situs terbaik hari ini

Perangkap lembut untuk menangkap istri manis

Ada Kuasa Tiga Menteri Terlibat dalam Izin Pengolahan Pasir Laut******

Presiden Joko Widodo kembali membuka keran pengolahan hingga ekspor sedimentasi pasir lautyang sempat dilarang pada era Presiden Megawati.

Kendati, dalam prosesnya, pengusaha yang ingin mengolah dan mengekspor sedimentasi pasir laut harus mendapatkan izin dari tiga menteri, yaitu menteri kelautan dan perikanan, menteri ESDM dan menteri perdagangan.

Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam hal perencanaan, Pasal 5 ayat 5 menyatakan dokumen perencanaan dan tim kajian akan ditetapkan oleh menteri. Adapun yang dimaksud dengan menteri dalam aturan ini adalah menteri di bidang kelautan dan perikanan (pasal 1 ayat 9).

Sementara itu terkait pertambahan sedimentasi pasir laut, Pasal 10 ayat 4 menyebutkan izin usaha pertambangan untuk penjualan dijamin penerbitannya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batu bara atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah melalui kajian oleh tim kajian dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun soal izin ekspor pasir laut dijelaskan dalam Pasal 15 Ayat 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Pasal ini menjabarkan apa yang sudah disinggung soal ekspor pasir laut di Pasal 9 ayat 2.

Lihat Juga : Dilarang di Era Megawati, Kini Jokowi Izinkan Ekspor Pasir Laut

"Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk ekspor sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf d wajib mendapatkan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang ekspor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan," tulis beleid tersebut, dikutip Senin (29/5).

Lalu, pada Pasal 15 Ayat 5 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut soal ekspor pasir laut bakal diatur dalam bentuk peraturan menteri. Dengan kata lain, akan ada peraturan menteri perdagangan (permendag) untuk memuluskan izin ekspor tersebut.

Pada Pasal 9 Ayat 2 Huruf d dijelaskan bahwa ekspor pasir laut diperbolehkan dengan syarat. Jokowi menegaskan ekspor pasir laut diperkenankan sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya, Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dan memasukkan ketentuan baru baru soal pengelolaan dan pemanfaatan pasir laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh pelaku usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[Gambas:Video CNN]

Satu pukulan bagi kaisar

BPKP Siap Bantu Erick Thohir Cari Biang Kerok BUMN Bermasalah******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) siap membantu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk mencari biang kerok perusahaan pelat merah bermasalah.

Juru Bicara BPKP Azwad Zamroodin Hakim menyebut pihaknya siap melakukan audit terhadap BUMN jika diminta Erick Thohir. Namun, ia enggan blak-blakan soal berapa perusahaan pelat merah bermasalah yang menjadi incaran.

"Ya Insyaallah akan ke sana (audit BUMN bermasalah), kalau dimintakan. Sepengetahuan saya belum. Secara resmi, formil belum. Kalau dimintakan saya kira BPKP akan turun," tegasnya di The Sultan Hotel Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (24/5).

Menteri BUMN Erick Thohir memang getol menyuarakan bersih-bersih di kementeriannya. Ia mengatakan aksi bersih-bersih juga dilakukan dengan merampingkan jumlah perusahaan pelat merah dari 108 BUMN menjadi 41 BUMN.

Ia pernah mengumumkan hasil laporan yang dia terima terkait dana pensiun BUMN, di mana sebesar 65 persen bermasalah. Erick menegaskan hanya 35 persen perusahaan BUMN yang mampu mengelola dana pensiunnya dengan baik.

Menurutnya, salah satu modus korupsi yang sering dilakukan lembaga pengelola dana pensiun perusahaan pelat merah adalah sengaja menghilangkan aset. Erick mengungkapkan dari sekian lembaga dana pensiun yang melakukan korupsi, dua di antaranya Asabri dan Jiwasraya.

"Track record-nya sudah ada. Ada aset yang hilang, investasi yang dimainkan atau dana yang dikorupsi," ujar Erick di depan 41 direksi lembaga dana pensiun di lingkungan BUMN dalam acara 'Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Sistem, Rabu (11/1).

"Sekarang saya bekerja sama dengan BPKP untuk menyusun blacklist, siapa saja direksi yang korup akan masuk daftar ini. Dan yang bisa mencabut dari blacklist hanya Presiden Republik Indonesia. Kita baru selesai dengan Asabri dan Jiwasraya," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Era Pentium

Akademisi Nilai RUU Kesehatan Berpotensi Rugikan BPJS******

Rancangan Undang Undang (RUU) Kesehatan dinilai banyak mengubah pasal pada Undang-Undang (UU) Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU BPJS. Sehingga, RUU Kesehatan disebut akan mengintervensi BPJS dan menyebabkan penyimpangan berbagai kebijakan.

Ketua II Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan (P3HKI) Ahmad Anshori memberi contoh draf RUU Kesehatan pasal 425 yang menyatakan bahwa BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.

Menurut Anshori, ada potensi penyelewengan dari pasal tersebut. Saat ini, BPJS Kesehatan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan.

"Artinya, kemudahan intervensi yang dilakukan kementerian dulu terhadap BPJS, itu mengakibatkan kebijakan yang salah, penyimpangan-penyimpangan terjadi yang terkemas dalam regulasi, dan itu akan kembali terulang terjadi jika RUU Kesehatan ini disahkan," ungkap Anshori.

Dia menyebut, penentuan sikap buruh sebaiknya bukan disebabkan BPJS sebagai lembaga, tetapi karena masyarakat yang direpresentasikan oleh fungsi jaminan sosial yang dikelola dan dilaksanakan oleh BPJS berpotensi kacau.

Selanjutnya, Anshori menyinggung draf RUU Kesehatan pasal 23 ayat 2 yang menyebut bahwa BPJS wajib menerima kerja sama yang diajukan fasilitas kesehatan yang telah memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Tidak ada UU yang seperti ini, UU mana yang menyatakan anda wajib menerima swasta," ujar Anshori.

Anshori menilai, RUU Kesehatan memiliki tujuan lain. Sebelumnya, BPJS berdasarkan UU SJSN dan UU BPJS, memiliki posisi strategic purchaser, di mana atas nama seluruh peserta BPJS akan bernegosiasi dengan fasilitas kesehatan.

Untuk itu, Anshori mendorong serikat pekerja agar bergerak, sehingga RUU Kesehatan menjadi lebih baik.

"Namun hal tersebut sebentar lagi akan dirampok dengan RUU Kesehatan ini. BPJS hanya akan tahunya bayar-bayar saja, bahkan ketika misalnya ada rumah sakit yang fraud, maka BPJS tidak bebas untuk bertindak," paparnya.

Tentang mimpi musim panas

Alasan Saudi Airlines Layani Penerbangan Haji via Bandara Kertajati******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membeberkan alasan Saudi Airlinesmelayani penerbangan haji di Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat.

Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Kemenhub Mauludin mengungkapkan Saudi Airlines melayani penerbangan haji melalui Bandara Kertajati lantaran sudah melakukan evaluasi persiapan dua kali untuk memastikan fasilitas memenuhi standar.

"Mereka (Saudi Airlines) ikut melakukan evaluasi dua kali. Mereka datang ke sana (Bandara Kertajati) untuk memastikan fasilitas bandara sudah memenuhi standar internasional yang bisa mereka terima, termasuk dari asramanya kemudian letak barang-barang kargonya," ujar Mauludin di Kemenhub, Jumat (26/5).

"Dengan segala usaha, kita merapikan bandara dan asrama akhirnya mereka (Saudi Airlines) dapat menerima.

Rencananya, Bandara Kertajati akan melayani penerbangan haji perdana pada Minggu, 28 Mei 2023 mendatang.

Berbeda dengan embarkasi lain, Bandara Kertajati akan melayani Custom, Imigration, Quarantine(CIQ) calon jemaah haji.

"Karena asrama haji di Indraamyu belum 100 persen selesai jadi hanya bisa dilakukan untuk kesehatan, menginap, tapi proses CIQ dilakukan di bandara," ujarnya.

Berikut jadwal kloter penerbangan haji dari Bandara Kertajati seperti dikutip dari Detik:

-Kloter 1
Masuk Asrama 27 Mei 20.00
Ke Bandara 28 Mei 15.05
Take Off 28 Mei 21.05
Asal Jamaah Kabupaten Majalengka

- Kloter 2
Masuk Asrama 29 Mei 08.00
Ke Bandara 29 Mei 19.04
Take Off 29 Mei 01.40
Asal Jamaah Kabupaten Indramayu

- Kloter 3
Masuk Asrama 30 Mei 08.00
Ke Bandara 30 Mei 23.15
Take Off 31 Mei 5.15
Asal Jamaah Kabupaten Kuningan

- Kloter 4
Masuk Asrama 31 Mei 13.00
Ke Bandara 01 Juni 6.50
Take Off 1 Juni 12.50
Asal Jamaah Kabupaten Cirebon

- Kloter 5
Masuk Asrama 1 juni 16.00
Ke Bandara 2 Juni 10.35
Take Off 2 Juni 16.35
Asal Jamaah Kabupaten Sumedang

- Kloter 6
Masuk Asrama 20.00
Ke Bandara 3 Juni 14.10
Take Off 3 Juni 20.10
Asal Jamaah Kabupaten Subang

- Kloter 7
Masuk Asrama 3 juni 20.00
Ke Bandara 4 Juni 17.45
Take Off 4 Juni 23.45
Asal Jamaah Kabupaten Cirebon

- Kloter 8
Masuk Asrama 5 Juni 08.00
Ke Bandara 5 Juni 21.20
Take Off 6 Juni 03.20
Asal Jamaah Kabupaten Indramayu

- Kloter 9
Masuk Asrama 6 juni 08.00
Ke Bandara 7 Juni 04.35
Take Off 7 Juni 06.55
Asal Jamaah Kabupaten Cirebon - Kota Cirebon

- Kloter 10
Masuk Asrama 7 juni 10.00
Ke Bandara 8 Juni 04.35
Take Off 8 Juni 10.35
Asal Jamaah Kabupaten Majalengka

- Kloter 11
Masuk Asrama 7 Juni 20.00
Ke Bandara 8 Juni 17.20
Take Off 8 Juni 23.20
Asal Jamaah Kabupaten Kuningan

- Kloter 12
Masuk Asrama 8 Juni 19.00
Ke Bandara 9 Juni 10.20
Take Off 9 Juni 18.20
Asal Jamaah Kabupaten Subang

- Kloter 13
Masuk Asrama 9 Juni 08:00
Ke Bandara 9 Juni 21.20
Take Off 10 Juni 03:20
Asal Jamaah Kabupaten Cirebon

- Klotwr 14 0
Masuk Asrama 9 Juni 20:00
Ke Bandara 10 Juni 16:25
Take Off 10 Jun 22:25
Asal Jamaah Kabupaten Sumedang

- Kloter 15
Masuk Asrama 11 Jun 08:00
Ke Bandara 11 Juni 20:25
Take Off 12 Juni 02:40
Asal Jamaah Kabupaten Indramayu

- Kloter 16
Masuk Asrama 12 Juni 08:00
Ke Bandara 13 Juni 02:25
Take Off 13 Juni 07:25
Asal Jamaah Kabupaten Cirebon

- Kloter 17
Masuk Asrama 13 Juni 16:00
Ke Bandara 14 Juni 10:05
Take Off 14 Juni 16:05
Asal Jamaah Kabupaten Majalengka

- Kloter 18

Masuk Asrama 14 Jun 19:00
Ke Bandara 15 Juni 13:50
Take Off 15 Juni 19:50
Asal Jamaah Kabupaten Subang

- Kloter 19
Masuk Asrama 15 Juni 20:00
Ke Bandara 16 Juni 17:25
Take Off 16 Juni 23:25
Asal Jamaah Kabupaten Cirebon

- Kloter 20
Masuk Asrama 17 Juni 08:00
Ke Bandara 17 Juni 23:00
Take Off 18 Juni 05:00
Asal Jamaah Kabupaten Indramayu

- Kloter 21
Masuk Asrama 18 Juni 12:00
Ke Bandara 19 Juni 06:30
Take Off 19 Juni 12:30
Asal Jamaah Kabupaten Cirebon

- Kloter 22
Masuk Asrama 19 Juni 17:00
Ke Bandara 20 Juni 11:00
Take Off 20 Juni 17:00
Asal Jamaah Kabupaten Indramayu

- Kloter 23
Masuk Asrama 20 Juni 20:00
Ke Bandara 21 Juni 14:35
Take Off 21 Juni 20:35
Asal Jamaah Kabupaten Cirebon

- Kloter 24
Masuk Asrama 21 Juni 20:00
Ke Bandara 22 Juni 17:00
Take Off 22 Juni 23:00
Asal Jamaah Kabupaten Cirebon - Kabupaten Indramayu - Kabupaten Subang

[Gambas:Video CNN]

Sistem negara adidaya dua dimensi

Meta, Induk Facebook Lanjutkan PHK Putaran Akhir******

Meta, induk usaha Facebook, kembali mengumumkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemangkasan ini merupakan putaran terakhir dari target PHK terhadap 10 ribu karyawan, yang diumumkan perusahaan pada Maret lalu.

Melansir CNN Business, Rabu (24/5), karyawan Meta di bagian operasi, manajemen proyek, pemasaran, kebijakan, komunikasi, dan analisis risiko mengumumkan di LinkedIn bahwa mereka telah diberhentikan.

CEO Meta Mark Zuckerberg sebelumnya mengatakan perusahaan akan memangkas 10 ribu karyawan tahun ini di mana kelompok bisnis akan menjadi putaran besar ketiga dan terakhir dari PHK tersebut. Zuckerberg menyebut PHK dengan skala kecil bisa saja terjadi hingga akhir 2023.

Pengurangan 10 ribu pekerja menandai gelombang PHK signifikan kedua di Meta dalam beberapa bulan terakhir. Perusahaan mengatakan pada November lalu mereka memangkas 11 ribu atau 13 persen tenaga kerjanya.

Pada September 2022, Meta melaporkan jumlah karyawan sebanyak 87.314 orang. Dengan PHK 11 ribu karyawan pada November ditambah dengan 10 ribu karyawan yang diumumkan pada Maret, jumlah karyawan Meta akan turun menjadi sekitar 66 ribu orang, dengan asumsi tidak ada perekrutan tambahan.

[Gambas:Video CNN]

Undian Berhadiah Amplop Merah Tiga Alam

Luhut Bantah Keruk dan Ekspor Pasir Laut Merusak Lingkungan******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan membantah kebijakan anyar Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pengerukan dan izin ekspor pasir lautbakal merusak lingkungan.

"Gak dong (tidak merusak lingkungan). Semua sekarang karena ada GPS (global positioning system) segala macam kita pastikan tidak (merusak lingkungan) pekerjaannya," katanya di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, Selasa (30/5).

"Sekarang kalau harus diekspor, pasti jauh manfaatnya untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah," sambung Luhut.

"Jadi untuk kesehatan laut juga. Sekarang proyek yang satu besar ini Rempang (Batam). Rempang itu yang mau direklamasi supaya bisa digunakan untuk industri besar, solar panel. Gede sekali solar panel itu," tandasnya.

Izin ekspor pasir laut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Beleid tersebut resmi diundangkan pada 15 Mei 2023.

Restu Jokowi ini berlawanan dengan pelarangan 20 tahun lamanya. Sebelum terbit beleid ini, pasir laut dilarang diekspor sejak masa pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor itu akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

Sebelumnya, Greenpeace Indonesia menyebut pemerintah melakukan greenwashing lewat Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

"Ini adalah greenwashing ala pemerintah," kata Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia Afdillah dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/5).

Lihat Juga : 130 Pengusaha Singapura Kunjungi IKN Cari Peluang Bisnis Hari Ini

"Pemerintah kembali bermain dengan narasi yang seakan mengedepankan semangat pemulihan lingkungan dan keberlanjutan, tetapi nyatanya malah menggelar karpet merah untuk kepentingan bisnis dan oligarki," imbuhnya.

Dia menjelaskan pemerintah Indonesia di era Megawati Soekarnoputri telah melarang ekspor pasir laut. Pada Februari 2003 juga terbit sebuah Surat Keputusan Bersama Menteri Industri dan Perdagangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Lingkungan Hidup yang mengatur tentang hal itu.

Dia mengingatkan SKB tersebut dibuat untuk mencegah kerusakan lingkungan berupa tenggelamnya pulau-pulau kecil di wilayah Kepulauan Riau akibat penambangan pasir laut. Meski SKB itu telah diterbitkan, aktivitas penambangan pasir laut masih terus terjadi di Indonesia, salah satunya di Sulawesi Selatan.

Demi proyek strategis nasional, kata Afdillah, berbagai kerusakan alam dan kerugian sosial-ekonomi terjadi di Pulau Kodingareng, Makassar.

Temuan tersebut terungkap dalam laporan berjudul Panraki Pa'boya-Boyangang: Oligarki Proyek Strategis Nasional dan Kerusakan Laut Spermonde tahun 2020.

Laporan tersebut disusun oleh Greenpeace Indonesia bersama dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil lain yang tergabung dalam Koalisi Save Spermonde.

Afdillah berpendapat PP 26/2023 itu menambah catatan buruk pemerintah dalam penanganan sektor kelautan. Dengan dikeluarkannya beleid itu, dia juga memandang pemerintah tidak mampu mengelola sumber daya laut dengan cerdas.

"Sehingga kerap mengambil jalan pintas untuk meningkatkan pendapatan negara melalui cara-cara ekstraktif seperti ini. Lebih parah lagi, kebijakan semacam ini bisa jadi diambil tanpa kajian yang matang serta mengabaikan aspek ekologis dan hak asasi manusia," ucap Afdillah.

[Gambas:Video CNN]