petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

ayo gacor

mpodewa88 187Jutaan kata 37688Orang-orang telah membaca serialisasi

《ayo gacor》

Panglima mutasi 61 perwira, di antaranya Kadispenau, Danpuspenerbad******

Panglima mutasi 61 perwira, di antaranya Kadispenau, Danpuspenerbad
Arsip Foto - Kepala Pusat Penerangan TNI (Kapuspen TNI) Mayjen TNI Dr. Nugraha Gumilar menyampaikan paparannya saat berkunjung di Wisma Antara, Cikini, Jakarta, Kamis (18/1/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/nz/am.
Jakarta (ANTARA) - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memutasi, memberikan promosi, dan merotasi 61 perwira TNI dari tiga matra, termasuk di antaranya Komandan Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat (Danpuspenerbad) dan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (Kadispenau).

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar saat dihubungi di Jakarta, Selasa, menjelaskan mutasi itu ditujukan untuk 33 perwira tinggi TNI Angkatan Darat, 13 perwira tinggi TNI Angkatan Laut, dan 15 perwira tinggi TNI Angkatan Udara.

Dalam Surat Keputusan (SK) bernomor Kep/168/II/2024, yang diteken oleh Panglima pada 7 Februari 2024, Mayjen TNI A. Jaka Tandang menjabat sebagai Danpuspenerbad menggantikan Mayjen TNI Toto Nugroho.

Jabatan lama Mayjen Jaka sebagai Asisten Intelijen (Asintel) Kepala Staf TNI AD (Kasad) pun diisi oleh Brigjen TNI Drajad Brima Yoga yang mendapatkan promosi dari jabatan sebelumnya sebagai Komandan Pusat Pendidikan Teritorial Pusat Teritorial TNI AD (Danpusdikter Pusterad).

Panglima pun menunjuk Kolonel Inf. Boemi Ario Bimo sebagai pengganti Brigjen Drajad Brima.

Kemudian, Mayjen TNI Gabriel Lema yang sebelumnya menjabat Staf Khusus Kasad saat ini menjadi Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI. Jabatan Kepala Pengadilan Militer Tinggi (Kadilmilti) II Jakarta Mahkamah Agung juga berganti yang sebelumnya diisi oleh Brigjen TNI Faridah Faisal saat ini diemban oleh Laksamana Pertama Tuty Kiptiani.

Tidak hanya di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, jabatan Kadilmilti I Medan juga saat ini diisi oleh Kolonel Laut (H) Hari Aji Sugianto yang mendapatkan promosi dari jabatan sebelumnya sebagai Wakil Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Kolonel Chk Esron Sinambela yang sebelumnya mengemban tugas sebagai Wakadimilti III Surabaya saat ini naik sebagai Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Sementara itu, Kolonel Cpm Irsyad Hamdie Bey Anwar yang sebelumnya menjabat Danpomdam Jaya pun mendapatkan promosi sebagai Kepala Oditurat Militer Tinggi (Kaotmilti) II Jakarta. Brigjen TNI Safrin Rachman yang sebelumnya menjabat sebagai Kaotmilti II Jakarta saat ini menjadi Staf Khusus Kasad. Tidak hanya Safrin yang saat ini mengisi jajaran staf khusus Kasad, ada juga Mayjen TNI Roni Pasaribu yang dirotasi dari jabatan sebelumnya sebagai perwira staf ahli Kasad bidang industri teknologi militer dan siber.

Posisi itu pun saat ini diisi oleh Brigjen TNI Jamallulael. Jabatan dia sebelumnya sebagai Kepala Pusat Pengadaan (Kapusada) TNI sejauh ini pun kosong.

Baca juga: Panglima TNI mutasi 183 pati, termasuk pangdam dan kapuspen

Dari jajaran TNI AL, Panglima TNI memutasi Mayjen TNI (Mar) Oni Junianto dari jabatan sebelumnya sebagai perwira staf ahli saat ini menjadi staf khusus Panglima TNI. Laksamana Muda TNI Rachmad Jayadi yang sebelumnya menjabat Asisten Operasi Panglima saat ini mengisi jabatan Oni sebagai perwira staf ahli Panglima.

Kemudian, Laksamana Pertama TNI Tri Harsono menerima promosi sebagai Asisten Komunikasi Elektronika Kepala Staf TNI AL (Askomlek Kasal). Laksma TNI dr. Agus Guntoro yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala Pusat Kesehatan (Waka Puskes) TNI saat ini menjabat Staf Khusus Kasal.

Posisi Waka Puskes TNI pun saat ini diisi oleh Laksma TNI R. M. Tjahja Nurrobi.

Dari jajaran TNI AU, jabatan Kadispenau saat ini diisi oleh Marsekal Pertama TNI Bambang Juniar Djatmiko. Pejabat lamanya, Marsma TNI R. Agung “Sharky” Sasongkojati menjadi perwira tinggi Mabes TNI AU dalam rangka pensiun.

Jabatan Kepala Dinas Informasi dan Pengolahan Data TNI AU (Kadisinfolahtaau) juga berganti saat ini diisi oleh Marsma TNI Rudy Agus Gemilang. Pejabat lamanya, Marsma TNI Didik Pujo Indarto menjabat Staf Khusus Kepala Staf TNI AU (Kasau).

Dalam SK mutasi kali ini setidaknya ada 12 kolonel pecah bintang, yang artinya mereka bakal menyandang status sebagai perwira tinggi jenderal bintang satu.

Di luar nama-nama yang telah disebutkan di atas, para perwira yang pecah bintang itu antara lain Kolonel Czi Harri Dolli Hutabarat yang saat ini menjabat Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum Pascasarjana Universitas Pertahanan, Kolonel Inf. Heri Abriyadi yang saat ini menjabat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Sains dan Teknologi Pertahanan Unhan, Kolonel Ckm dr. Djanuar Fitriadi sebagai Dircab Puskesad, Kolonel Chb Hartum Sadmaja sebagai Dircab Pushubad, Kolonel Lek CH. Akbar Hutasuhut sebagai Direktur Keamanan Siber dan Sandi BSSN, Kolonel Tek Isdwiyanto sebagai Perwira Tinggi Staf Ahli Kasau Bidang Air Power, dan Kolonel Czi Suwandi sebagai Inspektur Pusziad.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

KPU koordinasi Bawaslu untuk tambah waktu pemungutan suara di Jakut******

KPU koordinasi Bawaslu untuk tambah  waktu pemungutan suara di Jakut
Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terendam banjir di Kelurahan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, Selasa (14/2/2024). ANTARA/Mario Sofia Nasution/aa.
Tadi ada diskresi dari KPU DKI Jakarta agar KPU menyerahkan kepada KPPS dan pengawas TPS untuk bermusyawarah sesuai dengan kearifan lokal di sana
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Utara berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu  terkait dengan penambahan waktu pemungutan suara mengingat adanya pelaksanaan TPS di wilayahnya yang molor akibat banjir.

"Penambahan waktu secara aturan memang tidak diperbolehkan tapi ini situasi berbeda karena adanya banjir," kata anggota KPU Jakarta Utara Ibnu Affan di Jakarta, Rabu.

Menurut dia yang menjadi prinsip saat ini adalah bagaimana melindungi hak pilih mereka yang terdaftar di TPS yang molor jadwal pemilihannya. 

Kondisi TPS banjir dan ambruk sehingga mereka ada yang mulai absensi pada pukul 10.50 WIB sementara jadwal pemungutan hanya diperkenankan hingga pukul 13.00 WIB.

"Tadi ada diskresi dari KPU DKI Jakarta agar KPU menyerahkan kepada KPPS dan pengawas TPS untuk bermusyawarah sesuai dengan kearifan lokal di sana," kata dia.

Ia menegaskan hal pertama yang dilakukan adalah pemungutan secara normatif agar pemilih mengambil daftar hadir sebelum pukul 13.00 WIB dan ditutup sesuai jadwal.

"Selanjutnya kompromi KPPS dengan pengawas di masing-masing TPS saja karena ini ada pemberlakuan khusus karena keterlambatan," kata dia.

Ia menyerahkan sepenuhnya kepada kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dengan pengawas apa akan menambah waktu agar seluruh pemilih dapat menunaikan hak pilih mereka.

Selain itu, lanjutnya KPPS boleh menambah bilik suara agar mengurai antrean orang yang ingin mencoblos surat suara di TPS tersebut.

"Menambah bilik suara diperbolehkan dan kami sudah sampaikan itu kepada mereka semua," kata dia

Sebelumnya Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Jakarta Utara Muhammad Sobirin ada puluhan TPS yang terdampak banjir akibat hujan deras dan angin kencang yang terjadi pada Selasa dinihari.

"Kami masih melakukan pendataan terkait jumlah TPS yang terendam banjir di wilayah Jakarta Utara," kata di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan untuk di wilayah Pegangsaan dua ada 58 TPS yang terendam banjir selain itu ada di Sukapura.

Kemudian di Kebon Bawang, Tanjung Priok, Penjaringan dan lainnya.
Baca juga: KPU Jakarta sebut 18 TPS lakukan pemilihan susulan karena banjir
Baca juga: BPBD DKI jemput pakai perahu karet warga terdampak banjir menuju TPS
Baca juga: Heru minta TPS terdampak banjir di Jakarta pindah ke tempat yang aman
 

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Presiden Jokowi mengaku belum menonton "Dirty Vote"******

Presiden Jokowi mengaku belum menonton "Dirty Vote"
Foto tangkapan layar Zainal Arifin Mochtar (kiri), Bivitri Susanti (tengah), Feri Amsari (kanan), narasumber dalam film "Dirty Vote". (ANTARA/Khaerul)
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengaku belum menonton film dokumenter "Dirty Vote" yang menarasikan dugaan kecurangan pada Pemilihan Umum 2024.

"Belum (nonton)," kata Presiden Jokowi yang ditemui usai menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2024 di TPS 10 Gambir, Jakarta Pusat, Rabu pagi.

Sebelumnya, Jokowi mempersilakan masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran atau kecurangan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Menurut Jokowi, mekanisme pelaporan dan penanganan dugaan pelanggaran pemilu di Indonesia sudah sangat jelas dan harus diikuti seluruh masyarakat.

"Semua kan ada mekanismenya. Di lapangan kalau ada kecurangan bisa dilaporkan ke Bawaslu, kalau masih belum (tuntas) masih bisa (mengajukan) gugatan ke MK (Mahkamah Konstitusi)," kata Jokowi.

Baca juga: Wapres sebut film "Dirty Vote" bagian dari dinamika politik

Film dokumenter "Dirty Vote" dirilis pada 11 Februari 2024 oleh rumah produksi WatchDoc di platform YouTube.

Film tersebut menampilkan tiga pakar hukum tata negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.

Tiga pakar itu secara bergantian dan bersama-sama menjelaskan rentetan peristiwa yang diyakini bagian dari kecurangan pemilu. Dalam beberapa bagian, beberapa pakar juga mengkritik Bawaslu yang dinilai tidak tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran pemilu.

Alhasil menurut mereka, tidak ada efek jera sehingga pelanggaran pemilu cenderung terjadi berulang.

Baca juga: Edy Rahmayadi: Film "Dirty Vote" edukasi rakyat

Dalam siaran tertulisnya, Dandhy Dwi Laksono sebagai sutradara "Dirty Vote" menyebut film itu bentuk edukasi untuk masyarakat yang pada 14 Februari 2024 menggunakan hak pilihnya pada pemilu.

"Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tetapi hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara," kata Dandhy.

Dia menjelaskan film itu digarap dalam waktu sekitar dua minggu, yang mencakup proses riset, produksi, penyuntingan, sampai rilis.

Pembuatannya film tersebut melibatkan 20 lembaga, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, Indonesia Corruption Watch, JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.

Baca juga: Airlangga sebut film dokumenter "Dirty Vote" kampanye hitam

Dalam waktu kurang lebih lima jam setelah siar di YouTube, film itu saat ini telah dilihat 355.831 orang dan dan disukai oleh 51.294 pengguna YouTube. Sementara hingga Selasa pukul 19.00 WIB, film tersebut telah disaksikan sekitar 7,5 juta penonton.

Banyak pihak menilai perilisan film 'Dirty Vote" sebagai kampanye hitam(black campaign) jelang Pemilu 2024. Namun, Bawaslu justru menyarankan masyarakat untuk segera menonton film dokumenter tersebut.

"Kita menyarankan untuk segera ditonton karena ini menjadi autokritik terhadap proses penyelenggaraan pemilu di kita (Indonesia)," kata anggota Bawaslu Lolly Suhenty di kawasan Gambir, Jakarta, Selasa (13/4).

Menurut Lolly, ia menjadikan kritik dari film dokumenter tersebut sebagai bagian refleksi dan evaluasi.

"Tetapi dalam konteks kinerja Bawaslu, maka kami tentu saja siap mempertanggungjawabkan seluruh kinerja yang sudah dilakukan dalam konteks penanganan pelanggaran yang kemudian dibidik dalam film itu," ujarnya.

Baca juga: Bawaslu sarankan masyarakat tonton film dokumenter "Dirty Vote”
Baca juga: Luhut Panjaitan sebut banyak kebohongan dalam film "Dirty Vote"

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:limit kredivo

Perbarui waktu:2024-07-05

Daftar bab terbaru
slot dan togel terpercaya
slot2000
benteng777
situs slot gacor resmi
trik maxwin
situs slot 2019
qqfun77
situs slot spin
adminagus
Daftar isi semua bab
Bab 1 dragon slot 88
Bab 2 promo gojek januari 2022
Bab 3 natal slot
Bab 4 tafsir mimpi ikan
Bab 5 pinjaman tunai kredivo ditolak
Bab 6 rekomendasi slot
Bab 7 bintang spin slot
Bab 8 bingo4d rtp
Bab 9 olympus slot gacor
Bab 10 pinjam uang 3 juta
Bab 11 anjing erek erek
Bab 12 ingatbola88
Bab 13 mampir4d
Bab 14 slot gacor gampang
Bab 15 situs slot event petir
Bab 16 toko4d
Bab 17 pembayaran blibli dengan akulaku
Bab 18 erek2 19
Bab 19 musik4d777
Bab 20 pinjol limit awal besar
Klik untuk melihattersembunyi di tengah1685bab
gadisBacaan TerkaitMore+

Perjalanan Cepat: Pertandingan Penebusan Pria

fifaslot88
Jokowi akui bertemu Prabowo-Gibran pada Rabu malam setelah pencoblosan
Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ibu Negara Iriana (kanan) menunjukkan jari yang sudah dicelup tinta usai menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2024 di tempat pemungutan suara (TPS) 10 Kelurahan Gambir, kompleks Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Rabu (14/2/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww/pri.
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengaku bertemu dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Rabu (14/2) malam, atau setelah pelaksanaan pemungutan suara (pencoblosan) Pemilu 2024 usai.

"Ketemu, ketemu langsung sudah. Semalam," kata Jokowi dalam keterangan kepada wartawan setelah membuka Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis.

Wartawan kemudian memastikan kepada Jokowi, apakah pertemuan itu dilakukan dengan Prabowo dan Gibran, atau hanya salah satunya saja.

Jokowi menyebut pertemuan dilakukan berempat. "Berempat," ujarnya.

Ketika ditanya siapa saja tokoh yang hadir dalam pertemuan itu, Jokowi enggan membeberkan.

"Ya nggakperlu saya sebut," terangnya.

Pada kesempatan itu, Presiden juga sempat menjawab pertanyaan wartawan terkait pemberian ucapan selamat kepada Prabowo-Gibran.

"Sudah (beri selamat). Selamat, selamat, gitu," seloroh Jokowi.

Sebagaimana diketahui, pemungutan suara Pemilihan Umum 2024 sudah dilakukan Rabu 14 Februari 2024 kemarin.

Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sementara memperoleh suara lebih banyak dibandingkan dua kandidat lain yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga, Andi Firdaus
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Tuan Abadi Perkotaan

nama id slot gacor
Kardinal Suharyo harap masyarakat menerima apa pun hasil pemilu
Arsip foto - Kardinal Mgr. Ignatius Suharyo menyampaikan paparannya saat Kuliah Kebangsaan di Wisma Antara, Jakarta, Kamis (17/10/2019). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/pd/pri.
Kalau hasil (pemilu) sudah dinyatakan oleh lembaga yang berwenang, mesti diterima
Jakarta (ANTARA) - Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo berharap kepada masyarakat untuk menerima apapun hasil pemilihan umum (pemilu) jika sudah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. "Kalau hasil (pemilu) sudah dinyatakan oleh lembaga yang berwenang, mesti diterima," katanya saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Rabu.
 Suharyo menyatakan ia juga telah berpesan kepada umat yang dilayaninya agar menggunakan haknya untuk memilih, dan tidak golput. "Umat harap memilih, tidak golput," ucapnya. Selain itu, ia juga telah mengimbau umat yang dilayaninya untuk memilih sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Sebelumnya, ia juga menegaskan Gereja Katolik tidak memihak pasangan capres-cawapres tertentu, meskipun petinggi gereja bertemu dengan beberapa capres-cawapres. "Jadi, dalam gereja Katolik, pilihan politik itu macam-macam. Kami pimpinan-pimpinan gereja tidak boleh berpihak karena tugas kami adalah mempersatukan. Nanti, kalau berpihak, fungsi pemersatu itu hilang. Kami akan mendukung siapa pun yang akan terpilih lewat proses yang memang sudah diatur oleh undang-undang," tuturnya (26/1).

Baca juga: Kardinal Suharyo selepas bertemu Prabowo tegaskan gereja tak berpihak

Baca juga: Akademisi minta presiden terpilih tunaikan janji pada disabilitas Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih. Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia. Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat. Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh. Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3. Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Baca juga: Uskup Agung Jakarta berpesan pilih pemimpin dengan hati nurani
Baca juga: Uskup Agung Pontianak ajak umat Katolik sukseskan Pemilu 2024

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Penguasa Ilahi Seluruh Dunia

poin 123 slot
KPI apresiasi tayangan hitung cepat di lembaga penyiaran sesuai aturan
Anggota KPI Pusat Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran Tulus Santoso (kiri) saat sesi jumpa media KPI Awards 2023 di Jakarta, Minggu (26/11/2023). ANTARA/Ahmad Faishal/aa.
Jakarta (ANTARA) - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengapresiasi ketaatan lembaga penyiaran dalam penayangan hitung cepat hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada hari pemungutan dan perhitungan suara.

Koordinator bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat, Tulus Santoso, dalam rilis pers, Rabu, mengatakan hitung cepat baru disiarkan dua jam setelah tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah Indonesia bagian barat ditutup.

Sekalipun diakui sebagai kajian akademis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, lembaga penyiaran harus menyampaikan pada publik bahwa hasil hitung cepat yang dilakukan lembaga-lembaga survei bukanlah hasil final.

Adapun hasil resmi Pemilu yang berwenang mengumumkannya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca juga: KPI minta MNC Group hentikan tayangan berunsur kampanye

Baca juga: Lembaga penyiaran diminta jaga netralitas saat hari pemungutan suara

“Jika lembaga penyiaran terlalu fokus memberitakan hasil hitung cepat, masyarakat kehilangan kesempatan mendapat informasi tentang proses perhitungan suara yang sedang berlangsung di KPU,” kata dia.

Tulus mengingatkan bahwa masih ada beberapa daerah yang mendapat hambatan melakukan pemungutan suara lantaran musibah bencana.

Dia berharap lembaga penyiaran tidak abai dalam menyampaikan kondisi ini pada publik, sehingga hak pilih masyarakat juga tetap terpenuhi.

Hal lain yang juga harus ditunaikan lembaga penyiaran dalam siaran Pemilu ini adalah pemilihan anggota legislatif baik di tingkat pusat atau pun di provinsi dan kabupaten/ kota.

Untuk itu, televisi dan radio juga harus seimbang dalam memberitakan proses perhitungan suara pada partai politik dan juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Anggota KPI Pusat bidang Pengawasan Isi Siaran Aliyah meminta lembaga penyiaran tetap menyiarkan proses perhitungan resmi dari KPU, sebagai penyelenggara Pemilu paling lambat 20 Maret 2024.

“Ini menjadi proses edukasi juga kepada publik, bahwa Pemilu belum usai dan perhitungan suara secara resmi merujuk pada hasil dari KPU,” ucap dia.

Aliyah juga mengingatkan lembaga penyiaran tetap memainkan peran kontrol sosial dalam menjaga suara masyarakat yang sudah ditunaikan dalam Pemilu kali ini.

“Tidak saja menjaga suara pada hitungan pemilihan presiden, tapi juga hitungan suara untuk wakil rakyat di DPR,” ujar Aliyah.

Dia berharap, situasi yang kondusif dalam penyiaran Pemilu ini ikut berkontribusi dalam menghasilkan wakil-wakil rakyat yang berkualitas lewat kursi legislatif.

Baca juga: KPI imbau lembaga penyiaran siarkan konten netral dukung Pemilu Damai

Baca juga: KPI: Penyiaran lokal-komunitas berperan penting informasikan pemilu

 

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Sistem ortodoksi terkuat

slot tarik dana
Presiden Jokowi tempati nomor urut 50 di TPS 10 Gambir
Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 10 Gambir, Hamdi Basjar, (ketiga kanan) saat berdialog dengan perwakilan Sekretariat Presiden di TPS 10 Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (13/2/2024). ANTARA/Andi Firdaus/am.
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menempati nomor urutan 50 dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10, Gambir, Jakarta Pusat.

"Presiden urutan nomor 50. Kalau beliau datang bareng Ibu Iriana akan nyoblos bareng di sini," kata Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 10 Gambir, Hamdi Basjar, yang dijumpai di TPA 10 Gambir, Selasa.

Selain Jokowi, dpt tersebut juga memuat nama Ibu Negara Iriana Jokowi yang berada di nomor urutan 47.

Namun hingga Selasa siang, Hamdi belum memperoleh konfirmasi dari pihak Protokol Presiden terkait jadwal kehadiran Jokowi dan Iriana di TPS yang berlokasi di halaman Gedung Lembaga Administrasi Negara, Jalan Veteran Nomor 10, Jakarta Pusat tersebut.

"Kalau lima tahun lalu kan datangnya sekitar jam 10.00 hingga 11.00 WIB. Untuk yang besok saya belum dapat informasi lebih lanjut dari protokol," katanya.
Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 10 Gambir, Hamdi Basjar, memperlihatkan daftar pemilih tetap di TPS 10 Gambir yang mencantumkan nama Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi, Selasa (13/2/2024). ANTARA/Andi Firdaus/am.


Hamdi mengatakan total dpt yang tercatat di petugas kpps setempat berjumlah 120 pemilih. Jumlah itu menurun dari kuota suara pada Pemilu 2019 yang mencapai sekitar 198 pemilih dengan tingkat kehadiran di tps sebanyak 139 pemilih yang menyalurkan hak politiknya.

Menurut Hamdi jumlah yang terdata di DPT 2024 belum termasuk dpt tambahan (DPTb) yang kini dialokasikan sebesar 5 persen dari total 120 pemilih.

"Kuota DPTb tahun ini bertambah dari lima tahun lalu yang hanya 2 persen. Daftar pemilih tambahan ini belum ketahuan karena itu dalam kotak suara, belum boleh dibuka berapa jumlahnya. Besok dibuka jam 07.00 WIB," katanya.

Ia memperkirakan DPTb diperkirakan berasal dari RW02 dan RW01 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

Sebelumnya, Hamdi didampingi seorang anggotanya telah menyampaikan undangan kepada Presiden Jokowi untuk turut memberikan hak pilih pada Pemilu 2024 di TPS 10 Kelurahan Gambir, Senin (12/2).

Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta itu, Jokowi berpesan agar kpps bekerja secara jujur, adil, tegas, dan cermat dalam Pemilu 2024 pada Rabu (14/2).

"Saya juga menegaskan agar pesta demokrasi dapat berjalan damai dan tertib, juga dinikmati masyarakat Indonesia," kata Presiden Jokowi.

Baca juga: Jokowi teken keppres berhentikan Khofifah dan angkat pj gubernur Jatim

Baca juga: Jokowi terbitkan perpres baru naikkan tunjangan pegawai Setjen Bawaslu

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Dianhuang

demo slot l
KPI apresiasi tayangan hitung cepat di lembaga penyiaran sesuai aturan
Anggota KPI Pusat Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran Tulus Santoso (kiri) saat sesi jumpa media KPI Awards 2023 di Jakarta, Minggu (26/11/2023). ANTARA/Ahmad Faishal/aa.
Jakarta (ANTARA) - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengapresiasi ketaatan lembaga penyiaran dalam penayangan hitung cepat hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada hari pemungutan dan perhitungan suara.

Koordinator bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat, Tulus Santoso, dalam rilis pers, Rabu, mengatakan hitung cepat baru disiarkan dua jam setelah tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah Indonesia bagian barat ditutup.

Sekalipun diakui sebagai kajian akademis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, lembaga penyiaran harus menyampaikan pada publik bahwa hasil hitung cepat yang dilakukan lembaga-lembaga survei bukanlah hasil final.

Adapun hasil resmi Pemilu yang berwenang mengumumkannya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca juga: KPI minta MNC Group hentikan tayangan berunsur kampanye

Baca juga: Lembaga penyiaran diminta jaga netralitas saat hari pemungutan suara

“Jika lembaga penyiaran terlalu fokus memberitakan hasil hitung cepat, masyarakat kehilangan kesempatan mendapat informasi tentang proses perhitungan suara yang sedang berlangsung di KPU,” kata dia.

Tulus mengingatkan bahwa masih ada beberapa daerah yang mendapat hambatan melakukan pemungutan suara lantaran musibah bencana.

Dia berharap lembaga penyiaran tidak abai dalam menyampaikan kondisi ini pada publik, sehingga hak pilih masyarakat juga tetap terpenuhi.

Hal lain yang juga harus ditunaikan lembaga penyiaran dalam siaran Pemilu ini adalah pemilihan anggota legislatif baik di tingkat pusat atau pun di provinsi dan kabupaten/ kota.

Untuk itu, televisi dan radio juga harus seimbang dalam memberitakan proses perhitungan suara pada partai politik dan juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Anggota KPI Pusat bidang Pengawasan Isi Siaran Aliyah meminta lembaga penyiaran tetap menyiarkan proses perhitungan resmi dari KPU, sebagai penyelenggara Pemilu paling lambat 20 Maret 2024.

“Ini menjadi proses edukasi juga kepada publik, bahwa Pemilu belum usai dan perhitungan suara secara resmi merujuk pada hasil dari KPU,” ucap dia.

Aliyah juga mengingatkan lembaga penyiaran tetap memainkan peran kontrol sosial dalam menjaga suara masyarakat yang sudah ditunaikan dalam Pemilu kali ini.

“Tidak saja menjaga suara pada hitungan pemilihan presiden, tapi juga hitungan suara untuk wakil rakyat di DPR,” ujar Aliyah.

Dia berharap, situasi yang kondusif dalam penyiaran Pemilu ini ikut berkontribusi dalam menghasilkan wakil-wakil rakyat yang berkualitas lewat kursi legislatif.

Baca juga: KPI imbau lembaga penyiaran siarkan konten netral dukung Pemilu Damai

Baca juga: KPI: Penyiaran lokal-komunitas berperan penting informasikan pemilu

 

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Paman terkuat dalam sejarah

rtp catur777
Kardinal Suharyo harap masyarakat menerima apa pun hasil pemilu
Arsip foto - Kardinal Mgr. Ignatius Suharyo menyampaikan paparannya saat Kuliah Kebangsaan di Wisma Antara, Jakarta, Kamis (17/10/2019). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/pd/pri.
Kalau hasil (pemilu) sudah dinyatakan oleh lembaga yang berwenang, mesti diterima
Jakarta (ANTARA) - Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo berharap kepada masyarakat untuk menerima apapun hasil pemilihan umum (pemilu) jika sudah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. "Kalau hasil (pemilu) sudah dinyatakan oleh lembaga yang berwenang, mesti diterima," katanya saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Rabu.
 Suharyo menyatakan ia juga telah berpesan kepada umat yang dilayaninya agar menggunakan haknya untuk memilih, dan tidak golput. "Umat harap memilih, tidak golput," ucapnya. Selain itu, ia juga telah mengimbau umat yang dilayaninya untuk memilih sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Sebelumnya, ia juga menegaskan Gereja Katolik tidak memihak pasangan capres-cawapres tertentu, meskipun petinggi gereja bertemu dengan beberapa capres-cawapres. "Jadi, dalam gereja Katolik, pilihan politik itu macam-macam. Kami pimpinan-pimpinan gereja tidak boleh berpihak karena tugas kami adalah mempersatukan. Nanti, kalau berpihak, fungsi pemersatu itu hilang. Kami akan mendukung siapa pun yang akan terpilih lewat proses yang memang sudah diatur oleh undang-undang," tuturnya (26/1).

Baca juga: Kardinal Suharyo selepas bertemu Prabowo tegaskan gereja tak berpihak

Baca juga: Akademisi minta presiden terpilih tunaikan janji pada disabilitas Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih. Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia. Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat. Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh. Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3. Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Baca juga: Uskup Agung Jakarta berpesan pilih pemimpin dengan hati nurani
Baca juga: Uskup Agung Pontianak ajak umat Katolik sukseskan Pemilu 2024

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024