kupon tokopedia
slot gacor gratis saldo 101Jutaan kata 916727Orang-orang telah membaca serialisasi
《kupon tokopedia》
Ada Kuasa Tiga Menteri Terlibat dalam Izin Pengolahan Pasir Laut******
Presiden Joko Widodo kembali membuka keran pengolahan hingga ekspor sedimentasi pasir lautyang sempat dilarang pada era Presiden Megawati.
Kendati, dalam prosesnya, pengusaha yang ingin mengolah dan mengekspor sedimentasi pasir laut harus mendapatkan izin dari tiga menteri, yaitu menteri kelautan dan perikanan, menteri ESDM dan menteri perdagangan.
Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Dalam hal perencanaan, Pasal 5 ayat 5 menyatakan dokumen perencanaan dan tim kajian akan ditetapkan oleh menteri. Adapun yang dimaksud dengan menteri dalam aturan ini adalah menteri di bidang kelautan dan perikanan (pasal 1 ayat 9).
Sementara itu terkait pertambahan sedimentasi pasir laut, Pasal 10 ayat 4 menyebutkan izin usaha pertambangan untuk penjualan dijamin penerbitannya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batu bara atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah melalui kajian oleh tim kajian dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun soal izin ekspor pasir laut dijelaskan dalam Pasal 15 Ayat 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Pasal ini menjabarkan apa yang sudah disinggung soal ekspor pasir laut di Pasal 9 ayat 2.
Lihat Juga : Dilarang di Era Megawati, Kini Jokowi Izinkan Ekspor Pasir Laut |
"Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk ekspor sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf d wajib mendapatkan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang ekspor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan," tulis beleid tersebut, dikutip Senin (29/5).
Lalu, pada Pasal 15 Ayat 5 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut soal ekspor pasir laut bakal diatur dalam bentuk peraturan menteri. Dengan kata lain, akan ada peraturan menteri perdagangan (permendag) untuk memuluskan izin ekspor tersebut.
Pada Pasal 9 Ayat 2 Huruf d dijelaskan bahwa ekspor pasir laut diperbolehkan dengan syarat. Jokowi menegaskan ekspor pasir laut diperkenankan sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebelumnya, Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dan memasukkan ketentuan baru baru soal pengelolaan dan pemanfaatan pasir laut.
Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.
Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.
Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;
a. Reklamasi di dalam negeri;
b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;
c. Pembangunan prasarana oleh pelaku usaha;
dan/atau
d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
[Gambas:Video CNN]
Jubir Luhut Respons Anies soal Jalan Era SBY vs Jokowi******
Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi menegaskan Anies Baswedan salah tafsir data saat mengkritik pembangunan jalan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Ya kan sudah lebih terang benderang ya kalau ternyata (Anies Baswedan) salah paham atau salah tafsir data," kata Jodi kepada CNNIndonesia.com, Kamis (25/5).
Jodi menegaskan jalan tol adalah infrastruktur penting bagi setiap negara. Ia mengibaratkan jalan tol yang dibangun Jokowi adalah arteri koroner utama yang memasok darah ke seluruh tubuh.
Jubir Luhut Binsar Panjaitan menegaskan jalan tol adalah bagian integral dari sistem jaringan jalan. Jalan tol yang dibangun Presiden Jokowi diklaim berperan besar dalam menghubungkan kota-kota besar, daerah industri, dan pelabuhan.
Tak sampai di sana, ia menekankan pentingnya pembangunan jalan untuk memfasilitasi transportasi agar lebih cepat dan efisien. Pembangunan jalan diklaim Jodi bisa mengurangi kemacetan dan secara signifikan mempercepat perdagangan dan distribusi barang.
"Trans Jawa terbukti sangat memperlancar arus mudik," tandasnya.
Lihat Juga :Erick Thohir Rombak Direksi dan Komisaris Waskita Karya |
Senada, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga menegaskan Anies salah membaca data. Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian menyebut interpretasi bakal calon presiden terhadap data Badan Pusat Statistik (BPS) itu salah.
Hedy menerangkan BPS menampilkan data berdasarkan status jalan, bukan pembangunan jalan baru. Misalnya jalan nasional yang bertambah ribuan kilometer berasal dari perubahan status jalan dari jalan provinsi.
"Yang disebut bahwa pembangunan jalan zaman SBY lebih panjang dari zaman Jokowi, itu bukan itu maksud dari BPS itu. Jadi salah interpretasi data BPS," katanya di Gedung DPR RI.
"Jadi data BPS itu bercerita soal penambahan status, bukan pembangunan jalan. Jadi status kewenangan jalan nasionalnya bertambah sekian belas ribu kilometer itu, itu adalah perubahan status dari jalan provinsi ke jalan nasional. Bukan pembangunan jalan baru," jelasnya.
Hari ini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga mengamini bahwa Anies Baswedan salah baca data. Padahal, ia menyebutkan data yang dipaparkan Anies sudah benar.
"Kelihatannya iya (salah baca data). Kalau datanya bagus, datanya betul," ucapnya di Kantor KPK, Jakarta Selatan, dikutip dari Detik.
Anies sebelumnya menyebut pembangunan jalan gratis selama pemerintahan Presiden SBY lebih banyak dibandingkan era Jokowi. Lalu, ia menyinggung soal pembangunan jalan tol di era Jokowi.
Menurut tafsir Anies, Jokowi baru berhasil membangun jalan tol sepanjang 1.600 km dan jalan umum atau tak berbayar alias gratis sepanjang 19 ribu km. Sedangkan SBY berhasil membangun 20 kali lipat pada dua periodenya dari yang direalisasikan Jokowi.
"Bandingkan dengan zaman Pak SBY jalan yang tak berbayar adalah 144 ribu km atau 7,5 kali lipat. Bila dibanding jalan nasional pemerintah ini 590 km, 10 tahun sebelumnya 11 ribu km. 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, standar, itu baru panjang," kata Anies dalam acara Milad PKS di Istora Senayan, Sabtu (20/5) lalu.
[Gambas:Video CNN]
Luhut Bantah Keruk dan Ekspor Pasir Laut Merusak Lingkungan******
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan membantah kebijakan anyar Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pengerukan dan izin ekspor pasir lautbakal merusak lingkungan.
"Gak dong (tidak merusak lingkungan). Semua sekarang karena ada GPS (global positioning system) segala macam kita pastikan tidak (merusak lingkungan) pekerjaannya," katanya di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, Selasa (30/5).
"Sekarang kalau harus diekspor, pasti jauh manfaatnya untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah," sambung Luhut.
"Jadi untuk kesehatan laut juga. Sekarang proyek yang satu besar ini Rempang (Batam). Rempang itu yang mau direklamasi supaya bisa digunakan untuk industri besar, solar panel. Gede sekali solar panel itu," tandasnya.
Izin ekspor pasir laut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Beleid tersebut resmi diundangkan pada 15 Mei 2023.
Restu Jokowi ini berlawanan dengan pelarangan 20 tahun lamanya. Sebelum terbit beleid ini, pasir laut dilarang diekspor sejak masa pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.
Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.
Ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor itu akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.
Sebelumnya, Greenpeace Indonesia menyebut pemerintah melakukan greenwashing lewat Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
"Ini adalah greenwashing ala pemerintah," kata Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia Afdillah dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/5).
Lihat Juga : 130 Pengusaha Singapura Kunjungi IKN Cari Peluang Bisnis Hari Ini |
"Pemerintah kembali bermain dengan narasi yang seakan mengedepankan semangat pemulihan lingkungan dan keberlanjutan, tetapi nyatanya malah menggelar karpet merah untuk kepentingan bisnis dan oligarki," imbuhnya.
Dia menjelaskan pemerintah Indonesia di era Megawati Soekarnoputri telah melarang ekspor pasir laut. Pada Februari 2003 juga terbit sebuah Surat Keputusan Bersama Menteri Industri dan Perdagangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Lingkungan Hidup yang mengatur tentang hal itu.
Dia mengingatkan SKB tersebut dibuat untuk mencegah kerusakan lingkungan berupa tenggelamnya pulau-pulau kecil di wilayah Kepulauan Riau akibat penambangan pasir laut. Meski SKB itu telah diterbitkan, aktivitas penambangan pasir laut masih terus terjadi di Indonesia, salah satunya di Sulawesi Selatan.
Demi proyek strategis nasional, kata Afdillah, berbagai kerusakan alam dan kerugian sosial-ekonomi terjadi di Pulau Kodingareng, Makassar.
Temuan tersebut terungkap dalam laporan berjudul Panraki Pa'boya-Boyangang: Oligarki Proyek Strategis Nasional dan Kerusakan Laut Spermonde tahun 2020.
Laporan tersebut disusun oleh Greenpeace Indonesia bersama dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil lain yang tergabung dalam Koalisi Save Spermonde.
Afdillah berpendapat PP 26/2023 itu menambah catatan buruk pemerintah dalam penanganan sektor kelautan. Dengan dikeluarkannya beleid itu, dia juga memandang pemerintah tidak mampu mengelola sumber daya laut dengan cerdas.
"Sehingga kerap mengambil jalan pintas untuk meningkatkan pendapatan negara melalui cara-cara ekstraktif seperti ini. Lebih parah lagi, kebijakan semacam ini bisa jadi diambil tanpa kajian yang matang serta mengabaikan aspek ekologis dan hak asasi manusia," ucap Afdillah.
[Gambas:Video CNN]
Label：suhu 4d slot、slot gacor hari ini 500x、jadwal pragmatic gacor
Terkait：tafsir mimpi 41、king388、link slot resmi gacor、game slot online resmi、daftar paypal dapat 5 dollar、pedagang 2d togel、contoh slot gacor、pinjaman online adakami、lokasi4d、slot org
bab terbaru：joker 89 slot（2024-07-05）
Perbarui waktu：2024-07-05
- Bab 1 bandarqq
- Bab 2 pinjaman online 20 juta langsung cair
- Bab 3 rum slot
- Bab 4 situs game online aman dan terpercaya
- Bab 5 aku akulaku
- Bab 6 pinjaman online ojk terpercaya
- Bab 7 cara belanja di akulaku dengan cicilan
- Bab 8 pinjol bunga rendah tenor panjang
- Bab 9 harga voucher smartfren 2.5 gb 3 hari
- Bab 10 555 gacor
- Bab 11 hero138
- Bab 12 beruntung slot
- Bab 13 daftar situs judi slot online terpercaya 2022
- Bab 14 gacor 500
- Bab 15 slot gacor zeus gledek
- Bab 16 slot gacor slot
- Bab 17 judi lapak pusat
- Bab 18 situs terbaik slot online
- Bab 19 trik slot domino island
- Bab 20 menuqq
- Klik untuk melihattersembunyi di tengah5120bab
Benua Kelaparan
71 togel
Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengatakan butuh Rp5,5 triliun untuk memperbaiki seluruhjalan rusak di wilayahnya, di mana Rp800 miliar sudah didapat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Edy merinci 340 km jalan rusak dari total 3.005 km jalan provinsi di Sumut. Selain itu, ada 13 ribu km jalan kabupaten/kota yang rusak dari keseluruhan 33 ribu km.
"Itu satu jalan dari 13 ribu km yang salah satunya didatangi Presiden Jokowi. Kalau kita hitung 13 ribu dari Rp5 miliar 1 km, berarti sudah Rp5,5 triliun. Presiden Jokowi membantu Rp800 miliar, tuntutannya kabupaten yang benar-benar rusak bukan yang hanya sekedar rusak," katanya, Senin (22/5).
Ia lantas mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal pengerjaan proyek infrastruktur di Sumut. Edy berharap bisa mendapatkan motivasi hingga doa terbaik untuk kesejahteraan wilayahnya.
"Total rusak untuk dilalui masyarakat adalah minimal Rp5,5 triliun, itu jalan kabupaten. Jalan provinsi 3005,6 km. Ada 890 km jalan yang begitu (rusak), yang perlu kita perhatikan. Uang kita provinsi hanya Rp300 miliar-Rp400 miliar per tahun. Ini sudah dikawal. Untuk itu kita butuh hanya sampai ke 69 ke 75 persen dari jalan 3.000-an km tadi itu. Untuk itu kita butuh uang. Sudah banyak yang kita lakukan, tetapi tak bisa dan rakyat Sumut butuh infrastruktur itu," jelasnya.
Sementara itu, Edy mengatakan Pemda Sumut menggelontorkan anggaran Rp2,7 triliun untuk pembangunan infrastruktur jalan sepanjang 450 km. Proyek yang digarap mulai 2022 tersebut ditargetkan rampung akhir tahun ini.
Eks Pangkostrad itu juga menyindir sejumlah pihak yang hanya bisa mencemooh masalah proyek infrastruktur di Sumut, termasuk soal kerusakan jalan. Namun, Edy mengaku tak ambil pusing.
"Ada orang yang ngomong ke sana ke sini terlalu banyak ngomong. Ada orang ngomong sana sini saya sudah biarkan. Saya tetap berpegang teguh rakyat saya yang banyak membutuhkan, bukan orang yang banyak ngomong yang membutuhkan. Lillahi taala itu saya pertanggungjawabkan," tegasnya.
Di lain sisi, Presiden Jokowi sempat turun langsung mengecek infrastruktur jalan di Desa Sialang Taji, Kecamatan Waluh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara pada Rabu (17/5). Ia mengatakan jalan rusak di Sumut bakal diperbaiki mulai Juli 2023 mendatang.
[Gambas:Video CNN]
Tiga Kerajaan Dunia Lain yang Dianugerahkan Dewa
ihokibet
JPMorgan Chase melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 500 karyawan pekan ini.
Hal itu dikonfirmasi oleh juru bicara perusahaan kepada CNN Business pada Jumat (26/5).
PHK, pertama kali dilaporkan oleh CNBC, terjadi di seluruh perusahaan tetapi sebagian besar akan berfokus pada teknologi dan operasi.
Saat ini, perusahaan memiliki lebih dari 13 ribu lowongan pekerjaan dan mempekerjakan hampir 300 ribu orang.
Berita itu muncul hanya sehari setelah JPMorgan melakukan PHK terhadap sekitar 1.000 karyawan First Republic Bank.
Pada awal bulan ini, JPMorgan mengakuisisi sebagian besar First Republic setelah bank regional yang berbasis di San Francisco disita oleh pemerintah.
Juru bicara JPMorgan mengatakan kepada CNN bahwa bank tersebut memberi pembaruan kepada semua karyawan First Republic tentang status pekerjaan mereka di masa depan. Hampir 85 persen telah ditawari peran transisi atau penuh waktu.
(sfr/sfr)Setan Fana
sumber jp88
Alibaba Group Holding akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 7 persen pegawainya.
Mengutip Reuters, Rabu (24/5), Alibaba bakal memberhentikan pegawai yang ada pada unit Cloud. Di mana, bagian ini menang telah mengumumkan akan melakukan IPO.
Unit Cloud Alibaba bahkan dikabarkan sudah mulai menawarkan pesangon kepada karyawan yang akan di PHK. Kendati, besarannya belum diketahui.
Sebelumnya, Alibaba mengumumkan pendapatannya memang melambat secara signifikan selama beberapa kuartal terakhir. Pendapatannya turun 2 persen year-on-year di kuartal pertama 2023.
Sementara, untuk bagian Cloud Alibaba melaporkan pendapatan US,69 miliar atau Rp40,35 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS) pada kuartal terakhir. Realisasi ini turun 2 persen secara tahunan.
[Gambas:Video CNN]
Kaisar Dewa Abadi
buat akun slot pakai dana
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meresmikan Menara Danareksa yang berada di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat pada Jumat (26/5).
Gedung perkantoran ini dibangun melalui Perjanjian Build Operate Transfer (BOT) antara PT Danareksa (Persero) dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PT PP). Adapun nilai investasinya mencapai Rp824 miliar.
Erick pun mengatakan proses bisnis Menara Danareksa harus visibel. Artinya, bisnisnya harus terukur dan melalui proses yang baik.
Ia pun menuturkan di sebelah Menara Danareksa akan dibangun Menara BSI dengan model yang sama. Dengan begitu kedua menara akan menjadi kembar.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT PP Novel Arsyad mengatakan kerja sama BOT antara Danareksa dan PT PP dalam pengelolaan Menara Danareksa dilakukan selama 30 tahun dari 2022 sampai 2052. Sementara, profit sharingnya 95 persen untuk PT PP, dan 5 persen untuk Danareksa.
"Kemudian (pembangunan) Danareksa Tower ini diselesaikan dalam 12 bulan dan kami operasikan Oktober 2022. Dengan luas gedung gross area 55.397 meter persegi dan semi gross 36.200 meter persegi," ucapnya.
Lihat Juga : Ditanggung BPJS Kesehatan, Tes Deteksi Kanker Serviks Gratis |
Menara Danareksa terdiri dari satu lantai basement dan 21 lantai tower. Selain itu, gedung ini memiliki delapan lantai untuk parkir yang mampu menampung 400 mobil.
Terkait bisnis update, Novel mengatakan okupansi di Menara Danareksa saat in sudah mencapai 82 persen. Ia menyebut gedung perkantoran kelas A itu juga memiliki ballroom dengan kapasitas 1.000 pack yang bisa digunakan untuk pesta pernikahan hingga konser musik.
Menara Danareksa telah memperoleh sertifikasi Gold Green Building, melalui pengurangan emisi CO2, dan peralatan emisi rendah, termasuk pendingin ruangan hemat energi.
[Gambas:Video CNN]
Berjalan-jalan dalam kiamat
voucher gojek juni 2022
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan 13 ruas tol baru sepanjang 309,78 kilometer (km) dapat beroperasi akhir tahun ini.
Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Triono Junoasmono mengatakan pihaknya bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) terus melanjutkan penyelesaian pembangunan jalan tol di Tanah Air.
Hal ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas multimoda bagi pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien demi mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing.
Ia menyebut penyelesaian pembangunan jalan tol dilaksanakan secara bertahap dari tahun ke tahun.
Triono menuturkan pembangunan jalan tol hingga 2014 sepanjang 790 km dan dilanjutkan pada periode 2015-2019 telah berhasil menyelesaikan sepanjang 1.298 km, termasuk tersambungnya Tol Trans Jawa dan dimulainya Tol Trans Sumatera sebagai tulang punggung perekonomian nasional.
"Pada periode 2020-2024, target pembangunan jalan tol sepanjang 1.367 km dapat terwujud, di mana dari 2020 hingga Mei 2023, telah selesai sepanjang 535,5 km dan akan menyusul 309,78 km jalan tol baru yang tersebar di 13 ruas hingga akhir 2023 mendatang," kata Triono melalui keterangan resmi, Jumat (26/5).
Lihat Juga :Startup eFishery Capai Status Unicorn dengan Pendanaan Rp1,6 T |
Ia pun merinci beberapa ruas tol yang telah beroperasi pada Januari-Mei 2023, yakni jalan Tol Semarang-Demak (Seksi 2 Sayung-Demak sepanjang 16,01 km), Becakayu (Seksi 2A Jakasampurna-Kayuringin sepanjang 4,88 km), dan Cinere-Jagorawi (Seksi 3A Kukusan - Krukut sepanjang 3,5 km).
"Ditargetkan total panjang jalan tol yang selesai konstruksi/fungsional dan operasional hingga 2024 seluruhnya mencapai 3.455 km," ujar Triono.
Sedangkan, untuk ruas baru yang ditargetkan akan beroperasi hingga akhir 2023 adalah Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan seksi 4-6 (28,2 km), Tol Ciawi Sukabumi seksi 2 (11,9 km), Tol Cibitung-Cilincing seksi 4 (7,7 km), Tol Cimanggis-Cibitung seksi 2 (23,01 km), dan Tol Serpong-Cinere seksi 2 (3,6 km).
Lalu, Tol Sigli-Banda Aceh seksi 5-6 (13,2 km), Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat seksi 1-2 (38,45 km), Tol Pasuruan-Probolinggo seksi 4A (8,57 km), dan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan paket 3 (31,25 km).
Kemudian, Tol Serpong-Balaraja seksi 1B (5,4 km), Tol Kisaran-Tebing Tinggi (47,6 km), dan Tol Binjai-Langsa (26,2 km) serta Simpang Indralaya-Prabumulih (64,7 km).
Triono menyebut pembangunan jalan tol sangat bermanfaat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pasalnya, mobilitas barang, logistik, dan manusia menjadi lebih cepat dan efisien karena pengurangan waktu tempuh dan penghematan biaya operasional angkutan.
Ia mencontohkan Tol Trans Jawa mampu mendorong tumbuhnya kawasan industri baru antara lain Batang, Subang, Tegal, Pemalang, Kendal, Brebes, hingga sejumlah wilayah di selatan, seperti Boyolali, Sragen, Ngawi, dan Nganjuk.
"Penguatan UMKM lokal juga menjadi bagian dalam pengembangan jalan tol di mana di setiaprest areatidak hanya diisi oleh merek besar tetapi juga produk-produk UMKM lokal," tutup Triono.
[Gambas:Video CNN]
[Gambas:Video CNN]
Perburuan terkuat di hari-hari terakhir
cara gampang dapat uang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut bukan untuk membuka kembaliekspor pasir laut yang sempat dilarang.
Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik KKP Wahyu Muryadi menegaskan tujuan utama aturan tersebut dirilis pemerintah bukan ekspor pasir, melainkan untuk melestarikan lingkungan laut.
"PP ini bukan rezim penambangan, tapi pembersihan sedimentasi dengan mengedepankan aspek ekologi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (29/5).
Dengan tujuan tersebut, Wahyu mengklaim pemerintah bakal memastikan proses pengambilan pasir yang dilakukan dari laut benar-benar memperhatikan kesehatan lingkungan laut, di mana alat yang digunakan harus ramah lingkungan.
Ia menambahkan untuk aturan teknis aturan ini sedang dibahas secara internal di KKP. Nantinya akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) KKP yang diharapkan segera dirilis.
Lihat Juga : Susi Bicara soal Bahaya Besar Usai Jokowi Izinkan Pasir Laut Diekspor |
"Hal-hal yang lebih detail dan teknis akan diatur dalam Peraturan Menteri KP," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dan memasukkan ketentuan baru baru soal pengelolaan dan pemanfaatan pasir laut.
Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, ia memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.
Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.
Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan, antara lain:
a. Reklamasi di dalam negeri;
b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;
c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau
d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berkaitan dengan ekspor dan penjualan pasir laut, dalam Pasal 10 Jokowi mengatur bahwa perusahaan harus mendapatkan izin usaha pertambangan menteri ESDM atau gubernur.
[Gambas:Video CNN]
(ldy/pta)《kupon tokopedia》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，ibet44Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《kupon tokopedia》bab terbaru。