pinjaman yg di awasi ojk

Petualangan seorang gadis cerdas

Satgas Disiapkan, Teten Singgung TikTok Medsos dan Shop di China Beda******

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki menyebut Presiden Jokowi tengah menyiapkan satgas transformasi digital terkait rencana pelarangan TikTok Shop di Indonesia.

Teten mengatakan selama ini pengaruh transformasi digital dalam perekonomian negara itu memang sangat besar dan tak terhindarkan. Sehingga perlu perlindungan untuk pasar domestik. 

Dalam rapat dengar pendapat di Komisi VI DPR, Teten mengatakan agar Indonesia mencontoh China yang berhasil melakukan akselerasi digital, melahirkan ekonomi baru sekaligus melindungi pasar domestik dengan ketat.

"Di China platform digital tidak boleh monopoli. Media sosial dan dagang dipisah. TikTok sendiri di Tiongkok dipisah antara TikTok medsosnya dan TikTok Shop-nya. Nah, di Indonesia dibolehkan. Yang bodoh siapa?" sambungnya.

Maka itu, Teten menegaskan bahwa pemerintah harus segera mengatur ekonomi digital secepatnya. Jika tidak, transformasi digital bisa menjadi ancaman bagi ekonomi domestik sehingga dapat membunuh ekonomi lama.

"Harus melahirkan ekonomi baru, bukan membunuh investor lama, membunuh warung lama. Karena itu Pak Presiden saat ini sedang menyiapkan satgas transformasi digital," kata dia.

Teten mengatakan akan membahas persoalan ini lebih lanjut dengan Menteri Perdagangan dan Menteri Investasi pada Kamis (14/9) besok.

Sebelumnya, Teten sudah memanggil pihak TikTok Indonesia untuk melarang para penjual dalam melakukan praktik predatory pricing atau memberikan harga yang tidak masuk akal. Namun hingga kini panggilan tersebut belum berbuah hasil.

"Sebelumnya saya juga memanggil Shopee, karena Shopee pernah melakukan menjual produk dari China dengan harga predatory pricing yang enggak masuk akal. Dan mereka sepakat meng-drop produk-produk pakaian muslim, waktu itu, untuk tidak dijual lagi," lanjut dia.

Teten pun berpendapat jika pemerintah berani memberikan aturan, para pelaku penjual e-commerce seperti di TikTok tentu akan mau berkompromi.

Lihat Juga : TikTok Respons Rencana Pemerintah Larang TikTok Shop di RI

"Menurut saya pengaturannya bukan pengaturan secara elektronik aja, tapi bea masuk juga harus diatur," ucap Teten.

"Jadi ini sedang kita siapkan, Pak Presiden sudah menugaskan, kami juga sedang menyiapkan. Jadi memang kita perlu, Permendag (Peraturan Menteri Perdagangan) enggak cukup, kita perlu ada national policy mengenai digital economy," tegasnya.

Di kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menyatakan hal ini telah menjadi persoalan prioritas dan sedang dalam proses harmonisasi.

"Memang ada harmonisasi terkait dengan Permendag 50 (Tahun 2020). Jadi Permendag 50 itu sedang dibicarakan secara detail dan komprehensif. Terkait detail baik itu dari mulai sisi perizinannya, harganya, barangnya, sampai juga kepada mekanisme membeli dan menjual," kata Jerry.

Sementara itu, TikTok Indonesia meminta pemerintah mengkaji ulang rencana larangan TikTok Shop beroperasi di Indonesia.

Head of Communications TikTok Indonesia Anggini Setiawan menyebut hampir 2 juta bisnis lokal di tanah air tumbuh dan berkembang berkat hadirnya social commerce.

"Memisahkan media sosial dan e-commerce ke dalam platform yang berbeda bukan hanya akan menghambat inovasi, namun juga akan merugikan pedagang dan konsumen di Indonesia," kata Anggini kepada CNNIndonesia.com, Selasa (12/9).

"Kami berharap pemerintah dapat memberikan kesempatan yang sama bagi TikTok," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan ini, waktu itu

China Minat Lanjutkan Kereta Cepat dari Bandung ke Surabaya******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyebut Chinaingin menggarap dan melanjutkan kereta cepatdi Indonesia hingga ke Surabaya, Jawa Timur.

Luhut mengatakan keinginan disampaikan Perdana Menteri China Li Qiang kepadanya saat menjajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dari Stasiun Halim-Karawang PP pada Rabu (6/9). Keduanya berangkat pukul 15.58 WIB dan kembali lagi ke Halim sekitar pukul 16.40 WIB.

"Tadi di kereta kami banyak sekali diskusi mengenai proyek ini (KCJB). Memang kualitasnya tinggi. Seperti yang berkali-kali kami sampaikan, Presiden (Joko Widodo) kan mengarahkan ada studi kereta cepat sampai Surabaya," katanya di Stasiun Halim, Jakarta Timur, Rabu (6/9).

Namun, kelanjutan proyek tersebut tidak akan dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Kelanjutan akan terealisasi pada periode pemerintahan selanjutnya.

Budi menyebut perpanjangan juga dilakukan setelah KCJB rampung sepenuhnya hingga Stasiun Tegalluar, Bandung.

"Iya tetap dilanjutkan (sampai Surabaya). Nanti akan sampai Surabaya untuk kabinet selanjutnya," kata Budi di Lapangan Grha Sabha Pramana UGM Yogyakarta, dikutip dari Antara, Senin (31/7).

[Gambas:Video CNN]

Remaja yang merindukan penyakit cinta

Luhut Buka Suara soal Polemik Penghapusan Pertalite******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan InvestasiLuhut Binsar Panjaitan mengakui pemerintah tengah mengkaji wacana penghapusan pertalite. Hal itu berkaitan dengan upaya mengatasi masalah polusi udara di Indonesia.

"Nanti kita lakukan semua itu, sekarang lagi dihitung. Ini kan apa namanya, supaya, ini masalah polusi juga. Jadi, kita mau apa namanya etanol berapa persen, supaya oktannya turun (naik), supaya sulfurnya kurang," jelas Luhut di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Rabu (6/9).

"Karena sampai hari ini kita lihat yang paling banyak terpengaruh udara ini dari transportasi, itu emisi karbon tadi. Hasil pengetesan di lapangan sekarang 37 persen sepeda motor itu tidak lulus uji emisi. Jadi, sekarang kita mau perbaiki dulu bahan bakarnya," imbuh Luhut.

Terkait peralihan pertalite ke pertamax green 92, Luhut memastikan harganya akan dipikirkan sedemikian rupa agar tidak membebani masyarakat.

"Sekarang yang kita lakukan ini baru feeling, belum data lengkap. Jadi, saya pikir setelah studi ini (Prospera) selesai dalam minggu-minggu ini, kita akan target lebih bagus. Ini sekaligus saya pikir Presiden (Joko Widodo) mintakan supaya kita benahi semua. Ini kan kerjaan lama," jelasnya.

"Ya kita akan tetap lihat (harga pertamax green 92) agar rakyat itu gak terbebani. Itu kuncinya," tutup Luhut.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati sebelumnya menghebohkan jagad maya usai mengusulkan penghapusan pertalite di 2024 dan menggantinya ke pertamax green 92.

Kendati, Nicke mengklarifikasi bahwa wacana penghapusan pertalite itu masih berupa usulan Pertamina. Ini merupakan bagian dari Program Langit Biru Tahap 2 selaku kajian internal Pertamina yang bakal diusulkan ke pemerintah.

Di lain sisi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan hasrat tersebut belum bisa dilakukan tahun depan. Pasalnya, bahan baku etanol yang diperlukan untuk memproduksi pertamax green belum banyak tersedia di Indonesia.

Arifin menyebut saat ini perkebunan tebu untuk bahan baku etanol sudah ada di Jawa Timur. Namun, itu belum cukup sehingga pengembangannya harus diupayakan dengan bantuan teknologi dari Brasil.

"Nah kalau itu bisa, nanti itu rencana, ya kita lihat potensi pengembangannya di Papua. Karena dulu katanya bibit tebu itu asalnya dari Papua, pindah ke Portugis, baru ke Brasil. Nah sekarang balik ke habitatnya," ujarnya di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (1/9).

[Gambas:Video CNN]

Sistem negara adidaya dua dimensi

KCIC Akan Uji Coba Kereta Cepat Gratis September Ini******

PTKereta CepatIndonesia China (KCIC) berjanji mengadakan uji coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung(KCJB) secara gratis untuk masyarakat umum pada September 2023 ini.

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan uji coba gratis untuk masyarakat umum bakal digelar sebelum peresmian yang direncanakan pada 1 Oktober 2023 mendatang.

"Kita harapkan September ini bisa kita mulai (uji coba gratis). Jadi, sebelumcommercial on date (COD)pasti kita akan lakukan uji coba untuk penumpang tidak berbayar, termasuk penumpang di kanan kiri trase yang terdampak. Itu pasti," katanya di Stasiun Halim, Jakarta Timur, Rabu (6/9).

Sementara itu, General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan pihaknya masih memfinalisasi proses pendaftaran tersebut. Ia menyebut nantinya warga Indonesia bisa mendaftar melalui situs KCIC.

Namun, ia belum bisa memastikan kapan tanggal registrasi tersebut. Eva mengatakan masih dalam tahap koordinasi antarstakeholder.

Ia juga tidak merinci berapa kuota untuk masyarakat. Eva hanya mengatakan semuanya fleksibel tergantung kondisi di lapangan.

"Kita juga sudah mulai masyarakat yang di sekitar jalur rel, sudah pendataan. Terus kemudian ada pengajuan invitation dari berbagai instansi dan lain-lain. Nanti pasti ada, yang kita pastikan akan ada kuota masyarakat untuk melakukan pendaftaran secara mandiri," jelas Eva.

"Informasinya akan segera kita umumkan yang pasti tidak akan sulit untuk melakukan registrasinya. Ini baru pendataan yang warga sekitar karena memang kan diutamakan itu dulu yang di sekitar jalur mulai dari Halim sampai dengan Tegalluar," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Raja Jahat, aku tidak cukup mencintaimu!

Kata Pengamat soal APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat******

Menteri Keuangan Sri Mulyanimemastikan pemerintah memberikan penjaminan pinjaman untuk proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB).

Komitmen itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Beleid diteken Sri Mulyani pada 31 Agustus lalu. Beleid mengatur soal penyediaan jaminan pemerintah bagi pencarian pendanaan dalam rangka menutup kenaikan atau perubahan biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Jaminan diberikan dengan mempertimbangkan berbagai prinsip.

"Kemampuan keuangan negara, kesinambungan fiskal dan pengelolaan risiko fiskal," kata beleid itu.

Sri Mulyani mengatakan penjaminan proyek KCJB diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2021. Penjaminan diberikan karena terjadi pembengkakan biaya proyek yang memicu lahirnya pinjaman tambahan.

Biaya pembangunan KCJB memang membengkak. Dalam proposal penawaran yang disampaikan pemerintah China ke Indonesia pada 2015 lalu, Negeri Tirai Bambu menawarkan biaya pembangunan proyek hanya US,13 miliar.

Namun, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan biaya itu kemudian bengkak US,2 miliar atau sekitar Rp18,24 triliun (asumsi kurs Rp15.200 per dolar AS).

PMK Nomor 89 Tahun 2023 tadi pun sempat ramai dikritik karena disinyalir pemerintah menggadaikan APBN. Namun, hal ini ditepis oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo.

Menurut Prastowo, PMK Nomor 89 Tahun 2023 hanya penjaminan biasa. Ia mengatakan pemerintah sudah biasa memberikan penjaminan proyek infrastruktur.

"Lalu masalahnya di mana? Tidak ada. Selama ini dijamin aman karena tata kelola dan manajemen risiko sangat dijaga. Yang bermasalah itu pikiran jorok, seolah APBN digadaikan ke China!," kata Yustinus dalam akun twitternya @prastow, Selasa (19/9).

Ia menjelaskan pemerintah memberikan penjaminan kepada PT Kereta Api Indonesia atau KAI sebagai pemegang saham mayoritas KCJB agar dapat meningkatkan reputasinya ke pemberi pinjaman. Tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan pemberi pinjaman terhadap proyek KCJB.

"Jelas ya, yang meminjam PT KAI ke kreditur, bukan pemerintah, apalagi seolah APBN langsung digunakan," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan sebenarnya keterlibatan APBN dalam proyek KCJB ini sebagai jaminan jika PT KAI di kemudian hari akan melakukan pinjaman.

"Sehingga APBN di sini seperti semacam letter of guaranteeyang kemudian seharusnya bisa menekan cost of borrowing ketika kemudian kereta api cepat membutuhkan pendanaan di kemudian hari," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/9).

Meski demikian, kata Yusuf, keterlibatan APBN akhirnya memunculkan kontijensi risk yang kemudian bisa muncul dari proyek KCJB.

Memang, APBN tidak serta merta menalangi kebutuhan dana yang semisal dibutuhkan dalam perjalanan operasional kereta api cepat ini. Namun, hal ini tidak menutup fakta bahwa ada risiko kontingensi yang kemudian harus ditanggung oleh APBN dari kesepakatan ataupun kebijakan ini.

Oleh karena, menurut Yusuf sebenarnya perlu yang dipastikan adalah skenario-skenario operasional dari KCJB perlu dipastikan berjalan sesuai dengan rencana.

"Misal di sisi target penumpang, apakah kemudian target penumpang per hari per bulan ataupun per tahun itu mencapai sesuai proyeksi sebelumnya," kata Yusuf.

"Kalaupun misalnya tidak tercapai apa bentuk mitigasinya? Bentuk mitigasi inilah yang juga akan berkorelasi terhadap risiko yang muncul dari kebijakan ini," sambungnya.

Yusuf juga menyebut KCJB akan berpotensi meningkat kinerja perekonomian di daerah yang terdapat stasiun. Pada muaranya ketika meningkatkan perekonomian akan berpotensi memunculkan titik-titik ekonomi baru.

Nah, titik-titik ekonomi baru inilah yang kemudian perlu dipantau. Apakah dia bisa berjalan sesuai dengan proyeksi atau tidak.

"Karena sama seperti argumen penumpang di atas, ini akan juga berkorelasi dengan risiko yang bisa muncul dalam operasional kereta api cepat ini sehingga mitigasi yang handal akan mengurangi risiko yang kemudian bisa muncul ke APBN melalui kebijakan ini," jelas Yusuf.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Tekanan China

Kelahiran Kembali Penyihir Hitam

Otoritas IKN Minta Tambahan Anggaran Rp3,1 T untuk Ibu Kota Baru******

Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono meminta tambahan anggaran Rp3,15 triliun ke Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Angka tersebut mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan alokasi sebelumnya yang hanya sebesar Rp434 miliar.

"Kalau kita lihat, untuk semua hal ini kami masih membutuhkan beberapa hal yang tidak termasuk di dalam anggaran yang Rp434 miliar yang kami sampaikan," kata Bambang dalam rapat kerja bersama Banggar DPR, Senin (18/9), mengutip Antara.

Selain itu, Rp2,11 triliun akan digunakan oleh Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana untuk pembangunan infrastruktur IKN.

Menurut Bambang, belum ada alokasi untuk pembangunan tower rumah susun untuk ASN IKN dan juga operasional pemeliharaan hunian bagi pekerja konstruksi sebelumnya.

Kemudian, Kedeputian bidang Transformasi Hijau dan Digital bakal menggunakan anggaran sebesar Rp466,64 miliar untuk pembangunan yang bersifat digital.

"Indonesia sebagai kota cerdas, karena kalau kita ingin tahun depan itu kita mulai dengan semuanya serba digital, tentu ada hal-hal yang kita juga ingin ajukan di sini untuk sistem, untuk peralatan, dan sebagainya, sehingga nantinya semua pelayanan di Indonesia kita mulai dengan pelayanan layaknya sebagai smart city, seperti itu," lanjut Bambang.

Sementara itu, Kedeputian Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam memerlukan anggaran senilai Rp387,6 miliar untuk pembangunan bidang lingkungan hidup sebagai antisipasi bencana alam.

"Kalau ada nanti misalnya pengendalian kebakaran hutan, dan sebagainya. Dan juga reforestasi, penghutanan kembali dari beberapa area yang memang kita programkan untuk menjadi hutan tropis Kalimantan," jelas dia lebih lanjut.

[Gambas:Video CNN]

Hal itu menjadi dasar bagi Otorita IKN untuk mengajukan tambahan anggaran, meskipun anggaran awal sudah mencakup sejumlah aspek.

Melalui usulan ABT 2024 tersebut, ia berharap kawasan IKN dapat terus berkembang sebagai pusat transformasi hijau dan digital yang berkelanjutan, serta berperan dalam perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Penambahan anggaran yang diajukan tersebut diharapkan dapat membantu mewujudkan visi dan misi Otorita IKN untuk masa depan yang lebih baik.