pinjaman jd id 350Jutaan kata 519333Orang-orang telah membaca serialisasi
《slot co9》
United Tractors Caplok Saham Perusahaan Tambang Nikel Rp4,27 T******
Entitas Grup Astra, PT United Tractors Tbk (UNTR) mengakuisisi saham perusahaan tambang nikel PT Stargate Pasific Resources (SPR) dan perusahaan pengolahan (smelter) nikel PT Stargate Mineral Asia (SMA) dengan total transaksi Rp4,27 triliun.
Saham SMA diambil alih oleh anak usaha UNTR, PT Danusa Tambang Nusantara (DTN) pada Sabtu (3/12). Perjanjian jual beli saham bersyarat ini ditandatangani bersama PT Anugerah Surya Pasific Resources (ASPR) dan PT Anugerah Surya Investama (ASI).
Sekretaris Perusahaan United Tractors Sara Loebis mengungkapkan alasan pengambilalihan saham ini untuk diversifikasi kegiatan usaha.
Rencananya, pembelian setara 89 persen dari total seluruh saham yang ditempatkan dan disetor ke dalam SMA akan menjadi milik ASPR. Sementara, 1 persen dari total seluruh saham yang ditempatkan ke SMA menjadi milik SPR.
Usai penandatanganan perjanjian jual beli saham bersyarat itu, seluruh pihak akan memenuhi persyaratan pendahuluan atau condition precedents pada empat bulan pertama.
Menurut Sara, transaksi ini tidak akan berdampak secara material terhadap kegiatan operasional, hukum, dan kondisi keuangan perseroan.
[Gambas:Video CNN]
Hey Indonesia, Jangan Mau Dikadalin Konsesi Kereta Cepat Jadi 80 Tahun******
PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) meminta masa konsesi atau hak operasi Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) diperpanjang dari 50 tahun menjadi 80 tahun.
Pengajuan itu ditetapkan lewat Surat Dirut PT KCIC Nomor 0165/HFI/HU/KCIC08.2022 per 15 Agustus 2022. Di dalam surat tersebut, PT KCIC meminta kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar dilakukan penyesuaian terhadap masa konsesi KCJB.
"Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan berubahnya kelayakan bisnis proyek, sehingga diperlukan penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun," ungkap Plt Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal dalam rapat dengan Komisi V DPR, Kamis (8/12).
Di dalam Perjanjian tersebut, nilai investasi yang akan dibiayai oleh KCIC sebesar US,9 miliar dengan masa konsesi 50 tahun sejak tanggal operasi prasarana/sarana. Nah, serah terima akan diberikan di akhir masa konsesi.
Ia menjabarkan tiga urgensi yang mengharuskan penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun. Pertama, meningkatkan indikator kelayakan proyek KCJB dalam rangka memenuhi pendanaan pembengkakan biaya atau cost overrun, sehingga proyek dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
Berdasarkan hasil kajian terbaru Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komite KCJB per 15 September 2022, pembengkakan biaya (cost overrun) naik menjadi US,449 miliar atau Rp21,74 triliun.
Lihat Juga :Kemenhub Belum Mau Korbankan KA Argo Parahyangan Demi Kereta Cepat |
Padahal, berdasarkan perhitungan dan review BPKP pada 9 Maret 2022 pembengkakan biaya hanya sebesar US,17 miliar atau Rp17,64 triliun.
Kedua, menjaga kesinambungan proyek, sehingga dapat memaksimalkan dampak positif penyelenggaraan kereta cepat di berbagai aspek yang dapat menguntungkan pemangku kepentingan dan masyarakat.
"Ketiga, untuk mewujudkan keberhasilan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, sehingga dapat mempererat hubungan bilateral antar kedua negara," imbuh Risal.
Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan perpanjangan konsesi menjadi salah satu opsi yang harus diambil, mengingat situasi dan kondisi di lapangan sudah berubah. Ia menilai indikator-indikator investasi di proyek mengalami banyak perubahan, yang paling kritis ialah terkait demand forecast atau proyeksi permintaan.
Lihat Juga :ANALISISLayakkah KA Argo Parahyangan 'Ditumbalkan' Demi Kereta Cepat? |
"Salah satunya, ya ternyata memang, berdasarkan diskusi kami dengan beberapa konsultan, kami harus meminta perpanjangan konsesi," jelasnya.
Selain itu, Dwiyana juga menyinggung soal revenue yang diharapkan dari proyek kereta cepat. Sebelumnya, penyumbang revenue berpaku pada Kawasan Berorientasi Transit (TOD). Namun, rencana itu ditunda dan anggaran yang ada difokuskan untuk penyelesaian konstruksi.
Merespons tantangan tersebut dan fakta pembengkakan biaya, Dwiyana mengatakan KCIC perlu melakukan simulasi lanjutan untuk membuat visibilitas proyek kereta cepat bisa naik kembali.
Tapi, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang menegaskan pemerintah tidak perlu menuruti permintaan PT KCIC. Apalagi, dalam Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) pun disebutkan maksimal 50 tahun.
Lihat Juga :Alasan KCIC Ingin Perpanjang Konsesi Kereta Cepat Jadi 80 Tahun |
Alasan pembengkakan biaya, kata Deddy, tidak bisa diterima begitu saja. Kalau memang itu alasannya, Deddy mempertanyakan mengapa sejak awal PT KCIC mau-mau saja mengambil proyek ini dengan aturan yang sudah ada tadi.
"Semisal KCIC merasa 50 tahun kurang, lah dulu kok mau, ngitungnya gimana? Sekarang sudah dimenangkan, ternyata mereka minta ini,itu. Ini juga kan harus dibentengi, jangan sampai kita diatur oleh investor, kita punya prinsip, kita punya regulasi," katanya kepada CNNIndonesia.com.
Lebih lanjut ia menuturkan apabila PT KCIC tetap ngotot meminta penambahan konsesi menjadi 80 tahun, pemerintah tidak boleh kalah tegas. Kalau PT KCIC bersikeras, maka lebih baik pemerintah melelang kembali proyek kereta cepat kepada investor lain.
Pemerintah juga bisa menawarkan benefit berbeda kepada calon investor lain. Contoh, memberi kemudahan untuk mengembangkan proyek serupa di wilayah lain. Sepanjang sang investor mau membeli proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Lihat Juga :KAI Respons KA Argo Parahyangan Ditutup Usai Kereta Cepat Beroperasi |
Deddy menduga motif PT KCIC untuk menambah masa konsesi supaya mereka bisa mendapat keuntungan lebih. Menurut Deddy, PT KCIC kemungkinan menghitung mendapatkan keuntungan setelah 80 tahun menjalankan proyek.
Namun, tetap saja, perpanjangan masa konsesi tidak bisa dibenarkan. Oleh karena itu, pemerintah harus mengkaji lagi dan memastikan kebenaran hitung-hitungannya.
Untuk melakukan hitung-hitungan secara cermat, pemerintah sebaiknya membentuk tim independen khusus. Sehingga, bisa melihat permasalahan secara objektif.
"Jangan sampai kita 'dikadalin' dengan alasan pembengkakan biaya atau apa, capek lah kita," imbuh Deddy.
Label:shopee pinjam、sukses303、mentari138
Terkait:pola gacor wild bandito、pinjam uang di bank jago、prediksi togel all pasaran、situstoto、hp tanpa dp di akulaku、blangkon69、goncengqq、raja slot terpercaya、123 maniak slot、misteruntung88
bab terbaru:hoki 505 slot(2024-07-03)
Perbarui waktu:2024-07-03
Forbes merilis daftar orang terkaya Indonesia 2022. Dalam daftar itu, Hartono bersaudara masih menduduki peringkat wahid pada daftar orang terkayadi Indonesia.
Mengutip Forbes, Kamis (8/12), total kekayaan Budi dan Michael Hartonoini tercatat tembus US,7 miliar atau Rp744,12 triliun (asumsi kurs Rp15.600 per dolar AS).
Harta dua kakak-adik ini meningkat salah satunya karena IPO induk Blibli, Global Digital Niaga, yang meraup Rp8 triliun pada November lalu.
Total kekayaan Budi dan Michael Hartono ini tercatat tembus US,7 miliar atau Rp744,12 triliun (asumsi kurs Rp15.600 per dolar AS)
Total kekayaan Low Tuck Kwong mencapai US,1 miliar (Rp188,76 triliun). Kekayaan pemilik Bayan Resource ini naik hampir lima kali lipat dari tahun lalu berkat lonjakan harga batu bara di tengah krisis.
Mereka menempati posisi ke-3 dengan total kekayaan US,8 miliar (Rp168,48 triliun). Posisi klan Grup Sinar Mas ini turun 1 peringkat dari sebelumnya.
Lihat Juga :Siapa PNS dengan Gaji Tertinggi di Indonesia? |
Tercatat, kekayaan Sri sebesar US,7 miliar (Rp120,12 triliun)
Total kekayaan Anthoni mencapai US,5 miliar (Rp117 triliun).
Bos Transmedia ini menduduki peringkat ke-6 orang terkaya di Indonesia dengan total kekayaan sebesar US,2 miliar (Rp81,12 triliun).
Lihat Juga :BUMN Ramai-ramai Jual Saham Tahun Depan |
Total kekayaan Prajogo sebesar US,1 miliar (Rp80,7 triliun).
Duduk di peringkat delapan dengan total kekayaan US,8 miliar atau Rp74,88 triliun.
Total harta Tahir tercatat sebesar US,2 miliar atau Rp65,52 triliun.
Djoko mengantongi kekayaan sebesar US,1 miliar atau Rp63,96 triliun.
[Gambas:Video CNN]
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk tidak membebankan biaya penempatan kepada Pekerja MigranIndonesia (PMI) alias TKI.
Menurutnya, pembebasan biaya penempatan bagi para TKI ini tertuang dalam pasal 30 ayat 1 UU Nomor 18/2017. Sehingga pemerintah dalam hal ini Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) harusnya mengikuti aturan tersebut.
"Soal biaya penempatan bukan berarti walaupun ada peraturan badan yang boleh, misalnya mengatur biaya penempatan berapa, bukan berarti setelah dibuat cost structurenya dibebankan ke PMI itu salah," ujarnya dalam ruang rapat Komisi XI DPR RI, Rabu (7/12).
Menanggapi itu, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan struktur biaya yang dibebankan ke para TKI ini sudah sejak lama, sebelum ia menjabat.
Saat ini, ia hanya meneruskan aturan yang ada sejalan dengan peraturan menteri ketenagakerjaan (permenaker) yang berlaku.
"Kami hanya badan penempatan yang mengacu pada permenaker melalui ditjen binapenta (Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja)," jelasnya.
Meski demikian, ia mengatakan sangat setuju dengan usulan Saleh mengenai pembebasan biaya tersebut. Terlebih, hal ini untuk menghindari para TKI berutang sebelum berangkat bekerja ke negara orang.
Karenanya, Benny menuturkan akan melakukan pembahasan dengan kementerian ketenagakerjaan dan kementerian terkait lainnya mengenai usulan pembebasan biaya ini. Mungkin salah satunya dengan melakukan kerjasama dengan negara tujuan TKI.
"Tapi mungkin penting agar kita dorong juga. Nanti kita bersama kemenaker akan coba ajukan MoU dengan negara tersebut agar negara tersebut mau membebaskan biaya. Saya setuju 100 persen dengan usulan itu," pungkasnya.
Sebagai informasi, dalam pasal 30 ayat 1 UU 18/2017 memang disebutkan PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan. Namun, dalam ayat 2 dilanjutkan lagi bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan peraturan kepala badan.
[Gambas:Video CNN]
Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya meminta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno segera mengklarifikasi penerapan pasal larangan berhubungan seks di luar nikah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru saja disahkan.
Ia mengatakan kebijakan tersebut akan berdampak pada kunjungan wisatawan di Bali jika tidak segera disosialisasikan atau diklarifikasi. Menurutnya, pasal tersebut rentan terjadi multitafsir bagi para turis.
"Iya kalau misalnya dibiarkan (jadi) bola liar seperti ini, akan berdampak," kata dia saat dihubungi, Kamis (8/12).
"Sampai saat ini kunjungan masih bagus tapi berikutnya secara fisiologi akan berdampak. Maka itu perlu secepatnya ada official statement dari pemerintah. Khususnya kita mengharapkan Menteri Pariwisata mengklarifikasi ini, sehingga tidak bias," imbuhnya.
Ia mengatakan sesungguhnya KUHP sudah ada dari dulu soal pasal perizinahan dan sekarang dipertegas dengan disahkannya. Namun, yang berhak melaporkan kalau ada perzinahan adalah suami atau istri kalau memang sudah menikah tapi kalau belum menikah adalah si orang tuanya.
Ia juga menyatakan, bahwa pihak hotel di Bali juga tidak akan pernah menanyakan kepada wisatawan asing apakah dia sudah menikah ketika mereka mau sewa kamar atau menanyakan surat nikah.
"Jadi tidak ada hubungannya dengan wisatawan dari manapun dia datang ke Bali. Silahkan enjoy dan holiday dan pihak hotel kami sendiri tidak akan pernah (menanyakan) are you married atau dia sewa satu kamar atau disuruh menunjukkan surat, tidak ada itu, jadi biasa-biasa saja," ujarnya.
Ia juga kembali meminta agar pemerintah mensosialisasikan soal KUHP tersebut secara baik dan benar dan pada fungsinya.
"Inikan baru disahkan dan akan (diterapkan) tiga tahun. Dan sekarang sudah ribut kita, apa hubungannya. Untuk isu KUHP tentu pemerintah harus mengadakan press conference official statement,bahwa KUHP tidak perlu dikhawatirkan dan kemudian industri pun harus membackup situasi dan kondisi," ujarnya.
[Gambas:Video CNN]
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mempolisikan penyalur Pekerja Migran Indonesia (PMI) alias TKIke Inggris gara-gara pungutan liar (pungli).
Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengungkapkan tidak seharusnya Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker melepas TKI ke Inggris sebelum ditetapkan acuan biaya penempatan oleh BP2MI.
Dengan begitu, tidak akan terjadi kejahatan yang dilakukan oleh salah satu agen penyalur TKI, di mana agen penyalur tersebut menetapkan biaya kepada TKI mulai dari Rp60 juta hingga Rp80 juta untuk bisa bekerja di luar negeri.
"Kita sudah rekomendasikan ke menaker untuk cabut izin usaha dan kita juga sudah proses hukum, lapor pidana. Sekarang kasus sudah kita dorong ke Bareskrim Polri. Biarlah Bareskrim Polri bekerja karena kita bukan lembaga penegak hukum," jelasnya saat ditemui usai rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (7/12).
Kendati demikian, Benny belum mengungkapkan nomor laporan polisi atas dugaan 'pungutan liar' itu.
Menurutnya, Inggris memang menjadi salah satu tujuan negara penempatan TKI. Namun, sampai saat ini belum ditetapkan struktur biaya (cost structure) yang harus dibayarkan oleh TKI sebelum diberangkatkan.
Cost structureadalah dana yang dikeluarkan oleh TKI yang meliputi biaya pembuatan paspor, visa, pelatihan, asuransi, pemeriksaan kesehatan, tes psikologi, hingga tiket pesawat.
Meski setiap negara menetapkan besaran berbeda, BP2MI akan menetapkan biaya maksimal yang bisa ditagihkan ke TKI.
"(Ini kebobolan) iyalah. Ini lagi masalah serius, lagi disorot NGO di Inggris," tegas Benny.
Terlepas dari itu, Benny mengatakan BP2MI ingin menambah negara tujuan untuk pengiriman TKI. Saat ini, BP2MI hanya bisa mengirim TKI ke tiga negara saja yakni Jepang, Korea Selatan dan Jerman.
[Gambas:Video CNN]
Sejumlah pembeli Apartemen Meikarta di Cibatu, Cikarang, Kabupaten Bekasitak kunjung mendapatkan unit yang dijanjikan 2020 lalu.
Ketua Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Aep Mulyana meminta agar DPR mempertemukan pihaknya dengan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) sebagai pemilik proyek.
Permintaan mediasi itu direncanakan berlangsung 14 Desember mendatang.
Menurut Aep, banyak pembeli menemukan unit mereka masih berbentuk kubangan kolam. Padahal, seharusnya proses hand overatau penyerahan unit di distrik 1, 2, dan 3 dilakukan pada 2019-2020 lalu.
Salah satu anggota Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Rosliani bercerita tak ada tanda-tanda dari pihak manajemen Meikarta untuk melakukan serah terima unit.
Bahkan ketika didatangi belum lama ini, menurutnya, bangunan juga masih belum terbangun.
"Di Tower aku masih kubangan saja, saya ke sana Januari (2022)," kata Rosliani.
Ia mengaku telah membeli satu unit studio di Distrik 2 tower 61007 pada 2017.
"Masalah kita, kita belum ada yang untuk ditinggal dan untuk investasi. Saya beli tahun 2017 seharusnya hand over 2019 tapi ada grace period jadi seperti ditambahkan waktu 6 bulan untuk hand over tapi ternyata bangunan itu masih kayak kolam," kata Rosliani.
"Lalu 2020 ada PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), jadi intinya nggak bisa diganggu gugat," imbuhnya.
[Gambas:Video CNN]
Menurut Aep, jika upaya mediasi ini gagal dilaksanakan, pihaknya akan mengajukan gugatan ke pengadilan.
"Kalau ke DPR turun tangan mereka mungkin akan sedikit takut tapi kalau bersikeras maka nanti kita ajukan ke pengadilan, tapi menunggu dari hasil RDP nanti. Karena jelas uang konsumen itu ada di mereka tapi unitnya di distrik 2 dan 3 nggak ada," kata Aep.
Pengacara Meikarta Dalimartha Jerry yang dimintai tanggapan atas masalah itu belum bisa memberikan klarifikasi atas masalah itu.
Lihat Juga :Canda Sri Mulyani soal Rambut Putih Basuki dan Undangan di Hotel |
General Manager Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai BaliHandy Heryudhitiawan angkat suara soal kabar ribuan turis dari Australia batal ke Bali karena pasal zina KUHP yang viral. Ia menegaskan bahwa kabar tersebut hoaks semata.
Handy menuturkan informasi tersebut tidak benar. Bahkan, ia menuding informasi itu bisa saja dijadikan sebagai kampanye hitam (black campaign) untuk pariwisata Indonesia.
"Itu hoaks. Sepertinya, itu black campaign buat Indonesia. Kita lihat Bali kan atraktif banget ini pertumbuhannya. Australia juga menjadi nomor satu wisatawan di Bali," katanya saat dihubungi, Kamis (8/12) malam.
Adapun, total penumpang di Bandara Bali, baik kedatangan maupun keberangkatan, mencapai 22 ribu hingga 23 ribu per hari.
"Jadi, masih normal ya. Ini yang Australia, datanya pada Oktober itu ada 100.225 penumpang yang datang dan pergi," ungkapnya.
"November kemarin itu karena ada G20, jadi ada penyesuaian penerbangan hanya 90 ribuan. Tapi, Australia masih menjadi penyumbang kedatangan penumpang luar negeri tertinggi ke Bali," tandas Handy.
[Gambas:Video CNN]
《slot co9》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,situs 138 loginHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《slot co9》bab terbaru。