jutaslot88

Pedang, Sihir, dan Taksi

Hutama Karya Targetkan Tol Sumatera Tahap I Rampung Juni 2024******

PT Hutama Karya (Persero) menargetkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera tahap pertama selesai pada Juni 2024.

Wakil Direktur Utama Hutama Karya Aloysius Kiik Ro mengatakan saat ini pihaknya juga sudah memulai pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera tahap kedua seperti Ruas Tol Betung - Jambi.

"Kita berkomitmen bahwa pada Juni 2024, Jalan Tol Trans Sumatera tahap pertama selesai," ujar Aloysius Kiik Ro, Rabu (13/9).

Untuk tahap pertama jalan tol tersebut terdiri atas delapan ruas yang terbagi menjadi empat ruas awal yaitu Medan-Binjai, Palembang-Indralaya, Pekanbaru-Dumai, dan Bakauheni-Terbanggi Besar.

Kemudian untuk empat ruas tambahan antara lain Terbanggi Besar- Pematang Panggang, Pematang Panggang-Kayu Agung, Palembang - Tanjung Api-Api dan Kisaran-Tebing Tinggi.

Total panjang Jalan Tol Trans Sumatera adalah 2.775 km dengan investasi sebesar Rp565 triliun.

Sampai dengan Agustus 2023, total panjang yang terbangun mencapai 928 km dan pada 2024 ditargetkan Jalan Tol Trans Sumatera tahap pertama selesai.

Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera didukung oleh pemerintah berupa pendanaan PMN (Penyertaan Modal Negara) serta untuk beberapa ruas konstruksinya mendapatkan pendanaan dari ekuitas dan penerbitan GMTN (Global Medium Term Notes).

Selain itu, dalam meningkatkan skala perekonomian masyarakat, pada ruas-ruas tol yang dikelola, Hutama Karya juga berkomitmen dalam melibatkan dan mengutamakan peran masyarakat setempat dan pengusaha lokal (UMKM) dengan memfasilitasi sewa tenant khusus UMKM dengan sistem sewa terjangkau.

Saat ini terdapat 21 Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) atau rest area yang telah beroperasi pada Ruas Bakauheni - Terbanggi Besar, Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung dan Palembang - Indralaya yang seluruh tenant-nya merupakan 100 persen masyarakat setempat dan pengusaha lokal (UMKM).

[Gambas:Video CNN]

Saya memiliki manik-manik ajaib untuk ditanami

Pengamat soal Dugaan Predatory Pricing TikTok Shop: Itu Subsidi Harga******

Pengamat Ekonomi Digital Ignatius Untung Surapati menilai salah pernyataan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki terkait dugaan praktik predatory pricing yang dilakukan olehTikTok Shop. 

Menurutnya, predatory pricing adalah praktik pedagang menjual barangnya dengan harga di bawah harga modal. Artinya, mereka melakukan jual rugi dengan tujuan supaya para pesaing tak lebih kuat.

"Semua platform e-commerce, baik e-commerce murni maupun social commerce, itu melakukan subsidi harga, punya voucher dan sebagainya. Tapi apakah itu bisa disebut sebagai predatory pricing? Menurut saya tidak," ujar Untung dalam talkshow'Dampak Social Commerce Pada UMKM di Indonesia' di Jakarta Selatan, Jumat (15/9).

"Pengguna baru langsung dapat voucher 50 ribu, jadi kita tidak bisa bilang bahwa praktik-praktik semacam itu sebuah predatory pricing. Karena pertama jumlahnya terbatas, kedua ditunjukkan untuk sektor terbatas, jadi itu bukan predatory pricing," paparnya lebih lanjut.

Selain itu, Untung juga menentang fenomena di mana penjual online dan offline dipandang berbeda. Menurutnya, semua penjual itu sama-sama memiliki tujuan untuk meraup untung. Beda dari keduanya hanya dari tempat berjualan mereka saja.

"Jadi jangan dibilang bahwa 'toko online ini bikin penjual offline mati tuh', orang sama-sama penjual. Penjual online juga dulunya di toko offline. Jadi tinggal bagaimana caranya yang offline mau enggak belajar," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (IDEC) Tesar Sandikapura juga menegaskan pemerintah seharusnya harus aktif dalam mengeluarkan regulasi terhadap suatu aturan. Dalam hal ini terkait pemerintah menolak TikTok dalam menjalankan bisnis media sosial dan e-commerce di Indonesia.

"Regulasi di e-commerce ini memang saya lihat kadang kencang kadang lemah. Ini sebenarnya pemerintah itu harus aktif ketika mau melakukan regulasi terhadap suatu aturan tertentu. Coba dipanggil lah semua kelompok yang terkait, baik itu dari sisi pengusaha platformnya dan juga dari praktisi," kata Tesar.

"Tapi prinsipnya regulasi itu harusnya melindungi semua pihak. Jadi dari pihak platform harusnya tidak dirugikan. Kita sebagai konsumen juga tidak boleh dirugikan dan yang paling negara harus tetap bisa berdaulat. Jadi tiga hal ini memang harus diatur dalam bentuk regulasi," ujarnya. 

[Gambas:Video CNN]

Buku Misteri Tokyo

BUMN Bina Karya Disuntik Modal Negara Demi Muluskan Proyek IKN******

Menteri Keuangan Sri Mulyani menggelontorkan anggaran Rp500 miliar dari pos cadangan pembiayaan untuk memodali BUMNPT Bina Karya (Persero) demi memuluskan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Modal diberikan ke Bina Karya dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN).

"Ini adalah bentuk PMN, capex pertama. Ini adalah BUMN yang nanti dikonversi menjadi Badan Usaha Milik Otorita IKN (BUMO)," katanya dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (12/9).

Selain ke Bina Karya, pemerintah juga akan menggelontorkan modal negara untuk sejumlah BUMN. Jika ditotal, PMN tunai tahun ini yang diusulkan diambil dari pos cadangan pembiayaan menyentuh Rp4,51 triliun.

Dari jumlah itu, Rp3 triliun di antaranya dialokasikan kepada IFG selaku induk PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia yang ditugaskan menyelesaikan kasus eks Jiwasraya.

Lalu, Rp1,01 triliun diinjeksikan kepada PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) alias InJourney. Ia mengatakan suntikan duit negara ini digunakan untuk restrukturisasi Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), yakni untuk menjaga kualitas infrastruktur KEK Mandalika dan pembangunan serta pengembangan KEK Sanur.

Penjelasan Sri Mulyani itu sempat dikritik Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKB Bertu Merlas. Ia menilai lebih baik suntikan Rp500 miliar itu diberikan kepada PT Telkom Indonesia Tbk ketimbang Bina Karya.

"Kenapa tidak kita ini kasih PMN ke PT Telkom? Kita tidak banyak pertanyaan. Apa gunanya si Bina Karya ini dikasih pekerjaan seperti itu (infrastruktur telekomunikasi), tidak sesuai dengan pekerjaannya," kritik Bertu.

Akan tetapi, Menkeu Sri Mulyani menegaskan PMN tersebut memang diperlukan Bina Karya. Ani, sapaan akrabnya, menekankan bahwa perusahaan pelat merah ini akan menjadi kelengkapan Otorita IKN.

"Jadi memang mission akan berubah dan itu akan sebagai ekuitas awal sehingga mampu menjalankan tugas dalam rangka kerja sama, terutama badan usaha lain, baik privateserta BUMN dalam dan luar negeri. Itu sebagai kelengkapan Otorita IKN," balas Ani.

[Gambas:Video CNN]

dewa serigala liar

Gina Rinehart, Orang Terkaya Australia yang Digugat Anak soal Warisan******

Gina Rinehart adalah orang terkaya di Australia. Ia mendulang cuan dari tambang bijih besi di bawah Hancock Prospecting.

Per Sabtu (16/9), Forbesmencatat total kekayaan Rinehart mencapai US,3 miliar atau setara Rp403,7 triliun (asumsi kurs Rp15.350 per dolar AS). Berkat kekayaannya itu, tak heran Forbes menobatkan Rinehart sebagai orang terkaya di Australia pada 2023.

Tahun ini, Rinehart juga menduduki peringkat ke-52 orang terkaya di dunia versi Forbes.

Ayahnya, Lang Hancock, adalah pendiri perusahaan pionir tambang bijih besi Australia, Hancock Prospecting, pada 1955. Sementara ibunya bernama Hope Margaret Nicholas.

Saat berusia 8 tahun, Rinehart bersekolah di asrama Sekolah Anglikan untuk Anak Perempuan St. Hilda di Perth. Ia sempat mencicip bangku kuliah di University of Sydney. Namun, ia memutuskan untuk berhenti dan memilih langsung bekerja di perusahaan ayahnya.

Pada 1992, sang ayah wafat. Lang mewariskan Hancock Prospecting kepada putri satu-satunya, Rinehart, yang langsung menduduki kursi executive chairman. Kala itu, kondisi keuangan perusahaan sedang buruk.

Di tangan Rinehart, perusahaan mampu lepas dari kesulitan keuangan. Bahkan, Grup Hancock kini menjadi salah satu perusahaan tambang terkemuka di dunia.

Grup Hancock melakukan diversifikasi setelah puluhan tahun berdiri. Perusahaan tidak hanya sekadar eksplorasi tambang, tetapi juga investasi lebih lanjut pada bijih besi, tembaga, kalium, emas, batu bara, sapi, susu, dan properti.

Beberapa perusahaan di bawah Grup Hancok adalah tambang bijih besi Roy Hill, Atlas Iron, dan perusahaan susu Bannister Downs.

Di tambang Hope Downs, Rinehart mengubah status kepemilikan rumah petak perusahaan tersebut dari status kepemilikan sementara - di mana area tersebut hanya memiliki beberapa lubang pengeboran - menjadi status perjanjian negara dan studi kelayakan bank, untuk kemudian bermitra dengan Rio Tinto.

Pencapaian utama Rinehart adalah eksplorasi, pembiayaan, konstruksi dan pengoperasian proyek Roy Hill senilai US miliar. Pendanaan yang diperoleh merupakan yang terbesar yang pernah ada untuk proyek pertambangan dan infrastruktur berbasis lahan yang sebagian besar merupakan lahan hijau (greenfield) dan proyek infrastruktur di mana pun di dunia.

Paket pendanaan utang ini diperoleh dari 19 bank terbesar di dunia dan lima Badan Kredit Ekspor. Roy Hill menggunakan beberapa peralatan pertambangan terbesar di dunia, yang merupakan yang pertama di dunia.

Ia juga mendorong penggunaan truk berwarna merah muda, kereta api berwarna merah muda, pabrik pakaian terbesar di Australia juga berwarna merah muda dan banyak lagi di seluruh lokasi Roy Hill, untuk mendukung mereka yang menderita kanker payudara, dan untuk mendukung perempuan di pertambangan.

Saat ini, properti Hancock Group tersebar di sebagian besar negara bagian di Australia.

Ia juga pendiri Australians for Northern Development and Economic Vision (ANDEV), penulis dua buku, dan penyusun serta pendana buku ketiga. Ia juga mendirikan Hari Pertambangan Nasional dan Industri Terkait Tahunan Australia dan Hari Pertanian Nasional dan Industri Terkait.

Rinehart juga dikenal sebagai filantropis lewat yayasan amal Grup Hancock yang mendukung sejumlah organisasi medis, olah raga, pendidikan, kesehatan, dan komunitas.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Digugat Anak Gara-gara Warisan

Strategi Serangan Balik Putri yang Ditinggalkan

Profil Tol MBZ, Hadiah ke Putra Mahkota Abu Dhabi Kini Kena Korupsi******

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap kasus dugaan korupsidalam pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) Elevated II alias Tol MBZ pada 2016-2017.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan modus yang dilakukan adalah mengurangi spesifikasi atau volume proyek dan mengatur pemenang tender. Dalam hal ini, mantan petinggi salah satu BUMN karya diduga terlibat.

Kuntadi menjelaskan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh tiga tersangka yakni Djoko Dwijono (DD) selaku Dirut PT Jasamarga Jalan layang Cikampek (JCC) periode 2016-2020, YM selaku Ketua Panitia lelang proyek JCC, serta TBS selaku tenaga ahli jembatan PT LAPI Ganeshatama Consulting.

Nama itu merujuk pada putra mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohamed Bin Zayed, sebagai penghormatan bagi Uni Emirat Arab (UAE) yang telah menjalin hubungan diplomatik selama 45 tahun dengan Indonesia.

Jalan tol yang ini menjadi yang terpanjang dengan membentang dari Junction Cikunir hingga Karawang Barat dan melintasi beberapa bangunan perlintasan eksisting berupa Overpass, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), atau Simpang Susun pada Jalan Tol Jakarta - Cikampek eksisting.

Lihat Juga : Dugaan Korupsi Tol MBZ: Spesifikasi Dikurangi, Pemenang Tender Diatur

Jalan Tol Layang MBZ dibangun untuk memisahkan pergerakan komuter jarak pendek Jakarta-Bekasi-Cikarang dengan pergerakan jarak jauh tujuan Cirebon, Bandung, Semarang, dan Surabaya, khususnya golongan I non-bus dengan kecepatan maksimal berkendara adalah 80 km/jam.

Jalan tol tersebut dilengkapi oleh fitur keselamatan berupa emergency U-turn di delapan titik lokasi, 100 lebih CCTV, Emergency Exit Ramp di dua lokasi, dan Emergency Parking Bay di empat titik lokasi.

Diketahui, PT Jasa Marga (Persero) Tbk menjual 40 persen saham anak usaha PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) yakni PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JJC) yang mengelola Jalan Tol LayangMBZ ke PT Margautama Nusantara (MUN) pada Desember 2022 lalu.

Setelah penandatanganan Sales Purchase Agreement (SPA), komposisi pemegang saham PT JJC terdiri atas 40 persen PT JTT, 40 persen PT MUN dan 20 persen PT Ranggi Sugiron Perkasa (RSP) sebagai mitra strategis.

[Gambas:Video CNN]

Era Kitab Para Dewa

Deret Fakta Proyek Rempang Eco City Versi Pemerintah******

Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City di Batam memanas akibat konflik pertanahan belakangan ini.

Itu terjadi usai ribuan warga setempat menolak direlokasi. Sekedar informasi, Rempang Eco City merupakan salah satu dari proyek yang menjadi prioritas Jokowi.

Rempang Eco City masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional. Proyek dibangun untuk kebutuhan industri, pariwisata, dan lainnya.

Pembangunannya diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 yang disahkan pada 28 Agustus.

Imbas kerusuhan, Jokowi memerintahkan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk merapat ke Rempang dan segera berdialog dengan warga.

Perintah ia berikan karena Jokowi menduga ada komunikasi yang tak baik dalam proses relokasi tersebut.

Berikut fakta-fakta Rempang Eco City dari sisi pemerintah.

1. Prioritas relokasi empat perkampungan

Badan Pengusahaan (BP) Batam akan memprioritaskan merelokasi empat perkampungan adat di Rempang, Kepulauan Riau ke Dapur 3 Sijantung.

"Ada empat kampung yang akan kita selesaikan dulu. Empat kampung ini akan kita dahulukan pindah ke tempat baru, hijrah ke Dapur 3," kata Kepala BP Batam Muhammad Rudi di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Rabu (13/9).

Rudi mengatakan bahwa jarak dari kampung ke area relokasi yang baru kurang lebih 6-7 kilometer. Ia mengatakan jembatan akses ke Dapur 3 juga akan dibangun.

"Jalan utama di Jembatan Lima lagi kita buat jalannya untuk memotong ke Dapur 3 itu. Jalannya akan kita buka semua dan akan kita perbaiki dan bangun baru buat mereka," ucap dia.

2. Warga tak bersertifikat lahan

Dalam kesempatan yang sama, Rudi juga mengungkap warga di Rempang rata-rata tidak memiliki sertifikat lahan.

"Ya, rata-rata tidak punya sertifikat (lahan)," ucap Rudi di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Rabu (13/9).

Maka itu, kata Rudi, pihak kepolisian akan membantu proses verifikasi penduduk dengan Surat Keterangan Tanah (Alas Hak) dari camat.

Hal ini juga disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto sebelumnya. Ia menegaskan bahwa lahan tinggal sebagai pemicu kericuhan di Rempang tidak memiliki sertifikat kepemilikan.

"Jadi, masyarakat yang menempati Pulau Rempang itu tidak ada sertifikat karena memang dulu, semuanya ada di bawah otorita Batam," ujar Hadi dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (11/9).

3. Pembangunan dilanjutkan sesuai rencana

Di tengah maraknya gelompang protes warga, BP Batam menegaskan akan tetap melanjutkan pembangunan PSN tersebut sesuai rencana. Masyarakat yang terdampak akan segera direlokasi.

"Kami tetap menjalankan mandat dari pemerintah pusat bahwa Rempang Eco City ini merupakan proyek strategis nasional (PSN)," tegas Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait kepada CNNINdonesia.com, Selasa (12/9).

Di lain sisi, koalisi masyarakat sipil terus mendesak pemerintah segera menghentikan proses pembangunan Rempang Eco City. Mereka menilai pembangunan proyek ini sekadar ambisi pemerintah pusat dan mengabaikan aspirasi masyarakat daerah.

4. Butuh anggaran Rp1,6 triliun

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (13/9), Rudi meminta tambahan anggaran Rp1,6 triliun kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk merampungkan proyek Rempang Eco City.

"Dalam pembahasan terkini terdapat beberapa hal mendesak terkait pengembangan kawasan Rempang Eco City yang harus diselesaikan pada 2024 dengan kebutuhan anggaran Rp758,99 miliar," tutur Rudi.

"Untuk itu, kami kembali mengusulkan tambahan anggaran Rp758,99 miliar. Usulan total tambahan anggaran BP Batam 2024 untuk pengembangan kawasan Rempang Eco City menjadi Rp1.608,99 miliar (Rp1,6 triliun) dan usulan tersebut telah kami sampaikan kepada Menteri Keuangan (Sri Mulyani)," sambungnya.

Rudi merinci duit Rp1,6 triliun itu akan digunakan untuk pembangunan prasarana konektivitas darat Rp708,34 miliar, konektivitas laut Rp60 miliar, dan pengembangan kawasan Rp790,65 miliar. Ada juga untuk pemeliharaan jalan darat senilai Rp50 miliar.

Di lain sisi, Rudi mengatakan BP Batam harus segera membebaskan lahan 2.000 hektare dari total 17.600 hektare di Rempang. Lahan tersebut mencakup 3 kampung yang akan digunakan PT Makmur Elok Graha (MEG) membangun pabrik kaca dan solar panel hasil investasi Xinyi Group, di mana ada 700 kepala keluarga (KK) terdampak.

Ada juga 1 kampung lain di luar Rempang yang kudu dibebaskan untuk membangun tower PT MEG. BP Batam diharuskan menyelesaikan relokasi tersebut paling lambat 28 September 2023.

Namun, Rudi mengaku pihaknya tidak punya uang cukup banyak untuk merelokasi 700 KK sekaligus. Ia menyebut pihaknya masih menggunakan uang BP Batam karena pengajuan tambahan anggaran sebelumnya senilai Rp850 miliar tak kunjung disetujui Badan Anggaran DPR RI.

Kompensasi Rumah 45 Meter Bernilai Rp120 Juta