18 erek erek togel

Pria sebelah suka menggoda orang

Pencari Kerja dan Karyawan di Singapura Masih Rentan Didiskriminasi******

Angkatan kerja, baik pencari maupun pekerja di Singapura masih rentan terkena diskriminasi. Meski demikian Kementerian Tenaga Kerja (MOM) Singapura menyatakan angka diskriminasi pada 2022 menurun dibandingkan 2021. 

MengutipCNA, Senin (31/7), diskriminasi terjadi baik selama pencarian kerja maupun saat di tempat kerja. Masalah kesehatan mental menjadi alasan paling banyak yang digunakan untuk mendiskriminasi pencari kerja dan karyawan.

Dalam Laporan Praktik Kerja Adil MOM untuk 2022, sebanyak 8,2 persen pekerja mengalami diskriminasi di tempat kerja, meski masih tinggi, angka itu lebih rendah dari 2021 yang sebesar 8,5 persen.

"Penurunan berkelanjutan ini mengikuti upaya MOM, TAFEP, dan mitra tripartit untuk mempromosikan praktik kerja yang adil," kata MOM, merujuk kepada Aliansi Tripartit untuk Praktik Kerja Adil dan Progresif.

Dari sisi pencari kerja, MOM mencatat bentuk diskriminasi yang paling umum terjadi selama pencarian pekerjaan yaitu diskriminasi usia (16,6 persen), ras (7,1 persen), dan kesehatan mental (5 persen).

"Sementara diskriminasi usia tetap menjadi bentuk utama diskriminasi terhadap pencari kerja, proporsi pencari kerja yang mengalami diskriminasi usia menurun, dari 18,9 persen pada 2021 menjadi 16,6 persen pada 2022," kata MOM.

Namun, ada peningkatan sedikit dalam diskriminasi berdasarkan ras dari 6,3 persen menjadi 7,1 persen dan kesehatan mental dari 2,9 persen menjadi 5 persen.

Lihat Juga : Pemerintah Kaji Subsidi Konversi Motor Listrik Rp7Juta ke Semua Warga

MOM mengatakan peningkatan diskriminasi kesehatan mental mungkin disebabkan oleh ekspektasi yang lebih tinggi bagi para pengusaha untuk peduli terhadap kebutuhan mental staf mereka, serta peningkatan proporsi penduduk di angkatan kerja dengan kondisi kesehatan mental.

Kementerian tersebut mencatat bahwa telah terjadi peningkatan prevalensi kesehatan mental buruk di antara penduduk berusia 18 hingga 74 tahun antara 2017 dan 2020.

Pencari kerja juga menghadapi diskriminasi berdasarkan status keluarga (4,3 persen), jenis kelamin (4,2 persen), kewarganegaraan (4 persen), dan agama (3,6 persen).

Diskriminasi berdasarkan status keluarga mencakup diskriminasi berdasarkan status pernikahan, status kehamilan, dan alasan maternal.

Diskriminasi berdasarkan alasan maternal meningkat signifikan dari 6,9 persen pada 2021 menjadi 14,9 persen pada 2022. Sementara diskriminasi berdasarkan status kehamilan juga meningkat dari 4,2 persen menjadi 6,9 persen.

Lihat Juga : Temuan Aneh Bos Pertamina saat Sidak Pasokan LPG 3 Kg di Bali

Tetapi, diskriminasi berdasarkan status pernikahan turun tipis dari 3,2 persen menjadi 2,6 persen.

MOM mengatakan umber diskriminasi yang paling umum dihadapi oleh pencari kerja adalah iklan lowongan kerja yang menyatakan preferensi terhadap karakteristik demografis tertentu tanpa alasan yang jelas.

"Namun, proporsi pencari kerja yang melaporkan bentuk diskriminasi ini telah menurun dari 43,3 persen pada2021 menjadi 33,9 persen pada 2022, karena lebih banyak pengusaha mematuhi (Panduan Tripartit tentang Praktik Kerja Adil) yang mendorong pengusaha untuk memastikan bahwa iklan lowongan kerja menyebutkan kriteria terkait pekerjaan yang berkaitan dengan kualifikasi, keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman para kandidat," kata kementerian tersebut.

Permintaan oleh pengusaha untuk informasi pribadi yang tidak relevan dengan pekerjaan seperti usia, status pernikahan, dan kewarganegaraan merupakan bentuk diskriminasi lain yang umum dialami oleh pencari kerja.

Adapun bentuk diskriminasi yang paling umum dihadapi pekerja yaitu masalah kesehatan mental (4,7 persen) menempati proporsi tertinggi di atas usia (3,7 persen) dan ras (2,6 persen).

Sementara angka diskriminasi berdasarkan usia dan ras menurun dari 4,6 persen dan 2,8 persen yang dilaporkan pada 2021, diskriminasi berdasarkan kesehatan mental meningkat dari angka 3,2 persen pada tahun tersebut.

Bentuk diskriminasi lain yang paling umum dihadapi oleh karyawan adalah diskriminasi berdasarkan disabilitas (2,5 persen), kewarganegaraan (2,5 persen), status keluarga (2 persen), jenis kelamin (1,9 persen), dan agama (1,5 persen).

Lihat Juga : INFO HARGA PANGANHarga Cabai Rawit Melejit

"Pegawai yang mengalami diskriminasi lebih sering melaporkan perlakuan yang tidak adil terkait remunerasi, distribusi beban kerja, dan kemajuan karier," kata MOM.

"Perempuan lebih mungkin daripada laki-laki mengalami diskriminasi di tempat kerja, yang umumnya terjadi melalui distribusi beban kerja yang tidak seimbang," tambah kementerian tersebut.

"Perempuan yang pendidikannya tidak mencapai perguruan tinggi juga lebih mungkin mengalami diskriminasi terkait gaji dibandingkan dengan rekan laki-laki mereka. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, perempuan memerlukan lebih banyak dukungan untuk upah dan kondisi kerja yang lebih adil," imbuhnya.

Sementara itu, MOM menyatakan sudah banyak karyawan yang melaporkan perusahaan tempat mereka bekerja telah menerapkan prosedur formal untuk mengatasi diskriminasi di tempat kerja pada 2022 (59,8 persen). Capaian itu meningkat dari 54 persen pada 2021 dan 49,6 persen 2018.

"Tren yang menggembirakan ini dapat mengarah pada perbaikan lebih lanjut dalam keadilan di tempat kerja di masa depan," kata MOM.

Proporsi karyawan yang mencari bantuan setelah menghadapi diskriminasi di tempat kerja meningkat secara signifikan dari 20 persen pada 2021 menjadi 35,3 persen pada 2022.

[Gambas:Video CNN]

Dunia Seribu Rumah

Mendag Tak Larang Semua Produk Impor Rp1,5 juta Dijual di E******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan larangan menjual barang impor dimarketplacedi bawah US0 atau Rp1,5 juta berlaku hanya untuk skemacross border commerce.

Artinya, larangan hanya berlaku untuk ritel luar negeri yang menjual produknya langsung ke konsumen di Indonesia.

Kebijakan itu akan tertuang dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Selain itu, ia menjelaskan marketplacetidak boleh sekaligus menjadi produsen. Kemudian pedagang asing di e-commercejuga bakal diperlakukan sama dengan UMKM lokal.

"Perlakuannya harus sama dengan UMKM kita. Perizinan, bayar pajak kalau impor barang," katanya.

Ia menyebut revisi Permendag 50/22 tersebut saat ini sedang dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki juga mendukung larangan tersebut. Ia tak sudi jika produk-produk UMKM lokal harus berbagi panggung dengan barang impor, terutama yang bisa diproduksi pedagang lokal.

"Untuk barang-barang yang sudah diproduksi di dalam negeri, kita engak perlu lagi masuk impor, itu arahan Presiden (Joko Widodo). Karena itu, menurut saya harganya harus dipatok, minimum US0 (Rp1,5 juta), masuk ke sini itu boleh. Tapi kalau di bawah itu, jangan dong. Supaya untuk melindungi produk-produk UMKM," jelasnya.

Wacana larangan produk impor di bawah Rp1,5 juta itu bermula dari fenomena Project S TikTok yang ditengarai bisa memata-matai kebiasaan penggunanya, termasuk urusan belanja.

Perusahaan asal China itu dicurigai bakal memanfaatkan data penggunanya untuk meminta UMKM Negeri Tirai Bambu membuat produk tersebut dan dipasarkan via TikTok Shop.

[Gambas:Video CNN]

Roh Kudus kelas satu

Teten Jajaki Kerja Sama Indonesia dan Jepang di Bidang Perikanan******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki bertemu dengan sejumlah perusahaan perikanan terbesar di Jepang, termasuk Marusen Suisan dan Nagasaka Unagi Farm, dalam kunjungannya ke Jepang. Ia pun melihat ada potensi kerja sama yang dapat digarap antara Indonesia dan Jepang di bidang pengolahan hasil perikanan.

"Kita bisa menjajaki kemungkinan kolaborasi teknologi untuk meningkatkan kualitas dan keragaman produk olahan seafood, seperti saus untuk campuranseafooddan asinan ikan. Kemitraan ini dapat menghasilkan keuntungan bersama, memanfaatkan keahlian masing-masing untuk menciptakan produk yang inovatif dan ramah pasar," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (1/8).

Teten menjelaskan, produksi perikanan tangkap di Indonesia, khususnya perikanan laut, tumbuh 2,23 persen, dan perairan umum darat 2,71 persen pada 2020. Selain itu, perdagangan bilateral untuk produk perikanan Indonesia juga cukup menggembirakan, dengan perkiraan nilai ekspor sebesar US,24 miliar, dan volume sebesar 1,22 juta ton pada 2022.

Selain itu, dia juga mengeksplorasi potensi kerja sama dengan Nagasaka Unagi Farm dalam budidaya sidat di Indonesia. Sidat adalah komoditas yang menjanjikan untuk ekspor, dan Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan produksi dengan bantuan teknologi canggih dari Jepang.

"Jepang, sebagai salah satu negara tujuan ekspor utama di sektor perikanan dan pasar yang signifikan untuk produk perikanan, khususnya sidat, menjadi salah satu negara yang peluangnya sangat baik untuk kita ajak kerja sama terkait ini," katanya.

Kunjungan ke Nagasaka Unagi Farm ini menurutnya memberikan pelajaran yang besar, terutama dari sisi kemajuan luar biasa yang dibuat Jepang dalam budidaya sidat melalui penggunaan teknologi canggih. Dia melihat potensi besar untuk bekerja sama dalam mendorong pengembangan budidaya sidat di Indonesia.

"Dengan mengadopsi kemajuan teknologi serupa dan membangun bisnis inkubator ternak, kami dapat meningkatkan produksi sidat dan memenuhi permintaan pasar luar negeri secara efektif," kata Teten.

Kolaborasi ini diharapkan dapat merevolusi sektor akuakultur di Indonesia, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, dan membuka peluang kerja bagi masyarakat. Kerja sama ini juga memperkuat hubungan perdagangan antara kedua negara dan memanfaatkan potensi sumber daya perikanan Indonesia yang sangat besar.

Tidak hanya itu, Teten juga menemukan peluang kerja sama di bidang makanan halal. Kunjungannya ke Sariraya, pelopor bisnis makanan halal Indonesia di Jepang, memberikan wawasan tentang pentingnya sertifikasi halal bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Indonesia untuk mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar internasional.

Indonesia memiliki potensi ekonomi syariah terbesar keempat di dunia, dan produk halal dengan sertifikasi dapat meningkatkan kepercayaan dunia terhadap ekspor Indonesia. Melalui kerja sama dengan Sariraya, Teten berharap dapat memfasilitasi ekspor produk makanan dan minuman halal ke Jepang dan pasar internasional lainnya.

"Dengan memanfaatkan keahlian kedua belah pihak, kita dapat memperkuat posisi produk halal Indonesia di pasar global," tegasnya.

Kerja sama ini diharapkan membuka peluang baru bagi pertumbuhan dan kemakmuran kedua negara, serta meningkatkan peran Indonesia sebagai pemain utama di pasar sidat global dan pasar makanan halal internasional.

"Dengan kolaborasi yang solid, mari kita bersama-sama menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi kedua bangsa kita," pungkas Teten penuh semangat.

Penguasa Misteri

Badan Pangan Perpanjang Umur Simpan Daging Demi hadapi El Nino******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengantisipasi fenomena El Nino dengan memperpanjang umur simpan daging ayamdan daging ruminansia.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan salah satu cara yang dilakukan untuk memperpanjang umur simpan daging adalah dengan pemanfaatancold storage.

"Sudah kita mitigasi untuk beberapa produk yang bisa diperpanjang umur simpannya seperti daging ayam, daging ruminansia, bisa sapi kerbau, itu udah kita stok lebih dari awal. Kemudian menggunakan cold storage, pendingin-pendingin" kata Arief dalam Forum Merdeka Barat 9, Senin (31/7).

Khusus stok beras menjelang El Nino, Bapanas telah menugaskan Perum Bulog untuk menyerap 2,4 juta ton yang sumber utamanya dari produk dalam negeri. Sedangkan untuk produk hortikultura seperti cabai, Arief menjelaskan diperlukan upaya lebih keras.

Ia menyebut berbagai pihak termasuk Bank Indonesia dan Kementerian Pertanian telah mengupayakan gerakan tanam cabai, tidak hanya di tanah tetapi juga media lain.

Sementara terkait bawang putih, Arief mengakui memang terjadi lonjakan harga. Hal itu disebabkan kenaikan harga bawang putih impor dari China dari US0 per ton menjadi US.200 per ton.

Tidak hanya dari sisi stok pangan, pemerintah juga berupaya menjaga daya beli masyarakat dengan memberikan bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras. Sebelumnya pemerintah memberikan bansos pangan selama Maret-Mei lalu. Pemerintah kemudian berencana menambah bansos beras selama Oktober-Desember mendatang.

"Jadi ada alokasi untuk sebanyak 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) kali 10 kg (beras)," katanya.

[Gambas:Video CNN]

cinta sup teh

Wamen BUMN Mengaku Sebal Stasiun Kereta Cepat Dibangun Tanpa Akses******

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengaku sebal dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) lantaran akses jalan dari stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandungtidak direncanakan.

"Dengan PMO yang dibikin kompleks, saya missedsatu hal. November tahun lalu saya baru realize, kita lupa mikirin akses stasiun. Ini juga saya sebel juga sama anak-anak KAI jadi akses stasiun belum dipikirin. Jadi Halim, Karawang nggak ada jalan akses ke tol sama ke jalan besar, baru kita dorong sekarang," katanya dalam acara InJourney Talks, Selasa (1/8), dikutip dari detik finance.

Tiko mengatakan akibat hal itu, mau tak mau Stasiun Karawang dan Padalarang akan terlambat dibuka. Sebab, jika Stasiun Karawang dibuka sekarang, maka tidak ada jalan aksesnya.

"Saya bilang gimana dulu perencanaan bisa kelewatan masalah jalan nggak ada, baru sekarang mau dibangun," sambungnya.

Menurutnya, dalam pekerjaan proyek selalu muncul adanya titik buta atau blind spot. Sebab itu, dalam sebuah tim harus saling mengingatkan.

"Evendengan PMO yang dibikin besar, karena saya fokus di deliverykeretanya, lupa, baru November tahun lalu kita cek ternyata jalannya belum dibangun. Bahwa kita blind spotselalu muncul, kalau tim itu yang sehat, tim yang saling mengingatkan," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Musim semi tahun 1970 adalah saat yang tepat

596 Km Tol Trans Sumatera Sudah Beroperasi per Juli 2023******

Kementerian PUPR mencatat sebanyak enam ruas Jalan Tol Trans-Sumatera sepanjang 596 kilometer telah beroperasi penuh hingga Juli 2023.

Sementara itu, tujuh ruas lainnya sepanjang 361 km dalam tahap konstruksi. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berharap kehadiran tol yang sudah beroperasi itu bisa mencorong pertumbuhan pusat ekonomi baru, khususnya di daerah yang dilintasinya.

"Kehadiran jalan tol (juga diharapkan) akan menurunkan biaya logistik serta memangkas waktu tempuh distribusi barang dan jasa antar wilayah," katanya seperti dikutip dari Antara, Senin (31/7).

Tol tersebut baru diresmikan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Jalan tol ini merupakan bagian dari sirip utama atau koridor pendukung pada ruas Bengkulu ke Lubuk Linggau sepanjang 95,8 km.

"(Jalan tol) mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru khususnya kawasan yang berada di sekitar on/off rampjalan tol," ujar Basuki.

Sedangkan, tujuh ruas lain yang masih dalam konstruksi sepanjang 361 km yakni ruas Tol Indrapura-Kisaran sepanjang 48 km dengan progres 85,5 persen dan target rampung pada 2023.

Selanjutnya, ruas Kuala Tanjung-Tebing Tinggi sepanjang 143 km dengan progres 84,26 persen yang ditargetkan rampung akhir 2023.

Ruas lainnya yang masih tahap konstruksi adalah Tol Simpang Indralaya-Prabumulih sepanjang 64 km dan ditargetkan siap operasi dalam waktu dekat.

[Gambas:Video CNN]

Sementara, di ruas Pekanbaru-Padang, terdapat dua seksi yang masih konstruksi, yakni Seksi Bangkinang-Koto Kampar (24 km) dengan progres 74,8 persen dan Seksi Padang-Sicincin (37 km) dengan progres 32,6 persen. Sebelumnya, untuk Seksi Pekanbaru-Bangkinang telah beroperasi sepanjang 31 km.

Ruas selanjutnya yang masih konstruksi adalah Binjai-Pangkalan Brandan dengan progres 79,9 persen, setelah seksi Binjai-Stabat telah beroperasi sepanjang 12 km.

Selanjutnya terdapat Tol Sigli-Banda Aceh (74 km) yang menyisakan dua seksi sepanjang 38 km masih konstruksi yakni ruas Blang Bintang-Baitussalam dan Sigli-Seuliemum dengan progres 81 persen.