kredit motor di kredivo

Warisan serba profesional dari dunia lain

Kemenhub Sanksi Perusahaan Bus Tercebur di Guci Jika Terbukti Lalai******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal memberikan sanksikepada perusahaan otobus (PO) jika terbukti melanggar atau lalai dalam musibah bus tercebur ke sungai di kawasan wisata Guci, Tegal, Jawa Tengah.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menegaskan saat ini pihaknya melalui Direktorat Angkutan Jalan masih melakukan investigasi. Ia menyebut Kemenhub masih menunggu hasil investigasi tersebut sebelum menjatuhkan sanksi.

"Masih menunggu investigasi yang dilakukan oleh tim apakah yang menjadi penyebab kendaraan bus tersebut bisa melaju di turunan pada posisi parkir dan mesin hidup," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (8/5).

Selain itu, Sajarod mengatakan masih ada dua orang korban yang menjalani perawatan di RSUD dr Soeselo sampai saat ini. Sedangkan 26 korban luka-luka lain langsung dirujuk ke Tangerang Selatan.

Kecelakaan bus tersebut terjadi pada Minggu (7/5), di mana sopir bus langsung diamankan polisi untuk dilakukan pemeriksaan. Namun, kepolisian membantah isu bahwa rem tangan bus ditarik anak kecil sehingga melaju dan masuk ke dalam sungai.

"Hasil informasi sementara bahwasanya kami tanyain saksi-saksi yang ada di dalam yang jadi korban, informasi itu tidak ada, karena posisi anak-anak sebelum kejadian mereka duduk di bagian tengah dipangku sama orang tua," tutur Sajarod usai kejadian.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Pengaduan

Said Aqil Diangkat Jadi Komisaris PT IBFN******

PT Intan Baru Prana Tbk (IBFN) mengangkat mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)Said Aqil Siradj sebagai Komisaris Utama.

Hal itu disepakati melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2022.

Emiten yang telah mengubah bisnis usahanya dari sektor pembiayaan ke bidang perdagangan dan pengangkutan komersial itu juga mengangkat Petrus Halim sebagai Direktur dan Alexander Reyza sebagai Komisaris Independen.

Direktur IBMF Petrus Halim mengatakan alasan memilih Said Aqil sebagai komisaris utama karena kemampuan dan sifat kebijaksanaan yang dimiliki Said sangat dibutuhkan oleh perseroan saat ini.

"Kami sudah kenal selama 2-3 tahun. Kami mengenal sebagai sosok yang arif, bijaksana yang dibutuhkan IBFN," ujarnya dalam konferensi pers seperti dikutip dariCNBC Indonesia, Rabu (10/5).

Menurut Petrus, kemampuan Said itu dapat memperkuat jaringan perseroan dalam memperluas pangsa pasar dan jaringan bisnisnya.

"Dari sisi bisnis kami, berjejaring luas. Bisa memberikan sudut pandang yang beda dari bisnis sebelumnya, memberikan warna dan ada hal-hal yang belum kita lihat sehingga bisa memberikan terobosan bagi IBF," pungkas Petrus.

[Gambas:Video CNN]

Said Aqil sebenarnya sudah menduduki sejumlah kursi komisaris utama usai dirinya kalah dari Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya dalam pemungutan suara pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Muktamar NU ke-34 pada akhir 2021 lalu.

Tak hanya satu perusahaan, Said menjadi komisaris utama di tiga perusahaan. Pertama, di PT MNC Televisi Network (iNews). Kedua, PT MNC Portal Indonesia (MPI).

Ketiga, PT KAI.

peternakan ajaib

Kripto Berguguran di Awal Pekan******

Harga kripto papan atas berguguran pada awal pekan ini, dipimpin olehXRP dan polygon.

Mengutip informasi coinmarketcap.com, XRP diperdagangkan di level USRekrutmen Bersama BUMN 2023 Dibuka Hari Ini******

Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) 2023 resmi dibuka hari ini, Kamis (11/5). Pendaftaran bisa langsung dilakukan di situs resmi Forum Human Capital Indonesia (FHCI).

Sedianya RBB dihelat 5 Mei lalu. Namun, FHCI Kementerian BUMN menunda pendaftaran agar persiapan calon pendaftar bisa lebih maksimal.

"Pembukaan dan registrasi online Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) 2023 menjadi 11 Mei 2023. Dengan harapan dapat memberikan ruang bagi para talenta muda untuk melakukan persiapan lebih optimal," tulis unggahan FHCI.

Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya mengumumkan Rekrutmen Bersama BUMN terbagi ke dalam 5 fase. Nantinya, tahap final berupa kelulusan peserta bakal diumumkan pada 16 Agustus 2023, tepat sehari sebelum HUT Kemerdekaan RI yang ke-78.

Berikut cara dan syarat daftar Rekrutmen Bersama BUMN yang perlu Anda persiapkan.

Cara daftar Rekrutmen Bersama BUMN

Cara, syarat, dan ketentuan pendaftaran bisa diakses langsung di situs resmi FHCI Kementerian BUMN, yakni rekrutmenbersama.fhcibumn.id. Jangan lupa akses website secara berkala.

FHCI BUMN mewanti-wanti calon pendaftar agar tak tertipu selama proses rekrutmen. Semua informasi rekrutmen bisa dicek melalui Instagram resmi FHCI dan Kementerian BUMN.

"Waspada penipuan! Informasi RBB 2023 hanya melalui akun official Instagram @kementerianbumn dan @fhci.bumn," tulis FHCI BUMN di Instagram.

Syarat daftar Rekrutmen Bersama BUMN

Ada beberapa syarat yang harus disiapkan sebelum melakukan registrasi. Mengutip beberapa persyaratan yang diumumkan FHCI di rekrutmen sebelumnya, berikut syarat yang harus dilengkapi:

1. Pendaftar merupakan warga negara Indonesia (WNI).

2. Usia maksimal 27 tahun untuk lulusan Diploma III per 1 Desember 2022. Sementara untuk lulusan Diploma IV dan S1 maksimal 30 tahun dan lulusan S2 maksimal 35 tahun pada tanggal yang sama.

3. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 untuk lulusan perguruan tinggi.

4. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.

5. Sehat jasmani dan rohani, serta bebas narkoba.

6. Memiliki dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian.

7. Memiliki sertifikasi pelatihan yang sesuai dengan kompetensi dan rekomendasi pengalaman kerja apabila ada.

8. Memiliki rekomendasi komunitas untuk pelamar yang berprestasi di bidang olahraga, seni, digital creator, dan start-up apabila ada.

[Gambas:Video CNN]

Dengan kejatuhan harga itu, XRP sudah melemah 5,34 persen selama sepekan. Mengekor XRP ada polygon.

Pelemahan juga terjadi pada Solana, dogecoin, cardano, ethereum dan bitcoin. Untuk solana, pelemahan mencapai 3,23 persen.

Untuk dogecoin mencapai 2,68 persen, Untuk cardano, pelemahan mencapai 2,41 persen.

Untuk ethereum, pelemahan tembus 2,42 persen dan bitcoin mencapai 2,37 persen.

Kripto saat ini masih dilarang sebagai alat bayar di Indonesia. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga tak masalah selama digunakan sebagai investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Uang kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Selain itu, aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]

Sistem masuk tingkat dewa

Luhut Kekeh Ogah Impor KRL Bekas: Saya Lebih Setuju Bikin Dalam Negeri******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Luhut Binsar Panjaitan masih kekeh tak ingin mengimpor KRL bekas dari Jepang.

"Sampai sekarang masih kita bahas. Tapi kalau ditanya saya, saya lebih setuju bikin dalam negeri," katanya di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut menegaskan pihaknya masih menunggu hasil audit teranyar soal rencana impor KRL. Kendati begitu, ia tak mengungkapkan sudah sejauh mana pembahasan lanjutan impor tersebut.

Sementara itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menegaskan akan profesional dalam menjalankan tugas audit impor KRL bekas Jepang. Padahal, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berupaya melobi mereka.

Meski begitu, BPKP siap jika pada akhirnya ditugaskan mengawasi pelaksanaan impor KRL bekas. BPKP siap turun langsung jika mendapat arahan tersebut dari pemerintah.

Di lain sisi, Juru bicara BPKP Azwad Zamroodin Hakim mengaku siap jika diminta melakukan audit ulang rencana impor KRL bekas dari Jepang, seperti yang disuarakan Menteri BUMN Erick Thohir.

"Belum ada kegiatan audit lanjutan terhadap rencana impor KRL bukan baru. Pastinya kalau diminta (audit ulang), BPKP akan melakukannya," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/5).

Erick meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) membuat proyeksi pertumbuhan penumpang dalam 5 tahun ke depan. Hal tersebut bisa memetakan berapa gerbong KRL yang dibutuhkan.

"Kita harus menghitung ulang kebutuhan gerbongnya berapa. Saya menolak impor jika terjadi mark up dan saya akan minta BPKP untuk audit ulang jika memang terjadi mark up," tegasnya di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (3/5).

"Namun, kalau kita membutuhkan impor maka kita terbuka, tetapi perlu duduk dengan data yang sama, dan kalau ada korupsi, saya akan sikat," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Guru Tiongkok terlahir kembali di dunia lain

Kronologi Luhut Dapat Fakta 9 Juta Ha Lahan Sawit Belum Dipajaki******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyebut 9 juta hektare lahan sawitbelum dipajaki pengelolanya.

Data itu terungkap usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit.

Setelah penunjukan itu, ia meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit tata kelola industri sawit di RI. Hasil audit menunjukkan ada 14,6 juta hektare lahan sawit.

Luhut pun mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut. Ia akhirnya meminta agar BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit.

Ternyata, hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," tegas Luhut.

Selain melapor kepada Jokowi, Luhut juga telah menginformasikan temuan itu ke Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Jadi saya bilang sama menteri keuangan (Sri Mulyani), 'Eh itu yang lain ke mana?' Akhirnya Dirjen Pajak sekarang lari suruh nyari," imbuhnya.

Tak hanya itu, Luhut juga menyarankan agar Jokowi tak mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut. Saran ia berikan karena saat ini sudah era digital.

Menanggapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menindaklanjuti temuan Luhut. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan penelusuran akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP.

[Gambas:Video CNN]

Pasalnya, ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dengan data yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com.

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini lahan sawit yang belum dipajaki itu tidak dikelola oleh anggotanya. 

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyatakan keyakinan didasarkan berkaitan dengan syarat mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

Ia mengatakan bukti bayar pajak merupakan syarat mendapatkan sertifikat itu.

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Pedang, Sihir, dan Taksi

<句子>