buru menaikkan pajak hiburan dari sebelumnya 15 persen, tiba-tiba naik menjadi 40 persen. Hal ini membuat kaget para pebisnis spa.

"Masa dari 15 persen sampai 40 persen? Ini kalau kenaikan, iya, pelan-pelan ojo kesusu. Jangan ngagetin usaha dan itu akan membunuh usaha. Kita kan baru recovery, baru sembuh dari 2,5 tahun pandemi Covid," ucapnya.

Ia menilai kebijakan ini bakal membuat bisnis spa bangkrut. Pasalnya, bagaimana usaha pijat ini bisa bertahan jika pajak akan menggerogoti pemasukan.

"Bagaimana usaha tumbuh dan berkembang kalau bayar tax-nya 40 persen? Operasional cost 60 persen dan bayar tax 40 persen, bagaimana bisa hidup?" ungkapnya.

Oleh karena itu, PHRI mendesak pemerintah meninjau ulah besaran tarifnya agar bisnis spa bisa tumbuh, bukan malah tutup.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Badung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, spa bakal dipungut pajak sebesar 40 persen.

Mengacu perda itu, pajak hotel, restoran, parkir dan hiburan ditetapkan sebesar 10 persen. Namun, pajak hiburan khusus tarif jasa mandi uap atau spa, diskotek, karaoke, kelab malam, dan bar, dipungut paling rendah 40 persen per 1 Januari 2024.

[Gambas:Video CNN]

Jalan menuju pagi berbintang

IHSG Berpeluang Menguat Hari Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Kamis (4/1) ini.

Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan pergerakan IHSG hari ini akan kembali menguji level resistennya ke 7.356 pada pekan ini.

"Berdasarkan indikator MACD menandakan momentum bullish," ujar Ivan dalam riset hariannya.

Sedangkan, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya juga memperkirakan IHSG akan melemah terbatas pada hari ini.

Menurutnya, IHSG terlihat masih betah berada dalam level konsolidasi dengan potensi tekanan minor yang berpeluang terjadi. Namun masih terjadinya capital inflow di pekan ini turut menjadi penopang bagi pergerakan IHSG.

"Sehingga peluang koreksi wajar masih dapat dimanfaatkan oleh investor untuk melakukan akumulasi pembelian terutama untuk saham saham berfundamental kuat, hari ini IHSG berpotensi melemah terbatas," kata William.

Ia pun memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support7.123 dan resistance7.337 hari ini.

William pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni AALI, BBNI, GGRM, BMRI, BSDE, AKRA, dan LSIP.

IHSG ditutup di level 7.279 pada Rabu (3/1) sore. Indeks saham melemah 44,49 poin atau minus 0,61 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp6,81 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 17,82 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 262 saham menguat, 259 terkoreksi, dan 249 lainnya stagnan. Terpantau, sembilang dari 11 indeks sektoral melemah, dipimpin oleh sektor kesehatan, yakni minus 0,86 persen.

Kecintaan pada hiburan Korea

Rokok Elektrik Kena Pajak Mulai Hari Ini******

Aturan pajak rokok elektrikresmi diterbitkan oleh Kementerian Keuangandan berlaku mulai hari ini, 1 Januari 2024. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143/PMK/2023 mengenai Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok.

Berdasarkan PMK tersebut, tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10 persen dari cukai rokok. Rokok elektrik juga dipastikan ikut terkena pajak rokok karena tercantum dalam aturan terbaru itu.

Lihat Juga : Kemenhub Wujudkan Pemerataan Pembangunan dengan Bandara Baru di 3TP

Selain rokok elektrik, pajak rokok itu juga berlaku untuk berbagai hasil tembakau, seperti sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL).

"Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Cukai Rokok," bunyi Pasal 2 Ayat 3 PMK Nomor 143/PMK/2023.

Pengenaan pajak atas rokok elektrik ini, jelas Kemenkeu, merupakan bagian dari masa transisi, yakni sejak pengenaan cukai atas rokok elektrik pada 2018.

Rokok elektrik akhirnya ikut terkena pajak rokok yang merupakan pungutan atas cukai rokok alias piggyback taxes.

"Pemberlakuan Pajak Rokok atas Rokok Elektrik (REL) pada tanggal 1 Januari 2024 ini merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam memberikan masa transisi pemungutan pajak rokok atas rokok elektrik sejak diberlakukan pengenaan cukainya di pertengahan tahun 2018," bunyi keterangan resmi Kemenkeu.

Sebelumnya, pemerintah juga resmi menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk rokok dengan kenaikan rata-rata 10 persen.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191 Tahun 2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris (TIS).

Kenaikan tarif cukai yang berlaku pada harga jual rokok ini efektif berlaku mulai 1 Januari 2024, sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (2) huruf b PMK tersebut.

"Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram dan tarif cukai per batang atau gram Hasil Tembakau buatan dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024," bunyi aturan itu.

Lihat Juga : KALEIDOSKOPDaftar 5 Berita Ekonomi Terpopuler Sepanjang 2023