petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

slot bonus 100 to 3x di awal

situs slot terpercaya dan resmi 155Jutaan kata 379134Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot bonus 100 to 3x di awal》

Viral Lebaran Surcharge, YLKI: Tidak Fair******

Ketua Harian YLKI Tulus Abadi menilai penerapan lebaran surcharge restoran kepada konsumen tidak adil. Sebaiknya, pemerintah turun tangan.
Ketua Harian YLKI Tulus Abadi menilai penerapan lebaran surcharge restoran kepada konsumen tidak adil. (CNN Indonesia/ Aria Ananda).
Jakarta, CNN Indonesia--

Sejumlah restoran mulai menerapkanlebaran surcharge pada struk pembayaran. Penerapan ini pun menjadi perbincangan di media sosial.

Lebaran surcharge sendiri merujuk pada biaya tambahan yang dikenakan kepada konsumen jelang momen Hari Raya Idulfitri.

Penerapan ini memicu perdebatan di kalangan warganet, salah satunya pada akun X @txtfrombrand. Beberapa dari warganet mengeluhkan biaya tambahan ini, sementara yang lain memahami alasan di baliknya.

"Itu sangat sepihak oleh restoran. Jadi tidak boleh semaunya dikenakan surcharge. Toh, tidak ada regulasi atau kebijakan dari pemerintah atau pemda terkaitsurcharge," kata dia saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (5/4).

Tulus berpendapat semestinya biaya tambahan seperti itu sudah termasuk di dalam harga makanan atau minuman agar tidak mengganggu psikologi dan hak konsumen.

"Jadi surchargeini tidak fair," lanjutnya.

Ia juga menegaskan konsumen atau pelanggan berhak menolak membayar Lebaran surcharge apabila penjual tidak menginformasikan terlebih dahulu.

Ketua YLKI Indah Suksmaningsih juga berpendapat hal yang sama. Ia menegaskan pihak restoran harus memberitahu adanya Lebaran surcharge sebelumnya kepada para pelanggan sebelum mereka memesan makanan.

Ia menjelaskan penerapan Lebaran surcharge memang hanya terjadi menjelang Lebaran, di mana semua pekerja meminta upah dinaikkan. Tentu, pemilik restoran akan tutup jika tidak ada pembantunya.

"Memang belum ada aturannya sih, kepala daerah yang dilintasi pemudik perlu mempertimbangkan pemberitahuan ini kepada masyarakat," tutur dia.

"Dan masih menggunakan chargeyang wajar dan hanya berlaku pada hari libur Lebaran yang sudah ditentukan oleh pemerintah," sambung Indah.

[Gambas:Video CNN]



(del/sfr)

Indef Ungkap 4 Masalah Krusial Ekonomi Syariah******

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkap empat masalah krusial perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkap empat masalah krusial perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Ilustrasi. (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT).
Jakarta, CNN Indonesia--

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkap empat masalah krusial perkembangan ekonomi syariahdi Indonesia.

Hal ini diungkap dalam diskusi yang berjudul Mengonkretkan Omon-Omon Ekonomi Syariah: 5 Tantangan Utama dan Opsi Solusi yang digelar INDEF, Kamis (5/4).

Masalah pertamaadalah kelembagaan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kementerian/lembaga di mana pimpinan ekonomi syariah perlu eselon I.

Ketiga, ekonomi syariah dinilai perlu digeneralkan sehingga menjadi bagian terintegrasi dengan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Keempat,masalah sumber daya manusia (SDM) dan kebijakan pendidikan di bidang ekonomi dan keuangan syariah.

Associate Peneliti INDEF Nur Hidayah mengemukakan dari data masterplan ekonomi keuangan syariah 2019-2024, terlihat jumlah lulusan tenaga ahli yang tersertifikasi masih minim, yakni hanya 231 orang pada 2018.

Data lainnya, dari perbankan juga menunjukkan adanya permasalahan di sisi kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan bidang tugas. Hanya sekitar 9,1 persen pegawai keuangan syariah yang berlatar belakang pendidikan ekonomi syariah.

Lihat Juga :
OJK Cabut Izin Usaha BPR Bali Artha Anugrah

"Artinya, 90 persen supplytenaga kerja perbankan dan keuangan syariah bukan berasal dari prodi ilmu ekonomi dan keuangan syariah," kata Nur.

Tren yang terjadi saat ini, sambung dia, industri keuangan dan ekonomi syariah lebih memilih untuk memanfaatkan lulusan yang ada, kemudian diberikan pengetahuan dan keterampilan industri ekonomi dan keuangan syariah.

Selain dari minim latar belakang ekonomi syariah, menurutnya, SDM juga perlu kemampuan teknologi digital yang mumpuni bagi alumni ekonomi dan keuangan/perbankan syariah. Hal ini agar bisa memenuhi tuntutan industri keuangan dan ekonomi syariah.

Untuk itu, Nur meminta pemerintah sebagai pemegang kebijakan perlu melakukan hal-hal yang konkret untuk program peningkatan SDM ekonomi perbankan dan keuangan syariah.

Lihat Juga :
Hadiri Sidang MK, Risma Beber Alasan Penyaluran Bansos Lewat PT Pos

"Perlu perombakan kurikulum ekonomi dan keuangan syariah agar lebih matchdengan kebutuhan industri keuangan dan ekonomi syariah," tuturnya.

Perombakan itu dilakukan antara lain dengan mendesain kurikulum yang memadai untuk mengintegrasikan bobot ilmu ekonomi syariah dengan ilmu ekonomi keuangan dan perbankan murni, sehingga lulusan memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan, tak hanya ilmu syariah tapi juga ilmu murni ekonomi keuangan dan perbankan.

Menurutnya, perlu juga pengembangan dosen-dosen yang berkualifikasi di bidang ilmu ekonomi dan keuangan syariah, yang akan mengisi kebutuhan tenaga-tenaga pendidik di prodi ilmu ekonomi dan keuangan syariah.

"Dibutuhkan policyyang memihak misalnya pos-pos anggaran yang diperbesar untuk beasiswa ke luar negeri pada prodi-prodi terbaik dunia, di bidang ekonomi dan keuangan syariah," katanya.

Dalam kesempatan sama, associate peneliti INDEF Hakam Naja mengusulkan agar lebih konkret urusan ekonomi syariah ini perlu diurus langsung di bawah satu menteri koordinator. Menurutnya, hal itu perlu segera dikaji.

"Oleh karena itu di Indonesia saat ini nampak tidak adanya upaya serius untuk membangun ekosistem ekonomi syariah. Baiknya ke depan hal itu menjadi agenda yang dimasukkan dalam program salah satu menteri koordinator. Agar pertanggungjawabannya jelas, pelaksanaannya juga terjadwal dan tidak ada ego sektoral antar kementerian," tegas Hakam.

Ia menambahkan semua itu dibutuhkan agar ada satu mainstream (arus utama) ekonomi syariah yang diurus dengan benar.

[Gambas:Video CNN]



(del/sfr)




bab terbaru:raja138

Perbarui waktu:2024-07-03

Daftar bab terbaru
slot gacor kamboja 2023
game slot 288
boga88
payland88
sboslot99
slot menang di awal
merdeka99
profil kredivo
slot indo gacor
Daftar isi semua bab
Bab 1 game slot mudah maxwin
Bab 2 situs gacor hari ini modal receh
Bab 3 erek2 85
Bab 4 slot gacor terbaru
Bab 5 erek2 cincin
Bab 6 party77
Bab 7 akun judi slot terpercaya
Bab 8 77lucks
Bab 9 pola gacor anti rungkad
Bab 10 tidak membayar pinjol ilegal
Bab 11 kredit akulaku hp
Bab 12 link slot bagus
Bab 13 slot resmi 2023
Bab 14 bunga akulaku perhari
Bab 15 bos168
Bab 16 slot semua bank
Bab 17 link gacor siang ini
Bab 18 qq589
Bab 19 situs bonus
Bab 20 80 2d togel
Klik untuk melihattersembunyi di tengah3993bab
kampusBacaan TerkaitMore+

istri yang penyayang

game online slot dana
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyampaikan keluhan yang dirasakan para pekerja migran Indonesia (PMI).
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyampaikan keluhan yang dirasakan para pekerja migran Indonesia (PMI). (Dwi Rahmawati/detikcom).
Jakarta, CNN Indonesia--

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyampaikan keluhan yang dirasakan para pekerja migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI).

Salah satunya soal biaya penempatan yang ditanggung PMI. Padahal, berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, biaya penempatan tidak boleh dibebankan ke pekerja.

Atas dasar itu, ia menyebut negara pelit terhadap PMI.

Benny membeberkan selama ini PMI masih dibebankan berbagai jenis biaya seperti untuk mengurus paspor, visa, medical checkup, pelatihan, hingga tes psikologi. Semua biaya itu katanya sangat membebani para PMI.

Padahal, Benny mengatakan PMI memberikan devisa sebesar Rp159,6 triliun per tahun ke negara. Sementara negara hanya menggelontorkan Rp8,2 triliun untuk biaya penempatan 270 ribu PMI per tahun.

"Negara belum mampu mewujudkan perintah UU yaitu PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan. Semoga tahun berikutnya pemerintah konsisten terhadap perintah UU untuk membebaskan biaya penempatan PMI," katanya.

Tak hanya soal biaya penempatan, Benny juga meminta pemerintah mengalokasikan dana abadi bagi PMI.

"Mereka boleh bekerja di luar negeri tapi negara harus menjamin tidak ada masalah sosial yang dihadapi keluarga PMI dan tidak ada masalah pendidikan terputus yang dialami anak-anak PMI," katanya.

[Gambas:Video CNN]



(fby/sfr)

Hiburan Korea: Berjalan di Bumi

erek erek bola
Kemenkop UKM menilai TikTok masih melanggar aturan main di Indonesia meski sudah mengakuisisi Tokopedia.
Kemenkop UKM menilai TikTok masih melanggar aturan main di Indonesia meski sudah mengakuisisi Tokopedia. (Foto: AFP/YASUYOSHI CHIBA)
Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menilai TikTok masih melanggar aturan main di Indonesia meski sudah mengakuisisi Tokopedia.

Staf Khusus Menkop UKM Fiki Satari menegaskan seharusnya TikTok tak boleh kembali menjalankan skema social commerce di Indonesia.

Konsep social commerce dilarang berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Inilah landasan kuat TikTok Shop sempat 'ditendang' dari Indonesia.

Meski begitu, media sosial masih bisa digunakan sebagai sarana promosi. Sedangkan, setiap transaksi mutlak harus dilakukan di marketplace, dalam kasus ini situs Tokopedia, bukan keranjang kuning di aplikasi TikTok.

"Dari sisi medsos-nya kita ingin membuka ruang link out pada platform atau web lainnya. Catatan-catatan ini sudah banyak sekali kita bahas, sangat rawan terkait penyalahgunaan data dan algoritma," tuturnya.

Ia paham ada proses adaptasi. Akan tetapi, Fiki heran mengapa jika masih dalam tahap uji coba yang seharusnya hanya di internal, tetapi malah dilempar ke publik dan berujung pada pelanggaran regulasi lagi.

Lihat Juga :
ANALISISMengintip Nasib Proyek IKN Jika Anies Jadi Presiden

Fiki berjanji akan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan serta Kementerian Investasi/BKPM terkait pelanggaran TikTok ini. Ia kemudian menegaskan pelanggaran regulasi atau perizinan bakal dijatuhi sanksi sesuai pelanggarannya.

CNNIndonesia.commencoba mengecek langsung via aplikasi TikTok. Pada aplikasi media sosial asal China ini, tertera fitur 'Shop' di halaman utama.

Lalu, muncul tulisan yang berbunyi 'Service provided by TikTok, partnered with Tokopedia' saat mengakses fitur tersebut. Terlihat juga banner hijau lengkap dengan logo Tokopedia di bagian atas layar.

Namun, ketika proses checkout barang di TikTok Shop, pembeli tidak diarahkan berpindah ke aplikasi Tokopedia. Proses pengisian alamat hingga pembayaran langsung dilakukan di aplikasi TikTok, persis seperti TikTok Shop yang dulu dilarang.

Padahal, sejak Senin (11/12) TikTok sudah resmi mengakuisisi 75 persen saham Tokopedia yang dimiliki GoTo, seharga US,5 miliar atau Rp23,42 triliun (kurs Rp15.617 per dolar AS).

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk mengatakan bisnis Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia kini dikombinasikan di bawah PT Tokopedia.

Akan tetapi, kembalinya TikTok Shop ke Tanah Air dengan menggandeng Tokopedia ternyata tak mengubah skema mereka berjualan. Perusahaan asal China itu tetap mengusung konsep transaksi di media sosial alias social commerce yang dilarang di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)

Patriark Wandao

rajaeropa
Ketua Harian YLKI Tulus Abadi menilai penerapan lebaran surcharge restoran kepada konsumen tidak adil. Sebaiknya, pemerintah turun tangan.
Ketua Harian YLKI Tulus Abadi menilai penerapan lebaran surcharge restoran kepada konsumen tidak adil. (CNN Indonesia/ Aria Ananda).
Jakarta, CNN Indonesia--

Sejumlah restoran mulai menerapkanlebaran surcharge pada struk pembayaran. Penerapan ini pun menjadi perbincangan di media sosial.

Lebaran surcharge sendiri merujuk pada biaya tambahan yang dikenakan kepada konsumen jelang momen Hari Raya Idulfitri.

Penerapan ini memicu perdebatan di kalangan warganet, salah satunya pada akun X @txtfrombrand. Beberapa dari warganet mengeluhkan biaya tambahan ini, sementara yang lain memahami alasan di baliknya.

"Itu sangat sepihak oleh restoran. Jadi tidak boleh semaunya dikenakan surcharge. Toh, tidak ada regulasi atau kebijakan dari pemerintah atau pemda terkaitsurcharge," kata dia saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (5/4).

Tulus berpendapat semestinya biaya tambahan seperti itu sudah termasuk di dalam harga makanan atau minuman agar tidak mengganggu psikologi dan hak konsumen.

"Jadi surchargeini tidak fair," lanjutnya.

Ia juga menegaskan konsumen atau pelanggan berhak menolak membayar Lebaran surcharge apabila penjual tidak menginformasikan terlebih dahulu.

Ketua YLKI Indah Suksmaningsih juga berpendapat hal yang sama. Ia menegaskan pihak restoran harus memberitahu adanya Lebaran surcharge sebelumnya kepada para pelanggan sebelum mereka memesan makanan.

Ia menjelaskan penerapan Lebaran surcharge memang hanya terjadi menjelang Lebaran, di mana semua pekerja meminta upah dinaikkan. Tentu, pemilik restoran akan tutup jika tidak ada pembantunya.

"Memang belum ada aturannya sih, kepala daerah yang dilintasi pemudik perlu mempertimbangkan pemberitahuan ini kepada masyarakat," tutur dia.

"Dan masih menggunakan chargeyang wajar dan hanya berlaku pada hari libur Lebaran yang sudah ditentukan oleh pemerintah," sambung Indah.

[Gambas:Video CNN]



(del/sfr)

ahli super

dewavegas
Kadin Indonesia memprediksi perputaran uang selama masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024 mencapai Rp80,25 triliun.
Kadin Indonesia memprediksi perputaran uang selama masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024 mencapai Rp80,25 triliun. (Foto: CNN Indonesia /Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia--

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memprediksiperputaran uangselama masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024 mencapai Rp80,25 triliun.

Dengan mengacu data Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang memproyeksi 107 juta orang atau setara dengan 26,750 juta keluarga yang akan mudik, Kadin mengasumsikan setiap keluarga rata-rata akan menghabiskan Rp3 juta.

"Jika kita asumsikan seperti pada mudik Idulfitri yang lalu membawa rata-rata Rp3 juta per keluarga, maka potensi perputaran uang selama libur Natal dan Tahun Baru 2023 diperkirakan mencapai Rp80,250 triliun," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang dalam keterangan resmi, Senin (18/12).

Menurutnya, sektor yang yang akan menikmati kue perputaran uang selama Nataru adalah pariwisata beserta turunannya seperti hotel, motel, villa, apartemen, restoran, cafe, pusat perbelanjaan atau mal, pusat hiburan dan wisata dan kuliner khas daerah.

Kemudian, sektor transportasi seperti penerbangan, grab, rental/travel, bus dan kreta api juga bakal kecipratan untung.

Selain itu, ia memperkirakan bisnis jasa pengiriman juga mendulang cuan karena akan banyak pengiriman bingkisan Natal dan tahun baru.

"Animo masyarakat yang akan melakukan liburan Nataru yang mencapai 107 juta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan daya beli masyarakat atau konsumsi rumah tangga," ia menegaskan.

Perputaran uang jumbo tersebut, imbuh Sarman, dapat mengerek perekonomian, khususnya pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2023 yang ditargetkan tembus melebihi 5 persen.

Namun, ia mewanti-wanti pemerintah untuk mengawasi para pengusaha, pengelola berbagai jasa-jasa agar tidak menaikkan tarif dan harga secara jor-joran.

Sarman menilai hal ini penting agar calon pemudik tidak mengurangi pengeluaran bahkan membatalkan perjalanan libur Nataru karena melihat harga-harga naik berkali lipat.

"Bila perlu dibuatkan surat himbauan atau aturan batas atas seperti harga hotel, transportasi udara, kereta api, rental, pusat wisata dan warung tidak menaikkan harga yang nantinya akan mengurangi niat para warga untuk membelanjakan uangnya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(pta/sfr)

tawanan Naruto

wisatabet
Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menemukan dua jenis 'harta karun' baru di wilayah Bledug Kuwu, Grobogan, Jawa Tengah.
Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menemukan dua jenis 'harta karun' baru di wilayah Bledug Kuwu, Grobogan, Jawa Tengah. Ilustrasi. (REUTERS/AGUSTIN MARCARIAN).
Jakarta, CNN Indonesia--

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menemukan dua jenis 'harta karun' baru di wilayah Bledug Kuwu, Grobogan, Jawa Tengah.

Koordinator Mineral Pusat Sumber Daya Mineral, Batu Bara, dan panas Bumi Badan Geologi Kementerian ESDM Moehammad Awaluddin mengatakan kedua harta karun itu adalah lithium dan boron.

Ia mengatakan ada potensi lithium yang besar di Wilayah Bledug Kuwu, Jawa Tengah. Saat ini pihaknya sedang memfokuskan kajian temuan sumber lithium baru di wilayah tersebut.

Ia menyebutkan sumber daya lithium yang ditemukan di wilayah tersebut berasal daribrine systematau lumpur dan air. Sampel air dan lumpur tersebut dikaji dengan dikeringkan yang akan menghasilkan kadar lithium hingga 10 kali lipat.

"Jadi ini jadi menarik dan cukup luas cekungannya. Ke depan kita akan studi lebih jauh geokimia, geofisika, atau hidrogeologinya," tambah dia.

Adapun, potensi jumlah besar lithium yang ditemukan di wilayah tersebut mencapai 1.000 PPM Lithium.

"Jadi kita ke depan prioritas di Bledug Kuwu, karena itu sampai 1.000 PPM lebih. Dan itu kan dalam satu cekungan besar yang artinya medan berburunya masih luas," pungkasnya.

Selain lithium, Awaluddin mengatakan wilayah tersebut juga menyimpan mineral yang disebut Boron. Ia mengatakan mineral Boron bisa dimanfaatkan untuk teknologi bahan bakar hidrogen.

[Gambas:Video CNN]



(ldy/sfr)

pengamat alam

nada4d
Perusahaan di Jawa Barat banyak yang dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan karena tak beres dalam membayar THR karyawan.
Perusahaan di Jawa Barat banyak yang dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan karena tak beres dalam membayar THR karyawan. (CNN Indonesia/Dinda Audriene Muthmainah).
Bandung, CNN Indonesia--

Banyak perusahaan diJawa Baratyang melakukan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dengan cara dicicil. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar mengungkap, ada belasan laporan yang mereka terima terkait dengan pembayaran THR.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Disnakertrans Jabar Firman Desa mengatakan ada 18 aduan THR yang pihaknya terima. Dari aduan-aduan itu terkait dengan pembayaran THR yang tidak sesuai aturan.

"(Kebanyakan laporan) Kurang bayar dan hak THR bagi pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Tenaga Harian Lepas," ujar Firman, saat dihubungi, Selasa (2/4).

"Karawang lima, Kabupaten Bekasi satu, Kota Bogor satu, Kota Bandung satu, Kabupaten Bandung Barat empat, Kabupaten Bandung satu, Kabupaten Indramayu empat, dan Kota Cirebon satu aduan," ungkapnya.

Firman mengingatkan perusahaan yang tidak membayar hak THR sesuai aturan dipastikan mendapatkan sanksi.

"Mulai dari denda 5 persen dari THR yang harus dibayarkan, sampai dengan sanksi administratif dari terguran tertulis sampai dengan pembekuan izin usaha. Sanksi nanti berlaku pada saat lewat H-7," katanya.

[Gambas:Video CNN]



(csr/agt)