bwinqq

Pernikahan

China Larang Pedagang Naikkan Harga Obat Usai Longgarkan Lockdown******

Pihak berwenang Chinamemperketat aturan penjualan obatselama lonjakan penyebaran covid.

Dalam pengetatan itu, mereka melarang pedagang menaikkan harga obat, karena khawatir covid-19 kembali menggila usai aturan mengenailockdown mulai dilonggarkan.

Pada Rabu lalu, China mengumumkan 10 langkah yang melonggarkan kebijakan Presiden Xi Jinping terkait nol covid. Namun, kekhawatiran muncul akan lonjakan infeksi karena masyarakat berebut obat batuk, obat flu, dan masker.

"Semua usaha harus dilakukan untuk memastikan pengiriman pasokan medis yang lancar, termasuk vaksinasi, reagen pengujian antigen, obat-obatan, dan masker," bunyi keterangan Kementerian Transportasi China seperti dikutip dari Reuters, Minggu (10/12).

Pengumuman itu melarang pemblokiran atau penutupan jalan raya, pelabuhan, stasiun kereta api, dan bandara tanpa izin untuk mematuhi pelonggaran pembatasan di China.

Administrasi Negara China untuk Regulasi Pasar juga mewanti-wanti agar tidak ada pihak yang menaikkan harga segala produk anti-covid.

Dalam surat peringatan yang diterbitkan pada Jumat, pengawas melarang inflasi harga, kolusi, diskriminasi harga, propaganda menyesatkan, dan penimbunan.

"Pedagang tidak boleh menaikkan harga secara drastis ketika tidak ada kenaikan biaya yang jelas, atau kenaikan biaya jauh tertinggal dari kenaikan harga," kata regulator.

Selain itu, mereka tidak boleh menimbun persediaan anti-pandemi yang kekurangan pasokan, atau menyebarkan kabar tentang kenaikan harga yang dapat mengganggu ketertiban pasar.

[Gambas:Video CNN]

Pergi ke dunia lain dengan seni bela diri

Menparekraf Sambut KAK BOB yang Rangkul Komunitas Kreatif******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, menyatakan menyambut baik inisiasi Badan Otorita Borobudur (BOB) yang menggelar kegiatan Kreasi Aksi Kita (KAK BOB) di Yogyakarta pada akhir November lalu.

Diikuti oleh komunitas kreatif dan content creator dari Jepara, Semarang, Magelang, Solo, Yogyakarta, Sleman, hingga Bantul, KAK BOB sendiri merupakan acara yang berkelanjutan.

"Kami menyambut baik dan mendukung penuh kegiatan ini sebagai salah satu upaya penciptaan lapangan kerja dan kebangkitan ekonomi," ujar Sandiaga.

Saat memberi sambutan, Direktur Keuangan dan Komunikasi Publik BOB Ramlan Kamarullah menjelaskan, BOB tidak bertugas mengelola Candi Borobudur.

"BOB adalah badan yang berada di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang tugasnya merencanakan, membangun, mengembangkan destinasi pariwisata maupun ekonomi kreatif yang berada di DI Yogyakarta, Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur," kata Ramlan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat bisa terlibat secara aktif dan berkesinambungan dalam pengadaan konten BOB sehingga mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas konten di media sosial BOB. Dengan demikian, akan tercipta masyarakat dan komunitas sadar wisata BOB.

Informasi lebih lanjut mengenai BOB bisa didapatkan melalui akun Instagram @boborobudur, YouTube @BOBorobudur, twitter @BOBorobudur, dan kunjungi www.bob.kemenparekraf.go.id.

"Kami tidak bisa berjalan sendiri, kami harus berkolaborasi dengan pengelola tempat wisata dan komunitas untuk bersama-sama membangun pariwisata," ujar Ramlan.

Pahlawan yang berbeda

Kemnaker: BSU 2022 Berakhir 20 Desember 2022******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau masyarakat yang memenuhi syarat sebagai penerima bantuan subsidi upah (BSU) segera mencairkan bansos tunai tersebut mengingat batas akhir pengambilan subsidi pada 20 Desember 2022.

Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan hingga akhir November 2022 sebanyak 11,6 juta pekerja telah memperoleh BSU dari pemerintah sebesar Rp600 ribu per pekerja/buruh yang disalurkan melalui bank Himbara, Bank Syariah Indonesia, dan Kantor Pos Indonesia di seluruh Indonesia.

"Mengingatkan kepada para pekerja/buruh yang memenuhi syarat BSU yang belum mengambil dananya untuk segera mendatangi Kantor Pos terdekat, sebab batas akhir pengambilan dana BSU adalah tanggal 20 Desember 2022," kata Indah Anggoro Putri dalam keterangan resminya yang dikutip Rabu (14/12).

"Sekali lagi, pekerja/buruh yang telah ditetapkan dan belum melakukan pencairan agar segera mengambil dana BSU di kantor pos terdekat dengan membawa kartu tanda penduduk," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem pelatihan pakaian wanita

Bahlil Jawab JK soal RI Tak Punya Smelter: Sampai Ayam Punya Gigi******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut Indonesia susah memiliki smelternikel sendiri. Alasannya, karena bank tidak memberikan kredit untuk pembangunan fasilitas pemurnian tersebut.

Hal tersebut dia sampaikan saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (14/12). Bahlil mengatakan perbankan nasional hanya mau membiayai jika mempunyai modal inti (ekuitas) di atas 30 persen sampai 40 persen.

Sementara, untuk membangun satu line smelter investasi yang dibutuhkan adalah sekitar US0 juta hingga US0 juta. Dengan demikian untuk membangun empat line dibutuhkan investasi di atas US miliar.

"Ini masalah besar, dan saya sudah ngomong berkali-kali, kalau ini nggak berubah, sampai ayam punya gigi, muka kaya saya, Pak Sarmuji, Pak Demer gak akan punya smelter di republik ini," ujar Bahlil.

Oleh karena itu, ia mengatakan tak heran saat ini smelter di Indonesia hanya dimiliki oleh asing. Pasalnya, mereka memiliki dana dan berinvestasi di Indonesia.

"Jadi, ini juga jadi masalah kita, kalau kemudian kita ribut, mohon maaf kenapa ini asing semua yang ambil bahan baku kita? Bos mereka yang investasi," kata Bhalil.

Sebelumnya, mantan wakil presiden Jusuf Kalla (JK) sempat menyinggung RI yang masih belum punya smelter nikel sendiri. Ia mengkritisi smelter di Tanah Air masih dikelola China.

JK pun mengatakan Kalla Group tengah membangun smelter nikel sendiri. Menurutnya, smelter tersebut akan dikelola oleh anak negeri dan pekerjanya adalah warga sekitar.

Dia pun yakin pembangunan smelter itu bisa rampung tahun depan. "Kita bikin smelter, kita belajar sendiri, InsyaAllah tahun depan smelter pertama milik nasional akan beroperasi," kata JK beberapa waktu lalu.

JK menuturkan smelter yang sedang dibangun itu pun akan mengandalkan tenaga air alih-alih batu bara. Ia menekankan smelter buatan Indonesia harus bersumber dari energi bersih.

[Gambas:Video CNN]

Sistem aliansi terkuat

Erick Thohir Pangkas Direksi Angkasa Pura I******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memangkas jajaran direksi Angkasa Pura I(AP I). Pemangkasan itu dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar Senin (12/12) kemarin, dua jabatan direktur di AP I dipangkas.

Kini hanya ada enam direktur di Angkasa Pura I. Dua jabatan yang dihapus itu adalah direktur sdm dan umum yang terakhir dijabat oleh M Arifin Firdaus serta direktur pemasaran dan pelayanan yang ditempati Devy Suradji.

Perubahan itu dituangkan dalam SK Menteri BUMN Nomor SK-287/MBU/12/2022 tertanggal 12 Desember Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Angkasa Pura I.

Melalui RUPS itu juga, Erick Thohir juga kembali menetapkan Faik Fahmi sebagai Direktur Utama.

Lebih jauh, terdapat perubahan nomenklatur jabatan dan pengalihan tugas direksi. Pertama mengalihkan Dendi Tegar Danianto dengan jabatan Direktur Pengembangan Usaha menjadi Direktur Komersial dan Pelayanan.

Kemudian, Israwadi yang sebelumnya menjabat sebagai direktur kepatuhan, aset, dan pengadaan berubah nama menjadi direktur human capital.

"Kami menyambut hasil RUPS ini dengan baik. Kami optimistis perubahan susunan jabatan anggota direksi ini dapat membawa perusahaan ke arah yang semakin baik," ujar Rahadian.

Susunan Direksi PT Angkasa Pura I terbaru menjadi:
1. Direktur Utama: Faik Fahmi
2. Direktur Operasi: Wendo Asrul Rose
3. Direktur Teknik: Lukman F. Laisa
4. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Yudi Rizkyardie Darun
5. Direktur Human Capital: Israwadi
6. Direktur Komersial dan Pelayanan: Dendi Tegar Danianto

[Gambas:Video CNN]

Guizhi Tongjian

Bahlil Soal RI kalah di WTO: Sampai Lubang Jarum Pun Kami Hadapi******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan mengajukan banding atas kekalahan Indonesia dalam gugatan larangan ekspor nikeloleh Uni Eropa (UE) ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

"Sampai di lubang jarum pun kami akan hadapi dan kami harus berdaulat dan hilirisasi adalah harga mati untuk kita lakukan dalam rangka memberikan nilai tambah," ujar Bahlil dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (14/12).

Menurutnya, Indonesia sudah merdeka dan tidak boleh ada negara lain yang mengintervensi. Sebab itu,  hilirisasi pengolahan nikel harus terus berjalan.

Jokowi mengatakan Indonesia harus berhenti mengekspor bahan mentah demi mendapatkan nilai tambah. Ia mencontohkan kebijakan larangan ekspor nikel yang membuat Indonesia mengantongi Rp300 triliun per tahun. Padahal Indonesia sebelumnya hanya meraup Rp20 triliun saat mengekspor bahan mentah nikel.

Atas dasar itu, Jokowi menegaskan Indonesia tidak akan mundur dalam menghadapi gugatan soal larangan ekspor nikel. Ia mengatakan langkah itu dilakukan karena Indonesia ingin menjadi negara maju.

Kendati demikian, Jokowi memahami alasan UE mengajukan gugatan. Hal ini karena banyak industri nikel yang ada di UE, sehingga jika larangan dilakukan bisa mengganggu industri tersebut.

"Kalau dikerjain di sini (pengolahan nikel), artinya di sana akan ada pengangguran, di sana akan ada pabrik yang tutup, di sana akan ada industri yang tutup. Tapi kan kita juga mau maju, kita ingin menjadi negara maju," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Indonesia dinyatakan kalah dari UE terkait sengketa gugatan larangan ekspor nikel. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan alasan Indonesia dari gugatan tersebut, karena terbukti melanggar ketentuan WTO Pasal XI.1 GATT 1994, dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI.2 (a) dan XX (d) GATT 1994.

"Memutuskan bahwa kebijakan larangan ekspor dan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral (nikel) dalam negeri terbukti melanggar ketentuan WTO," kata Arifin.

Beberapa regulasi atau peraturan perundang-undangan Indonesia yang dinilai melanggar ketentuan WTO, antara lain UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Lalu, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

[Gambas:Video CNN]