tabel kredivo

Kehidupan budidaya yang santai di kota

BPS: Masih Ada 7,99 Juta Pengangguran di Indonesia******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat masih ada sebanyak 7,99 juta pengangguranper Februari 2023. Jumlah tersebut setara dengan 5,45 persen dari sebanyak 146,62 juta orang angkatan kerja.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud mengatakan tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2023 ini turun dari data Agustus 2022 yang sebanyak 8,42 juta orang atau 5,86 persen.

"Dari 7,99 juta atau 5,45 persen yang menganggur, ini turun. Jadi pertumbuhan ekonomi memberikan dampak positif ke tingkat pengangguran terbuka ini," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (5/5).

Menurut jenis kelamin, pengangguran terbanyak ada pada laki-laki sebesar 5,83 persen dan perempuan sebanyak 4,86 persen. Hal ini sejalan dengan jumlah angkatan kerja yang memang masih didominasi oleh kaum laki-laki.

Sedangkan, jika berdasarkan wilayah, pengangguran di perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Pengangguran di perkotaan tercatat sebanyak 7,11 persen dan di pedesaan hanya 3,42 persen.

Secara rinci, jumlah penduduk usia kerja di Indonesia sebanyak 211,59 juta orang per Februari 2023. Dari jumlah tersebut, 146,62 juta orang masuk dalam angkatan kerja dan 64,97 juta orang bukan angkatan kerja.

Dari 146,62 juta angkatan kerja tersebut, sebanyak 7,99 juta orang pengangguran dan 138,63 juta orang bekerja. Untuk orang yang bekerja terdiri dari 92,16 juta orang pekerja penuh, 36,88 juta orang pekerja paruh waktu, dan 9,59 juta orang setengah pengangguran.

[Gambas:Video CNN]

Ular yang melahap dunia

Antisipasi El Nino, Bulog Punya Stok Beras 350 Ribu Ton Ditambah Impor******

Perum Bulogmengklaim memiliki cadangan beras hingga 350 ribu ton hingga saat ini dan 270 ribu ton beras imporsedang dalam perjalanan. Dengan begitu, BUMN pangan ini memastikan stok dan harga terjaga menghadapi ancamanEl Nino.

Sekretaris Perusahaan Bulog Awaludin Iqbal mengatakan cadangan beras itu berasal dari hasil panen petani dalam negeri serta tambahan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari penugasan beras impor yang sudah diterima.

"Bulog menjamin kebutuhan beras yang tersimpan saat ini di gudang-gudang kami di seluruh Indonesia selalu tersedia di masyarakat dan kami akan menggunakan seluruh instrumen yang ada untuk menjamin ketersediaan dan stabilisasi harga pangan tersebut," kata Iqbal melalui keterangan resmi, Kamis (4/5).

"Dengan kekuatan sarana infrastruktur yang dimiliki oleh BULOG ditambah dengan pengalaman menyalurkan berbagai bantuan sosial makan BULOG siap menjalankan penugasan yang diberikan," ucap Iqbal.

Dalam kesempatan lain, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau Buwas mengatakan pihaknya telah meneken kontrak dengan empat negara untuk mengimpor 500 ribu ton beras. Keempat negara itu adalah India, Pakistan, Vietnam, dan Thailand.

"Saya sudah kontrak dengan beberapa negara itu untuk 500 ribu ton," katanya di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (12/4) lalu.

Lihat Juga : Jepang Hapus Program Magang Bagi Pekerja Negara Berkembang

Adapun 500 ribu ton beras itu merupakan bagian dari penugasan Bulog untuk mengimpor 2 juta ton beras pada tahun ini. Buwas mengatakan 2 juta beras impor itu akan datang secara bertahap, sambil menyesuaikan dengan kebutuhan. Berasnya akan digunakan untuk CBP dan bantuan sosial (bansos) yang dibagikan pada Maret-Mei 2023.

Ia menjamin beras impor tidak akan dijual ke pasar.

"Bulog yang mengatur kedatangannya (beras impor) sesuai kebutuhan program pemerintah, bukan untuk jualan. Jadi tidak mempengaruhi harga beras di dalam negeri," kata Buwas.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menjelaskan alasan di balik rencana impor 2 juta ton beras tahun ini. Beras itu akan menjadi CBP di tengah ancaman El Nino, yang berpotensi memicu kemarau panjang dan bisa mengganggu panen.

"Bulog, Badan Pangan (Bapanas) mempersiapkan diri dengan memperkuat cadangan berasnya. Jangan sampai nanti pas sudah musim kering panjang, kita bingung mau beli beras ke Thailand, ke Vietnam, ke India, ke Pakistan, barangnya enggak ada," kata Jokowi di di Pasar Sambonggede, Kabupaten Tuban beberapa waktu lalu.

Jokowi mengatakan El Nino tidak hanya mengancam Indonesia, tetapi juga negara lain. Maka dari itu impor beras dilakukan sebagai antisipasi. Ia menjamin masuknya beras impor tidak akan mengganggu harga gabah petani karena akan datang secara bertahap.

"Itu (beras impor) tidak mengganggu harga gabah petani. Tadi sudah disampaikan oleh Henry Saragih (Serikat Petani Indonesia) dan datangnya juga bertahap," kata Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

Departemen Penelitian Non Ilmiah

Garuda Indonesia Rugi Rp1,61 T di Kuartal I******

PTGarudaIndonesia (Persero) Tbk mencatatrugibersih sebesar US0,03 juta atau sekitar Rp1,61 triliun (asumsi kurs Rp14.700 per dolar AS) sepanjang kuartal I-2023.

Meski cukup besar, namun total kerugian ini lebih kecil atau turun dibandingkan kuartal I-2022 yang sebesar US4,14 juta atau setara Rp3,29 triliun.

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan dengan kode emiten GIAA ini yang dikutip pada Rabu (3/5), kerugian perusahaan turun dibandingkan tahun lalu dikarenakan penjualan dan pendapatan yang melonjak.

Kerugian Garuda di paruh pertama tahun ini disebabkan oleh beban penjualan, beban umum dan administrasi, serta beban bunga utang yang lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Di kuartal I-2023 ini, beban penjualan Garuda tercatat sebesar US,58 juta. Sedangkan tahun lalu hanya US,31 juta.

Begitu juga dengan beban umum dan administrasi yang di tiga bulan awal ini tercatat US,76 juta, sedangkan tahun lalu hanya US,21 juta.

Kemudian, beban bunga dan keuangan Garuda saat ini naik jadi US0,74 juta dari sebelumnya hanya US,04 juta. Lalu, beban lainnya tercatat naik jadi US9,83 juta dari sebelumnya US6,81 juta.

Tak hanya alami kerugian, aset Garuda di kuartal I-2023 ini juga turun menjadi US,18 miliar atau Rp90,93 triliun dari sebelumnya sebesar US,23 miliar atau Rp91,65 triliun di kuartal I-2022.

[Gambas:Video CNN]

Pedang dan Sihir

BPKP Siap Audit Ulang Rencana Impor KRL Bekas Jika Diminta Erick******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaku siap jika diminta melakukan audit ulang rencanaimpor KRL bekas dari Jepang, seperti yang disuarakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir.

"Belum ada kegiatan audit lanjutan terhadap rencana impor KRL bukan baru. Pastinya kalau diminta (audit ulang), BPKP akan melakukannya," kata Juru Bicara BPKP Azwad Zamroodin Hakim kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/5).

Meski siap melakukan audit ulang, Azwad tidak menegaskan hasilnya belum tentu merekomendasikan impor KRL bekas. Ia mengatakan hasil audit bakal dipengaruhi beberapa faktor di lapangan.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan belum bisa memutuskan impor KRL bekas dari Jepang. Ia tak segan meminta audit ulang BPKP jika ditemukan mark updata.

Erick mendesak PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) membuat proyeksi pertumbuhan penumpang dalam 5 tahun ke depan. Hal tersebut bisa memetakan berapa gerbong KRL yang dibutuhkan.

"Kita harus menghitung ulang kebutuhan gerbongnya berapa. Saya menolak impor jika terjadi mark up dan saya akan minta BPKP untuk audit ulang jika memang terjadi mark up," tegasnya di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (3/5).

"Namun, kalau kita membutuhkan impor maka kita terbuka, tetapi perlu duduk dengan data yang sama, dan kalau ada korupsi, saya akan sikat," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Mimpi adalah raja

Kadin Resmi Luncurkan Platform Pelatihan Digital Kadin for Naker******

Dalam rangka merayakan Hari Buruhatau May Day, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid secara resmi meluncurkan platform Kadin for Naker yang disaksikan oleh ratusan perwakilan buruh.

Arsjad menjelaskan revolusi industri 4.0 yang dipenuhi oleh teknologi digital dan otomatisasi dapat memajukan industri.

Namun, berpotensi membuat disrupsi lainnya, yakni penggantian sumber daya manusia oleh teknologi yang mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi produksi.

Tujuan dari platform pelatihan digital ini adalah untuk memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan yang dapat diakses oleh seluruh tenaga kerja di Indonesia dari berbagai sektor dan industri.

"Adanya Kadin for Naker diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dari para tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan industri saat ini, sehingga dapat meningkatkan link and match antara tenaga kerja dan kebutuhan industri," harapnya.

Tak hanya itu, Arsjad menjelaskan Kadin for Naker juga memberikan kesempatan bagi tenaga kerja yang ingin mengembangkan keterampilan kewirausahaan.

Sehingga, masing-masing keluarga sat ini dapat memiliki dua sumber pendapatan, yaitu kepala rumah tangga beserta istri.

Dengan begitu, kesejahteraan keluarga tersebut dapat meningkat karena memiliki pemasukan tambahan keluarga.

Sebagai representasi dunia usaha dan dunia industri nasional, Kadin Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang ketenagakerjaan.

Salah satu upaya Kadin Indonesia dalam hal ini adalah melalui revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi.

Platform Kadin for Naker ini turut didukung oleh Pijar Foundation, penyedia platform edukasi dan pengembangan diri bagi pelajar dan profesional yang sudah dikembangkan dengan skala nasional sejak 2019.

Tak hanya infrastruktur digital, Pijar Foundation juga memberikan akses ke ratusan kelas yang diampu oleh pelaku industri serta kelas-kelas lainnya yang akan khusus dibuka untuk program Kadin for Naker ini.

Dalam platform Kadin for Naker, tiap pekerja nantinya akan menemukan berbagai program pilihan untuk meningkatkan kapasitas atau skill pekerja, mulai dari pembelajaran bahasa, pengembangan keterampilan yang dibutuhkan dalam meningkatkan jenjang karir, pengembangan kemampuan diri, hingga tes minat dan bakat.

Ke depannya, platform ini juga akan menyediakan layanan pasar kerja yang akan menjembatani pekerja dengan pencari kerja.

Untuk dapat mengakses berbagai program gratis di Kadi nfor Naker, pekerja harus mendaftarkan diri di www.kadinfornaker.id.

Syarat mendaftar cukup menuliskan nama dan nomor telepon seluler, asal perusahaan dan bidang pekerjaan, serta afiliasi serikat buruh, kemudian dilanjutkan dengan membuat kata sandi.

jalan misterius

Kemnaker Belum Mau Beri Sanksi Tegas ke Perusahaan Tak Beres Bayar THR******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum akan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan bandel yang tak membayar tunjangan hari raya (THR) sesuai ketentuan.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan pihaknya masih mengupayakan komunikasi bipartit antara perusahaan dan buruh dalam kasus THR. Hal itu katanya, perlu dilakukan karena pihaknya menyadari ada perusahaan yang kondisi keuangannya belum pulih dari tekanan pandemi covid-19.

"Tindakan saat ini baru sebatas peringatan dan teguran ringan karena kita juga harus paham kondisi perusahaan. Mereka habis covid-19, ini masih sangat belum stabil," katanya kepada CNNINdonesia.com, Selasa (2/5).

Afriansyah mengatakan saat ini Kemnaker sudah menindaklanjuti 427 aduan terkait pembayaran THR tidak sesuai aturan. Dari hasil tersebut, ada 2 perusahaan dikenakan nota pemeriksaan dan 2 perusahaan lain mendapat rekomendasi pengenaan sanksi administratif.

Sementara itu, berdasarkan data terakhir penutupan posko pengaduan THR Kemnaker per 28 April, ada 2.369 aduan melibatkan 1.529 perusahaan. Perusahaan di DKI Jakarta paling banyak diadukan sejumlah 421 perusahaan, disusul Jawa Barat sebanyak 304 perusahaan.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi merinci dari total 2.369 pengaduan terdiri atas 1.197 aduan THR tidak dibayarkan, 780 aduan THR yang dibayarkan tidak sesuai ketentuan, dan 392 aduan THR yang terlambat dibayarkan.

Sementara itu, Menaker Ida Fauziyah sempat membeberkan sejumlah sanksi bagi perusahaan bandel yang tak membayarkan THR buruh. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Dalam beleid itu, sanksi diberikan bertingkat sesuai pelanggaran. Mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

[Gambas:Video CNN]