rtp mentol4d

Kaisar Dewa Mekanik

Mandor Masjid Zayed Lunasi Utang ke Warung Sambil Minta Maaf ke Gibran******

Mandor Masjid Sheikh Zayed (MBZ) yang punya utangRp145 juta ke warung di proyek masjidakhirnya melunasi utang mereka. Pelunasan dilakukan setelah PT Waskita Karya memediasi masalah utang antara mandor proyek masjid dan pedagang warung yang belakangan ramai.

Selain melunasi utang, para mandor yang diketahui bernama Sugiyantoro, Sunandar dan Guntur Mustofa itu juga meminta maaf kepada Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka karena telah membuat keributan soal utang tersebut.

"Kami selaku mandor meminta maaf yang sebesar-besarnya terutama kepada Walikota Solo Gibran Rakabuming sudah membuat kegaduhan seperti ini," kata mandor, seperti dikutip rilis resmi PT Waskita Karya, Minggu (19/3).

"Saya juga meminta maaf kepada Waskita Karya atas permasalahan ini dan mengucapkan terima kasih sudah menjembatani pertemuan ini," kata salah satu mandor.

"Untuk masalah ini tidak ada hubungannya dengan Waskita Karya sebenarnya, masalah ini mutlak urusan warung dan mandor karena dari pihak Waskita Karya sudah tidak ada masalah," lanjut dia.

Sementara itu, Dian Ekasari selaku pedagang warung tempa mandor itu berutang menyatakan terima kasihnya karena akhirnya masalah utang piutang yang dialaminya selesai. Ia juga menyatakan tak bermaksud membuat nama Waskita Karya buruk. Dia lantas berterima kasih karena perseroan memediasi pertemuan dengan para mandor guna mengatasi masalah ini.

"Terima kasih kepada Walikota Solo Bapak Gibran dan Waskita Karya sudah membantu dan menjembatani pertemuan ini. Tidak ada maksud sama sekali untuk membuat jelek nama Waskita Karya dan memviralkan kasus ini," ujar Dian.

[Gambas:Video CNN]

Masalah utang Rp145 juta mencuat setelah pemilik warung bernama Dian mengaku ada tiga mandor proyek Masjid Raya Sheikh Zayed Solo yang masih punya utang di warung makannya. Utang itu pun mencapai ratusan juta rupiah.

"Ya perjanjian di awal-awal dua minggu sekali pasti terbayarkan," kata Dian kepada wartawan di Solo, Jumat (17/3) sebagaimana dilansir dari Detik.com.

Dian mengatakan tiga mandor tersebut berinisial N, G, dan G. Utang itu terhitung dimulai sejak pembangunan masjid mulai 2021 lalu.

"Yang N utangnya sekitar Rp 65 juta, G sekitar Rp 55 juta, dan G satunya Rp35 juta-an," ujarnya.

Tapi, hingga memasuki 2023, utang ketiga orang tersebut tak juga dibayar. Dian pun mengadu kemana-mana lantaran pihak PT Waskita Karya (Persero) Tbk enggan melunasi utang makan tiga mandor tersebut.

Project Manager Sheikh Zayed Grand Mosque Solo, Adriansyah mengklaim pihaknya sudah melunasi pembayaran kepada pihak kontraktor. Karenanya, masalah utang di warung bukan tanggung jawab perseroan.

Utang itu pun membuat Gibran sebagai pemimpin Solo geram. Gibran bahkan menyatakan bakal mendatangi ketiga mandor apabila utang itu tak segera dilunasi pekan ini.

"Segera minggu ini lah ya, mesakke (kasihan) duit segitu. Tak parani wong e (saya datangi orangnya), wis ada (sudah ada) contact person-nya, Waskita sudah bantu ini," kata Gibran usai menghadiri pelantikan pengurus Bappilu DPC PDIP Solo di Taman Bandar Semanggi, Pasar Kliwon, Kamis (16/3) malam.

Jiwa Takdir yang Abadi

Kemnaker Pastikan Buruh Dapat THR Full Meski Gaji Dipotong 25 Persen******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan buruh bakal tetap mendapatkan uang tunjangan hari raya (THR) secara penuh, meski pemerintah memperbolehkan eksportirmemotong gaji sampai 25 persen.

Hal ini sejalan dengan isi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

"Yang sudah disepakati, tidak mempengaruhi hak-hak lain pekerja. Jadi, gaji terakhir sebelum kesepakatan itu menjadi panduan untuk THR salah satunya," ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Indah Anggoro Putri dalam konferensi pers, Jumat (17/3).

Meski begitu, Indah menegaskan eksportir tidak boleh menjadikan gaji yang dipotong sebagai dasar perhitungan pembayaran manfaat jaminan sosial, kompensasi PHK hingga THR. Artinya, hak lainnya pekerja tetap dibayarkan menggunakan perhitungan gaji normal terakhir.

Pemotongan gaji oleh industri padat karya berorientasi ekspor hanya berlaku untuk upah bulanan dan tidak berlaku untuk hal lainnya.

Dengan aturan itu, kata Indah, hak-hak pekerja lainnya juga tak bisa menggunakan besaran gaji dipotong. Pengusaha harus tetap menggunakan perhitungan gaji normal terakhir.

"Apakah kompensasinya dihitung berdasarkan upah kesepakatan? Bukan, tapi berdasarkan upah terakhir sebelum terjadi kesepakatan akibat munculnya Permenaker ini," jelasnya.

Menurutnya, ini juga berlaku untuk pembayaran jaminan sosial pekerja, yaitu dibayarkan oleh perusahaan sesuai dengan gaji normal.

"Jadi saya tekankan lagi, upah yang digunakan sebagai dasar penghitungan hak-hak pekerja, buruh, menggunakan nilai upah terakhir sebelum penyesuaian upah berdasarkan kesepakatan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Master Kelangsungan Hidup Super

Erick Gandeng Pemprov DKI Bahas Kompensasi Buffer Zone Depo Plumpang******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir mengatakan PT Pertamina (Persero) akan bekerja sama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam pembahasan kompensasi rumah warga yang bakal terdampak pembangunan kawasan penyangga (buffer zone) Depo BBM Plumpang.

Erick mengatakan Pertamina akan memberikan kompensasi meskipun tanah yang ditempati warga tersebut milik Pertamina.

"Itu kerja sama kita dengan pemda. Kan tanahnya, tanah Pertamina, tapi bukan berarti kita juga tidak mengkompensasi. Tentu ini kan sama-sama melindungi," ujarnya di Gedung DPR, Senin (20/3).

"Sudah meeting dua kali. Hasilnya yah kita tunggu, namanya kesepakatan kan, ya kan," kata Erick.

Erick menyebut buffer zone depo Plumpang akan dibangun sejauh 50 meter. Padahal rata-rata internasional buffer zone adalah 500 meter.

"Untuk langkah awal memang mau tak mau harus bikin buffer zone. Ini bukan buat siapa-siapa. Ini saling mengamankan. Paling tidak ada buffer 52,5 meter itu walaupun rata-rata aslinya itu 500 meter," kata Erick.

Erick juga menanggapi rencana pembentukan direktorat baru Pertamina yaitu direktorat khusus untuk menangani manajemen risiko HSSE (Health, Safety, Security and Environment) dan ESG (Environment, Social and Corporate Governance). Ia menyebut rencana tersebut belum dibahas lebih lanjut.

"Belum ada (pembahasan). Tanya Bu Dirut (Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati). Kan tetap mesti diajukan ke saya dulu," kata Erick.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati sebelumnya mengatakan buffer zoneperlu dibangun sebagai antisipasi terjadi kebakaran seperti di depo Plumpang.

Depo Plumpang sendiri tidak bisa ditutup secara langsung karena akan mengganggu pasokan BBM nasional.

Nicke menjelaskan depo Plumpang menyuplai BBM di 19 kabupaten-kota dengan frekuensi 1.000 kali pengisian mobil tangki BBM dalam sehari. Mobil tangki tersebut mengirim BBM ke 790 SPBU.

"Jadi kalau ada permasalahan yang terjadi hingga tidak dapat beroperasi. Ini bisa mengakibatkan kekurangan suplai di 19 kota-kabupaten, secara nasional 15 persen," kata Nicke.

Kebakaran melanda Depo Pertamina di Plumpang terjadi pada Jumat (3/3) sekitar pukul 20.11 WIB. Menurut kesaksian warga, tercium aroma bensin yang menyengat sebelum kebakaran terjadi.

Sebanyak 25 orang dilaporkan meninggal dunia, serta puluhan mengalami luka bakar. Tak hanya itu, musibah kebakaran depo merembet hingga ke pemukiman warga sekitar yang menyebabkan ratusan orang harus mengungsi. Belum diketahui secara pasti penyebab dari kebakaran tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Senja

Buruh Geruduk Kemnaker Hari Ini Tolak Aturan Potong Upah 25 Persen******

Buruh menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan dalam rangka menolak aturan pemotongan upah25 persen.

Aturan pemotongan upah buruh itu sebelumnya tertuang dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global. Beleid ini ditetapkan pada 7 Maret dan diundangkan tepat sehari setelahnya.

"Buruh menolak keras Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 dan akan melakukan perlawanan yang sekuat-kuatnya," kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Selasa (21/3).

Ia merinci empat alasan utama penolakan ini. Pertama, buruh menganggap Ida melawan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Said menuding Ida tidak berkonsultasi terlebih dahulu dengan Jokowi ketika mengeluarkan aturan kontroversial tersebut.

Sambil mengacu pada Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Said mengatakan pengusaha tidak boleh upah buruh di bawah upah minimum. Said pun menuding jajaran Kemnaker tidak paham hukum.

"Sikap menteri yang melawan Presiden (Jokowi) berbahaya. Ini terjadi untuk yang kesekian kalinya. Beberapa waktu lalu Menaker (Ida) sempat mengeluarkan permenaker terkait JHT yang bertentangan dengan PP 45 yang ditandatangani Presiden. Menaker dan jajarannya benar-benar tidak memahami dunia ketenagakerjaan, tidak mengerti hukum," tegas Said.

Kedua, buruh menolak pemotongan upah 25 persen karena bisa menurunkan daya beli. Jika daya beli turun, buruh mengatakan tidak bisa membeli barang yang diproduksi pengusaha dan akan menghantam lebih banyak kelompok.

Ketiga,terjadi diskriminasi upah. Said mengatakan diskriminasi tergambar ketika hanya perusahaan padat karya orientasi ekspor yang diperbolehkan memotong upah buruh.

Keempat,Said mengklaim perusahaan padat karya sudah mendapatkan beragam kompensasi. Ia menyebut industri padat karya orientasi ekspor akan tetap untung meski oder produksinya berkurang.

Ia mengatakan perusahaan sudah menerimatax holiday, keringanan bunga bank, tax amnesty,dan berbagai kemudahan lain. Atas dasar itu, Said heran mengapa pengusaha masih diperbolehkan memotong upah buruh.

"Sebenarnya menteri ini HRD-nya perusahaan atau menterinya pemerintah? Itu seperti manajer personalia perusahaan," sindir Said ke Menaker Ida.

[Gambas:Video CNN]

Said menegaskan seharusnya pemerintah memberi keringanan insentif bagi perusahaan padat karya maupun padat modal yang mengalami kesulitan. Ia tidak setuju dengan sikap potong upah sana-sini seperti HRD perusahaan.

Senada, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat menolak keras aturan pemotongan upah 25 persen tersebut. Ia menuntut pemerintah mencabut pemberlakuan Permenaker Nomor 5 Tahun 2023.

"Tidak boleh ada pemotongan upah di sektor industri manapun karena pemotongan upah sejatinya merupakan pelanggaran berat dan ini tindak pidana kejahatan," tegas Mirah.

Hanya dihormati

Harga Bahan Pangan Bervariasi H******

Tiga hari menjelang Ramadan, sejumlah harga pangan dipasar tradisionalterpantau turun. Harga cabai-cabaian dan beberapa dagingpada awal pekan ini lebih murah dibanding minggu lalu.

Mengutip hargapangan.idpada Senin (20/3), harga daging sapi kualitas 1 juga turun dari Rp137.800 per kg menjadi Rp135.200 per kg serta daging sapi kualitas 2 turun dari Rp128.800 per kg menjadi Rp125.850 per kg.

Adapun bawang merah juga turun dari Rp38.050 per kg menjadi Rp37.950 per kg, cabai rawit merosot dari Rp49.350 per kg menjadi Rp47.550 per kg.

Penurunan serupa terjadi pada beras. Beras kualitas super 1 juga turun dari Rp14.700 per kg menjadi Rp14.200 per kg, beras kualitas super 2 juga turun dari Rp14.150 per kg menjadi Rp13.750 per kg.

Beras kualitas medium 1 pun dijual Rp13.100 per kg sementara pekan lalu Rp13.250 per kg dan beras kualitas bawah 1 turun dari Rp12 ribu per kg dari sebelumnya Rp12.100 per kg. Namun beras kualitas bawah 2 naik ke Rp11.800 per kg dari Rp11.750 per kg.

Pangan lain yang juga naik dibanding pekan lalu adalah gula pasir premium naik dari Rp15.850 per kg menjadi Rp16.000 per kg, lalu daging ayam dari Rp34.350 per kg menjadi Rp35.150 per kg.

Lihat Juga : Melihat Gaji Pejabat Setneg yang Dinonaktifkan Usai Istri Pamer Harta

Selain itu, harga cabai rawit merah melonjak dari Rp72.750 per kg menjadi Rp75.300 per kg, cabai merah besar dari Rp48.500 per kg menjadi Rp49.750 per kg, serta cabai merah keriting dari Rp48.350 per kg menjadi Rp49.450 per kg

Harga bawang putih juga naik dari Rp33.750 per kg menjadi Rp33.400 per kg. Hal serupa terjadi pada telur ayam ras yang minggu lalu dibanderol Rp29 ribu per kg menjadi Rp29.650 per kg pekan ini.

Beberapa komoditas harganya stabil, yakni minyak goreng kemasan bermerek 2 di level Rp20.300 per kg.

Sementara di pasar-pasar tradisional Medan, harga pangan relatif stabil di antaranya cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, juga minyak goreng dan gula pasir.

"Menjelang Ramadan, biasanya memang terjadi peningkatan permintaan yang cukup besar untuk komoditas daging ayam, telur ayam dan daging sapi," kata Ketua Tim Pemantau Harga Pangan Sumut Gunawan Benjamin, Senin (20/3).

Adapun yang merangkak naik adalah daging sapi, yang saat ini dibanderol antara Rp125 ribu per kg hingga Rp135 ribu per kg.

Ia menyebut harga daging ayam juga dijual di stabil rentang harga Rp28 ribu per kg hingga Rp30 ribu per kg, tetapi ada potensi naik.

Menurutnya, secara keseluruhan sejumlah harga pangan pokok terpantau stabil, tidak ditemukan adanya gejolak harga yang besar pada Maret ini.

"Kabar ini bisa jadi kabar baik bagi pengendalian harga. Walaupun kita perlu mewaspadai potensi konsumsi masyarakat yang tergerus, akibat harga pangan yang pada dasarnya masih bertahan mahal," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Tahta Dewa Darah Asli

Kemnaker Pastikan Buruh Dapat THR Full Meski Gaji Dipotong 25 Persen******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan buruh bakal tetap mendapatkan uang tunjangan hari raya (THR) secara penuh, meski pemerintah memperbolehkan eksportirmemotong gaji sampai 25 persen.

Hal ini sejalan dengan isi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

"Yang sudah disepakati, tidak mempengaruhi hak-hak lain pekerja. Jadi, gaji terakhir sebelum kesepakatan itu menjadi panduan untuk THR salah satunya," ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Indah Anggoro Putri dalam konferensi pers, Jumat (17/3).

Meski begitu, Indah menegaskan eksportir tidak boleh menjadikan gaji yang dipotong sebagai dasar perhitungan pembayaran manfaat jaminan sosial, kompensasi PHK hingga THR. Artinya, hak lainnya pekerja tetap dibayarkan menggunakan perhitungan gaji normal terakhir.

Pemotongan gaji oleh industri padat karya berorientasi ekspor hanya berlaku untuk upah bulanan dan tidak berlaku untuk hal lainnya.

Dengan aturan itu, kata Indah, hak-hak pekerja lainnya juga tak bisa menggunakan besaran gaji dipotong. Pengusaha harus tetap menggunakan perhitungan gaji normal terakhir.

"Apakah kompensasinya dihitung berdasarkan upah kesepakatan? Bukan, tapi berdasarkan upah terakhir sebelum terjadi kesepakatan akibat munculnya Permenaker ini," jelasnya.

Menurutnya, ini juga berlaku untuk pembayaran jaminan sosial pekerja, yaitu dibayarkan oleh perusahaan sesuai dengan gaji normal.

"Jadi saya tekankan lagi, upah yang digunakan sebagai dasar penghitungan hak-hak pekerja, buruh, menggunakan nilai upah terakhir sebelum penyesuaian upah berdasarkan kesepakatan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]