kembar jitu

Saya adalah pemimpin Jalan Abadi

Teken MoU, Finnet Layani Pembayaran Tiket Kereta Cepat Jakarta******

Anak perusahaan PT Telkom Indonesia, PT Finnet Indonesia menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Kerja sama ini dilakukan terkait 'Pengembangan Integrasi Sistem Pembayaran & Dompet Elektronik' proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

Penandatanganan MoU yang dilakukan di kantor KCIC, Halim Office Jakarta, Rabu (1/2) ini merupakan bentuk nyata dukungan Finnet dalam upaya digitalitasi sektor transportasi di Indonesia

Turut hadir dalam penandatanganan ini Direktur Enterprise Business Finnet Irena Aldanituti, Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi, serta beberapa entitas BUMN, partner OTA (Online Travel Agent) dan mitra bisnis lainnya.

Irena menambahkan, inisiasi kerja sama Finnet dan KCIC untuk layanan Payment Gatewayini telah dicanangkan sejak bulan September 2022. Melalui kolaborasi ini, Finnet berkomitmen untuk mendukung penyediaan solusi pembayaran tiket KCIC melalui Payment Gateway Finnet aplikasi milik KCIC.

Dengan kerja sama ini, Irena berharap Finnet dapat membentuk ekosistem bisnis digital di industri transportasi dan mampu meningkatkan daya saing Finnet dalam melakukan penetrasi pasar.

Selain itu, melalui sinergi ini juga diharapkan dapat mendukung terwujudnya transportasi antarkota yang terintegrasi.

"Serta diharapkan menciptakan customer experience terbaik bagi masyarakat," ujar Irena.

Untuk diketahui, KCIC atau dikenal juga dengan KCJB merupakan perusahaan konsorsium BUMN Indonesia di bawah PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan konsorsium China di bawah Beijing Yawan HSR Co Ltd. KCIC.

Proyek KCJB merupakan proyek strategis nasional di sektor transportasi dengan target akan beroperasi pada pertengahan tahun 2023.

tukang sampah pesawat

Dewan Sawit Minta Pemerintah Tunjuk Bulog Jadi Distributor Minyakita******

Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) mendorong pemerintah agar menunjuk Perum Bulog sebagai distributor minyak gorengkemasan rakyat (MGKR) merek Minyakita demi menghindari kelangkaan pasokan. 

Plt Ketua Umum DMSISahat Sinaga menyebutkan jika distribusi dilakukan oleh pemerintah, kelangkaan bisa dikendalikan lebih baik. Sedangkan jika dilakukan swasta maka rentan terjadi permainan dan sulit dikendalikan.

"Penyaluran distribusi minyak curah itu diminta dengan hormat dilakukan oleh pemerintah supaya terkontrol, dilakukan oleh Bulog. Nggak usah 100 persen, 60-70 persen mereka yang kontrol, itu pasti aman," kata Sahat dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Selasa (7/2).

Ia pun mengkritik masuknya Minyakita ke dalam gerai ritel modern. Menurut Sahat, pemerintah punya kecenderungan untuk tidak neko-neko dalam pendistribusian Minyakita, sebab diawasi oleh lembaga lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jangan distribusi diserahkan pada swasta, apalagi minyak subsidi milik negara. Biar pemerintah yang mengurus (distribusi) dari produsen," ucapnya.

Selain itu, kualitas Minyakita diklaim Sahat lebih rendah dari minyak goreng premium. Untuk minyak curah, rata-rata yang digunakan jenis CP10. Sementara untuk minyak premium menggunakan jenis CP6 dan CP8.

"Minyakita nggak cocok masuk gerai market, karena minyak premium itu CP6 CP8. Minyak curah itu CP10. Artinya minyak premium di bawah AC temperatur 7 derajat masih cair, tapi kalau minyak curah masuk situ, dia mulai cloudy atau memutih," tegasnya.

Dengan demikian, jika Minyakita tidak masuk ke ritel modern dan hanya fokus di pasar tradisional, maka pembelian Minyakita tidak lagi memerlukan KTP.

"Jangan jual Minyakita dan bentuknya melalui pasar modern. Jadi tidak perlu pake KTP seperti yang diusulkan Pak Zulhas, terlalu ribet, jual saja semua Minyakita ini lewat pasar tradisional," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Dunia Slam Dunk Mito Yohei

Korban Meikarta Minta Pemerintah Buat UU Perlindungan Bagi Konsumen******

Pembeli apartemen Meikarta yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) meminta pemerintah beri perlindungan hukum bagi konsumen, buntut masalah dengan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta.

Wendy, salah satu konsumen yang juga digugat oleh PT MSU, berharap pemerintah juga bisa memberikan kejelasan bagi para pembeli properti. Pemerintah perlu membuat Undang-Undang yang mengatur perlindungan konsumen dan tata cara pembelian unit apartemen.

"Harapan saya sebagai konsumen harus ada kejelasan dari pemerintah. Bikin satu Undang-Undang untuk perlindungan konsumen," ujarnya di Pengadilan PN Jakarta Barat, Selasa (7/2).

Wendy meminta pemerintah juga perlu membuat peraturan bagi pengembang yang akan menjajakan apartemen.

Ia mencontohkan di Singapura, para pengembang minimal harus membuat progres pembangunan 20 persen, baru bisa mengajukan izin pada pemerintah. Jika sudah diizinkan, pengembang baru dapat ditawarkan pada konsumen.

"Mereka ada progres pembangunan baru boleh jual. Di sini malah (baru ada) lahan saja sudah boleh jual. Salah dari awal," ucapnya.

Lihat Juga : Rugikan Konsumen, DPR Minta Bahlil Cek Izin Meikarta

Sebelumnya, sejumlah pembeli apartemen Meikarta mengeluh karena belum menerima unit apartemen hingga kini. Padahal, PT MSU selaku pengelola menjanjikan konsumen menerima unit pada 2019 lalu.

Mereka pun menggelar aksi di halaman Bank Nobu selaku bank pembiayaan kredit di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan pada akhir Desember 2022. Konsumen meminta bank tersebut mengembalikan uang yang sudah masuk untuk pembelian unit Meikarta di Cibatu, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Tak hanya itu, pembeli juga mengadu ke DPR untuk meminta keadilan. Bukannya mendapat hak, sejumlah konsumen yang tergabung dalam PKPKM malah digugat perdata senilai Rp56 miliar di PN Jakarta Barat oleh PT MSU.

Ketua PKPKM Aep Mulyana mengatakan pihaknya juga telah berkonsultasi dengan Komisi III dan Komisi VI DPR RI terkait polemik Meikarta. Ia meminta DPR dan pemerintah bisa memberi perlindungan secara hukum.

"Kami sudah ajukan waktu RDPU (rapat dengar pendapat umum) dengan Komisi III dan Komisi VI bahwa kami mohon untuk perlindungan hukum karena ini masuknya agak sedikit aneh, kami menuntut hak malah dituntut," ujar Aep, yang juga digugat PT MSU.

Ia juga menyebut DPR berencana membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menangani kasus Meikarta.

[Gambas:Video CNN]

Daftar keahlian saya

CT Transformasi Transmart, Jamin Harga Lebih Murah******

Masyarakat tak perlu khawatir boncos belanja kebutuhan sehari-hari di Transmart. Sebab, Transmart berani berikan jaminan harga yang lebih murah setiap hari.

Hal tersebut sebagai salah satu upaya transformasi baru yang dilakukan Transmart dalam bisnisnya pada 2023 ini. Bahkan Chairman CT Corp Chairul Tanjung turun langsung memimpin transformasi di Transmart.

Lihat Juga : Tutup 'Gerai Tua', Chairul Tanjung Transformasi Bisnis Transmart

Bahkan CT sampai memimpin langsung supplier gatheringuntuk memastikan pasokan barang ke Transmart tak terkendala dan lebih lengkap.

"Lini bisnis FMCG naik seiring lengkapnya produk di Transmart dan harga yang kompetitif. Department store pun naik seiring semakin banyaknya multi-brand yang masuk ke Transmart dengan diawali Pak CT waktu lead supplier gathering," ujar Satria.

Sementara, lini bisnis elektronik naik dengan bertambahnya varian brand dan jenis produk dan diskon Allo 10 persen menjadi pembeda karena harganya jadi semakin turun.

Selain memberi jaminan harga lebih murah, keuntungan ini akan makin bertambah jika Anda menggunakan Allo Bank dan Bank Mega. Anda akan mendapat diskon belanja tambahan 10 persen.

Untuk Allo Bank caranya cukup mudah, kamu hanya perlu mendownload Allo Bank dan upgrade akun kamu menjadi Allo Prime. Setelahnya, kamu bisa menikmati diskon sebesar 10 persen saat berbelanja kebutuhan di Transmart.

Lihat Juga : CT Turun Tangan Pimpin Transformasi Transmart, Langsung Bukukan Untung

Nasabah Allo Bank yang memiliki akun Allo Prime bisa menikmati berbagai diskon belanja di Transmart, mulai dari makanan, minuman, hingga aneka kebutuhan pokok, mulai dari minyak, beras, sembako, sabun, susu, dan masih banyak lagi.

Tidak hanya itu, bagi kamu yang menggunakan Paylater Allo Bank bahkan bisa mendapatkan tambahan Cashback sebesar 5 persen. Selain itu dengan Allo Prime, kamu cukup bayar parkir hanya Rp1 di Transmart, Trans Studio Mall, Trans Park Mall, hingga Trans Icon Mall di seluruh Indonesia.

Bukan hanya memiliki banyak keuntungan diskon dan cashback, calon nasabah juga dapat membuka rekening dengan gratis dan tanpa saldo minimum. Untuk proses pembukaan rekening, kamu bisa download aplikasi Allo Bank sekarang.

Bertani untuk menyelamatkan dunia

Harga Emas Antam Melesat Rp11 Ribu ke Rp1,028 Juta******

Harga emas PT Aneka Tambang(Persero) aliasAntam bertengger di Rp1,028 juta per gram pada Rabu (8/2).  Harga ini melesat Rp11 ribu dibandingkan Selasa (7/2) kemarin.

Senada, harga pembelian kembali (buyback) naik Rp11 ribu dari Rp902 ribu per gram ke Rp913 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp564 ribu, 2 gram Rp1,99 juta, 3 gram Rp2,96 juta, 5 gram Rp4,91 juta, 10 gram Rp9,77 juta, 25 gram Rp24,32 juta, dan 50 gram Rp48,54 juta.

Harga jual emas tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pembeli yang tidak menyertakan NPWP dikenakan potongan pajak lebih tinggi sebesar 0,9 persen.

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX menguat 0,21 persen menjadi US.888,8 per troy ons. Sedangkan harga emas di perdagangan spot naik 0,12 persen ke US.875,2 per troy ons pada pagi ini.

Analis DCFX Lukman Leong memperkirakan emas naik oleh dolar AS yang melemah setelah pernyataan kepala the Fed Powell yang dovish.

"Ini meredakan kekuatiran akan kenaikan suku bunga ke depannya," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang supportUS.865 per troy ons dan resistanceUS.890 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

Jimat kecil vitalitas

Korban Meikarta Minta Pemerintah Buat UU Perlindungan Bagi Konsumen******

Pembeli apartemen Meikarta yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) meminta pemerintah beri perlindungan hukum bagi konsumen, buntut masalah dengan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta.

Wendy, salah satu konsumen yang juga digugat oleh PT MSU, berharap pemerintah juga bisa memberikan kejelasan bagi para pembeli properti. Pemerintah perlu membuat Undang-Undang yang mengatur perlindungan konsumen dan tata cara pembelian unit apartemen.

"Harapan saya sebagai konsumen harus ada kejelasan dari pemerintah. Bikin satu Undang-Undang untuk perlindungan konsumen," ujarnya di Pengadilan PN Jakarta Barat, Selasa (7/2).

Wendy meminta pemerintah juga perlu membuat peraturan bagi pengembang yang akan menjajakan apartemen.

Ia mencontohkan di Singapura, para pengembang minimal harus membuat progres pembangunan 20 persen, baru bisa mengajukan izin pada pemerintah. Jika sudah diizinkan, pengembang baru dapat ditawarkan pada konsumen.

"Mereka ada progres pembangunan baru boleh jual. Di sini malah (baru ada) lahan saja sudah boleh jual. Salah dari awal," ucapnya.

Lihat Juga : Rugikan Konsumen, DPR Minta Bahlil Cek Izin Meikarta

Sebelumnya, sejumlah pembeli apartemen Meikarta mengeluh karena belum menerima unit apartemen hingga kini. Padahal, PT MSU selaku pengelola menjanjikan konsumen menerima unit pada 2019 lalu.

Mereka pun menggelar aksi di halaman Bank Nobu selaku bank pembiayaan kredit di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan pada akhir Desember 2022. Konsumen meminta bank tersebut mengembalikan uang yang sudah masuk untuk pembelian unit Meikarta di Cibatu, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Tak hanya itu, pembeli juga mengadu ke DPR untuk meminta keadilan. Bukannya mendapat hak, sejumlah konsumen yang tergabung dalam PKPKM malah digugat perdata senilai Rp56 miliar di PN Jakarta Barat oleh PT MSU.

Ketua PKPKM Aep Mulyana mengatakan pihaknya juga telah berkonsultasi dengan Komisi III dan Komisi VI DPR RI terkait polemik Meikarta. Ia meminta DPR dan pemerintah bisa memberi perlindungan secara hukum.

"Kami sudah ajukan waktu RDPU (rapat dengar pendapat umum) dengan Komisi III dan Komisi VI bahwa kami mohon untuk perlindungan hukum karena ini masuknya agak sedikit aneh, kami menuntut hak malah dituntut," ujar Aep, yang juga digugat PT MSU.

Ia juga menyebut DPR berencana membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menangani kasus Meikarta.

[Gambas:Video CNN]