Raja Sembilan Matahari

daftar slot terpercaya

Giliran Unpad Serukan Pilih Capres Bukan karena Uang atau Intimidasi******

Pada poin-poin tersebut, dia mengatakan pelaksanaan demokrasi harus menjunjung tinggi etika dan norma hukum yang bersandar pada Pancasila dan UUD 1945.

Hukum menurutnya tidak hanya teks semata, melainkan juga nilai dan prinsip yang ada di dalamnya serta dijalankan secara konsisten.

Selain itu, dia mengatakan negara dan pemerintah beserta aparatur harus hadir sebagai pengayom, penjaga, dan fasilitator pelaksanaan demokrasi yang berintegritas dan bermartabat dengan menjaga jarak yang sama dengan para kontestan pemilu.

Pemilu 2024 sebagai institusi demokrasi, kata dia, tidak boleh diolok-olok atau direduksi maknanya menjadi hanya sekadar prosedur memilih pemimpin.

Menurutnya, demokrasi harus dikembalikan pada jati dirinya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dengan menegakkan aturan main yang adil dan transparan, membuka ruang partisipasi yang substantif bagi publik untuk memperoleh informasi yang dapat diandalkan dalam memberikan suara.

“Mendesak penegakan hukum untuk kasus-kasus pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilu 2024 untuk segera ditindaklanjuti demi terciptanya pemilu yang berintegritas dan pulihnya kepercayaan publik kepada pemerintah,” katanya.

Di samping itu, pihaknya juga menyerukan agar para pemimpin di pemerintahan harus menjadi contoh keteladanan kepatuhan terhadap hukum dan etika, bukan justru menjadi contoh melanggar etika..

“Praktik kuasa untuk melegitimasi kepentingan segelintir elit akan berdampak pada kegagalan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa yang menjadi tujuan bernegara, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945,” katanya.

Unpad juga memastikan tidak ada tekanan dalam menyerukan soal penyelamatan demokrasi di Indonesia karena hal tersebut merupakan tanggung jawab moral yang perlu dilakukan para akademisi.

Guru Besar Hukum Tata Negara Unpad Prof. Susi Dwi Harijanti mengatakan seruan-seruan itu merupakan refleksi serta perwujudan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Unpad yang sudah dimiliki institusi pendidikan tersebut selama berpuluh-puluh tahun.

“Seruan moral ini sesuai dengan Pola Ilmiah Pokok Unpad, yaitu Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup. Kami beri judul sebagai upaya menyelamatkan negara hukum yang demokratis, etis, dan bermartabat,” kata Susi.

Susi yang sempat menjadi panelis debat calon presiden Pemilu 2024 itu mengatakan hal yang meneguhkan hati para akademisi di kampus tersebut untuk bisa menyampaikan seruan itu adalah adanya dukungan dari para pimpinan, termasuk rektor Unpad.

Dalam acara deklarasi tersebut, Susi mengatakan seruan tersebut bersifat inklusif karena disokong oleh seluruh elemen akademisi dari Unpad, mulai dari pihak rektorat, senat akademik, guru besar, dosen, mahasiswa, hingga alumni. Hal itu, tambah Susi, menjadi kekuatan untuk menyerukan seruan tersebut.

“Para guru besar, yaitu para pimpinan ada di belakang kami, Prof. Ganjar sebagai ketua senat akademik, kemudian rektor ada di belakang kami,” kata Susi.

Dia mengatakan seruan-seruan itu akan terus disuarakan oleh para akademisi Unpad agar lembaga negara tetap terselenggara sesuai dengan koridornya.

Susi menambahkan seruan tersebut merupakan fungsi dari perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah pendidikan.

Catatan Gadis Emas

cara beli di akulaku tanpa uang muka

Ini 11 Prodi yang Paling Ketat Persaingan di UNS Solo pada SNBT 2023******

Sementara itu Prodi Kedokteran juga memiliki perbandingan keketatan yang cukup besar yakni 1:45.6, lalu Ilmu Komunikasi sebesar 1:47.5, dan masih banyak prodi dengan daya saing atau keketatan yang cukup tinggi di UNS Solo.

Berikut ini 11 Prodi paling ketat persaingan di UNS Solo di jalur SNBT 2023″

1. Farmasi 

Peminat 2022: 1534

Daya tampung 2023: 28

Keketatan: 1:54.7

2. Kedokteran

Peminat 2022: 3512

Daya tampung 2023:  77

Keketatan: 1:45.6

3. Ilmu komunikasi 

Peminat 2022 2280

Daya tampung 48

Keketatan: 1:47.5

4. Manajemen

Peminat 2022: 2939

Daya tampung: 63

Keketatan: 1:46.6

5. Informatika

Peminat 2022: 2047

Daya tampung 2023: 53

Keketatan: 1:38.6

6. Psikologi 

Peminat 2022: 2944

Daya tampung 2023: 91

Keketatan: 1:25.7

7. Ilmu dan Teknologi Pangan

Peminat 2022: 1071

Daya tampung 2023: 42

Keketatan: 1:25.5

8. Teknik Industri

Peminat 2022: 1190

Daya tampung 2023: 46

Keketatan: 1:25.8

9. Teknik Sipil

Peminat 2022: 1258

Daya tampung 2023: 63

Keketatan: 1:19.9

10. Agribisnis

Peminat 2022: 1.035

Daya tampung 2023: 56

Keketatan: 1:18.4

11. Ilmu Hukum

Peminat 2022 2609

Daya tampung 2023 193

Keketatan: 1:13.5

Sumber: Panitia SNMPT 2023

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcomdan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini. Tags UNS Solo SNBT 2023 Prodi Di UNS Solo Share

---

Pangdam IV Diponegoro Persilakan Masyarakat Laporkan TNI Tak Netral ke Posko

Pangdam IV Diponegoro Persilakan Masyarakat Laporkan TNI Tak Netral ke PoskoImam Yuda Saputra ,  Imam Yuda Saputra Jumat, 2 Februari 2024 - 20:05 WIB share SOLOPOS.COM - Pangdam IV Diponegoro, Mayjen TNI Tandyo Budi (ketiga dari kiri di depan) saat acara Coffee Morning di Maakodam IV Diponegoro, Jumat (2/2/2024). (Solopos.com-Pendam IV Diponegoro)

SEMARANG— Pangdam IV Diponegoro, Mayjen TNI Tandyo Budi, mempersilakan masyakarat melapor ke Posko Netralitas Pemilu 2024 jika menemkan ada personel TNI yang tidak netral selama penyelenggaraan Pemilu 2024. Ia pun menyebut Posko Netralitas yang didirikan TNI bersama Polri itu telah tersebar di 35 kabupaten/kota di Jateng.

Hal tersebut disampaikan Pangdam saat menggelar acara Coffe Morning bersama Pimpinan Redaksi (Pimred) Media se-Jateng dan DIY di Lapangan Parade Kodam IV Diponegoro, Jumat (2/2/2024). Dalam acara itu juga turut diisi dengan kegiatan pelepasan ratusan ekor burung dan tupai.

Promosi Pupuk Organik Cair dari Spirulina, Solusi saat Pupuk Langka

“Silakan kalau ada dari paslon [pasangan calon] yang mengeluhkan netralitas TNI/Polri melapor ke posko. Manfaatkan posko netralitas yang sudah dibangun [TNI/Polri] di 35 kabupaten/kota di Jateng,” ujar Pangdam IV Diponegoro.

Pangdam juga memastikan TNI akan memegang teguh muruah untuk menjaga netralitas. Hal itu sesuai dengan mandat dari Panglima TNI dan juga Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Netralitas sudah menjadi komitmen kami untuk menjaga Pemilu 2024. Itu sudah sesuai mandat dan Undang-undang,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Pangdam juga memastikan TNI akan terus bersinergi dengan aparat Polri dalam menjaga kondisi di Jateng dan DIY selama Pemilu 2024. Pihaknya juga telah memetakan pelaksanaan kampanye akbar oleh ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Jateng.

“Sudah dipetakan, rencana tanggal 4, 8, dan 10 Februari 2024 di berbagai wilayah di Jawa Tengah,” tegasnya.

Dalam acara Coffe Morning itu turut hadir puluhan anggota komunitas pecinta alam dan lingkungan, yang aktif terlibat dalam kegiatan pelestarian alam dan penanggulangan dampak perubahan iklim. Pangdam menyambut baik kerja sama yang erat antara TNI, media, dan komunitas dalam menjaga kelestarian alam dan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan lingkungan.

“Saya sangat mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai komunitas untuk menjaga kelestarian alam,” ungkapnya.

Dunia Kartu Mantra

slot demo pdc

Cak Imin Ingatkan Jokowi Tak Berpihak di Pilpres 2024******

Menurutnya, sebagai pemimpin Jokowi seharusnya mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Sebab, Jokowi memegang jabatan dan kekuasaan tertinggi dalam negara.

Selain itu, Cak Imin mengeklaim dukungan kepada dirinya dan pasangan capresnya, Anies Baswedan, semakin meluas dan menjadi harapan baru masyarakat Indonesia. Menurut dia, suara dukungan untuk perubahan semakin tak terbendung.

“Suara perubahan tidak bisa dibendung oleh siapa pun. Suara perubahan tidak bisa ditutupi oleh siapa pun,” katanya sebagaimana dilansir Antara.

Cak Imin juga mengaku optimistis dapat memperoleh 70% suara di Banten. Cak Imin menilai masyarakat Banten memiliki fanatisme yang kuat dalam memberikan dukungan terhadap pasangan capres dan cawapres nomor urut 1.

“Alhamdulillah Banten ini termasuk seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat, kita sudah sampai pada optimisme menang di tiga provinsi ini, 70% suara di Banten,” katanya.

Sangat pemburu

erek erek mimpi ular

Soal Makan Gratis untuk Cegah Stunting, Ganjar ke Prabowo: Terlambat, Pak!******

Ganjar menilai, pencegahan stuntingdimulai dengan memastikan kecukupan gizi pada remaja perempuan sebelum menikah dan hamil.

“Pak, kalau ngasihmakan untuk mencegah stunting,saya tidak setuju. Itu terlambat. Stuntingitu diatasi sejak dalam kandungan. Ibunya yang mesti diberi makanan bergizi. Kalau bapak kasih gizi ke ibu hamil, saya setuju. Kalau sudah lahir dan tumbuh, itu gizi buruk, bukan stunting.Kalau gizi buruk itu mau diperbaiki, boleh,” jelas Ganjar.

Prabowo kemudian meralat pernyatannya, bahwa yang dimaksudkan tentang program makan gratis itu sama persis dengan penjelasan Ganjar.

“Kita beri makan ibu yang sedang hamil. Bantuan gizi ibu hamil. Stuntingitu kurang gizi. Karena ibu dan dianya kurang gizi, maka stunting.Saya lihat di berbagai wilayah di Indonesia, anak-anak umur 10 tahun, badannya seperti 4 tahun. Kita harus intervensi beri makan anak-anaknya, karena rakyat kita banyak yang gajinya di bawah Rp1 juta,” terang Prabowo.

Mendengar jawaban Prabowo, Ganjar pun kembali menegaskan bahwa program makan gratis untuk mencegah stuntingsangat terlambat.

“Makannya jangan banyak-banyak pak, nanti muncul masalah lain, obesitas. Mau menikah kasih gizi, diperiksa biar sehat. Kurang gizi berikan bantuan. Mencegah stuntingperhatikan proses menikah, mulai dari remaja. Perempuan Indonesia sebagian besar anemia. Perhatikan usia menikah, 19 tahun itu sehat secara mental dan fisik,” tandasnya.

Tidak beruntung di laut

untung99 rtp

Debat Capres 2024, Anies Baswedan: Bansos Bukan untuk Kepentingan yang Memberi******

Oleh karena itu, dalam Debat Capres 2024 itu, dia berjanji jika terpilih sebagai Presiden RI akan memberikan bansos sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Persoalan bansos belakangan ini memang mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Hal ini dikarenakan bansos yang diguyurkan oleh Presiden Jokowi dianggap untuk kepentingan calon-calon tertentu.

Hal ini pun sempat disinggung oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Dia menyebut bansos rawan menjadi alat untuk kepentingan elektoral dalam Pemilu. Menurut Puan, bansos sejatinya merupakan hak rakyat karena berasal dari uang rakyat. Maka dari itu, pihak mana pun tidak boleh mengklaim bansos hanya demi kepentingan elektoral salah satu pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres).

Puan mengatakan bansos memang sudah sepantasnya diberikan kepada rakyat. Sebab bansos itu berasal dari rakyat dan harus diberikan kembali kepada rakyat. Rakyat yang menerima bansos tidak boleh dipaksa untuk memilih salah satu pasangan capres-cawapres tertentu.

“Saya berharap bansos ini digunakan untuk kesejahteraan rakyat tanpa diklaim atau digunakan agar rakyat mendukung salah satu calon pada Pemilu 2024,” kata Puan Maharani kepada wartawan selepas memberikan orasi dalam kampanye akbar PDIP di Lapangan Pringgodani, Kecamatan/Kabupaten Wonogiri, Minggu (4/2/2024).

Peri dan Iblis Dahonglou

hokiplay99

Prabowo Minta Maaf ke Ganjar dan Anies saat Debat, Hasto Sebut Salah Alamat******

Dia merincikan, pelanggaran HAM yang dimaksud yaitu pembentuk Tim Mawar dan setelahnya. Hasto meyakini, permintaan maaf itu yang ditunggu-tunggu masyarakat dari Prabowo.

Politisi asal Yogyakarta ini menekankan, permasalahan tidak akan terhapuskan sebelum ada permintaan maaf ataupun proses yang semestinya. Sementara itu, lanjutnya, dalam ajang debat situasi berbeda.

“Di dalam debat, ya kita saling memaafkan karena tujuannya untuk menyampaikan gagasan yang terbaik. Tapi persoalan terkait dengan HAM, itu hal yang fundamental,” katanya.

Hasto meminta Prabowo hanya menambah permintaan maafnya. Apalagi, menurutnya, Prabowo masih punya rekam jejak masa lalu yang mengganjal.

Tak hanya itu, dia juga merasa Prabowo perlu berkomitmen ihwal dugaan ada aparatur negara yang gunakan fasilitas negara untuk berkampanye hingga adanya politik intimidasi.

Hasto meyakini, persoalan itu kini juga lebih penting daripada minta maaf ke Ganjar dan Anies.

 

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Hasto Nilai Minta Maaf Prabowo Salah Alamat, Seharusnya Bukan ke Ganjar dan Anies”