jam gacor bonanza

Mitos Asing

Erick Blak******

Menteri BUMN Erick Thohirblak-blakan soal bantuan sosial (bansos) dan bantuan pangan yang dituding dipolitisasi demi memenangkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diPilpres 2024.

Menurutnya, bansos tidak perlu diributkan. Erick menegaskan bantuan dari pemerintah adalah barang lama, yang pembahasannya dilakukan bersama DPR RI dan anggarannya disetujui Kementerian Keuangan.

"Program bansos berjalan sudah lama, jadi saya juga bingung kenapa mesti diributkan sekarang. Saya rasa untuk orang yang tidak perlu (orang mampu tak butuh bansos) ya mungkin gampang bicara, tapi kalau masyarakat yang di bawah membutuhkan, masa kami setop program-program seperti ini?" jelasnya usai mengecek stok beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Ramayana Klender, Jakarta Timur, Senin (12/2).

Ia mempertanyakan mengapa bantuan dalam bentuk subsidi energi tak diprotes. Erick heran mengapa hanya bansos atau bantuan pangan yang dipermasalahkan sekelompok orang.

"Program bansos sudah berjalan lama dan sudah diprogramkan Bu Menteri Sosial (Tri Rismaharini), Pak Presiden (Joko Widodo) juga. Kami BUMN hanya bantu suplai," tuturnya.

"Kami (Kementerian BUMN), saya pribadi tidak pernah melakukan (membagikan) bansos. Kalau intervensi pasar murah, covid pun kita melakukan, dan tidak ada yang ribut. Jadi, percayalah kebijakan ini memang diambil untuk melayani masyarakat belum mampu," imbuh Erick.

Untuk menjaga stabilitas di pasar, Erick beserta stakeholder terkait dikumpulkan di Istana Negara oleh Presiden Jokowi pagi tadi. Ia menyebut Jokowi memberi arahan agar sengkarut masalah beras ini terselesaikan.

Ia dipanggil Jokowi bersama Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi. Rapat tersebut memutuskan pemerintah akan mengguyur 250 ribu ton beras SPHP ke pasar.

"Kalau harga beras melonjak itu bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia memang harga pangan sedang meningkat. Oleh karena itu, pemerintah terus hadir memberikan beberapa bantuan seperti 22 juta keluarga dibantu bantuan pangan 10 kg, itu kita terus jalankan. Kalau di negara lain enggak ada," pamer Erick soal bansos pemerintah.

"Memang harga beras dunia, pangan dunia sedang naik, karena situasi geopolitik yang terjadi. Ada peperangan di beberapa negara juga penjajahan di saudara kita di Gaza. Memang dinamika terjadi," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sayap Awan dan Hutan Dalam di Benua Tak Berujung

Diskon 30%, Sepeda Ride On & Tricycle Jadi Rp300 Ribuan di Transmart******

Ayah dan Bunda lagi cari-cari sepeda buat anak? Coba ke Transmart deh, mumpung ada pesta diskon seharian yang berlangsung hari ini, Minggu (11/2).

Sepeda anak didiskon hingga 30% dengan harga mulai Rp300 ribu aja! Murah banget, kan?

Lihat Juga : Auto Diskon 20% Belanja Pakai Allo Bank atau Bank Mega di Transmart

Selain sepeda anak, sepeda listrik juga didiskon gila-gilaan nih. Misalnya, sepeda listrik Exotic Scooter HB 320 dari harga normal Rp6.550.000, diskon jadi Rp2.888.000 per unit, berlaku di seluruh gerai Transmart di Pulau Jawa. Pembeli hemat Rp3.662.000.

Sepeda listrik Exotic Scooter HB 320 dari harga normal Rp4.100.000, diskon jadi Rp3.181.600 per unit, berlaku di seluruh gerai Transmart luar Jawa. Pembeli hemat Rp918.400.

Seluruh harga diskon tersebut berlaku buat transaksi pembayaran menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Kapan lagi bisa beli sepeda anak dengan harga murah kalau bukan di Transmart Full Day Sale!

Diskon seharian ini berlangsung dari mulai toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Pastikan Bunda sudah mempunyai Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, supaya dapat klaim diskonnya dan bebas belanja sekarang bayarnya belakangan.

Yuk download Allo Bank di App Store atau Play Store dan upgrade akunnya ke Allo Prime sehingga Anda dapat mengajukan Allo Pay Later yang limitnya sampai puluhan juta.

Alternatif lain bisa segera mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di booth yang tersedia di setiap gerai Transmart seluruh Indonesia.

Jangan sampai lewatkan kesempatan ini! Segera beli sepeda impian si kecil di Transmart hari ini juga ya.

Menggunakan Tuhan sebagai umpan

Isi Penyesalan Tom Lembong Pernah Jadi Bagian dari Pemerintahan Jokowi******

Co-Captain Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong menyesal pernah menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi.

Penyesalan karena strategi dan jurus yang dijalankannya dalam membenahi ekonomi Indonesia tidak sepenuhnya berhasil.

Menurutnya, salah satu bentuk kegagalan ialah Pemerintah RI tidak dapat mengatasi kondisi di mana dalam 10 tahun terakhir jumlah kelas menengah di Indonesia tidak mengalami perkembangan signifikan.

Tom Lembong mengatakan, pada 2013 lalu terjadi puncak penjualan sepeda motor hingga tembus 7,9 juta unit terjual. Namun dari tahun ke tahun, angka itu mengalami penurunan, apalagi karena terbentur pandemi. Akan tetapi hingga saat ini penjualan motor hanya di kisaran 5 juta unit per tahun.

"Sepuluh tahun terakhir ini kelas menengah kita tidak berkembang. Minimum paling baik itu stagnan, tidak bertambah dan ada potensi cukup besar bahwa kelas menengah kita lalu menciut karena sekali lagi, bagi saya indikator yang paling tepat itu ya jumlah sepeda motor,"  Tom Lembong, dalam diskusi "Pemuda Harsa: Bangga Bicara" di On3 Senayan, GBK, Jakarta, Jumat (9/2) malam seperti dikutip dari detik.com.

"Semakin mendalami data-data ekonomi, saya ini benar-benar sedih banget. Sedih banget, prihatin banget. Dan saya punya rasa sesal, menyesal yang lumayan besar karena saya pernah menjadi bagian dari pemerintah," tambahnya

Tom Lembong pernah menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi. Ia pernah menduduki posisi Menteri Perdagangan (Mendag) dari 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016 dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sejak 27 Juli 2016 hingga 23 Oktober 2019.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Penukaran Poin Super

Ekspor 'Mentah' Benih Lobster Ingkari Gaung Hilirisasi Laut Jokowi******

Pemerintah berencana kembali membuka ekspor benih lobster atau benur yang sempat dilarang di era mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Wacana itu muncul di tengah rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Vietnam untuk melakukan budidaya lobster di Tanah Air.

Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar. Namun, ia menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah.

Larangan ekspor benih lobster ditetapkan oleh eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada 2016. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur. Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster.

Lantas, apa dampaknya jika keran ekspor benih lobster kembali dibuka ?

Lihat Juga : Israel Ganjal Indonesia Gabung Geng Negara Maju OECD

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengatakan Indonesia akan rugi jika kembali membuka keran ekspor benih lobster. Yang diuntungkan, justru negara yang menerima benih lobster Indonesia.

"Kalau kita sumber dayanya habis, secara produksi juga tidak akan bertambah. Kemudian kemampuan untuk mengelola atau membesarkan lobster tidak akan berkembang, stagnan saja karena semua sumber dayanya diekspor," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/2).

Ia mengatakan jika alasan pemerintah untuk menindak penyelundupan yang marak terjadi sejak larangan ekspor benih lobster berlaku, maka yang harusnya dilakukan adalah memperbaiki penegakan hukum, bukan malah membuka keran ekspor.

Susan juga memandang tidak tepat jika pemerintah beralasan ekspor benih lobster demi menggenjot Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurutnya, PNBP yang diterima tidak berdampak besar bagi masyarakat, terutama yang tinggal di pesisir.

Susan menilai bahwa pemerintah pada dasarnya memang tidak memiliki niat untuk melakukan hilirisasi sumber daya laut.

"Memang sudah urusannya cuma apa yang bisa dikeruk, itulah yang dikeruk, mumpung masih menjabat. Selepas itu, ya Insyallah gimana nanti. Ini cara berpikir yang fatal yang dilakukan pemerintah," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai dengan membuka keran ekspor benih lobster berarti pemerintah tidak konsisten dengan program hilirisasi yang selama ini digadang-gadangkan. Pasalnya hilirisasi berarti sumber daya alam harusnya diolah dulu supaya memiliki nilai tambah.

"Bentuk hilirisasi di perikanan adalah kita tidak mengekspor benih. Kita harus mengekspornya dalam bentuk lobster yang sudah besar atau bahkan turunannya lagi," katanya.

Dengan mengekspor benih, Piter mengatakan Indonesia justru membesarkan industri perikanan negara lain. Bisa saja suatu saat nanti yang terjadi Indonesia tidak lagi memiliki lobster karena benihnya habis diekspor, tapi akhirnya negara lain yang memiliki lobster.

Ia menduga pemerintah berencana kembali mengekspor benih lobster semata hanya untuk kepentingan eksportir.

"Untuk kepentingan sesaat dari eksportir benih, hanya untuk kepentingan sekelompok orang," katanya.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Tiru Kebijakan DMO Batu Bara Jika Ngotot Ingin Ekspor

Istri bertemu saingan: Pemilik keuangan, kamu telah tertipu

Cisco Bakal PHK Ribuan Karyawan******

Perusahaan teknologi Amerika Serikat (AS) Cisco berencana untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) 5 persen atau sekitar 4 ribuan karyawan secara global.

Berdasarkan CNN yang dikutip pada Kamis (15/2), Cisco mengumumkan rencana PHK secara global pada Rabu (14/2). Di mana, dalam laporan tahunan terbaru perusahaan, jumlah karyawan yang tercatat saat ini sekitar 85 ribu orang.

Artinya, jika dilakukan PHK sebesar 5 persen, maka lebih dari 4 ribu karyawan yang akan terdampak akibat keputusan tersebut.

"Kami terus menyelaraskan investasi kami dengan peluang pertumbuhan di masa depan," kata CEO Cisco Chuck Robbins dalam rilis pendapatan kuartal kedua perusahaan.

"Inovasi kami berada di pusat ekosistem yang semakin terhubung dan akan memainkan peran penting ketika pelanggan kami mengadopsi AI dan mengamankan organisasi mereka," imbuhnya.

Cisco mengindikasikan bahwa PHK akan dimulai tahun ini dan berlanjut hingga tahun depan. Namun, perusahaan memastikan akan memberikan pesangon dan tunjangan kepada seluruh karyawan terdampak, di mana anggaran yang disiapkan hampir US0 juta atau Rp12,48 triliun (asumsi kurs Rp15.600 per dolar AS).

Selain keputusan PHK, dalam pemaparan keuangan ini, Cisco mencatat pendapatan turun 6 persen sepanjang 2023 dan laba per saham juga turun 3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).

Cisco menjadi perusahaan teknologi yang kesekian mengumumkan pengurangan tenaga kerja dalam beberapa bulan terakhir. Sebelumnya, Google, Amazon, PayPal dan Duolingo juga telah mengumumkan rencana PHK.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Perang yang Tak Terkalahkan

Melihat Perkembangan Pembangunan 5 Ruas Jalan Pantai Selatan Jawa******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membangun lima ruas Jalan Pantai Selatan (Pansela) sepanjang 1.313 kilometer (km) dari target keseluruhan panjang 1.543 km.

Jalur Pansela sendiri merupakan jaringan jalan yang melintasi pesisir selatan Pulau Jawa.

Pemanfaatan jalur Pansela ini dapat menjadi jalur alternatif yang menghubungkan Banten hingga Jawa Timur, sehingga beban lalu lintas dapat terbagi dan tidak menumpuk di Jalan Tol atau Lintas Pantura dan Lintas Tengah Jawa.

1. Provinsi Banten ruas Simpang Labuhan-Batas Provinsi Jawa Barat sepanjang 170 km.

2. Provinsi Jawa Barat ruas Batas Provinsi Banten-Sindang Barang sepanjang 416 km.

3. Provinsi Jawa Tengah ruas Batas Provinsi Jawa Barat-Congot-Duwet-Glonggong sepanjang 215 km.

4. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ruas Karangnongko-Legundi-Duwet sepanjang 112 km.

5. Provinsi Jawa Timur ruas Panggul-Sendangbiru-Jarit-Puger-Glenmore sepanjang 396 km.

[Gambas:Instagram]

Sementara itu ruas Jalan Pansela yang belum selesai terbangun adalah sepanjang 230 km. Di antaranya di Yogyakarta masih tersisa 6 km dan di Jawa Timur tersisa 224 km yang belum terbangun.

Di luar fungsinya mendukung konektivitas, jalur ini melewati berbagai pemandangan yang indah yang memanjakan mata, mulai dari tebing hingga pantai.

Ada sekitar delapan objek wisata pantai dilewati Jalur Pansela di antara lain Pantai Congot, Pantai Pandansimo, Pantai Glagah, Pantai Parangtritis, Pantai Soge, Pantai Laguna Glagah, Pantai Kuwaru, dan Pantai Bantul.

[Gambas:Video CNN]