slot gacor yt

Saya adalah perangkat lunak antivirus

Menimbang Untung Rugi Contract Farming, Janji Anies Jika Jadi Presiden******

Calon presiden nomor urut 1Anies Baswedan memilih menjalankan program pertanian (contract farming) kontrak alih-alih lumbung pangan (food estate).

Anies menjelaskan lewat program contract farming, sentra-sentra pertanian akan dijadikan mitra.

"Jadi sentra-sentra pertanian yang sekarang ada itu dijadikan sebagai mitra, bisa BUMD, bisa BUMN, bisa swasta, tapi pemerintah menyiapkan regulasinya. Sehingga memungkinkan produk pertanian mereka itu langsung bisa diambil oleh masyarakat yang membutuhkan lewat badan-badan usaha itu," kata Anies saat berkampanye di kebun petani hortikultura Pangalengan, Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/11).

Lantas apa itu contract farming?

Badan Pangan Dunia (FAO) mendeskripsikan contract farmingsebagai kesepakatan antara petani selaku produsen dengan pembeli terkait syarat dan ketentuan produksi serta pemasaran produk pertanian.

Kondisi ini biasanya menentukan harga yang harus dibayar kepada petani, kuantitas dan kualitas produk yang diminta pembeli, serta tanggal penyerahan kepada pembeli.

FAO menyebut contract farmingtelah ada selama beberapa dekade. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, penggunaannya semakin populer, khususnya di negara-negara berkembang.

Sementara itu, Ekonom Indef Rusli Abdullah mengatakan keunggulan contract farmingadalah terjadinya kepastian harga di masa mendatang karena petani dan pembeli menyepakatinya sejak awal kontrak.

Misalnya petani dan pembeli menyepakati harga cabai Rp10 ribu per kilogram (kg). Ketika misal harga cabai turun ke Rp7.000, maka petani untung karena harga sudah disepakati sejak awal Rp10 ribu.

Adapun pembeli dalam contract farming, lanjut Rusli, bisa perorangan, PT, CV, BUMD, dan sebagainya.

Di sisi lain, Rusli menilai contract farmingsebenarnya bisa dipadukan dengan food estate.

"Food estatedengan membuka (lahan) baru bisa langsung membuat contract farmingdengan pembeli. Di situ dengan asumsi yang mengalah itu para pengusaha yang tergabung dalam satu lahan yang luas dan mereka memproduksi bersama-sama kemudian dijual kepada pembeli dengan cara contract farming," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Menurut Rusli contract farmingbisa diaplikasikan di food estateyang sudah ada. Misalnya satu kawasan luas yang menghasilkan satu komoditas.

"Itu kan disebut food estate. Jadi kawasan yang luas tapi belum terintegrasi dan mungkin belum banyak yang contract farming," katanya.

"Kalau itu dilakukan contract farmingakan bagus karena ada perpaduan dengan food estate yang sudah jadi," imbuhnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian mengatakan contract farming memiliki plus minus. Plusnya adalah adanya kejelasan dari sisi market dan harga.

Dengan adanya kejelasan market, harga yang diterima petani akan relatif lebih stabil dibandingkan petani menjual ke tengkulak yang harganya sangat berfluktuasi.

Selain itu, contract farmingjuga dapat menekan laju inflasi mengingat komponen bahan makanan itu menyumbang kurang lebih 20 persen terhadap inflasi.

"Karena adanya semacam kontrak kerjasama ini akan mempermudah untuk pendistribusian," katanya.

Namun minus contract farmingadalah seringkali perusahaan atau lembaga yang melakukan kontrak hanya menerima kualitas produk yanggrade superatau gradeyang baik. Sementara produk off grade atau yang hasil panennya tidak sesuai kriteria tidak diterima.

Padahal, kata Eliza, hasil panen tidak merata, ada produk yang baik dan ada yang buruk. Sehingga jika produk yang diterima dalam contract farminghanya yang baik, petani akan bingung menjual produk yang tak memenuhi standard.

"Dijual ke pasar tradisional pun konsumennya ingin produk yang baik, bukan off grade," katanya.

Solusinya, kata Eliza, adalah dengan kelompok tani dan badan usaha milik desa (bumdes) mengolah produk off grademenjadi produk turunan sehingga bernilai tambah.

"Atau perusahaan yang menjalin kontrak itu menerima hasil panen petani produk off gradedigunakan perusahaan untuk produk lainnya," katanya.

Senada, Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan keunggulan contract farming adalah menjamin kepastian pasok dan harga jual.

Contract farming, katanya, sebenarnya sudah banyak dilakukan. Di peternakan unggas, banyak peternak yang berkontrak dengan perusahaan integrator untuk memastikan pasokan dengan harga yang disepakati.

Di sub sektor hortikultura, lanjutnya, banyak juga petani yang berkontrak dengan supermarket atau pasar modern untuk memasok sayuran dengan volume, spesifikasi kualitas, dan harga yang disepakati kedua belah pihak.

"Waktu Jokowi jadi Gubernur DKI Jakarta, beliau juga melakukancontract farmingdengan daerah-daerah pemasok. Misalnya, untuk kepastian pasokan beras ke Jakarta berkontrak dengan Sulawesi Selatan. Untuk memastikan pasokan daging sapi, berkontrak dengan NTT dan seterusnya," katanya.

[Gambas:Video CNN]

pewaris keluarga

KKP Sebut Ekspor Pasir Laut Lanjut Meski Tim Mahfud Minta PP Dicabut******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan tetap melanjutkan kebijakan ekspor pasir lautmeski Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan agar Presiden Jokowi mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Juru Bicara Menteri KKP Wahyu Muryadi mengatakan tim bentukan Mahfud tersebut bersifat internal yang hanya menyampaikan usulan kepada menteri koordinator yang bersangkutan.

"Tapi silahkan saja, kami akan tetap menjalankan kebijakan tersebut karena tata kelolanya sangat berbeda dengan rezim penambangan pasir laut yang diatur oleh Kementeria ESDM merujuk UU Minerba. Ini urusan pengelolaan sedimentasi di laut yang menjadi tanggung jawab KKP berdasarkan UU Kelautan," kata Wahyu kepada CNNIndonesia.com, Selasa (28/11).

Ia menjelaskan sedimentasi merupakan endapan atau polusi di laut yang justru harus dibersihkan karena mengganggu ekosistem biota laut seperti rumput laut, kekerangan, koral, dan sebagainya.

"Nah ini mau dibersihkan, ibaratnya bersihin sampah malah negara dapat rezeki pemasukan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kan bagus. Prinsipnya tata kelolanya harus benar dan proper," katanya.

"Jadi kami berpandangan mending diatur tata kelolanya dengan prinsip tak boleh merusak lingkungan. Bukan seperti penambangan pasir selama ini yg dilakukan secara serampangan, sehingga merusak lingkungan dan murah pula," tambahnya.

Ekspor sendiri, lanjut Wahyu, merupakan opsi paling akhir jika kebutuhan domestik yang begitu besar sudah terpenuhi dengan menggunakan mekanisme government to government (G2G)sebagai payung hukum sebelum dilakukan antar business to business (B2B).

Apalagi Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono juga ke depan, katanya, akan mensyaratkan bahwa setiap reklamasi di mana pun di dalam negeri harus menggunakan bahan sedimentasi.

Sementara itu, badan usaha yang diperbolehkan mengekspor pasar sedimen harus mengajukan izin ke KKP.

"Harus mengajukan proposal kepada KKP yang akan kami uji bonafiditas finansialnya dan kecanggihan teknologi kapalnya apakah mampu melakukannya tanpa merusak lingkungan dan sebagainya," katanya.

Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan kepada Presiden RI Jokowi untuk mencabut PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.

[Gambas:Video CNN]

Dalam dokumen rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden RI yang dipublikasikan Antara,Sabtu (16/9), Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).

Walaupun demikian, rekomendasi jangka pendek yang mencakup revisi dan pencabutan beberapa peraturan, menurut Tim Percepatan Reformasi Hukum, hanya akan bermakna jika diikuti dengan tindak lanjut atas rekomendasi jangka menengah dan jangka panjang.

Dalam pengelolaan agraria dan SDA lainnya, Tim juga memandang bahwa tidak berarti yang paling mendesak adalah untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat jangka pendek.

Dalam dokumen rekomendasinya, Tim memandang perlu perbaikan kebijakan maupun peningkatan kapasitas kelembagaan serta penyesuaian terhadap pola administrasi baru, yang semuanya memerlukan waktu lebih panjang.

Pistol Tuhan menangis darah

Zulhas Ungkap Alasan Belum Bayar Utang Migor Rp344 M ke Pengusaha******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan(Zulhas) membeberkan alasan pihaknya belum memberikan persetujuan pembayaran utangselisih nilai atau rafaksi minyak gorengRp344 miliar kepada pengusaha ritel.

Zulhas mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) masih berhati-hati dan belum menyampaikan hasil verifikasi yang dilakukan PT Sucofindo kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Selaku lembaga yang melakukan verifikasi belum menyampaikan hasil verifikasi yang dilakukan PT Sucofindo kepada BPDPKS," ucapnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Senin (27/11).

Hal ini dilakukan karena Kejagung juga tengah mengusut kasus dugaan korupsi di BPDPKS.

"Dapat kami sampaikan kehati-hatian tadi, dan juga pendampingan hukum terkait proses hukum yang terjadi dalam pembayaran klaim tersebut.

Lebih lanjut, Zulhas mengatakan pihaknya telah berkirim surat ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk permohonan review hasil verifikasi PT Sucofindo terhadap klaim pembayaran rafaksi minyak goreng melalui dana BPDPKS itu.

Berdasarkan rekomendasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Zulhas mengatakan Kemendag bakal mengangkat pembahasan rafaksi minyak goreng dalam rakotas tingkat menteri di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan persetujuan bersama dari semua pihak terkait sebelum dilanjutkan pada proses pembayaran.

Maklum, BPDPKS sendiri berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Jadi kami mau di Kemenko Polhukam boleh, di Kemenko Perekonomian boleh, kalau sudah persetujuan, kami akan bersurat, untuk menjaga kehati-hatian," kata Zulhas.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menyebut pemerintah hingga saat ini belum melakukan langkah nyata untuk melunasi utang rafaksi minyak goreng Rp344 miliar.

Roy mengatakan pemerintah dalam hal ini Kemendag tak memperlihatkan adanya itikad baik untuk menyelesaikan utang rafaksi tersebut.

Padahal, kata dia, sudah terlampir pendapat hukum atau legal opinion (LO) dari Kejaksaan Agung bahwa pemerintah berkewajiban untuk membayar utang rafaksi berdasarkan ketentuan yang ada.

"KPPU juga sudah jelas perintahnya harus dibayarkan pemerintah. kemudian juga komisi VI DPR, itu juga perlu menyelesaikan, karena ini kewajiban. Pemerintah di mana kewajiban kita, pelaku usaha, udah kita penuhi," ujar Roy lebih lanjut.

Roy mengungkapkan perkembangan terakhir terkait utang rafaksi ini adalah Kemenkopolhukam meminta utang ini harus diselesaikan melalui rapat terbatas antara Kemendag dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Namun Roy kecewa rapat tersebut belum kunjung dilaksanakan lantaran kedua kementerian beralasan sibuk.

"Ya sekarang pertanyaannya niat atau enggak sih? Kalau mau betul-betul niat, rapat kerja dong, rakor. Dan itu adalah surat rekomendasi dari Kemenkopolhukam, ketika kami beraudiensi dan menyampaikan seluruh poin terhadap rafaksi ini," kata Roy saat konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Rabu (15/11) lalu.

"Ya sekarang pertanyaannya niat atau enggak sih? Kalau mau betul-betul niat, rapat kerja dong, rakor. Dan itu adalah surat rekomendasi dari Kemenkopolhukam, ketika kami beraudiensi dan menyampaikan seluruh poin terhadap rafaksi ini," lanjutnya.

Roy menegaskan rafaksi yang belum kunjung terselesaikan selama hampir dua tahun ini menyebabkan kerugian besar di industri ritel. Maka itu, ia mengatakan para pengusaha ritel akan melakukan langkah untuk melaporkan Kemendag ke Kepolisian Bareskrim buntut dari utang rafaksi tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Bintang besar yang paling mempesona

Liu Yongxing, Buruh Tani Berharta Rp155 T dari Bisnis Burung Puyuh Cs******

Buruh tani bukan halangan bagi seseorang untuk berubah menjadi orang kaya.

Hal itu juga yang berlaku pada Liu Yongxing. Pernah menjadi buruh tani pada masa kecilnya, ia kini menjelma menjadi orang yang kaya raya.

Catatan Forbes, total kekayaannya mencapai US miliar. Kalau dirupiahkan dengan kurs Rp15.532 per dolar AS, kekayaan Yongxing tembus Rp155,33 triliun.

Mengutip berbagai sumber, Yongxing lahir di Sichiuan, China pada Juni 1948 lalu. Ia sebenarnya berasal dari keluarga tuan tanah yang kaya raya.

Namun, latar belakang keluarga yang kontrarevolusioner membuatnya hidup dalam masalah, terutama saat China dilanda Revolusi Kebudayaan.

Pasalnya, karena cap itu, ayahnya harus dihukum oleh pemerintah dan dimasukkan ke 'Kamp Pendidikan'. Masalah yang sama juga menimpa ibunya.

Karena masalah itu, ia harus menjalani masa hidup yang berat. Yongxing harus menghadapi cemoohan dan dikucilkan banyak orang.

Tak hanya itu, ia dan saudara-saudaranya harus bekerja sebagai buruh tani di perkebunan dan industri milik pemerintah. Namun, masalah hidup itu tak membuat Liu Yongxing dan saudara-saudaranya putus asa.

Ia tetap rajin belajar supaya bisa mendapatkan ilmu pengetahuan untuk meneruskan hidup. Pada 1978, ia berhasil diterima belajar jurusan teknik di perguruan tinggi di daerahnya.

Saat menempuh pendidikan di perguruan tinggi itulah semangat Liu Yongxing dan saudara-saudaranya untuk bermimpi menjadi orang kaya raya menguat.

Setelah menyelesaikan studi di perguruan tinggi, Liu dan saudaranya langsung mendirikan perusahaan di bidang elektronik. Tapi apa daya, dewi fortuna belum berpihak kepada Liu bersaudara.

Usaha itu langsung bangkrut. Hal itu dipicu cap 'kapitalis' yang diberikan oleh pejabat Partai Komunis China kepada perusahaannya. Karena label tersebut, Liu dan saudaranya tidak bisa memiliki pabrik atau menjalankan bisnis elektronik karena orang China saat itu didorong menjadi pengusaha sosialis bukan kapitalis.

Namun, kekangan itu tak mengendurkan langkah mereka. Segera setelah itu, ia dan saudara-saudaranya mengumpulkan modal untuk mendirikan usaha baru pada 1982.

Mereka menggadaikan semua barang yang dimiliki dan berhasil mengumpulkan modal US0. Uang itu mereka pakai untuk memulai usaha peternakan burung puyuh di Gujia, salah satu desa yang sangat miskin di timur laut Chengdu.

Tidak ada listrik maupun air mengalir di sana. Rumah pun hanya berubah gubuk kecil yang dibangun dari lumpur dan rumput. Tapi itu tak mengendurkan semangat mereka.

Liu Yongxing justru menilai itu bagus untuk beternak puyuh. Pasalnya, burung puyuh tidak perlu banyak pakan.

Aksi mereka itu tiba-tiba diikuti penduduk desa lain. Mereka ikut beternak burung puyuh. Karena itulah, Gujia kemudian terkenal sebagai sentra penghasil telur puyuh.

Pelanggan dari kota besar China mengantre untuk membeli telur puyuh. Usaha Liu Yongxing dan saudaranya pun berkembang pesat.

Pada akhir 1980-an, bisnis telur puyuh mereka berhasil memproduksi 10 juta telur puyuh per hari. Kapasitas produksi itu menjadikan perusahaan mereka yang terbesar di dunia.

Keberhasilan itu menarik perhatian pejabat partai setempat. Ia diberi penghargaan sampai 10 ribu RMB karena dianggap menjadi teladan bagi pengusaha sosialis China dalam mengumpulkan mata uang China.

Mendapat Iklan Gratis dari Kunjungan Pejabat China

Datang menemui Anda dengan romansa di tangan

Zulhas Sebut Indonesia Rugi Imbas Mandek Pembahasan IEU******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan mandeknya pembahasan perjanjian perdagangan bebasIndonesia-Uni Eropa(IEU-CEPA) membuat RI rugi.

Ia mengatakan tersendatnya perjanjian dagang itu malah membuat Vietnam untung. Zulhas mencontohkan karena belum ada perjanjian dagang ekspor sepatu Indonesia ke Eropa masih dikenakan pajak 7 persen.

"EU ini merugikan kita, kita kalau kirim sepatu kena 7 persen, Vietnam enggak," katanya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Senin (27/11).

Menurutnya, kebijakan dari Benua Biru itu bakal mempersulit ekspor minyak sawit, kertas, kopi, hingga lada dari Indonesia.

"Apalagi sekarang lahir EU Deforestasi. Sawit, kertas,kopi, lada itu sulitnya minta ampun untuk (ekspor) ke Eropa," kata Zulhas.

Dalam kesempatan lain, Zulhas mengatakan Vietnam lebih kecil dan berpenduduk lebih sedikit dari Indonesia, tetapi volume ekspor sepatunya ke UE bisa empat kali lipat.

Bahkan, Vietnam berada di posisi pertama dalam perdagangan sepatu, menggusur Indonesia.

Menurutnya, ada andil Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) yang diklaim Zulhas pembahasannya mandek dalam 8 tahun.

"Terus saya berunding, apa sih yang bikin kita nggak kelar perjanjian itu (IEU-CEPA), salah satunya belanja pemerintah. Saya tanya, 'Dari Kemendag kenapa kita enggak mau? Ini Pak, nasionalisme'. Lah nasionalismenya sempit," ujarnya dalam The 40th International Foodwear Conference (IFC) di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (4/8) lalu.

"Saya bilang, 'Kenapa takut? Buka sajaprocurement(pengadaan) program pemerintah'. Kemendag ditawari pengusaha lokal, masa kalah sama UE? Ndak akan kalah, buka saja! Sekarang kita oke, buka," sambung Zulhas.

Selain itu, Zulhas menyoroti beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang harus memenuhi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam bisnis komersial. Pada akhirnya, Uni Eropa ogah berbisnis dengan Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Kutipan Pemberontak

Eks Dirut Unilever Indonesia Jual Saham UNVR Rp3,17 Miliar******

Eks Direktur Utama PT Unilever Indonesia Tbk Ira Noviarti melepas kepemilikan 870 ribu saham di emiten berkode UNVR itu. Jumlah ini setara dengan 0,002 persen dari modal yang ditempatkan dan disetorkan perseroan.

Dilansir dari surat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Rabu (29/11), penjualan saham ini dilakukan untuk "keperluan pendidikan anak".

Harga rata-rata penjualan saham sebesar Rp3.650 per saham.

Ia menjual saham itu pada 2 November 2023. Dari penjualan tersebut, Ira mengantongi dana sebesar Rp3,17 miliar.

Ira mulai memimpin perusahaan multinasional itu dan menjadi presiden direktur sejak 25 November 2020. Sepanjang kepemimpinan Ira, saham UNVR terkoreksi 53,7 persen pada rentang periode 25 November 2020 hingga 1 November 2023.

Harga saham UNVR di posisi Rp10 ribu per lembar saham pada 1 Februari 2019. Sementara, per 1 November 2023, saham UNVR jeblok di harga Rp3.580 per lembar saham. Sepanjang periode ini, berarti saham UNVR telah anjlok 64,2 persen.

Sekretaris Perusahaan Nurdiana Darus pun melaporkan perubahan kepemilikan saham ini kepada OJK dalam rangka memenuhi Peraturan OJK No 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.

Ira Noviarti hengkang dari Unilever Indonesia pada 24 Oktober 2023 lalu. Ira menyebut alasan pribadi menjadi dalih ia keluar dari perusahaan tersebut.

Selang sebulan, dua direktur lain pun mengajukan mundur. Mereka adalah Shiv Sahgal dan Sandeep Kohli. Keduanya mengumumkan pengunduran diri pada Kamis (23/11). Alasan mundur keduanya pun sama seperti dalih Ira.

Nurdiana memastikan kinerja perusahaan tidak terganggu sama sekali meskipun tiga petingginya kompak mengundurkan diri dalam waktu berdekatan. Menurutnya, tidak ada dampak signifikan terhadap operasional perusahaan. Kondisi keuangan juga dipastikan stabil.

Namun, Unilever memang menjadi salah satu perusahaan yang terdampak setelah aksi boikot pro Israel menyeruak di Indonesia.

Bahkan, eksistensi Unilever Indonesia juga kena imbas aksi boikot itu. Hal ini bisa dilihat dari harga saham emiten berkode UNVR yang terus mengalami penurunan.