nama slot tergacor

Hati Naga dan Ambisi

Importir Sawit dari Asia Tuntut Kejelasan Aturan Ekspor dari Produsen******

Negara-negara importir minyak kelapa sawit mentah (CPO) Asia yang tergabung dalam Asian Palm Oil Alliance (APOP) mendesak negara-negara penghasil sawit untuk membuat kebijakanekspor yang stabil. Hal itu perlu dilakukan agar importir memiliki kepastian saat melakukan transaksi.

Adapun sejumlah negara yang tergabung dalam APOP antara lain India, Pakistan, Bangladesh, Nepal dan Sri Lanka.

Ketua APOP Atul Chaturvedi mengatakan negara importir telah membangun kilang untuk memproses CPO. Namun, negara produsen mengenakan bea ekspor yang lebih tinggi untuk CPO dibanding bea masuk untuk produk yang disuling. Ini membuat pembelian minyak sawit olahan lebih murah dari CPO.

Direktur Godrej International India Dorab Mistry mengatakan produsen utama sawit, yakni Indonesia dan Malaysia, perlu menyadari negara-negara Asia adalah pelanggan terpercaya mereka. Para pembeli Asia juga tak pernah membuat masalah pada industri sawit.

Menurutnya, perubahan kebijakan ekspor yang tiba-tiba seperti larangan ekspor oleh Indonesia tahun lalu, tidak hanya mengganggu rantai pasokan di negara importir, tetapi juga merugikan produsen.

Bagaimana tidak, Indonesia harus menghadapi komplain dari pelanggan sembari memikirkan strategi lain untuk menutupi kekurangan pasokan.

Lihat Juga : PLN Buka Suara soal Denda Listrik Komedian Tarzan Capai Rp90 Juta

Indonesia yang merupakan produsen CPO terbesar di dunia sempat melarang ekspor CPOpada April-Mei 2022. Hal ini membuat negara-negara pembeli cepat-cepat mengamankan pasokan dari Malaysia.

Namun, harga CPOMalaysia jadi melambung karena permintaan tinggi. Sebagai gantinya, negara importir pun mencari alternatif lain seperti minyak kedelai dan biji bunga matahari.

Sementara itu, Presiden Asosiasi Ekstraktor Solvent India Ajay Jhunjhunwala produsen CPO besar seperti Indonesia dan Malaysia cenderung menanggapi banyak tuntutan dari Eropa, dibanding memperhatikan kebutuhan pasar di Asia yang pembeliannya justru besar.

"Uni Eropa menyumbang kurang dari 9 persen dari impor CPO global. Pembeli Asia menyumbang sekitar 40 persen, tetapi produsen mencoba memenuhi tuntutan Eropa dan mengabaikan pembeli Asia," katanya.

Pada Desember 2022, Uni Eropa mengesahkan Undang-Undang Deforestasi, yang mengharuskan perusahaan untuk menghasilkan pernyataan uji tuntas dan memberikan informasi yang dapat diverifikasi bahwa komoditas, termasuk kelapa sawit, tidak ditanam di tanah hasil pembabatan hutan setelah 2020.

[Gambas:Video CNN]

Ji Youjiang Yuchu

Hasil Pemeriksaan 69 Pegawai Berharta Jumbo Diungkap 2 Pekan Lagi******

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengungkap hasil pemeriksaan terhadap 69 pegawai yang asal-usul harta kekayaannya masih belum jelas dalam dua minggu ke depan.

Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh mengatakan para pegawai dengan profil risiko tinggi itu sudah mulai dipanggil sejak Senin lalu.

"Kita sudah mulai memanggil pegawai-pegawai tersebut sejak Senin. Target dua minggu kita selesaikan, tapi lihat dinamika seperti apa," kata Awan di Kantor Kemenkeu, Rabu (8/3).

Sebelumnya, Kemenkeu sudah melakukan hasil analitik. Itjen juga melakukan cek formal juga material terkait anomali harta kekayaan pegawai internal. Begitu ditemukan ketidakwajaran, Awan menyebut pihaknya mengecek lagi, mulai dari harta yang tidak dilaporkan hingga transaksi mencurigakan.

"Untuk LHK 2019 artinya yang dilaporkan 2020 itu ada 33 pegawai tidak clear. Untuk LHK 2020 atau pelaporan 2021 ada 36 pegawai tidak clear. Total ada 69 pegawai tidak clear. Selanjutnya akan kami panggil, klarifikasi, untuk dilakukan pemeriksaan," kata Awan dalam konferensi pers, Rabu (3/1) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Artefak dunia maya vertikal dan horizontal

Gaji Pekerja di IKN Bebas Pajak Sampai 2035, Kecuali PNS dan Pejabat******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan insentif bagi pegawai yang kerja di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan pembebasan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang bakal ditanggung pemerintah (DTP).

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.

Namun, pembebasan PPh pasal 21 hanya berlaku bagi pekerja swasta. Sedangkan untuk PNS, hingga pejabat negara ataupun pegawai yang gajinya dari APBN dikecualikan.

Adapun pegawai tertentu sebagaimana dimaksud adalah pegawai yang:
a. menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja tertentu;
b. bertempat tinggal di wilayah Ibu Kota Nusantara; dan
c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdaftar di kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi wilayah IKN.

Untuk bisa mendapatkan fasilitas pembebasan PPh 21, maka pekerja wajib menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

"Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tertentu selain penghasilan yang diterima sehubungan dengan pekerjaan, tetap dikenakan PPh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPh termasuk penghasilan yang berasal dari luar wilayah IKN," tulis pasal 51 ayat 22 PP tersebut.

Jokowi menekankan bahwa fasilitas ini bisa didapatkan atau berlaku bagi pekerja di IKN sampai 2035 mendatang.

Sedangkan yang dikecualikan dari fasilitas PPh pasal 21 DTP ini adalah:
a. penerima penghasilan merupakan pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. penghasilan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
c. Pajak Penghasilan Pasal 21 telah ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali modern setiap hari

Minyak Goreng Tembus Rp18 Ribu per Liter, Tertinggi Sejak Oktober 2022******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat harga minyak goreng curah dan kemasan masih tinggi, bahkan menembus Rp18 ribu per liter. Tercatat kenaikan sebesar 6,93 persen dari harga eceran tertinggi (HET) sejak Oktober 2022.

"Per 6 Maret 2023 harga rata-rata minyak goreng curah Rp15.048 per liter dan kemasan Rp18.143 per liter. Kenaikan harga telah terjadi sejak Oktober 2022 sebesar 6,93 persen terhadap HET," ujar Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy dalam Executive Forum Media Indonesia yang tayang secara virtual, Kamis (9/3).

Sarwo menegaskan pemerintah sudah melaksanakan rapat koordinasi bersama produsen minyak goreng pada 8 Februari 2023. Hasil rapat tersebut adalah menyepakati komitmen penyaluran minyak goreng ke BUMN Pangan sebesar 29 juta ton per bulan sejak April tahun ini demi menjaga stabilitas pasokan dan harga di pasar.

Dengan kebutuhan bulanan 406 ribu ton dan tahunan mencapai 4,8 juta ton, Sarwo menjelaskan neraca minyak goreng tahun ini masih surplus 896 ribu ton, sehingga tidak diperlukan impor.

Di lain sisi, Badan Pusat Statistik (BPS) mewanti-wanti inflasi yang berpotensi melonjak pada Ramadan dan Idulfitri. BPS mengingatkan di momen tersebut harga komoditas berpotensi naik, termasuk minyak goreng hingga daging ayam.

"Berdasarkan tren beberapa tahun terakhir, terlihat inflasi pada Ramadan perlu dikelola dengan mengendalikan harga-harga komoditas yang kemungkinan akan dominan mendorong inflasi, di antaranya bahan bakar rumah tangga, minyak goreng, daging ayam ras, dan beberapa komoditas lainnya," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers, Rabu (1/3).

BPS mencatat inflasi Februari 2023 sebesar 5,47 persen (year on year/yoy). Sedangkan inflasi bulanan terealisasi sebesar 0,16 persen. Inflasi terjadi karena kenaikan berbagai harga bahan pokok hingga biaya transportasi di Tanah Air.

Penyumbang inflasi tahunan terbesar terjadi pada kelompok transportasi sebesar 13,59 persen dengan andil 1,63 persen. Sedangkan penyumbang kedua terbesar inflasi tahunan Februari 2023 adalah makanan, minuman, dan tembakau sebesar 7,23 persen dengan andil inflasi 1,87 persen.

[Gambas:Video CNN]

Gadis ini akan menentang surga

IHSG Semringah ke 6.799 usai Sembilan Sektor Menguat******

Indeks hargasahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.799 pada Kamis (9/3). Indeks saham menguat 23,42 poin atau 0,35 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp8,53 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,67 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 254 saham menguat, 253 terkoreksi, dan 225 lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia bergerak bervariasi. Tercatat Nikkei 225 di Jepang menguat 0,63 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong melemah 0,65 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan minus 0,53 persen.

Senada bursa saham Eropa juga bergerak bervariasi. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,13 persen, indeks CAC 40 di Prancis melemah 0,2 persen, dan indeks DAX di Jerman menguat 0,46 persen.

Sementara itu, bursa Amerika justru kompak menguat. Indeks S&P 500 menguat 0,14 persen, indeks NYSE Composite menguat 0,01 persen, dan indeks NASDAQ Composite menguat 0,4 persen.

[Gambas:Video CNN]

Jueji

Harga Kripto Jagoan Bervariasi, XRP dan BNB Rebound Tinggi******

Harga aset kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar bervariasi pada perdaganganRabu (8/3) pagi. Di antara 10 koin teratas, XRP dan BNB berhasil rebound.

Mengutip coinmarketcap, XRP rebound 2,4 persen ke level US<句子>,37 per koin. Tren sepekan, koin buatan Ripple Labs ini naik tipis 0,9 persen.

BNB bangkit 0,1 persen ke harga US9 per koin pada perdagangan 24 jam, serta turun 4,2 persen dalam seminggu.

Ethereum terpeleset ke US.563 per koin imbas pelemahan 0,6 persen. Sementara Cardano pun tergelincir 1,2 persen ke US<句子>,32 per koin.

Polygon relatif stabil di US,15 per koin, berfluktuasi tipis di bawah 1 persen. Sedangkan Dogecoin anjlok 2,3 persen ke US<句子>,072 per keping.

Trio koin stabil yakni Tether, Binance USD dan USD Coin masih setia di harga US.

Pemerintah masih melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga bisa digunakan sebagai aset investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Aset kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]