jam gacor mahjong ways 2 hari ini

Berjalan-jalan dalam kiamat

Pemerintah Buka Peluang Impor 2 Juta Ton Beras dari Thailand******

Pemerintah membuka opsi untuk mengimpor 2 juta ton berasdariThailand pada tahun ini.

Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Sarwo Edhy mengatakan impor akan dilakukan jika produksi beras dalam negeri kurang.

"Ini bisa jadi (langkah) antisipasi melalui rakornas dan ratas, tentunya dengan persetujuan presiden dan menteri. Tahun lalu 2,8 juta ton, tahun ini rencananya 2 juta ton, tetapi kalau misalnya produksi dalam negeri cukup berarti impor itu tidak jadi," kata Sarwo di Bandung, dikutip Antara, Senin (19/2).

Sarwo menegaskan kenaikan harga beras ini tidak ada kaitannya dengan waktu menjelang Ramadan.

"Enggak, karena memang waktu tanam kita mundur, sehingga waktu panen kita juga mundur. Itu sebagai konsekuensi itu dari adanya El Nino," tegasnya.

Ia juga membantah ada pihak yang sengaja menimbun beras. Sarwo berharap ke depan stok dan harga beras kembali normal.

"Sampai saat ini belum. Jadi masih berjalan normal, sehingga mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa normal," tuturnya menambahkan.

Saat ini, harga beras masih mahal. Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional per hari ini (19/2), harga beras kualitas bawah I naik 1,42 persen ke Rp14.250 per kg, beras kualitas bawah II naik 2,17 persen ke Rp14.150 per kg.

Lalu, beras kualitas medium I naik 1,31 persen ke Rp15.500 per kg, beras kualitas medium II naik 1,65 persen ke Rp15.400 per kg, beras kualitas super I naik 1,2 persen ke Rp16.850 per kg, dan beras kualitas super II naik 0,93 persen ke Rp16.300 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Wu Po Jiu Huang

Kementan Heran Stok Beras RI Banyak tapi Harga Tetap Mahal******

Kementerian Pertanian (Kementan) heran harga berasdi Indonesia tetap mahal, meski stoknya diklaim melimpah.

Direktur Serealia Ditjen Tanaman Pangan Kementan Moh. Ismail Wahab menyebut ada limpahan stok beras pada Januari 2024 berkat surplus akhir tahun lalu. Ia mengatakan ada surplus 3 juta ton dari selisih produksi serta impor dengan konsumsi di 2023, yang kemudian di-carryoverke awal tahun ini.

Ismail mengatakan pada Januari 2024 ada produksi beras dalam negeri sebanyak 910 ribu ton dan impor tambahan 400 ribu ton. Jika ditotal, carryover3 juta ton dari tahun lalu dan stok awal tahun ini menjadi 4,31 juta ton beras.

"Ini yang sekarang kita kurang mempunyai pencatatan terhadap logistik ini, artinya ke mana larinya (beras) sehingga beras kita sampai sekarang ini masih cukup mahal dan sekarang kondisinya sedikit agak sulit?" tanya Ismail dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (19/2).

"Mungkin bukan masalah tidak ada beras, tetapi ada perpindahan stok beras kita yang semula ada di ritel-ritel sudah berpindah ke rumah tangga produsen atau konsumen," sambungnya.

Oleh karena itu, Ismail mengusulkan perlunya survei singkat untuk mengetahui perpindahan stok beras dari tingkat produsen ke konsumen.

Di lain sisi, Badan Pusat Statistik (BPS) mewanti-wanti surplus beras Indonesia pada Maret 2024 mendatang yang diperkirakan anjlok.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan produksi beras pada Januari 2024 hingga April 2024 berpotensi lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ia lantas menyarankan percepatan tanam dan optimasi lahan.

"Kita bandingkan Maret 2023 dengan Maret 2024, jadi di Maret 2023 ini adalah puncak panen mencapai 5,13 juta ton. Sementara di Maret 2024 ini potensi diperkirakan panen itu sebesar 3,51 juta ton," rinci Pudji.

"Sehingga kalau kita bandingkan antara konsumsi dengan produksi, maka surplus yang akan terjadi pada Maret 2024 ini jauh lebih rendah dibandingkan surplus Maret 2023," ungkapnya.

Belakangan, beras memang sulit dicari, terutama di toko ritel modern. Kelangkaan ini terjadi menjelang pencoblosan Pemilu 2024 dan bertahan hingga sekarang.

Sementara itu, harga beras di pasar tradisional ikut terkerek. Lonjakan harga merata di semua jenis beras, baik medium hingga premium.

[Gambas:Video CNN]

Bangkitnya Ksatria yang Terlahir Kembali

MUI ajak umat Islam isi Ramadhan dengan berbagai kebaikan******

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Dewa Monster

Polda Sumut: 37 sopir "shuttle" bus di F1 Powerboat jalani tes urine******

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Pengembangan diri para bos hiburan

Tak Hanya di Jakarta, Beras Juga Langka di Indramayu******

Kelangkaan berastidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di sejumlah daerah. Kalaupun stoknya ada, harga beras cenderung melonjak.

Salah satu daerah yang menghadapi kelangkaan beras adalah Indramayu, Jawa Barat, yang juga merupakan lumbung padi di Indonesia. Seorang warga bernama Handayani mengaku kesulitan mendapatkan beras di ritel modern. Akhirnya, ia terpaksa membeli beras di pasar tradisional meski dengan harga yang mahal.

"Baru beli minggu kemarin ya harganya sudah Rp170 ribu per 10 kilogramnya. Kaget juga harganya naik lagi. Untuk sekarang enggak tahu berapa harganya," kata Handayani, dikutip detikcom, Selasa (21/2).

"Mungkin itu ya penyebab naiknya harga beras," katanya.

Keluhan soal kelangkaan juga disampaikan Herman, pedagang nasi padang di Indramayu. Sudah sebulan terakhir ia sulit mendapatkan beras sehingga harus mengurangi porsi nasi di dagangannya.

"Iya dikurangi sedikit porsi nasinya. Biar bisa dapat untung," ungkap Herman.

Biasanya Herman membeli beras medium seharga Rp12.500 per kilogram. Namun, kini harganya naik ke Rp15.500 per kg.

Kelangkaan beras Indramayu menjadi ironi karena daerah tersebut dikenal sebagai lumbung padi nasional. Kabupaten itu dinobatkan sebagai daerah penghasil padi terbesar di Jawa Barat (Jabar).

Sementara itu, Kantor Perum Bulog Indramayu mengatakan stok beras di wilayah itu aman. Saat ini sebanyak 4.500 cadangan beras pemerintah (CBP) yang dimiliki Bulog Indramayu.

Kenaikan harga beras juga dialami warga Lampung. Keluhan itu disampaikan langsung ke Gubernur Lampung Arinal Djunaidi saat mengunjungi Pasar Panjang Bandar Lampung, Jumat (16/2).

Mengutip detikcom, salah satu pedagang mengatakan harga beras melonjak hingga Rp15.500 per kg. Menanggapi keluhan itu, Arinal pun berjanji akan mencari tahu penyebab kenaikan harga beras.

"Kalau harga berasnya murah, kasihan para petani. Kita lihat dulu siapa yang nakal. Kalau ada pedagang yang nakal, segera kita tindak," katanya.

Arinal yakin kenaikan harga beras tidak akan berlangsung lama. Apalagi Lampung merupakan salah satu lumbung pangan nasional.

"Lampung memiliki peran penting sebagai lumbung pangan dan produsen beras nasional. Tidak hanya untuk kebutuhan Lampung, kebutuhan DKI Jakarta pun kita penuhi 40 persennya. Pasti ada yang tidak baik di dalam proses penyediaan. Ada monopoli yang tidak menguntungkan di daerah," ungkap Arinal.

Ia pun mengingatkan agar jangan sampai ada pihak yang menjual gabah keluar Lampung. Dengan begitu stok di daerah itu bisa stabil.

"Karena kita sudah punya aturan, kedaulatan pangan semua wajib bisa menikmati. Dan untuk gabah tidak boleh sampai keluar Lampung," jelasnya.

Kelangkaan beras juga terjadi di Mojokerto, Jawa Timur. Pj Wali Kota Mojokerto Moh Ali Kuncoro mengatakan ia menerima laporan bahwa harga beras premium di ritel modern harganya naik hingga Rp15.570 per kg.

Untuk mengantisipasi lonjakan harga beras medium maupun premium, Ali melakukan dua kebijakan. Pertama memberdayakan 26 Peracangan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang akan menyediakan beras seharga Rp10.900 per kg. Beras tersebut berasal dari stok Bulog.

"Ketika di pasaran meninggi untuk beras medium silahkan belanja di Peracangan TPID. Otomatis kalau masyarakat belanja di Peracangan TPID harga di pasar akan turun menyesuaikan. Pasokan kami jamin tak akan terputus," katanya.

Kebijakan kedua yakni mengeluarkan surat edaran agar seluruh aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Mojokerto membeli beras premium di Bulog.
Menurutnya, Bulog siap menyediakan beras premium untuk ASN dengan harga Rp13.500 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Super Kamudo

PR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).

Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).

Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.

Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.

Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.

Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.

Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.

Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.

Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.

Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.

Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).

"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.

Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.

Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.

Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.

Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.

Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.

Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.

"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.

Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.

"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.

Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.

Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.

"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.

Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.

"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PR Redistribusi Lahan