buku erek erek 2 angka

Peri Giok Piao Ran

BP Batam Kekeh Garap Rempang Eco City: Kami Jalankan Mandat Pemerintah******

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) bakal tetap menggarapRempang Eco City di tengah marak gelombang protes.

"Kami tetap menjalankan mandat dari pemerintah pusat bahwa Rempang Eco City ini merupakan proyek strategis nasional (PSN)," tegas Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait kepadaCNNINdonesia.com, Selasa (12/9).

Bentrok di Rempang dipicu sejumlah warga lokal yang masih belum setuju dengan pengembangan kawasan tersebut yang merupakan kampung adat masyarakat Melayu. Aparat penegak hukum pun terpaksa menembakkan gas air mata karena situasi tidak kondusif.

Meski bentrok terus bergulir, BP Batam menegaskan pihaknya akan tetap melanjutkan pembangunan PSN ini sesuai rencana. Tuty, sapaan akrabnya, menyebut masyarakat terdampak bakal segera direlokasi.

"Pemindahan masyarakat tahap satu di wilayah Sembulang ke hunian sementara sambil menunggu pembangunan hunian tetap di Sijantung akan tetap kami laksanakan," tutup Tuty.

Di lain sisi, koalisi masyarakat sipil terus mendesak pemerintah segera menghentikan proses pembangunan Rempang Eco City. Mereka menilai pembangunan proyek ini sekadar ambisi pemerintah pusat dan mengabaikan aspirasi masyarakat daerah.

Proyek yang telah menyebabkan bentrok antar warga dan aparat ini dinilai berpotensi menghilangkan hak dan identitas masyarakat adat di Rempang.

"Kami Masyarakat Sipil di Riau, Masyarakat Sipil Nasional, dan 28 Kantor Eksekutif Daerah WALHI meminta Presiden (Joko Widodo) mengambil sikap tegas untuk membatalkan program ini," kata Direktur Eksekutif Nasional Walhi Zenzi Suhadi selaku perwakilan koalisi sipil dalam keterangan tertulis, Kamis (7/9).

Koalisi sipil turut mendesak Presiden Jokowi dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mencopot kapolda Riau, kapolres Barelang, hingga komando pangkalan TNI AL Batam yang dinilai bertanggung jawab atas bentrokan ini.

Rempang Eco City adalah salah satu dari sekian banyak PSN Jokowi. Nantinya, kawasan di Pulau Rempang itu bakal dibangun untuk kebutuhan industri, pariwisata, dan lainnya.

Wilayah ini juga bakal menjadi kawasan industri hasil komitmen investasi dari industri kaca dan panel surya perusahaan asing Xinyi Group. Bahkan, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengklaim pabrik di Batam ini digadang-gadang menjadi pabrik kaca dan solar panel terbesar di dunia setelah China.

[Gambas:Video CNN]

Era Abadi

DPR Usul Erick Thohir Ambil Alih Proyek Food Estate******

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Golkar Sarmuji mengusulkan pengelolaan lumbung pangan (food estate) diambil alih Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir.

Sarmuji menyebutfood estatesangat strategis untuk ketahanan pangan Indonesia. Ia menegaskan sepakat dengan semangat Presiden Joko Widodo menggarap megaproyek ini.

"Tapi harus jelas ukurannya. Kalau dilaksanakan oleh satu kementerian, menurut saya itu susah untuk pertanggungjawaban bisnis. Memang tujuan bukan bisnis, tapi kalau ini (food estate) bisa diambil BUMN, nanti takarannya bisa lebih kita kalkulasi," jelasnya dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir di DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (14/9).

Jika Erick beserta jajarannya mengambil alih megaproyek tersebut, Sarmuji yakin DPR dan pemerintah akan lebih mudah berdiskusi. Ujungnya, pertanggungjawaban food estatedapat lebih terukur.

"Rencana juga jelas, misal mau memberikan penyertaan modal negara (PMN), itungannya bisa ngomong leverage, kapitalisasi, dan sebagainya. Saya usul food estate ditangani BUMN," tutupnya.

Erick tidak secara khusus merespons usulan tersebut. Namun, ia ikut menyoroti masalah pangan yang dihadapi Indonesia.

Ia menyebut sedang diskusi intens dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, khususnya terkait subsidi pupuk bagi petani.

"Memang ini menjadi catatan kami, saya sudah sampaikan ke Ibu Menkeu (Sri Mulyani) waktu itu bahwa ini memang ada tagihan subsidi hampir Rp29 triliun yang belum dibayarkan pemerintah kepada PT Pupuk Indonesia," ungkap Erick.

[Gambas:Video CNN]

One Piece: Raja Laut Terkuat

Serbu Produk Elektronik di Transmart Full Day Sale, Diskonnya Gede******

Lagi cari produk elektronik, belinya di Transmart aja! Soalnya Transmart Full Day Sale balik lagi bertajuk September Ceria. Diskonnya gede-gedean sampai 50 persen.

Apalagi kalau kamu bayarnya pakai Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega atau Mega Syariah, ada diskon tambahan lagi 20 persen!

Lihat Juga : Besok Transmart Full Day Sale! Aneka Kebutuhan Rumah Murah Meriah

• Kulkas 4D 472L merek LG, Polytron, Panasonic, Sharp, dan Samsung, harga sale mulai dari Rp8,7 jutaan dari harga normal Rp12 jutaan, harga ini berlaku untuk luar Pulau Jawa, Bali, dan Lampung.
• LED TV 65" UHD Smart merek LG, Polytron, Sony, Sharp, Samsung, harga sale mulai Rp7,6 jutaan dari harga normal Rp11 jutaan.
• LED TV 50" UHD Smart merek LG, Polytron, Sony, Sharp, Samsung, harga diskon mulai Rp4,9 jutaan dari harga normal Rp6,9 jutaan.
• AC Split 1 PK merek LG, Polytron, Panasonic, Sharp, Samsung, harga sale mulai Rp3 jutaan dari harga normal Rp4,1 jutaan, bonus pipa dan instalasi standar.

Tidak hanya produk elektronik yang disebutkan di atas, masih ada banyak kategori produk lain yang didiskon besar-besaran. Mulai dari sembako, furnitur, fesyen, sampai mainan anak.

Jangan lupa bayarnya menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah supaya bisa puas belanja beli sekarang bayar belakangan.

Kamu bisa unduh gratis aplikasi Allo Bank di Google Play Store atau Apps Store. Laluupgradeakunnya ke Allo Prime untuk mengaktifkan Allo Paylater.

Jika belum punya kartu kredit Bank Mega atau Mega Syariah, bisa datang langsung ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Transmart terdekat.

Selain itu, bisa juga mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah di kantor cabang terdekat di kota kamu.

Cus, merapat ke Transmart terdekat untuk belanja elektronik dan produk lain sepuasnya di Transmart Full Day Sale yang digelar satu hari aja!

Raja Jahat, aku tidak cukup mencintaimu!

Bapanas Kirim 4.500 Ton Beras ke Pasar Induk Cipinang Demi Tekan Harga******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menggelontorkan 4.500 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) demi menekan harga beras.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan gelontoran beras SPHP ke PIBC merupakan arahan Presiden Joko Widodo.

Sebanyak 4.500 ton beras SPHP terbagi atas 1.500 ton ke 50 pedagang terverifikasi dan sebanyak 3.000 ton dikirim ke gudang Food Station BUMD DKI di PIBC. Beras tersebut dijual dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp10.900 per kilogram (kg) ke masyarakat.

Arief mengimbau agar seluruh toko yang menjual beras SPHP memasang spanduk informasi harga sehingga masyarakat mudah memperoleh informasi mengenai peredaran beras tersebut di pasaran.

Dengan begitu, masyarakat dapat memperoleh beras SPHP dengan harga yang tidak melebihi HET. Harga beras SPHP di PIBC paling tinggi Rp10.385 per kg dan di tingkat pengecer sampai kepada masyarakat Rp10.900 per kilogram.

Arief juga meminta semua pihak dapat turut mengawasi penyaluran beras SPHP agar sesuai dengan HET yang ditetapkan. Ia mengatakan jika terjadi pelanggaran maka bisa dilaporkan ke Satgas Pangan.

Di sisi lain, Arief mengatakan dengan digelontorkannya beras SPHP tersebut, masyarakat tidak perlu khawatir karena stok tersedia. Karenanya, ia mengimbau masyarakat agar tidak panic buying.

"Jadi saya mengimbau kepada seluruh masyarakat agar berbelanja bijak, tidak perlu memborong beras di luar kebutuhan normal, karena stok beras yang ada cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Tong menguasai dunia

Jokowi Ungkap Kereta Semi Cepat JKT******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya masih dalam proses studi.

Proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) 2020-2024.

Meski demikian, karena masih dalam tahap studi, Jokowi mengatakan proyek tersebut bisa saja tidak dilanjutkan.

Selain pernyataan Jokowi itu, Proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya sebelumnya berpotensi ditendang dari PSN 2020-2024. Artinya, kemungkinan besar proyek itu tak jadi dibangun di era pemerintahan Jokowi.

Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo mengatakan hal ini berdasarkan surat permintaan dari Kementerian Perhubungan.

"Kalau usulan Kemenhub begitu ya, ada suratnya. Kemenhub ajukan ke kita untuk di-dropsaja Kereta Cepat Jakarta-Surabaya ini. Tapi kita masih evaluasi dulu dan kita juga masih menunggu presentasi dari teman-teman Kemenhub terlebih dahulu," ujarnya ditemui di Hotel Grand Sheraton, Rabu (26/7) lalu.

Menurut Wahyu, setelah Kemenhub menyampaikan alasan kenapa proyek tersebut di drop dari PSN, baru pihaknya bisa menyampaikan usulan tersebut ke Jokowi.

"Nanti fix-nya disampaikan oleh presiden. Kita sampaikan usulan-usulan dari kementerian/lembaga, setelah itu presiden yang akan memutuskan," jelasnya.

Meski demikian, Wahyu mengakui kalaupun jadi dibangun tahun ini, Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya tak akan bisa selesai sesuai target pada 2024. Pasalnya, sampai saat ini pembiayaan pembangunan juga belum ada.

"Itu kan enggak bisa selesai. Pembiayaannya saja belum. Itu karena belum ada financial closing. Pembiayaannya saja kita belum tahu," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Invasi ekstradimensi tanpa akhir

Menimbang Untung Rugi Gaji Tunggal PNS Bagi APBN, Mana Paling Besar?******

Wacana penerapan skema gajitunggal aliassingle salarybagi Pegawai Negeri Sipil(PNS) kembali mencuat.

Hal tersebut terjadi usai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut skema gaji tunggal PNS menjadi salah satu agenda prioritas dalam rencana kerja pemerintah di 2024.

Jika skema itu diterapkan, maka seluruh tunjangan yang melekat, baik untuk PNS maupun Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) akan dihapus dan digantikan dengan satu penghasilan yang sudah mencakup keseluruhan.

Single salary systemyang diterapkan terdiri atas unsur jabatan (gaji) dan tunjangan (kinerja dan kemahalan).

Sistem gradingakan ditetapkan dalam menentukan besaran gaji di beberapa jenis jabatan PNS. Gaji merupakan imbalan yang diberikan kepada PNS sebagai bentuk balas jasa atas pekerjaannya.

Selanjutnya, sistem gradingakan ditetapkan dalam menentukan besaran gaji di beberapa jenis jabatan PNS. Gradingadalah level atau peringkat nilai/harga jabatan yang menunjukkan posisi, beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan.

Sementara itu, setiap gradingakan dibagi menjadi beberapa stepsdengan nilai rupiah yang berbeda. Dengan kata lain, ada kemungkinan PNS yang mempunyai jabatan sama bisa mendapatkan gaji yang berbeda tergantung penilaian harga jabatan yang dilihat dari beban kerja, tanggungjawab, dan risiko pekerjaan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas menegaskan single salary systemPNS saat ini sudah dilaksanakan dalam bentuk pilot projectdi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Single salaryini barupilot projectdi KPK dan PPATK. Ini juga ada komplain orang yang kerja dengan yang tidak kok salary-nya sama. Nah, itulah yang jadi hitungan evaluasi kita," kata Anas di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (12/9).

Meski demikian, Anas menekankan pihaknya masih perlu mengkaji wacana tersebut. Ia menyebut evaluasi penerapan single salary systemdi KPK dan PPATK bakal menjadi acuan penerapan aturan ini ke depan.

Ia mengungkapkan skema gaji tunggal ini bakal dimuat dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN). Namun, Anas tidak memastikan apakah gaji tunggal ini akan diterapkan merata pada seluruh kementerian/lembaga (K/L) di 2024 mendatang.

Anas hanya menjelaskan bahwa tunjangan kinerja alias tukin saat ini masih menjadi prioritas pemerintah untuk membedakan mana PNS yang kerja dan tidak. Akan tetapi, ia menyinggung soal kemampuan daerah yang berbeda.

"Tapi negatifnya kadang orang mengatur perjalanan dinas rapat di luar kota hanya untuk dapat (uang) perjalanan dinas. Jadi, plus minus lah antara kinerja dan efisiensi," tuturnya.

Lantas, apakah skema gaji tunggal tepat dijalankan sebagai upaya reformasi birokrasi dan menekan anggaran?

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai untuk saat ini skema tersebut malah bakal bikin APBN tekor. Pasalnya, besaran gaji antara PNS di semua daerah bisa sama.

Apalagi, skema gaji tunggal besarannya akan disesuaikan dengan kinerja. Padahal, saat ini besaran gaji dan tunjangan PNS di pusat dan daerah berbeda-beda.

Artinya, kelak gaji PNS di daerah pun bisa naik meski APBD besarannya terbatas.

"Sekarang APBD-nya berapa? Kan itu tidak akan mampu (bayar gaji tunggal PNS) terus ujung-ujungnya mengambil dari APBN juga," kata Trubus kepada CNNIndonesia.com, Selasa (12/9).

Menurut Trubus, skema gaji tunggal memang lebih praktis. Namun, untuk mencapai itu semua butuh tahap dan waktu yang panjang.

Ia juga mengatakan sebenarnya skema gaji tunggal adalah wacana lama. Tapi, memasuki 2024 alias tahun terakhir Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat, wacana itu kembali didengungkan.

Alasannya, agar ada kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah sekarang.

"Tapi persoalannya sebenarnya ini selalu perdebatannya itu apakah di daerah dengan di DKI Jakarta akan disamakan? kalau kinerja bisa dihitung, kinerja nanti dianggap sama saja (DKI dan daerah), gajinya sama, masalahnya kita punya sumber dananya tidak? duitnya ada tidak? tegas Trubus.

Ia pun berpendapat sebaiknya skema tepat untuk gaji PNS yang berkeadilan adalah besaran gajinya saja disamakan di setiap daerah.

Sedangkan, untuk tunjangannya bisa disesuaikan dengan daerah masing-masing. Kemudian, besaran tunjangan juga disesuaikan dengan kinerja individu sang abdi negara.

Maklum, tunjangan kinerja PNS memang telah menelan banyak uang negara. Data Kementerian Keuangan mencatat belanja kementerian/lembaga mencapai Rp134,2 triliun untuk belanja pegawai pada semester I 2023.

Angka ini naik 11,1 persen dari periode yang sama tahun lalu.

Kenaikan belanja pegawai ini terbagi ke dalam gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp90,4 triliun atau naik 12,5 persen dari realisasi 2022 sebesar Rp80,4 triliun. Ada juga tukin, honorarium, hingga uang lembur Rp43,8 triliun atau naik 8,4 persen dari Rp40,4 triliun.

Trubus mengingatkan skema gaji tunggal PNS belum tepat untuk diterapkan dalam jangka pendek ini. Ia mengatakan skema tersebut baru bisa diaplikasikan untuk jangka panjang saja.

"Jangka panjang bagus. Cuma dari anggaran harus disiapkan. Nanti APBN-nya habis untuk biaya birokrasi (kalau diterapkan sekarang)," kata Trubus.

Berbeda dengan Trubus, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan Skema gaji tunggal bisa menjadi langkah awal untuk memperbaiki sistem penggajian PNS.

Namun, kurang tepat tujuan utamanya jika untuk menghemat anggaran. Ia menilai gaji tunggal lebih tepat tujuan utamanya untuk menyesuaikan kinerja dan pendapatan PNS, atau antara efisiensi dan efektifitas kerja.

"Bisa jadi akhirnya nanti anggarannya menjadi lebih besar, karena tujuannya yang ingin dicapai juga besar toh," kata Ronny.

Berhasil atau Tidak, Sistem Gaji Tunggal PNS Tetap Perlu Dicoba