slot gacor via dana

Saya tidak terkalahkan

Luhut Klaim RI Siap Pasok Baterai Buat 3 Juta Kendaraan Listrik******

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitanmengatakan Indonesia siap memproduksi baterai untuk 3 juta kendaraan listrik.

Hal itu diungkapkan Luhut ketika memaparkan rencana pembangunan kawasan energi baru Kaltara Industrial Estate di acara 4th Indonesia Fintech Summit (IFS) 2022.

"Dulu kita hanya ekspor ini saja (bijih nikel), sekarang kita sudah masuk sini (besi dan baja), nanti kita akan berada di sini (baterai untuk kendaraan listrik). Kuartal III 2024 kita akan memproduksi lithium battery," kata Luhut, Kamis (10/11).

Luhut dengan tegas mengatakan bahwa investasi di Kaltara Industrial Estate menyentuh US2 miliar. Di kawasan tersebut, akan dibangun juga solar panel 10 GW hingga 11 ribu GW hydro power.

"Nanti Anda bilang ini masih angan-angan? Ndak, this is under construction. Panel pertama akan masuk produksi pada 2024. Nah, kita bangun 11 ribu GW hydro power, ini bukan 10 ribu. Kemarin saya cek ke kontraktornya 11 (ribu)," jelas Luhut.

Pembangunan kawasan industri hijau di Kaltara sudah dimulai sejak Desember 2021 lalu. Kawasan ini diklaim sebagai kawasan industri terintegrasi terbesar di dunia dengan luas hingga 30 ribu ha.

"(Investasinya) US2 miliar di satu tempat. Siapa yang mau lawan kita? Ini ada hampir 30 ribu hektare, raksasa. Ini adalah game changeruntuk Indonesia. Bisa hampir 200 ribu pegawai di sana," tegas Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Pembunuhan tanpa batas

PHK Buruh di Sektor Manufaktur Hantui Indonesia******

Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur kian menghantui Indonesia. Terbaru, sebanyak 54 ribu buruh PT Nikomas Gemilang yang merupakan pabrik produsen sepatu dengan merek dagang NIKE terancam kehilangan pekerjaan.

Hal ini terjadi karena pabrik dari perusahaan itu merupakan satu dari tiga pabrik di Serang, Banten, yang akan pindah ke Pekalongan, Jawa Tengah, pada tahun depan.

Kepala Disnakertrans Banten Septo Kalnadi khawatir relokasi itu akan berdampak besar. Salah satunya terhadap nasib karyawan dan peningkatan jumlah pengangguran.

"Nikomas saja sekarang 54 ribu (karyawan) di dalam. Kalau sudah hengkang, kita enggak tahu disisakan berapa (pegawai) di sini," kata Septo, Kamis (10/11).

Tak hanya PHK, ia juga khawatir relokasi menimbulkan efek domino terhadap kehidupan masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan ekonominya ke pabrik itu.

Hal itu karena relokasi akan membuat banyak usaha penjual makanan hingga jasa kos-kosan terancam gulung tikar. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut terancam turun.

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) sebelumnya disebut terancam gelombang PHK. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan, saat ini sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan.

Lihat Juga : Menaker Bicara Ancaman PHK Imbas 3 Pabrik Banten Hengkang ke Jateng

"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy.

Ia mengatakan kondisi ini terjadi lantaran permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

"Bilamana kondisi ini berlanjut, angka (karyawan dirumahkan) yang lebih besar akan terjadi," terang Jemmy.

Tak hanya itu, industri tekstil juga telah mengurangi jam kerja karyawan demi menjaga efisiensi industri.

Senada, Wakil Ketua Kadin Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta Kamdani memperkirakan sektor padat karya akan melakukan PHK karena permintaan pasar yang merosot.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi, padat karya untuk dipertahankan karyawannya itu sulit. Bahkan, mereka berupaya untuk tidak melakukan PHK, tapi sekali lagi, ini sulit. Karena permintaan dan pasarnya menurun signifikan, jadi mereka banyak melakukan efisiensi," ujar Shinta.

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap alasan munculnya ancaman PHK di industri tekstil. Ia menyebut perlambatan ekonomi terjadi pada mitra dagang Indonesia yang berimbas penurunan permintaan ekspor.

"Persoalannya industri padat karya (tekstil) ini terpengaruh demand yang menurun secara global di AS dan Eropa," ujarnya dalam konferensi pers.

Lihat Juga : Daftar 3 Perusahaan yang Hengkang dari Banten dan 'Lari' ke Jateng

Permintaan yang melambat ini membuat stok yang sudah diproduksi oleh perusahaan menumpuk, sehingga terjadi kerugian. Kerenanya, mau tak mau pelaku usaha menghemat pengeluaran dengan memberhentikan pekerja.

Dengan kondisi ini, Airlangga mengatakan pemerintah akan melakukan kajian dan melihat kondisi di lapangan untuk mencari solusi agar PHK besar-besaran tak terjadi.

"Sektor padat karya akan dilihat dan pemerintah akan melakukan seperti penanganan Covid kemarin, di mana akan bisa diberikan kebijakan pemerintah, termasuk restrukturisasi kredit," jelasnya.

Terkait restrukturisasi kredit, menurutnya hal ini sudah dikomunikasikan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemerintah dan OJK akan melihat industri padat karya mana yang betul-betul membutuhkan bantuan.

"Pemerintah melalui OJK sedang review beberapa sektor, termasuk industri padat karya, agar masih punya resilience dan agar perusahaan-perusahaan itu tidak lakukan PHK," imbuhnya.

Di sisi lain, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan JSK) Indah Anggoro Putri mengimbau para pekerja tak perlu panik dengan isu PHK. Pasalnya, pemerintah akan melakukan berbagai langkah untuk mencegah hal tersebut terjadi.

"Kita usahakan isu PHK ini untuk diatasi, jadi jangan terlalu panik." tegasnya.

Pernikahan

Kementerian Investasi Terima Hibah Enam Bus Listrik dari Foxconn******

Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendapat hibah berupa enam unit bus listrikdari Chief Executive Officer and Chairman of Hon Hai Technology Group (Foxconn) Young Liu.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia ingin Liu memberikan bus serupa kepada kementerian-kementerian lain karena kualitas bus tersebut yang baik.

"kelihatannya Pak Liu harus juga memberikan kepada menteri-menteri lain," kata Bahlil di Bali, Senin (14/11).

Bahlil mengatakan negara mana saja bisa berinvestasi di Indonesia asal mengikuti Undang-Undang yang berlaku. Ia juga menyebut Indonesia tidak membedakan satu negara dengan negara lain.

"Tidak ada perlakuan istimewa kepada negara tertentu. Semuanya sama di mata Indonesia. Termasuk Foxconn dan Taiwan dalam rangka membangun kerja sama mencapai kejayaan bersama dan kepentingan bersama untuk berkontribusi kepada rakyat secara global, khususnya untuk green energy," tutur Bahlil.

Juru Bicara Kementerian Investasi/BKPM Tina Talisa mengatakan keenam bus tersebut penggunaannya tergantung pada Kementerian Investasi.

Ia menjelaskan bus itu bisa digunakan oleh kementerian lain, namun prosesnya melalui Kementerian Investasi/BKPM.

"Misalnya ada kementerian yang akan menggunakan, akan melalui Kementerian Investasi karena hibahnya dari Foxconn ke Kementerian Investasi," jelas Tina.

Ia juga menilai pemberian bus ini menjadi sinyal kuat bahwa investasi dari perusahaan itu akan segera berjalan. Selain itu, pembuatan bus listrik pun ke depan bisa dilakukan di Indonesia.

"Dan pengembangan dari Pak Menteri Bahlil dan Chairman Liu adalah kalau saat ini busnya masih diproduksi di luar Indonesia, maka ke depan akan ada bus-bus listrik yang diproduksi di Indonesia," jelas Tina.

Sebelumnya, Foxconn bersama BUMN dan perusahaan swasta di dalam negeri akan bekerja sama membangun bisnis kendaraan listrik di Indonesia senilai US miliar setara Rp118,4 triliun (asumsi kurs Rp14.800 per dolar AS).

Foxconn akan bekerja sama dengan Gogoro, PT Industri Baterai Indonesia (IBC), dan PT Indika Energy Tbk.

Pemerintah sendiri mendorong agar Foxconn berinvestasi di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah. Sebab, KIT batang menjadi salah satu lokasi yang menjadi bagian dari pembangunan ekosistem industri baterai dan kendaraan listrik di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Armada Abyss EVE

Jalan Panjang Proyek Kereta Cepat: Biaya Bengkak Hingga Tiket Mahal******

Proyek kereta cepat Jakarta- Bandung(KCJB) akan mulai diuji coba pada 16 November besok. Tadinya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden China Xi Jinping akan menyaksikan langsung proses uji coba tersebut.

Namun, karena jadwal yang sangat padat, kedua kepala negara itu memutuskan menyaksikan secara virtual.

"Ini masalah mengatur waktu, karena dua-duanya sibuk. Kan setelah ini ada KTT APEC di Bangkok," kata Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Didiek Hartantyo dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi VI, Rabu (9/11).

Proyek yang sudah dicanangkan sejak sekitar 2018 ini sudah banyak melalui banyak dinamika. Mulai dari pembengkakan biaya hingga soal tiket mahal.

Berikut rekap perjalanan pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung (KCJB), mulai dari biaya bengkak, tiket mahal, hingga baru balik modal setelah 38 tahun.

1. Biaya Bengkak

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo mengungkapkan, berdasarkan hasil review terbaru Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komite KCJB per 15 September 2022, pembengkakan biaya (cost overrun) naik menjadi US,449 miliar atau Rp21,74 triliun.

Padahal, berdasarkan perhitungan dan review BPKP pada 9 Maret 2022 pembengkakan biaya hanya sebesar US,17 miliar atau Rp17,64 triliun. "Ini setelah direview kembali oleh BPKP dan ini sudah dibahas oleh komite, maka angka yang muncul saat ini cost overrun menjadi US,449 miliar (Rp21,74 triliun)," ujar Didiek dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Rabu (9/11).

Pembengkakan dana ini nanti akan dibayar patungan antara konsorsium BUMN Indonesia dan China sebesar 25 persen dan 75 persen penarikan pinjaman dari China Development Bank (CDB).

Adapun 25 persen dari dana pembengkakan ini tercatat sebesar Rp5,435 triliun. Jumlah ini nantinya 60 persen (Rp3,261 triliun) dibayarkan oleh Indonesia dan 40 persen (Rp2,174 triliun) dari Pemerintah China. Sementara, 75 persen (Rp16,3 triliun) akan dipenuhi dengan menarik pinjaman dari CDB.

2. Beda Hitungan Indonesia dengan China

Indonesia melakukan perhitungan cost overrun melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan menemukan pembengkakan dana senilai US,449 miliar per 15 September 2022.

Sedangkan China melalui Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional (NDRC) hanya melihat pembengkakan sekitar US0 juta. Hal ini dikarenakan ada perbedaan asumsi perhitungan.

"Mereka sudah sampaikan hasil perhitungan mereka sekitar US0 jutaan. Ada perbedaan karena beda cara melakukan review, beda metode dan beda asumsi," ujar Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi saat ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (9/11).

Menurutnya, pihak China tidak memperhitungkan biaya-biaya pihak ketiga, seperti penyediaan persinyalan kereta api cepat. Pasalnya, di Negeri Tirai Bambu, pelayanan tersebut gratis, sedangkan di Indonesia tidak.

3. Tiket Kereta Cepat Mahal

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan harga tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung direncanakan Rp250 ribu selama tiga tahun pertama.

Menurutnya, tarif Rp250 ribu tersebut untuk jarak tempuh terjauh berdasarkan permintaan Kementerian Perhubungan yang kemungkinan besar akan diterapkan.

"Kalau menggunakan studi Polar UI (Universitas Indonesia/UI) itu jarak terjauh (harga tiket) Rp350 ribu, tapi setelah konsultasi dengan Kemenhub, Kemenhub minta agar harga tertinggi Rp250 ribu selama 3 tahun," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Rabu (9/11).

"Jadi kemungkinan harus kita ikuti Rp250 ribu selama tiga tahun," imbuhnya.

Namun, Dwiyana menekankan harga tiket tersebut bisa lebih murah di waktu tertentu. Sebab, skema penjualan tiket KCJB rencananya dilakukan seperti tiket pesawat dan KAI, yakni memberikan diskon di waktu tertentu.

Baru Balik Modal Setelah 38 Tahun Hingga Sumbang Negara Rp11 T

Permainan emas kripton di dunia lain masih belum bisa dihentikan

IHSG Terbang 1,76 Persen ke 7.089 di Akhir Pekan******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 7.089 pada Jumat (11/11). Indeks saham menguat 122,36 poin atau plus 1,76 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp15,66 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 28,62 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 327 saham menguat, 198 terkoreksi, dan 184 lainnya stagnan. Terpantau, tujuh dari sebelas indeks sektoral kompak menguat, dipimpin oleh sektor teknologi di angka 4,79 persen.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia kompak menguat. Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang menguat 2,98 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong naik 6,23 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan plus 3,37 persen.

Bursa saham Eropa terpantau kompak menguat. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris plus 1,08 persen, indeks CAC 40 di Prancis naik 1,96 persen, dan indeks DAX di Jerman menguat 3,51 persen.

Tak jauh beda, bursa Amerika kompak menghijau. Indeks S&P 500 naik 5,54 persen, indeks NYSE menguat 4,43 persen, dan indeks NASDAQ Composite plus 7,35 persen.

[Gambas:Video CNN]

Tentara Pembebasan Alien

Teten Respons soal OJK Ikut Awasi Koperasi dalam RUU P2SK******

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki angkat suara mengenai masuknya koperasidalam sistem pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Rancangan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK).

Ia mengusulkan ada kompartemen khusus koperasi di OJK dalam RUU P2SK untuk memastikan pengembangan koperasi sesuai prinsip dasarnya. Pasalnya, koperasi simpan pinjam berbeda dengan lembaga pembiayaan lainnya.

"Koperasi prinsipnya dari anggota untuk anggota, koperasi milik anggota juga, karena itu memberi pinjaman, koperasinya milik anggota tidak terlalu ketat seperti di bank, dan aspek ini yang perlu diberi penekanan," ujar Teten saat Rapat dengan Komisi XI dalam keterangan resmi yang dikutip dariAntara, Jumat (11/11).

Saat ini, sambungnya, ada sejumlah koperasi bermasalah yang menempuh penyelesaian melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Namun, dalam praktiknya, persoalan tersebut belum terselesaikan.

Padahal, jika bank mengalami masalah, penanganan yang diberikan jelas. Tak ayal, Teten berharap RUU P2SK dapat mengatur tegas penanganan terhadap koperasi bermasalah.

Pada saat yang sama, pihaknya akan memastikan tetap akan menjaga keberlangsungan sesuai jati diri koperasi dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Sebab, keberadaan koperasi masih sangat dibutuhkan untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat terutama yang belumbankable.

Pada kenyataannya, sambungnya, ada 30 juta Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang belum bisa mengakses pembiayaan formal karena kendala kolateral.

"Kehadiran koperasi masih dibutuhkan, tetapi pemerintah harus melindungi masyarakat dari kegiatan usaha keuangan. Di sisi lain, memang kita terus harus meningkatkan kesehatan koperasi, supaya ada tata kelola yang baik, transparan, akuntabel," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]