situs terpercaya slot online

Super ajaib serba bisa

Pakar Ekonomi UGM Nilai UU Cipta Kerja Sesuai Tujuan Hidup Masyarakat******

Pakar Ekonomi Universitas Gadjah Mada, R.M. Gunawan Sumodiningrat memberi pandangannya terhadap misi besar yang dibawa Undang-Undang Cipta Kerja. Dia menganalogikan misi besar UU Cipta Kerja itu untuk menghapus kemiskinan di Indonesia dengan tujuan utama dalam hidup, yakni mencapai kebahagiaan.

"Filosofi tujuan hidup itu sederhana, ingin bahagia," ujar Gunawan saat hadir dalam Focus Group Discussion 'Aspek Kemitraan Bagi Usaha Mikro Kecil dengan Usaha Menengah dan Besar dalam UU Cipta Kerja' di Kota Batam, Kepulauan Riau, Jumat (4/8) lalu.

Menurut Gunawan, manusia dapat meraih kebahagian jika hidupnya nyaman. Menirutnya, pondasi kenyamanan pada umimnya, yakni tidak kelaparan, sehingga agar tidak lapar, maka orang harus bekerja.

Sebagai salah satu kalangan akademisi yang terlibat dalam pembuatan UU Cipta Kerja, Gunawan mengakui sejumlah pihak menentang kehadiran regulasi ini. Di mata Gunawan, mereka yang menolak karena belum paham tujuan utamanya, yakni mengentaskan kemiskinan.

"Karena itu, harus berubah dulu mindset-nya. Bahwa, manusia itu kalau ingin mencapai bahagia ya harus mampu menghidupi dirinya sendiri, harus bekerja agar dapat makan, dapat mencapai kesejahteraan," ujarnya.

Meski begitu, sebuah usaha yang menghasilkan lapangan kerja tidak dapat bergerak sendiri, karena dibutuhkan kerja sama dengan banyak pihak. Untuk itu kemitraan menjadi kunci utama dalam mencapai target UU Cipta Kerja.

Gunawan menuturkan, upaya mengubah paradigma ini ia juga lakukan saat berbicara di berbagai desa. Kepada warga desa, ia menjelaskan bahwa sangat penting memenuhi kebutuhan pangan secara bersama, serta memakmurkan desa.

"Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) muncul sebagai perwujudan kemitraan warga desa, sekaligus bermitra dengan banyak pihak lainnya agar produksi desa tersebut dapat dipasarkan lebih luas sehingga berujung pada peningkatan ekonomi desa," lanjut Gunawan.

Dalam UU Cipta Kerja, terdapat sejumlah pasal yang secara khusus mengatur tentang kemitraan usaha menengah besar dengan UMKM. Adapun, tujuannya untuk memperkuat sektor UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Pertama, fasilitasi akses pembiayaan. Kedua, pengembangan kapasitas UMKM. Ketiga, akses ke pasar yang lebih luas. Keempat, penyediaan sumber daya dan teknologi. Kelima, peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

"Kemitraan ini menjadi salah satu upaya untuk membangun Indonesia dari desa, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan berkeadilan," kata Gunawan.

Senada, Presiden Institut Otomotif Indonesia (IOI), Made Dana Tangkas menyatakan pentingnya membangun kemitraan untuk menaikkan kelas UMKM. Ia memberi contoh perusahaan otomotif Toyota dari Jepang, sebelum sukses mendunia berasal dari bisnis UMKM.

"Raja otomotif dunia ini datangnya dari UMKM. Dari perusahaan tenun berubah menjadi perusahan otomotif. Jadi saya harap dari Batam juga muncul pelaku UMKM yang berhasil membawa produknya mendunia," kata Made Dana.

Paus Bola Basket

Melihat Gaji Eselon I PNS yang Kata Kemenpan RB Timpang dengan Direksi******

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menilai gaji pegawai negeri sipil (PNS) eselon I jauh lebih rendah dibanding dengan direksi perusahaan.

Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan SDM Aparatur KemenPAN-RB Aba Subagja gaji PNS itu jauh lebih rendah. Padahal, beban kerja yang diampu keduanya sama.

Karenanya, ketimpangan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa revisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN harus dilakukan. Hal ini memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi PNS.

Menurut Aba, saat ini sistem penggajian PNS belum adil dan merata. Misalnya, ada yang menerima fasilitas dan gaji seperti air mengalir, tapi ada juga yang seret.

"Sistem penggajian kita juga belum padahal itu harapan paling besar. Jadi ada yang mata air dan ada yang air mata, jadi belum semua merata," jelasnya.

Lantas, seperti apa perbandingan gaji PNS eselon I dan direksi perusahaan?

Gaji PNS Eselon I

Eselon I merupakan jabatan struktural atau eselon tingkat tertinggi. Jenjang pangkat eselon I ada 2 yaitu eselon IA dan eselon IB dengan yang golongan tertinggi IV/e dan golongan terendah IV/d.

Adapun contoh jabatan eselon I seperti ketua, sekretaris jenderal, inspektur jenderal, direktur jenderal.

Untuk besaran gaji pokok, jika mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil, besaran gaji eselon I atau golongan IV/e adalah Rp3.593.100 sampai dengan Rp5.901.200. Sementara, untuk pejabat eselon I golongan IV/d adalah sebesar Rp3.447.200 sampai dengan Rp5.661.700.

PNS eselon I ini juga tak hanya mendapat gaji pokok, mereka juga dapat tunjangan kinerja dan tunjangan melekat. Berikut rinciannya:

1. Tunjangan Kinerja

Tunjangan kinerja PNS ditentukan oleh Peraturan Presiden (Perpres) nomor 37 tahun 2015. Tunjangan terendahnya ditetapkan sebesar Rp 5.361.800 untuk level jabatan pelaksana dan tertinggi sebesar Rp 117.375.000, untuk level jabatan tertinggi seperti eselon I atau Direktur Jenderal Pajak.

2. Tunjangan Suami/Istri

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977 diatur bahwa PNS yang memiliki istri/suami berhak menerima tunjangan istri/suami sebesar 5 persen dari gaji pokoknya.

3. Tunjangan Anak

Dalam PP Nomor 7 Tahun 1977, besaran tunjangan anak ditetapkan 2 persen dari gaji pokok untuk setiap anak, dengan batasan hanya berlaku untuk tiga orang anak

4. Tunjangan Makan

Besaran tunjangan makan diatur dalam PMK Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 yang diterbitkan Menteri Keuangan pada tanggal 29 Maret 2018.

Dalam beleid itu diatur PNS golongan Golongan IV atau Eselon I dapat Rp41 ribu per hari.

5. Tunjangan Jabatan

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural, besarannya Rp5,5 juta untuk eselon IA.

6. Tunjangan Umum

Berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil, besarannya yang diterima PNS Golongan IV sebesar Rp190 ribu.

Gaji Direksi Perusahaan

Gaji direksi sebenarnya berbeda-beda, tergantung perusahaan. Sebagai gambaran, coba lihat gaji direksi di perusahaan milik negara alias BUMN PT Pertamina (Persero).

Gaji perusahaan pelat merah ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh menteri BUMN.

Hal itu sesuai Peraturan Menteri BUMN PER-12/MBU/11/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri BUMN Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

Dalam aturan yang sama, gaji direksi lain ditetapkan dengan komposisi faktor jabatan. Rinciannya, wakil direktur utama 95 persen dari gaji direktur utama dan anggota direksi lain 85 persen dari gaji direktur utama.

RUPS/menteri dapat menetapkan besaran faktor jabatan yang berbeda dengan ketentuan tersebut apabila dipandang lebih dapat merefleksikan kepantasan dan kewajaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota direksi serta kemampuan perusahaan.

Selain gaji, direktur utama perusahaan pelat merah juga bisa mendapatkan tantiem atau insentif kinerja, fasilitas dan berbagai tunjangan lain.

Berdasarkan laporan keuangan Pertamina 2022, kompensasi manajemen kunci alias direksi dan personil lain yang mempunyai peranan kunci dalam perusahaan mencapai US,9 juta atau sekitar Rp358,5 miliar (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Apabila dibagi rata enam orang anggota direksi, maka setiap direksi mendapatkan Rp59,75 miliar per tahun atau Rp4,97 miliar per bulan tahun lalu. Kompensasi dirut, besarannya di atas nominal tersebut.

Untuk tahun ini, besaran kompensasi manajemen kunci bisa berbeda dibandingkan tahun lalu dengan mempertimbangkan kinerja perusahaan.

[Gambas:Video CNN]

Evolusi super kelahiran kembali

Menhub Akan Undang Konsultan untuk Cek LRT Jabodebek******

Kementerian Perhubungan bakal mengundang konsultan untuk membahas proyek LRT Jabodebek. Pembahasan salah satunya terkait konstruksi jembatan lengkung (longspan) LRT yang disebut Wakil MenteriBUMNKartika Wirjoatmodjo salah desain.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pembangunan LRT Jabodebek sejatinya sudah dilakukan dengan hati-hati, mengutamakan aspek keselamatan, dan menggunakan desain perencanaan yang dihasilkan oleh konsultan internasional.

Namun, jika kemudian ada yang mengatakan ada salah desain dalam proyek itu, maka akan dilakukan review kembali.

Menurut Budi, desain maupun hasil pekerjaan LRT Jabodebek sebenarnya telah mendapatkan persetujuan dan sertifikasi dari Komite Keselamatan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) Kementerian PUPR.

Selain itu, seluruh pekerjaan dari proyek ini juga telah diuji Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, serta telah mendapatkan penilaian sistem manajemen keselamatan perkeretaapian.

"Untuk suatu karya baru anak bangsa, ini termasuk luar biasa. Jadi dibuat oleh orang Indonesia dan driverless. Untuk membangun ini memang banyak tantangan yang dilalui," jelas Budi.

Kesalahan desain LRT Jabodebek disampaikan oleh Kartika Wirjoatmodjo Selasa (1/8) lalu.

"Itu salah desain karena dulu Adhi sudah bangun jembatannya, dia tidak mengetes sudut kemiringan keretanya. Jadi sekarang kalau belok harus pelan sekali, karena harusnya lebih lebar tikungannya," kata Tiko seperti dikutip dari detik.com.

"Kalau tikungannya lebih lebar dia bisa belok sambilspeed up, karena tikungannya sekarang udah terlanjur dibikin sempit, mau nggak mau keretanya harus jalan hanya 20 km/jam, pelan banget," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

bintang parkour

Pertamina Bakal Bangun Rumah Sakit hingga Kampus di IKN Nusantara******

PTPertamina (Persero) akan membangun rumah sakit hingga kampus di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha Pertamina A. Salyadi Saputra mengatakan Pertamina Group melihat ada peluang untuk melakukan pengembangan usaha di IKN.

"Pertamina merencanakan akan membangun fasilitas-fasilitas pendukung di IKN sesuai dengan bidang usaha anak perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan, hospitality, dan pendidikan," kata Salyadi dikutip dari Antara,Jumat (4/8).

Dalam hal ini, pembangunan rumah sakit akan dilakukan melalui anak usaha PT Pertamina Bina Medika-IHC, pengembangan hotel resor melalui anak usaha PT Patra Jasa dan pengembangan universitas vokasi melalui Universitas Pertamina dalam satu kawasan terpadu di IKN.

Selain itu, untuk sarana transportasi akan dikembangkan oleh PT Pelita Air Service yang akan membangun penghubung maskapai penerbangan atau hub kedua di Balikpapan yang akan dimulai prosesnya pada kuartal IV 2023.

"Pertamina melalui anak usahanya Pertamina Bina Medika IHC akan membangun rumah sakit dan klinik di wilayah IKN. Untuk klinik mungkin bisa dalam waktu dekat kami bangun dan sudah bisa beroperasi tahun ini juga dan untuk penanganan kesehatan lebih lanjut akan dirujuk ke RS Pertamina Balikpapan," kata Salyadi.

Lihat Juga : Luas Ibu Kota Baru Menciut Jadi 252 Ribu Hektare Jika UU IKN Direvisi

Ia mengatakan rumah sakit di IKN rencananya akan dibangun di atas lahan 50 hektare, di mana ditargetkan hanya 20 persen dari luas lahan yang terbangun, sisanya lahan berupa ruang terbuka hijau.

"Rencananya pembangunan hotel menggunakan rancangan bangunan dengan material olahan bambu, rotan, dan kayu lokal sebagai salah satu sumber daya bahan bangunan melimpah. Kami berharap hotel sudah bisa beroperasi tahun depan," tuturnya.

Untuk pengembangan fasilitas edukasi berupa universitas vokasi, Universitas Pertamina juga merencanakan pengembangan kampus modern dan berkonsep green buildingdi atas lahan 50 hektare.

"Kampus universitas akan memiliki bangunan rektorat dan fakultas yang memiliki konsep tumbuh kembang dilengkapi fasilitas akomodasi bagi dosen dan mahasiswa," ucap Salyadi.

Sementara itu untuk sarana transportasi, Pelita Air Service akan mengoperasikan beberapa penerbangan rute domestik dari Balikpapan.

"Pelita Air Service akan mengalokasikan lebih banyak pesawat Airbus A320 untuk didedikasikan beroperasi di hub Balikpapan guna melayani rute domestik termasuk destinasi-destinasi yang dihubungkan langsung dengan Balikpapan," ucapnya.

Pelita Air sendiri sudah membuka rute penerbangan ke Kota Balikpapan dengan frekuensi 14 kali penerbangan dalam seminggu sejak 20 Maret 2023 dan akan terus menambah frekuensi penerbangan untuk memperkuat posisi Pelita air sebagai maskapai dengan konektivitas terbaik menuju IKN.

"Untuk merealisasikan rencana-rencana tersebut, kami terus melakukan koordinasi secara intens dengan pihak Otorita IKN," kata Salyadi.

[Gambas:Video CNN]

Saya ingin hidup Anda menjadi tiga ribu

UMKM Batam Berharap UU Cipta Kerja Bantu Tingkatkan Daya Saing******

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja baru-baru ini menggelar Focus Group Discussion(FGD) yang membuka ruang bagi berbagai masukan dari para pelaku usaha mikro, kecil, menengah, hingga besar di kawasan Batam yang terkenal sebagai Kawasan Bebas atau Free Trade Zone(FTZ).

Pada Jumat (4/8), berbagai pandangan dan kisah sukses serta tantangan pun terungkap dalam diskusi 'Aspek Kemitraan Bagi Usaha Mikro Kecil dengan Usaha Menengah dan Besar dalam UU Cipta Kerja'.

Sebagai sebuah kawasan FTZ, Batam memberikan keistimewaan dengan tidak mengenakan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

"Dahulu, sebelum ada Free Trade Zonekita hanya memikirkan jualan, kita bisa hidup karena mudah pengiriman ke seluruh provinsi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (7/8)

Di sisi lain, pemilik PT. Kaitek Syamra Inovasi, Gusti, yang bergerak di bidang otomatisasi mesin, berpendapat bahwa skema kemitraan dalam UU Cipta Kerja dapat membantu memperluas jaringan pemasaran dan menghubungkan UMKM dengan perusahaan besar.

"Harapan saya adanya UU Cipta Kerja ini bisa membantu UMKM dalam memasarkan hasil karya kami," ucapnya penuh harap.

Tidak hanya para pelaku usaha, pihak pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap masukan dari para pelaku UMKM di Batam.

Perwakilan Kementerian Keuangan, Rizaldi, merespons positif dan siap mengambil langkah tindak lanjut untuk mengatasi masalah ini. Ia mengungkapkan bahwa terdapat keringanan pajak sebesar 0,5 persen dari omzet yang lebih kecil dari ketentuan sebelumnya.

"Pelaporannya pun cukup sederhana, dari omzet per tahun," kata dia.

Namun, polemik mengenai kemitraan masih menjadi isu yang mengemuka. Beberapa pelaku UMKM mempertanyakan kejelasan peraturan terkait kemitraan dalam UU Cipta Kerja.

Mereka berharap pemerintah dapat memfasilitasi kemitraan dengan perusahaan besar dan memperhatikan seluruh rantai pasokan.

"Kami senang ada UU Cipta Kerja, karena ini membuktikan pemerintah ingin Indonesia jadi negara maju. Hanya saja, kalau UMKM mau maju, tolong perhatikan supply chain," ungkap salah seorang pelaku UMKM.

Menanggapi hal ini, Perwakilan Direktorat Usaha dan Investasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bambang Sukoco, menyampaikan contoh nyata kemitraan yang sedang digulirkan, yakni Klaster Daya Saing (KDS).

Konsep ini menghubungkan berbagai unit usaha kelautan dan perikanan secara terintegrasi, dari hulu hingga hilir, dengan tujuan meningkatkan daya saing dan potensi daerah.

Terkait dengan permasalahan implementasi, perwakilan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Batam mengingatkan pentingnya pengawasan yang efektif. Mereka menekankan perlunya kedisiplinan dalam menjalankan kesepakatan, terutama dalam konteks kemitraan antara pelaku UMKM dan perusahaan besar.

FGD ini juga mengungkapkan perbedaan antara MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), di mana para pelaku usaha di Batam diharapkan dapat mengupayakan perjanjian yang lebih mengikat melalui PKS.

Dengan berbagai permasalahan dan harapan, UU Cipta Kerja memberikan potensi baru bagi pertumbuhan ekonomi dan kemitraan di Kawasan Batam. Tantangan dan upaya penyelesaiannya menjadi bagian penting dalam perjalanan ini, menuju peningkatan daya saing UMKM dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Ahli alkimia

Gegara India, Eksportir Vietnam******

Eksportir Thailanddan Vietnammenegosiasikan ulang harga kontrak penjualan 500 ribu ton berasuntuk pengiriman Agustus.

Hal itu mereka lakukan supaya harga beras Vietnam dan Thailand bisa lebih tinggi dari sekarang. Negosiasi dilakukan sebagai buntut kebijakan India melarang ekspor beras.

Kebijakan India mereka khawatirkan akan memperketat pasokan global sehingga berpotensi menaikkan harga beras.

Dilansir dari Reuters, Rabu (2/8), importir pun tak punya pilihan selain membayar lebih mahal untuk kontrak beras tadi. Kalau tidak, para pedagang di negara pengimpor akan gagal memenuhi kontrak.

"Harga telah naik sejak India melarang ekspor dan sulit bagi pemasok untuk memenuhi kontrak yang ditandatangani dengan harga lebih rendah," kata seorang pedagang berbasis di Singapura.

Thailand dan Vietnam masing-masing merupakan eksportir nomor dua dan tiga dunia, setelah India. Setelah India resmi melarang ekspor pada 20 Juli lalu, harga beras dunia naik sekitar US per ton.

Harga beras impor dari Thailand naik dari US5 menjadi US5 per ton. Sementara, harga beras dari Vietnam naik dari US5-US5 menjadi US0 per ton.

Seorang pedagang di Kota Ho Chi Minh mengatakan harga saat ini memang lebih tinggi dari kontrak. Ia mengakui hal ini dipicu oleh kenaikan harga ekspor.

"Lonjakan harga ekspor berdampak pada kenaikan tajam harga padi dalam negeri. Beberapa pedagang kini bergegas mempercepat pembelian dari petani," ucapnya.

India memang menyatakan mulai stop ekspor beras mulai akhir bulan lalu. Tujuannya untuk memastikan stok pangan di negaranya aman.

Hal ini tentu menimbulkan banyak kekhawatiran. Pasalnya India adalah salah satu eksportir beras terbesar di dunia dengan porsi 40 persen.

[Gambas:Video CNN]